Anda di ->Depan : Pusat Artikel : BADAN : Badan Pemberdayaan Masyarakat : Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat 2008
 
 
 Menu Utama
 
  Depan
      Sekapur Sirih: KALTENG
  Kategori Info
      Berita
      Bulletin Isen Mulang
      Pemberitahuan
      ASISTEN
      BADAN
      DINAS
      BIRO
      Unit Pelaksana Teknis
      Kantor Penghubung
      Opini Publik
      Good Governance
      KAPET KAKAB
      BULOG Kalteng
      Logo Asli Kalteng
      PERATURAN WEBSITE
      DIREKTORI APPSI
      STAF AHLI GUBERNUR
      PERATURAN
      TPKUPD (Keuangan)
      Masa Ke Masa
      Topographi
      Sosial Ekonomi
      Agama, Adat dan Budaya
      Fasilitas
      Pariwisata
  Gallery
  Forum
  Iklan
  Situs Lama
  Manual Situs
 
 
 
 
Hai Tamu! di sini tempat:
[Mendaftar] [Login]
 
 
 Jejak Bacaan
 
» Tiada Jejak Tercatat!
 
 
 Tampilan
 
Pilih tampilan
 
 
 Modul
 
XML - Sumber Berita
Ceritakan kepada teman Anda tentang situs ini
 
 
 Jajak Mingguan
 
Kalteng menjadi lokasi dunia untuk proyek perintis menjaga paru-paru dunia. Central Kalimantan has been become a world pilot project in protecting the LUNG OF THE WORLD.
 
Most agreable / Sangat Setuju
Agree / Setuju
Moderate / Kurang Setuju
Disagree / Tidak Setuju
Referensi Jajak/Poll Reference
Tampilkan Semua Polling Aktif
 
 
 Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat 2008
 
  •  
  •  

Ceritakan kepada teman Anda tentang situs ini

BAB I

PENDAHULUAN

 

           Klik di sini informasi BPM Tahun 2004

 
A. Latar Belakang
            Berpedoman pada kebijakan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah tetap mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perencanaan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2010.
            Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat yang secara intensif dilaksanakan sejak Pelita I telah memberikan hasil yang menggembirakan dengan diindikasikan secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah berada diatas rata-rata tingkat kesejahteraan nasional baik pada tahun 1996 maupun tahun 1999 yang ditunjukkan lebih tingginya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Tengah dibandingkan dengan rata-rata angka indeks nasional, disamping itu pula secara umum angka indek kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 1999 mengindikasikan bahwa Provinsi ini tidak mempunyai permasalahan kemiskinan yang terlalu berat jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia.
            Namun demikian dengan adanya krisis ekonomi yang dampaknya sangat besar terhadap perekonomian masyarakat khususnya di daerah pedesaan telah terjadi penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, yang ditunjukan dengan penurunan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Tengah.
            Sebagai upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah, perlu dilakukan langkah-langkah pembangunan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan lebih mengefektifkan koordinasi dan mengembangkan kerjasama antar instansi terkait tingkat Provinsi maupun pemerintah daerah dan penajaman program sehingga   tercapainya sasaran secara optimal.
            Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah telah menggunakan berbagai pendekatan baik secara umum maupun secara khusus yang bersifat multi aspek dan multi sektor yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai instansi Pemerintah, Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan yang dalam pelaksanaaanya pada tingkat masyarakat desa dikoordinasikan dalam wadah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau sebutan lain, sesuai dengan peranan dan kemampuan masing-masing desa.
            Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat memiliki fungsi strategis untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatan taraf hidup melalui upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan lembaganya, peningkatan hubungan ekonomi perdesaan dan perkotaan, pembangunan dan pengembangan prasarana perdesaan, penerapan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna yang berwawasan lingkungan serta Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat. Salah satu tolok ukur keberhasilan Program Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat akan tergambar dalam tingkat perkembangan desa melalui data dasar profil desa/kelurahan pada setiap tahunnya.
B.    Landasan
Landasan hukum penyusunan Renstra-SKPD terdiri dari landasan hukum dan manajerial. Komponen-komponen landasan hukum dan manajerial adalah sebagai berikut:
1.         Landasan Hukum.
a.       Landasan Idiil yaitu Pancasila.
b.      Landasan Konstitusional yaitu Undang–Undang Dasar  1945.
c.       Landasan Operasional :
1)      Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2)      Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3)      Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
4)      Undang-Undang No. 21 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah.
5)      Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
6)      Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
7)      Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
8)      Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
9)      Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.
10) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1981 tentang Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Program Masuk Desa.
11) Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
12) Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 52 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.
13) Keputusan Presiden RI Nomor : 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.
14) Instruksi Presiden RI Nomor : 5 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan di daerah.
15) Instruksi Presiden RI Nomor : 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS).
16) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 25 Tahun 1996 tentang Data Dasar Profil Desa/Kelurahan.
17) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 2002 tentang Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan.
18) Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 18 Tahun 2001 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat.
19) Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 9 Tahun 2001 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.
20) Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
21) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 1990 tentang Peningkatan Mutu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
22) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 1996 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Program Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan di daerah.
23) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 28 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan.
24) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 1985 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Program TNI-ABRI Masuk Desa.
25) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO CONVENTION Nomor : 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Pengha-pusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
26) Keputusan Presiden RI Nomor : 124 Tahun 2001 jo Nomor : 8 Tahun 2002 jo Nomor : 34 Tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan.
27) Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak.
28) Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 412.21/748/BPM tanggal 3 Juli 2001 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Proyek PMPD/CERD.
29) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/1824/PMD tanggal 12 Desember 2000 Tindak Lanjut Program Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K).
30) Instruksi Presiden RI Nomor : 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
31) Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 4 Tahun 2001 tentang Penerapan Teknologi Tepat Guna.
32) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2/842/PMD tanggal 12 Juli 2002 Petunjuk Teknis Operasional PPK.
33) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2/2289/PMD tanggal 27 Desember 2006 tentang Penetapan Daftar Alokasi dan Lokasi BLM PNPM melalui PPK Tahun 2007.
34) Surat Deputi Bidang Regional dan Sumber Daya Alam Bappenas Nomor : 2874/D.IV/06/2001 tanggal 5 Juni 2001 tentang Pedoman Umum Pengembangan Prasarana Perdesaaan (P2D). 
 
C.  Kedudukan dan Tupoksi
       Badan pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam Menentukan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat. Untuk penyelenggaraan tugas tersebut, Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai fungsi :
1.      Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.      Koordinasi pembinaan pelaksanaan ketahanan masyarakat, sosial budaya masyarakat, pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna serta usaha ekonomi masyarakat.
3.      Korrdinasi kebijakan pembangunan masyarakat masuk desa dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong.
4.      Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
5.      Pelaksanaan urusan-urusan kesekeretariatan.
 
 
.BAB II
VISI DAN MISI
 
A.     V i s i
Sebagai penuntun ke arah tujuan yang ingin dicapai, perlu kiranya dirumuskan Visi yang merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang akan diwujudkan oleh suatu organisasi/instansi.
Untuk itu Renstra-SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah ini menetapkan visi yaitu :                             
MENINGKATNYA KEBERDAYAAN MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH”.
 
B.     Misi
Berdasarkan visi tersebut diatas, agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dan berhasil dengan baik maka misi yang diemban oleh seluruh jajaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:
  1. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Sosial Budaya Masyarakat.
  2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat.
  3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
 
BAB III
KEBIJAKAN
 
 
A.     Kebijakan Umum
Mengembangkan kemandirian masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya, melalui pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, pemberdayaan masyarakat dalam aspek sosial budaya, pemberdayaan masyarakat dalam aspek politik, dan pemberdayaan masyarakat dalam aspek lingkungan.
B.     Arah Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat.
1.      Pemberdayaan Masyarakat dalam aspek ekonomi, yang memiliki makna meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yang tercermin dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
2.      Pemberdayaan masyarakat dalam aspek sosial budaya yang memiliki makna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam seluruh bidang sosial budaya, yakni penguatan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai sosial budaya, termasuk nilai-nilai sosial budaya lokal, peningkatan taraf pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan keluarga, pemberdayaan anak dan remaja, serta aspek terkait lainnya.
3.      Pemberdayaan masyarakat dalam aspek politik yang memiliki makna penguatan pemahaman masyarakat tentang hakikat demokrasi dalam seluruh proses penyelenggaraan Negara, serta menciptakan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penetapan kebijakan publik dalam lingkup kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah, maupun dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
4.      Pemberdayaan masyarakat dalam aspek lingkungan hidup, yang memiliki makna meningkatkan akses masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup agar dapat didayagunakan secara berkelanjutan.
  
BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN
 
 
Berdasarkan arah kebijakaan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2010 dikembangkan Program-program Pemberdayaan Masyarakat yang pada intinya adalah mewujudkan kemandirian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya dan terciptanya kondisi lingkungan hidup yang tetap lestari, sehingga kerangka pemikiran teridentifikasi pada program dan kegiatan sebagai berikut :
 
A.       Program
1.      Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.      Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3.      Program Peningkatan Disipilin Aparatur.
4.      Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS.
5.      Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia.
6.      Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
7.      Program Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
8.      Program Peningkatan Katahanan Pangan.
9.      Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
10. Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS).
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan.
12. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat.
 
B.       Kegiatan
1.      Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui :
a.       Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat.
b.      Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.
c.       Kegiatan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS.
d.      Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
e.       Kegiatan jasa kebersihan kantor.
f.        Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
g.       Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor.
h.       Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
i.         Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
j.        Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
k.      Kegiatan penyediaan makanan dan minuman.
l.         Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
m.     Peningkatan koordinasi sumberdaya aparatur ke daerah/kab/kota.
n.       Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah.
o.      Penyediaan sewa rumah.
2.      Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melalui :
a.       Kegiatan pembangunan gedung kantor
b.      Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan.
c.       Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
d.      Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
e.       Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
3.      Peningkatan Disipilin Aparatur melalui :
a.       Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
b.      Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4.      Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS melalui :
a.       Kegiatan pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah dan luar daerah
b.      Kegiatan penijauan lokasi purna tugas PNS
5.      Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia.
a.       Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
b.      Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan.
c.       Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
6.      Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melalui :
a.       Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD.
b.      Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran.
c.       Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
7.      Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan melalui kegiatan fasilitasi peningkatan jumlah judul buku-buku perpustakaan desa melalui Peningkatan Katahanan Pangan melalui kegiatan pemantapan pemberdayaan kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD).
8.      Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial melalui :
a.       Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
b.      Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Desa dan Masyarakat.
Ø      Lomba Desa/Kelurahan
Ø      Pelaksanaan TNI manunggal membangun desa
Ø      Peningkatan Pokjanal Posyandu
Ø      Profil Desa dan Kelurahan
Ø      Penguatan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Ø      Kegiatan Penilaian Pelaksanaan P2W-KSS
Ø      Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Ø      Pembinaan Telekomunikasi Desa
Ø      Pembinaan oleh Dewan Penyantun TP-PKK Prov. Kalteng.
Ø      Pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan.
Ø      Kader Pemberdayaan Masyarakat
Ø      Pemenuhan kebutuhan air bersih berbasis TTG
c.       Kegiatan Pengembangan Ekonomi yang Berbasis Masyarakat.
Ø      Penguatan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan (UED-SP, LSP-BM & UEP lainnya)
Ø      Pengembangan Pasar Desa
Ø      Kegiatan Pengembangan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat
Ø      Kegiatan Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Mikro
Ø      Kegiatan Pemantauan Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K)
d.      Kegiatan pemanfaatan SDA dan Pengembangan TTG yang berwawasan lingkungan.
Ø      Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Alam
Ø      Pelaksanaan Gelar TTG Tingkat Nasional
Ø      Pengembangan Teknologi Tepat Guna
Ø      Posyantekdes dan Wartekdes serta pemasyarakatan TTG
Ø      Peningkatan peranserta masyarakat dalam pelestarian lingkungan di sekitar hutan
Ø      Pengembangan Pemanfaatan Lahan Kritis.
e.       Kegiatan penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
Ø      Fasilitasi TKPKD
Ø      Pembinaan PNPM-PPK
Ø      *) Alokasi dana sharing PNPM-PKK
Ø      **) Pengembangan Lokasi dan Alokasi dana PNPM-PPK
Ø      Penguatan UPMP Raskin, BLT dan BBMT.
f.        Kegiatan peningkatan koordinasi lintas sektor.
Ø      Kegiatan Rapat Kerja Pemberdayaan Masyarakat
Ø      Pengendalian Program Pemberdayaan Masyarakat
Ø      Bintek Pemantapan perencanaan Pemberdayaan Masyarakat bagi Camat.
9.      Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) melalui kegiatan pengembangan PMT-AS.
10. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan melalui kegiatan pengembangan dan pelestarian asset PPK, PMPD/CERD dan program lainnya..
11. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat melalui :
a.       Kegiatan pemantapan kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan.
b.      Kegiatan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pemantauan unit pengaduan masyarakat.
c.       Kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan.
d.      Kegiatan percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah tertinggal.
e.       Kegiatan percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan.
 
Keterangan :
*)        Usulan dana sharing PNPM-PPK sebagai dukungan dari Pemerintah Provinsi
            terhadap pelaksanaan PNPM-PPK
**)      Usulan alokasi dana pembangunan fisik PNPM-PPK yang lokasinya diluar lokasi
            yang ditetapkan oleh Pusat sebagai Binaan Pemerintah Provinsi
 
 
 
 
 
Tulisan Lain dari Indah
 
 
 Artikel/Berita lainnya
 
  - LAKIP 2013
  - LRA 2014
 
 
 Komentar Pembaca
 

  maju terus kalteng by iskandar tunasjaya @ July, 24 2008 19:33 [balas komentar] [lapor]

kalimantan tengah sangat bagus harapan saya adalah dapat lebih tumbuh dan berkembang,mempunyai potensi natural rechources ( sumberdaya alam ) yang potensial. Harapan kedepan dapat lebih berkembang dan tetap improvisasi atas potensi baik pengembangan maupun pemeliharaan sumber daya.

terima kasih

  Pemberdayaan Masyarakat by tomboati @ April, 29 2009 02:08 [balas komentar] [lapor]

Kami sangat Antusias dengan adanya BMDes yang bekerjasama dengan PNPM Mandiri Perdesaan. Semoga di thn sekarang & yang akan datang terus dapat ditingkatkan

 
 
 
 
Kembali ke Badan Pemberdayaan Masyarakat
Kembali ke Depan
 
 
 Statistik Situs
 
Menu Utama Terbagi: [ 65 ] / Jumlah Artikel Dalam Kategori Info: [ 314 ]
Jumlah penyelia lokal terdaftar: [ 2050 ]
Total Pengunjung: [ 19732414 ] /  Pemakai online:  10  / informasi lanjut
 
 
 
 
Pemprov KaltengLama membuka halaman : [0,109375] detik
Gunakan Internet Explorer 6.0, Mozilla Firefox 1.5.0.7!
:: Manual :: Email Administrator ::