Palangka Raya – Sekretaris Daerah (Sekda) Prov. Kalteng H. Nuryakin selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Prov. Kalteng pimpin rapat evaluasi terhadap rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait inflasi bulan Maret 2023, bertempat di Ruang Rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (5/4/2023).

Dalam arahannya Sekda meminta komitmen semua pihak dalam mengendalikan inflasi, khususnya menjelang Hari Raya Idulfitri 1444 H. “Saya minta agar TPID bersama Satgas Pangan tetap rutin melakukan pengecekan di pasar-pasar dan juga gencar melaksanakan upaya pengendalian lainnya,” pesan Sekda.

Baca juga : Gubernur Paparkan Indikator Keberhasilan Makro Ekonomi Selama 3 Tahun Memimpin

(Baca Juga : Forum Pemangku Kepentingan Utama Wilayah Prov. Kalteng )

Sekda Nuryakin berharap adanya sinergisitas dan kolaborasi semua pihak agar inflasi di Kalteng tetap terjaga. “Kita harus komitmen penuh untuk menangani inflasi ini, jangan sampai inflasi kita melonjak lagi seperti sebelumnya,” kata Sekda.

Perwakilan dari BPS Kalteng A. Tantowi menyampaikan inflasi Kalteng pada bulan Maret 2023 yakni 5,62 persen (y-o-y), turun 0,31 persen (y-o-y) dibanding bulan Februari lalu yakni 5,93 persen (y-o-y). “Komoditas penyumbang inflasi tersebut yakni beras, angkutan udara, cabai rawit, bensin, rokok kretek filter, bawang putih, ikan tongkol, ikan gabus, dan minyak goreng,” sebutnya.

Lebih lanjut ia menambahkan kenaikan inflasi gabungan di Kalteng 0,5 persen lebih tinggi dari nasional disebabkan karena adanya kenaikan tarif cukai rokok sebesar 10 persen per 1 Januari 2023; penyesuaian harga BBM pada 1 Maret 2023, yakni Pertamax naik Rp.500/liter dan pertamax turbo naik Rp. 250/liter; masa panen raya di bulan Maret 2023; penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah/beras dan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yang diumumkan pada 15 Maret 2023; anomali cuaca di sebagian wilayah tanah air; dan permintaan tinggi di bulan Ramadan. 

Berbagai upaya lainnya untuk menjaga kestabilan inflasi telah dilakukan beberapa lembaga/instansi, seperti Bulog yang gencar mensosialisasikan harga beras setiap hari dan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP), serta melakukan penjualan komoditas lainnya. Begitu pun dengan Pertamina yang berupaya menjaga stok BBM yaitu pertalite, pertamax, pertamax turbo, diesel/biosolar, dexlite, dan pertamina dex.

Ketika dibincangi usai rapat Sekda Nuryakin menerangkan berdasarkan laporan TPID Kota Palangka Raya komoditas cabai rawit menjadi penyumbang inflasi di Kota Palangka Raya, sedangkan untuk beras dan daging sapi, kita bekerjasama dengan daerah lain. "Untuk beras, kita sudah bekerja sama dengan Kabupaten Tapin dan daging sapi kita sudah bekerja sama dengan Jawa Timur," jelasnya. 

Sekda menambahkan, TPID Kota Palangka Raya telah mengeluarkan Perda cadangan beras. "Kita juga mendapatkan beras subsidi sebanyak 52.800 ton dari Pusat Beras CBP untuk 70.000 keluarga pra-sejahtera, bekerjasama dengan Bulog," bebernya. 

Sekda mengungkapkan tiket/angkutan udara juga menjadi penyumbang inflasi. "Hal itu disebabkan rute Palangka Raya-Surabaya yang sulit, namun pihak maskapai mengantisipasinya dengan menambah jumlah flight. Sedangkan di Sampit, harga tiket pesawat yang mahal menjadi kendalanya," terang Sekda. 

Sekda menyebut, beberapa Perangkat Daerah Prov. Kalteng juga telah melakukan upaya agar inflasi di Kalteng terjaga. "Kita sudah menanam padi dan cabai di sekitar areal yang akan dibangun Rice Milling Unit, dan sebentar lagi akan panen. Kita juga terus menggalakkan gerakan sekuyan lombok dan tanam cabai ASN," tutur Sekda. 

Sekda mengingatkan beberapa daerah yang rawan naik inflasinya seperti Kota Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya yang berpotensi harga cabai paling tinggi. "Akibat HET naik ini, ada beberapa penggilingan sempat menahan beras subsidi," katanya. 

Sementara itu, Disdagperin Prov. Kalteng sudah menggiatkan operasi pasar setiap minggu di Kota Sampit dan Palangka Raya dengan memberikan subsidi paket sembako sebesar 100 ribu rupiah per paketnya. "Untuk LPG 3 Kg, sudah bekerjasama dengan Polda untuk melihat transaksi agen - Pangkalan - Pengecer. Untuk sanksi ke Pengecer belum ada, dan justru permainan di daerah pengecer. Kita juga sudah melakukan imbauan tidak mengecer di luar wilayah Pangkalan," tegas Sekda. 

Rapat ini dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, Sekda Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu, serta Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait. (Rkh/Foto:Rizal)

 

Sumber : MMC Kalteng, Layanan E-Government Diskominfo Prov. Kalteng