Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana melalui Staf Ahli Bappenas Bemby Uripto dalam Seminar INKINDo Sabtu (6/11) di Aula Jayang Tingang Palangka Raya mengatakan, terlambatnya pemerataan pembangunan antar wilayah, satu diantaranya dikarenakan kurang sinerginya perencanaan pusat, perencanaan sektoral dan daerah. Menurutnya, pembangunan nasional merupakan bentuk keterkaitan (linkages) baik keterkaitan spasial (spasial linkages atau regional linkages), keterkaitan sektoral (sectoral linkages) dan keterkaitan institusional (institutional linkages).

Menurut Bemby, wilayah Kalimantan memiliki potensi sumberdaya alam cukup besar meliputi pertambangan, kehutanan, pertanian, dan perkebunan, serta perikanan dan kelautan. Namun, ketergantungan Kalimantan terhadap sumberdaya alam tidak terbarui sangat tinggi.

Dikatakannya, strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kalimantan tahun 2010-2014 adalah pengembangan Kalimantan sebagai sentra produksi pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan, pengembangan gugus (cluster) industri pengelola berbasis sumber daya alam, pengembangan Kalimantan sebagai lumbung energi nasional, pengembangan industri pariwisata alam dan budaya.

Selain itu, Bemby mengatakan, pengembangan sistem jaringan infrastruktur perhubungan multimoda terintegrasi memperkuat keterkaitan domestik antarwilayah, pengembangan Kalimantan sebagai wilayah tumbuh pesat dan merata peningkatan daya dukung lingkungan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia.

Sementara itu Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, SH dalam paparannya yang disampaikan Plt Sekda Kalteng Siun Jarias mengemukakan, pemanfaatan sumber daya alam di kalteng selain berdampak positif bagi pembangunan juga dapat berdampak negatif bagi lingkungan hidup. Ini terjadi jika tidak dikelola secara arif dan bijak. Untuk meminimalisir kerusakan lingkungan hidup, dalam kebijakan pembangunannya, Kalteng menerapkan strategi pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan visi dan misi gubernur.Strategi itu meliputi, green and clean development, yang berprinsip bahwa pembangunan di Kalteng tidak semata-mata mengedepankan domain ekonomi, tetapi harus memperhatikan domain sosial budaya dan lingkungan hidup secara seimbang.

Dan yang terpenting, kebijakan pengembangan green economy di Kalteng, ini dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalteng. Maka, peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan peluang-peluang usaha harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. (Dari berbagai sumber).