Palangka Raya – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Di tengah status Tanggap Darurat Bencana Karhutla, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat langkah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak asap, layanan dasar tetap berjalan, dan setiap potensi kebakaran dapat direspons lebih cepat.

Hal tersebut menjadi fokus Forum Group Discussion (FGD) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah, yang digelar di Aula Jayang Tingang (AJT) Lt. I Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (23/09/2026).

Forum yang mempertemukan pemerintah daerah, TNI, Polri, DAD, dunia usaha, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat tersebut diarahkan untuk menghasilkan langkah yang dapat langsung diterapkan di lapangan. Masukan dari berbagai unsur, termasuk hasil peninjauan kondisi masyarakat di sejumlah wilayah, dihimpun untuk memperkuat strategi pencegahan dan penanganan karhutla.

Saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng Anang Dirjo menegaskan bahwa masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap penanganan karhutla.

Baca juga : Pasar Murah Ramadan, Gubernur Agustiar Sabran Gratiskan 3.000 Paket Sembako Untuk Mahasiswa

(Baca Juga : Gubernur Sugianto Sabran Dampingi Kunker Wapres ke Palangka Raya)

“Keselamatan dan kesehatan masyarakat harus kita pastikan, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Kalteng memastikan penanganan karhutla tidak berhenti pada upaya pemadaman. Perlindungan masyarakat dari dampak asap menjadi bagian penting dari respons pemerintah. Karena itu, kesiapan rumah oksigen, layanan kesehatan, obat-obatan, air bersih, serta perlindungan masyarakat dari asap harus diperkuat. Pada saat yang sama, personel, peralatan pemadaman, sumber air, dan jalur koordinasi harus dalam kondisi siap agar setiap titik api dapat segera ditangani.

Pemerintah juga memastikan distribusi logistik dan kebutuhan pokok tetap berjalan. Langkah ini penting agar karhutla tidak menimbulkan dampak lanjutan terhadap kesehatan, mobilitas, dan aktivitas masyarakat sehari-hari.

Dengan pendekatan tersebut, penanganan karhutla diarahkan bukan hanya untuk mengendalikan api, tetapi juga memastikan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan dan kebutuhan dasarnya selama kondisi darurat berlangsung.

Ketua Tim Sosialisasi Mabesad Brigjen TNI Zulkifli mengatakan, tim yang ditugaskan ke Kalteng tidak hanya melakukan sosialisasi, tetapi juga turun melihat kondisi nyata di lapangan dan menyerap kebutuhan masyarakat. Sejumlah wilayah telah dikunjungi, di antaranya Pulang Pisau, Gunung Mas, dan Barito Selatan. Hasil kunjungan tersebut menjadi bagian dari bahan yang dibawa ke dalam FGD.

“Kami juga melihat kondisi nyata di lapangan dan mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat setempat dalam hal penanggulangan karhutla,” ucapnya.

Menurutnya, masih terdapat masukan masyarakat yang perlu diakomodasi dalam penguatan pencegahan maupun penanggulangan karhutla. Karena itu, FGD menjadi ruang untuk menyatukan informasi dan menyusun rekomendasi yang dapat disampaikan kepada pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, dan pemangku kepentingan terkait.

Artinya, suara masyarakat dari lapangan menjadi bagian dari dasar penyusunan langkah penanganan karhutla, sehingga kebijakan dan respons yang dilakukan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan di wilayah terdampak.

Brigjen TNI Zulkifli menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama seluruh unsur. Pemerintah, TNI, Polri, lembaga adat, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat harus mengambil peran sesuai kewenangannya.
Sinergi tersebut menjadi penting agar ketika muncul titik api, informasi dapat segera diterima, personel dan peralatan dapat segera bergerak, serta dampaknya dapat ditekan sebelum meluas.

Dukungan pemerintah pusat juga telah diperkuat melalui bantuan sarana pemadaman. Dalam penanganan karhutla di Kalteng, dukungan kendaraan pemadam telah disalurkan untuk memperkuat kemampuan daerah menghadapi kebakaran.

Ketua Harian DAD Kalteng Andrie Elia Embang menyampaikan bahwa FGD merupakan tindak lanjut dari sosialisasi intensif yang dilakukan bersama Mabes TNI AD sepanjang Agustus hingga September 2026.

Ia menegaskan, hasil sosialisasi tidak boleh berhenti sebagai laporan. Seluruh informasi dan pembelajaran dari lapangan harus diterjemahkan menjadi aksi nyata.

“Kegiatan FGD hari ini merupakan langkah krusial sebagai tindak lanjut langsung dari hasil sosialisasi intensif yang telah dilaksanakan bersama Mabes TNI AD,” ujarnya.

Menurutnya, kewaspadaan perlu terus diperkuat karena musim kemarau masih berlangsung. Karhutla tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat dan kehidupan sosial ekonomi.

Karena itu, DAD Kalteng mendorong keterlibatan lembaga adat untuk membina, mengedukasi, dan mengajak masyarakat mencegah potensi karhutla sejak dini.

“Jangan sampai titik api meluas dan membakar masa depan generasi kita,” tegasnya.

Melalui FGD ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong terbentuknya langkah yang strategis, taktis, dan terintegrasi untuk menghadapi sisa musim kemarau. Tujuan akhirnya jelas yakni api lebih cepat ditangani, masyarakat lebih terlindungi, layanan dasar tetap berjalan, dan dampak asap terhadap kehidupan masyarakat dapat ditekan.

Pemerintah Provinsi Kalteng bersama seluruh unsur terkait akan terus memperkuat kesiapsiagaan dan gotong royong untuk menjaga masyarakat sekaligus melindungi hutan dan lahan di Bumi Tambun Bungai dari ancaman karhutla.(WDY/Foto:Arl)

 

Sumber : MMC Kalteng, Layanan E-Government Diskominfo Prov. Kalteng