Palangka Raya - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden menghadiri Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (15/9/2026).

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Riska Agustin dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2027.

Baca juga : Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran membuka secara langsung 3 kegiatan di Kotim

(Baca Juga : Hari Lahir Pancasila: Pemprov Kalteng Ajak Perkuat Komitmen Kebangsaan)

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden hadir mewakili Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran untuk mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kalimantan Tengah terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD 2027. Agenda tersebut adalah bagian dari tahapan pembahasan RAPBD 2027 setelah sebelumnya dilaksanakan Rapat Paripurna Ke-5 dengan agenda pidato pengantar Gubernur Kalimantan Tengah atas Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD 2027 pada 14 September 2026. Melalui tahapan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan kebijakan anggaran diarahkan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat tujuh fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2027.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui Juru Bicara Yeni Maria Marselina Katha menekankan agar APBD 2027 menjadi instrumen peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, dengan setiap anggaran memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur. Fraksi tersebut juga mendorong penanganan kebakaran hutan dan lahan, penguatan pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, penurunan kemiskinan dan stunting, serta ekonomi kerakyatan.

Fraksi Partai Golongan Karya melalui Juru Bicara Noor Fazariah Kamayanti menekankan pentingnya kualitas penganggaran dan belanja daerah agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Fraksi tersebut juga mendorong realisme pendapatan, ketepatan belanja, kesiapan pelaksanaan program, serta penguatan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya melalui Juru Bicara Wengga Febri Dwi Tananda mengapresiasi penyusunan RAPBD 2027 yang memperhatikan kemampuan keuangan daerah, efektivitas dan efisiensi belanja, serta prioritas pembangunan. Fraksi tersebut menekankan pengelolaan fiskal yang cermat dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat serta ruang fiskal daerah.

Fraksi Partai Demokrat melalui Juru Bicara Kasri Yani menekankan struktur RAPBD 2027, khususnya pendapatan, belanja, dan defisit daerah. Fraksi tersebut meminta penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran sebagai sumber pembiayaan defisit tidak menjadi kebiasaan serta mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah dari berbagai sektor ekonomi.

Fraksi Partai Nasional Demokrat melalui Juru Bicara Raudah menekankan APBD sebagai instrumen pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fraksi tersebut mendorong penguatan pendapatan asli daerah, peningkatan kualitas belanja, pembangunan infrastruktur dan konektivitas, serta penguatan ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa melalui Juru Bicara Habib Sayid Abdurrahman menekankan agar setiap rupiah dalam APBD 2027 memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Fraksi tersebut mendorong peningkatan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat, pengelolaan belanja berbasis hasil, serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan publik.

Fraksi Partai Amanat Nasional melalui Juru Bicara Armada menekankan pentingnya pengelolaan fiskal yang cermat, efektivitas dan kualitas belanja, pemerataan pembangunan, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat. Fraksi tersebut meminta target pendapatan ditetapkan secara realistis dan terukur serta belanja infrastruktur diperkuat untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemandangan Umum tujuh fraksi tersebut menjadi bahan pembahasan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027.

Rapat Paripurna tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan APBD 2027 untuk mencapai kesepahaman antara eksekutif dan legislatif dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat Kalimantan Tengah.

Tampak hadir FORKOPIMDA, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Ansyari, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Junaidi, Kepala OPD Terkait, Tenaga Ahli DPRD, Perwakilan Instansi Vertikal, Perwakilan Perguruan Tinggi, serta Pimpinan Perbankan dan BUMD. (ARK/Foto:Ikn)

 

Sumber : MMC Kalteng, Layanan E-Government Diskominfo Prov. Kalteng