Palangka Raya – Asisten Administrasi Umum Setda Prov. Kalteng Sri Suwanto pimpin Rapat Evaluasi Teknis Penanganan Karhutla 2023 dan Kesiapan Anggaran Karhutla 2024, yang diselenggarakan di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (20/7/2023).

Dalam arahannya Sri Suwanto mengatakan rapat ini merupakan rapat rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya. “Sebetulnya kebakaran hutan yang disebabkan oleh alam itu tidak ada di Kalimantan, adanya kebakaran lahan yang disebabkan oleh manusia dengan unsur kesengajaan,” katanya.

Baca juga : Wagub Edy Pratowo : Kerja Sama Pemprov Kalteng-Pemprov Jateng, Bentuk Komitmen Sejahterakan Rakyat

(Baca Juga : Gubernur Apresiasi Prestasi Yang Telah Diraih Pemerintah Kota Palangka Raya)

Sri Suwanto berharap ke depannya tidak terjadi lagi bencana karhutla di Kalteng. “Bapak Presiden sudah memerintahkan Unsur TNI, POLRI dan jajaran untuk menangani langsung karthutla ini, sehingga kita terbantu dengan adanya bantuan mereka yang selalu cepat dan siaga di lapangan,” ucapnya.

Menurutnya, meskipun sudah ada pemangku kepentingan terkait yang bertanggungjawab untuk bencana karhutla ini, namun tetap harus ada sinergisitas dari pemangku lainnya. “Jangan sampai kita saling menyalahkan, akan tetapi kita harus kompak dan saling membantu. Walaupun seandainya karhutla ini belum kita antisipasi sepenuhnya, tetapi kita sebagai Pemerintah harus menyiapkan pencegahan-pencegahan agar tidak terjadi bencana karhutla, apalagi kita punya lokasi yang berpotensi kebakaran khususnya pada musim kemarau ini,” pesannya.

Pada kesempatan yang sama Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB RI Nadhirah Seha Nur menyampaikan dengan adanya rapat ini diharapkan BPBD Povinsi dan Kabupaten/Kota dapat melakukan komitmen terhadap penyediaan stok logistik dan peralatan karhutla tahun 2024. “Untuk tahun ini alhamdulillah kita sudah memberikan dukungan kepada enam provinsi yang menjadi kawasan rawan karhutla,” sebutnya.

Ia mengutarakan maksud kedatangan BNPB RI ke Kalteng adalah untuk melihat bagaimana pemetaan sumber daya logistik dan peralatan yang di Kalteng, baik yang ada di kota maupun di provinsi, sehingga ketika terjadi karhutla logistik dan peralatannya sudah ada dan siap pakai. “Kita harapkan Kalaksa BPBD kabupaten/kota nanti ada mendata kebutuhan-kebutuhan logistik dan peralatan khususnya untuk tahun 2024. Saya harapkan logistik ini menjadi penting dan strategis,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt. Kalaksa BPBPK Prov. Kalteng Ahmad Toyib melaporkan, kabupaten/kota yang sudah menetapkan status siaga karthula yaitu Sukamara, Lamandau, Palangka Raya, Barito Selatan, Pulang Pisau, Kotawaringin Timur, Kapuas, Kotawaringin Barat, Katingan, Murung Raya, dan Seruyan. “Sebagai tindak lanjut penetapan status siaga karhutla maka BPBPK Prov. Kalteng dengan menggunakan dana DBH DR telah mengaktifkan pos lapangan sebanyak 35 pos di 31 kecamatan dan 8 kabupaten/kota prioritas,” jelasnya.

Ahmad Toyib menambahkan, jika difokuskan pada penyebaran lahan gambut maka lokus penanganan karhutla dapat lebih difokuskan pada sembilan kabupaten/kota prioritas. “Kabupaten/kota prioritas tersebut yaitu Barito Selatan, Kapuas, Pulang Pisau, Palangka Raya, Katingan, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat, dan Sukamara, dengan total risiko tinggi karhutla sebanyak 70 kecamatan,” pungkasnya.

Turut hadir pada rapat tersebut, Sekda Kabupaten/Kota se-Kalteng, Kalaksa BPBD Kabupaten/Kota se-Kalteng, serta Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait. (Rkh/Foto:Lita)

 

Sumber : MMC Kalteng, Layanan E-Government Diskominfo Prov. Kalteng