Palangka Raya – Plt. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021 secara virtual melalui video conference dari ruang rapat Plt. Gubernur Kalteng, Rabu (25/11/2020). Seremonial penyerahan DIPA di Tahun 2021 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan menggunakan pendekatan teknologi digital secara virtual.

Teknologi yang digunakan dalam acara seremonial tersebut adalah Aplikasi OM SPAN. Diharapkan, melalui pendekatan teknologi dan virtual, seremonial penyerahan DIPA Tahun 2021 tetap memiliki semangat dan esensi yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya dan di sisi lain mampu menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan Covid-19.

Baca juga : Bunda PAUD Kalteng Membuka Secara Resmi Sosialisasi Pengembangan Program PAUD Holistik Integratif

Penyerahan DIPA dan TKDD Tahun 2021 dilakukan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia  (RI) Joko Widodo melalui video conference dari Istana Negara, Jakarta. DIPA dan TKDD tahun 2021 ini diberikan kepada para Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Gubernur sebagai Kepala Daerah.

Dalam laporannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan DIPA dan TKDD merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan bagi seluruh Menteri, para Pimpinan Lembaga, dan Kepala Daerah dalam melaksanakan seluruh program pembangunan Pemerintah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Indonesia Maju.

Sri Mulyani juga menyampaikan, proses penyusunan dan penetapan UU APBN Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan tepat waktu ditengah pandemi Covid-19. Pembahasan Pemerintah dengan DPR RI dilaksanakan secara virtual dengan tetap menjaga transparasi Checks and balances dan proses yang baik.

“Kami sangat menghargai DPR RI dan juga DPD atas kolaborasi dan kerjasama yang luar biasa sangat baik dimasa pandemi sekarang ini. Proses penyerahan DIPA dan TKDD yang dilaksanakan lebih awal diharapkan dapat mendukung penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi dan berbagai prioritas pembangunan strategis”, ucap Sri Mulyani.

Sementara, Presiden RI Joko Widodo dalam arahannya menyampaikan telah diketahui oleh semua dan juga telah dirasakan bahwa Tahun 2020 adalah Tahun yang sangat sulit dan tidak mudah untuk dilalui.  Tahun 2021, masyarakat juga masih menghadapi ketidakpastian karena ekonomi global juga penuh ketidakpastian.

“Kecepatan, ketepatan, akurasi harus tetap menjadi karakter dalam kebijakan-kebijakan kita”, tutur Presiden Joko Widodo.

Lebih lanjut Presiden Joko Widodo menyampaikan APBN Tahun 2021 akan fokus kepada 4 hal yakni penanganan kesehatan khususnya pada vaksinasi, perlindungan sosial terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan, program pemulihan ekonomi terutama dukungan terhadap program UMKM dan dunia usaha serta untuk membangun pondasi yang lebih kuat yakni dengan melakukan reformasi struktural baik dibidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan lain-lainnya. Joko Widodo juga menyampaikan, pada APBN Tahun 2021, Pemerintah mengalokasikan belanja Negara sebesar 2.750 T.

“Ini tumbuh 0,4 persen dibandingkan alokasi belanja di APBN 2020. Alokasi ini terdiri dari belanja untuk Kementerian dan Lembaga sebesar 1.032 T untuk belanja Kementerian dan Lembaga. Kemudian untuk transfer Daerah dan Dana Desa sebesar 795,5 T. Tentu saja alokasi belanja tersebut akan kita manfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan di berbagai bidang antara lain kesehatan misalnya 169,7 T, pendidikan 550 T, infrastruktur 417, 4 T, perlindungan sosial 408,8 T, ketahanan pangan 99 T, pembangunan bidang tek]nologi dan informasi 26 T dan seterusnya”, pungkas Joko Widodo.

Joko Widodo menekankan, APBN Tahun 2021 harus segera dimanfaatkan, harus segera dibelanjakan untuk menggerakan ekonomi. Joko Widodo juga meminta kepada seluruh Menteri dan Pimpinan Kementerian dan Lembaga, Kepala Daerah terutama yang memiliki anggaran besar seperti Kementerian dan Kebudayaan, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian serta yang lainnya yang memiliki anggaran yang besar termasuk di daerah untuk melakukan lelang sedini mungkin pada bulan Desember ini agar bisa menggerakan ekonomi di Kwartal I 2021.

“Artinya di bulan Januari sudah ada pergerakan karena lelangnya sudah dilakukan setelah DIPA ini diserahkan”, imbuhnya.

Kemudian yang berkaitan dengan bantuan sosial, diawal Januari 2021 juga harus segera diberikan kepada penerima manfaat dan masyarakat agar belanja masyarakat meningkat dan konsumsi masyarakat meningkat sehingga juga menggerakan ekonomi dilapisan bawah.

“kita harus bekerja lebih cepat karena kita sedang berada di kondisi krisis, semangatnya dan auranya harus berbeda, tidak pada kondisi normal, semuanya harus pindah channel ke Ekstra Ordinary agar program stimulus ini betul-betul bisa memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi”, pungkas Joko Widodo.

Presiden juga berpesan kepada seluruh Menteri dan Pimpinan Kementerian dan Lembaga, Kepala Daerah untuk melakukan reformasi anggaran agar bisa menggerakan ekonomi di nasional maupun di Daerah dengan memanfaatkan APBN, APBD dengan cermat, efektif, tepat sasaran untuk kepentingan rakyat.

Turut hadir dalam acara penyerahan yakni Wakil Presiden RI KH. Maruf Amin, Pimpinan Kementerian/Lembaga, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta Gubernur se-Indonesia. Hadir mendampingi Plt. Gubernur yakni Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Fahrizal Fitri dan Kepala Perangkat Daerah terkait.(WDY/Foto:Iksan)

Sumber : MMC Kalteng, Layanan E-Government Diskominfo Prov. Kalteng