Anda di ->Depan : Pusat Artikel : DINAS : Dinas Perkebunan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 47 TAHUN 2006
 
 
 Menu Utama
 
  Depan
      Sekapur Sirih: KALTENG
  Kategori Info
      Berita
      Bulletin Isen Mulang
      Pemberitahuan
      ASISTEN
      BADAN
      DINAS
      BIRO
      Unit Pelaksana Teknis
      Kantor Penghubung
      Opini Publik
      Good Governance
      KAPET KAKAB
      BULOG Kalteng
      Logo Asli Kalteng
      PERATURAN WEBSITE
      DIREKTORI APPSI
      STAF AHLI GUBERNUR
      PERATURAN
      TPKUPD (Keuangan)
      Masa Ke Masa
      Topographi
      Sosial Ekonomi
      Agama, Adat dan Budaya
      Fasilitas
      Pariwisata
  Gallery
  Forum
  Iklan
  Situs Lama
  Manual Situs
 
 
 
 
Hai Tamu! di sini tempat:
[Mendaftar] [Login]
 
 
 Jejak Bacaan
 
» Tiada Jejak Tercatat!
 
 
 Tampilan
 
Pilih tampilan
 
 
 Modul
 
XML - Sumber Berita
Ceritakan kepada teman Anda tentang situs ini
 
 
 Jajak Mingguan
 
Kalteng menjadi lokasi dunia untuk proyek perintis menjaga paru-paru dunia. Central Kalimantan has been become a world pilot project in protecting the LUNG OF THE WORLD.
 
Most agreable / Sangat Setuju
Agree / Setuju
Moderate / Kurang Setuju
Disagree / Tidak Setuju
Referensi Jajak/Poll Reference
Tampilkan Semua Polling Aktif
 
 
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 47 TAHUN 2006
 
  •  
  •  

Ceritakan kepada teman Anda tentang situs ini

  • Penulis: Sekretariat Bun
  • Di kirim oleh: &tes
  • diserahkan: 8/22/2009 11:37:29 AM
  • Peremajaan terakhir: 25/08/2009 12:02:39
  • Di baca: 1262 kali
  • Jenis_isi: text/html (171038 Bytes = 0 * 1 MB + 171038 Bytes)
  • Bertempat di: Pusat Artikel : DINAS : Dinas Perkebunan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 47 TAHUN 2006
 
TENTANG
 
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 154 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN
PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN
 
Menimbang :                       Menimbang  :  a.   Bahwa dalam rangka ketertiban dan optimalisasi pengelolaan usaha perkebunan telah ditetapkan Keputusan     
Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 154 Tahun 2004 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha      
Perkebunan;
 
                                                             b.  bahwa sesuai dengan perkembangan dan luas ruang lingkup yang diatur maka Keputusan Gubernur
Kalimantan Tengah Nomor 154 Tahun 2004 perlu diubah dan disempurnakan agar proses perizinan
pengelolaan usaha perkebunan tertib, terpadu, transparan, adil, obyektif, mudah, cepat dan murah;
 
                                   c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perubahan atas     
Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 154 Tahun 2004 dimaksud perlu ditetapkan dengan      
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah;
 
Mengingat    :     1.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
  2.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  3.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
  4.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  6.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undan-
       Undang Nomor 19 Tahun 2004;
  7.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  8.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
  9.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan Dan
       Pengembangan Industri;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi
      Sebagai Daerah Otonom;
13. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang Atau Jasa Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha
       Kecil Dan Bidang Atau Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Usaha Besar Dengan Syarat
       Kemitraan;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 74/Kpts/TP.500/2/1998 tanggal 26 Pebruari 1998 tentang Jenis Komoditi
      Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Holtikultura Dan Direktorat Jenderal Perkebunan;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK350/5/2002 tanggal 23 Mei 2002 tentang Pedoman Perizinan
       Usaha Perkebunan;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT-210/6/2002 tanggal 21 Juni 2002 tentang Pedoman
       Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengusahaan Perkebunan;
18. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 154 Tahun 2004 tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan
       Usaha Perkebunan;
 
MEMUTUSKAN :
 
Menetapkan :    PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
                             KALIMANTAN TENGAH NOMOR 154 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN PENGELOLAAN USAHA
                             PERKEBUNAN.
 
Pasal I
 
                             Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 154 Tahun 2004 tentang Pedoman
                             Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 08 Seri E) diubah sebagai
                             berikut :
 
                       1.    Ketentuan Pasal 1, kata Keputusan diganti dengan Peraturan, dan angka empat diubah, sehingga keseluruhan
                             Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
 
Pasal 1
 
                             Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
              1.    Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
              2.    Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
              3.    Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
              4.    Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
                    penyelenggara pemerintahan daerah.
              5.    Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
              6.     Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
              7.     Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
              8.     Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Tengah.
              9.     Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.
            10.     Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.
            11.     Pedoman adalah aturan atau ketentuan baku yang dijadikan acuan dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan.
            12.     Perizinan adalah sesuatu yang berkenaan dengan izin.
            13.     Izin adalah persyaratan legal-formal yang wajib dimiliki oleh pelaku atau pengelola suatu kegiatan, yang bagi
                     pemberi izin sekaligus berfungsi sebagai instrumen pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan
                     kegiatan tersebut.
            14.     Izin pengelolaan usaha perkebunan adalah pelaku atau pengelola usaha industri perkebunan wajib mengelola
                     industri perkebunan dengan baik, tertib dan efisien berdasarkan ketentuan serta peraturan perundang-
                    undangan yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
           15.     Lintas Kabupaten dan Kota adalah Lintas Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, yang dalam hal
                    ini bermakna keterpaduan pelayanan perizinan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota,
                    dibawah koordinasi Pemerintah Provinsi.
        
                    2.    Ketentuan Pasal 8, ayat (3) huruf a angka 10 diubah, angka 11 dihapus, huruf b angka 7 dan huruf c angka 7 diubah,
                          ayat (4) huruf h diubah, huruf i dihapus, ayat (6) huruf e diubah, huruf f dihapus, ayat (8) huruf f diubah, sehingga
                          keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :    
 
Pasal 8
 
                            (1)      Persyaratan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) bagi Usaha Perkebunan Rakyat (PR) :
                                    
                                     a.    Untuk rencana pembangunan unit kebun baru, unit kebun baru beserta unit pengolahan hasilnya, unit kebun
                                            yang sudah ada, unit kebun yang sudah ada beserta unit pengolahan hasilnya, persyaratannya adalah :
                                           1.    Mengisi dan menandatangani diatas meterai yang cukup serta menyerahkan kepada petugas pendaftar,
                                                 formulir permohonan pendaftaran yang sudah ditandatangani Kepala desa/Lurah;
                                           2.    Photocopy sah KTP dan surat tanda bukti pemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan peraturan
                                                 perundang-undangan;
                                           3.    Untuk unit kebun beserta unit pengolahan hasilnya yang sudah ada supaya menyerahkan data
                                                 spesifikasi unit pengolahan hasil dan bangunan serta photocopy sah surat tanda bukti pemilikan/
                                                 penguasaannya.
                                     b.    Bagi rencana pembangunan baru unit pengolahan hasil untuk unit kebun yang sudah ada dan untuk
                                           penambahan luas kebun pada lokasi hamparan areal yang sama sampai mencapai ketentuan luas
                                           maksimum sebagaimana dimaksud dalama pasal 7 ayat (2), persyaratannya adalah :
                                           1.    Mengisi dan menandatangani diatas meterai yang cukup serta menyerahkan kepada petugas pendaftar,
                                                 formulir permohonan pendaftaran yang sudah ditandatangani Kepala desa/Lurah.
                                           2.    Copy asli dan photocopy SPUP.
                                    c.     Membayar leges sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
                           
                            (2)     Persyaratan Surat Pendaftaran Usaha Industri Perkebunan Rakyat (SPUIPR) :
                                    Untuk rencana pembangunan baru unit pengolahan hasil maupun untuk pendaftaran unit pengolahan hasil yang
                                    sudah ada bagi IPR, persyaratannya adalah :
                                    a.    Mengisi dan menandatangani diatas meterai yang cukup serta menyerahkan kepada petugas pendaftar,
                                          formulir permohonan pendaftaran yang sudah ditandatangani Kepala desa/Lurah.
                                    b.    Photocopy sah KTP dan surat tanda bukti pemilikan/ penguasaan tanah sesuai dengan peraturan
                                          perundang-undangan;
                                    c.     Nota kesepahaman atau kontrak kerjasama kemitraan pemasokan bahan baku.
                                    d.    Untuk unit pengolahan hasil yang sudah ada supaya menyerahkan data spesifikasi unit pengolahan hasil
                                          dan bangunan serta photocopy sah surat tanda bukti pemilikan/penguasaannya.
                                    e.    Membayar leges sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 
                            (3)     Persyaratan Izin Usaha Perkebunan (IUP) :
                                    a.    Untuk rencana pembangunan baru unit usaha Perkebunan Besar (PB), yang wajib mengintegrasikan unit
                                          usaha budidaya tanaman perkebunan dengan unit usaha industri pengolahan hasil,persyaratannya adalah:
                                          Mengajukan Permohonan IUP kepada pemberi izin, dengan melampirkan :
                                          1.    Akte pendirian badan usaha dan perubahannya yang terakhir, dengan bidang usaha adalah usaha
                                                perkebunan;
                                          2.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
                                          3.    Surat keterangan domisili Kantor Pusat dan atau Kantor Cabang/Perwakilan perusahaan di Kalimantan
                                                Tengah;
                                          4.    Rekomendasi arahan lokasi dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota yang dilengkapi peta calon
                                                lokasi dengan skala 1 : 100.000;
                                          5.    Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan Provinsi sepanjang lokasinya merupakan
                                                kawasan hutan yang berada diluar Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) dan atau Kawasan
                                                Pemukiman dan Penggunaan Lainnya (KPPL).
                                          6.    Rekomendasi dari instansi teknis yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota;
                                          7.    Proposal usaha perkebunan terpadu harus disetujui oleh Kepala Dinas;
                                          8.   Surat pernyataan bagi BUMS yang menerapkan pola pengembangan sebagaimana dimaksud dalam
                                               pasal 7 ayat (1) huruf f bahwa perusahaan dan atau groupnya belum melampaui batas maksimum
                                               penguasaan lahan;
                                         9.    Proposal khusus pola pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf f bagi
                                               Perkebunan Besar (PB) yang menerapkannya, yang sudah disetujui oleh Kepala Dinas, sepanjang
                                               proposal khusus tersebut belum terintegrasi dalam proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 7;
                                       10.   Surat pernyataan kesanggupan membuat/ menyempurnakan dokumen AMDAL yang diketahui oleh Komisi
                                               AMDAL Daerah;
                                       11.   Dihapus.
                                       12.   Membayar leges sesuai dengan peraturan perundang-undangan.       
                
                                   b.   Untuk pengembangan luas areal kebun sampai mencapai ketentuan luas maksimum pada lokasi hamparan
                                         areal yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), persyaratannya adalah : Mengajukan
                                         permohonan perubahan IUP kepada pemberi izin, dengan melampirkan :
                                         1.    Photocopy dan copy asli IUP;
                                         2.    Rekomendasi arahan lokasi dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota yang dilengkapi peta calon
                                               lokasi dengan skala 1 : 100.000;
                                         3.    Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan Provinsi sepanjang lokasinya merupakan
                                               kawasan hutan yang berada di luar Kawasan Pengembangan Produksi (KPP) dan atau Kawasan 
                                               Pemukiman dan Penggunaan Lainnya (KPPL;
                                         4.    Rekomendasi dari Instansi teknis yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota;
                                         5.    Surat pernyataan bagi BUMS yang menerapkan pola pengembangan sebagaimana dimaksud dalam
                                               Pasal 7 ayat (1) huruf f bahwa perusahaan dan atau groupnya belum melampaui batas maksimum
                                               penguasaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 4;
                                         6.    Proposal penanmbahan luas areal kebun harus disetujui oleh Kepala Dinas;
                                         7.    Surat pernyataan kesanggupan mebuat/ menyempurnakan dokumen AMDAL yang diketahui oleh Komisi
                                               AMDAL Daerah;
                                         8.    Membayar leges sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 
                                   c.     Untuk pengembangan unit industri pengolahan hasil bagi Perkebunan Besar (PB) yang mengelola unit
                                         usaha perkebunan terpadu dan sudah memiliki izin Usaha Perkebunan (IUP), persyaratannya adalah :
                                         Mengajukan permohonan perubahan IUP yang berkenaan dengan pengembangan unit industri pengolahan
                                         hasil kepada pemberi izin, dengan melampirkan :
                                         1.    Photocopy sah dan copy asli IUP;
                                         2.    Photocopy sah Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB);
                                         3.    Rekomendasi lokasi dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota;
                                         4.    Rekomendasi dari Instansi teknis yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota, yang berpedoman
                                               pada Rancangan Perwilayahan Pengembangan Budidaya dan Industri Perkebunan (RP2BIP);
                                         5.    Surat pernyataan mengenai kecukupan pasokan bahan baku dari kebun sendiri dan atau nota
                                               kesepahaman atau kontrak kerjasama kemitraan tentang pemasokan bahan baku dengan mitra pemasok
                                               bahan baku;
                                         6.    Proposal pengembangan unit pengolahan hasil tentang Pengusahaan Perkebunan yang sudah mendapat
                                               persetujuan dari Kepala Dinas;
                                         7.    Surat pernyataan kesanggupan mebuat/ menyempurnakan dokumen AMDAL yang diketahui oleh Komisi
                                               AMDAL Daerah;
                                         8.    Membayar leges sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 
                                (4)      Persyaratan Izin Usaha Industri Perkebunan Besar (PIUPB) : Izin usaha Industri Perkebunan Besar (IPB) bagi
                                         IPB yang hanya mengelola unit usaha industri pengolahan hasil perkebunan, persyaratannya adalah :
                                         Mengajukan permohonan IUIPB kepada pemberi izin, dengan melampirkan :
                                         a.    Akte pendirian badan usaha dan perubahannya yang terakhir, dengan bidang usaha adalah usaha industri
                                               pengolahan hasil perkebunan;
                                         b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
                                         c.     Surat Keterangan domisili Kantor Pusat dan atau Kantor Cabang/Perwakilan perusahaan di Kalimantan
                                               Tengah;
                                        d.    Rekomendasi arahan lokasi dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota atau photocopy sah surat
                                              tanda bukti pemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dilengkapi
                                              peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000;
                                        e.    Rekomendasi dari instansi teknis yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota, yang berpedoman
                                              pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, b dan c Peraturan Daerah Provinsi
                                              Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengusahaan Perkebunan;
                                        f.      Nota kesepahaman kerjasama kemitraan pemasokan bahan baku;
                                       g.    Proposal usaha Industri Perkebunan Besara (IPB) tentang Pengusahaan Perkebunan, yang sudah disetujui
                                             oleh Kepala Dinas;
                                       h.    Surat pernyataan kesanggupan membuat/menyempurna-kan dokumen AMDAL yang diketahui oleh Komisi
                                             AMDAL Daerah;
                                        i.    Dihapus.
                                        j.    Membayar leges sesuai dengan peraturan perundang-undangan.      
 
                               (5)      Persyaratan Surat Pendaftaran Perubahan Jenis Tanaman Perkebunan (SP2JTP) :
                                        Pendaftaran perubahan jenis tanaman perkebunan bagi Perkebunan Rakyat (PR), persyaratannya adalah :
                                        a.    Mengisi dan menandatangani diatas meterai yang cukup serta menyerahkan kepada petugas pendaftar,
                                              formulir permohonan pendaftaran yang sudah ditandatangani Kepala Desa/Lurah;
                                        b.    Menyerahkan kepada petugas pendaftar, copy asli dan photocopy SPUP;
                                        c.    Membayar leges sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 
                               (6)      Persyaratan Izin Perubahan Jenis Tanaman Perkebunan (IPJTP) :
                                        Izin perubahan jenis tanaman perkebunan bagi Perkebunan Besar (PB), persyaratannya adalah :
                                        a.    Copy asli dan photocopy IUP;
                                        b.    Rekomendasi perubahan peruntukan tanah berdasarkan rekomendasi arahan lokasi atau izin lokasi atau
                                              Hak Guna Usaha (HGU) dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota dan photocopy sah sertifikat Hak
                                              Guna Usaha (HGU) bagi yang sudah memiliki;
                                        c.     Rekomendasi dari instansi teknis yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota;
                                        d.    Proposal usaha perkenunan terpadu yang sudah disetujui oleh Kepala Dinas;
                                        e.    Surat pernyataan kesanggupan membuat/menyempurna-kan dokumen AMDAL yang diketahui oleh Komosi
                                              AMDAL Daerah;
                                        f.     Dihapus.
                                       g.    Membayar leges sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 
                              (7)      Persyaratan Surat Pendaftaran Pengembangan Usaha IPR (SP2UIPR) :
                                       Pendaftaran pengembangan IPR, persyaratannya adalah :
                                       a.    Mengisi dan menandatangani diatas meterai yang cukup serta menyerahkan kepada petugas pendaftar,
                                             formulir permohonan pendaftaran yang sudah ditandatangani Kepala Desa/Lurah;
                                       b.    Menyerahkan kepada petugas pendaftar, copy asli dan photocopy SP2UIPR;
                                       c.     Nota kesepahaman atau kontrak kerjasama kemitraan pemasok bahan baku;
                                       d.    Membayar leges sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 
                              (8)      Persyaratan Pengembangan Izin Usaha IPB (IPUIPB) :
                                       Izin pengembangan usaha Industri Perkebunan Besar (IPB) yang hanya mengelola unit usaha industri 
                                       pengolahan hasil, persyaratannya adalah :
                                       a.    Copy asli dan photocopy IUIPB;
                                       b.    Rekomendasi lokasi dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota atau photocopy sah surat tanda 
                                             bukti pemilikan/penguasaan tanah yang dilengkapi peta calon lokasi unit usaha industri pengolahan hasil
                                             dengan skala 1 : 100.000;
                                       c.     Rekomendasi dari instansi teknis yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota;
                                       d.    Nota kesepahaman atau kontrak kerjasama kemitraan pemasok bahan baku;
                                       e.    Proposal pengembangan unit usaha industri pengolahan hasil yang disetujui oleh Kepala Dinas;
                                       f.      Surat pernyataan kesanggupan membuat/menyempurna-kan dokumen AMDAL yang diketahui oleh Komosi
                                             AMDAL Daerah;
                                       g.    Membayar leges sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 
Pasal II
 
                               Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 
                               Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
                               penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 
       Ditetapkan di Palangka Raya
       pada tanggal   28 April 2006
 
 
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
 
 
 
             A. TERAS NARANG, SH
 
       Diundangkan di Palangka Raya
       Pada tanggal 28 April 2006
 
         SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
 
 
         THAMPUNAH SINSENG
 
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2006 NOMOR 48

 

 

 
 
 
 
 
Tulisan Lain dari &tes
 
 
 Artikel/Berita lainnya
 
  - LAKIP 2013
  - LRA 2014
 
 
 Komentar Pembaca
 

Komentar menunjukkan dedikasi kita...
 
 
 
 
Kembali ke Dinas Perkebunan
Kembali ke Depan
 
 
 Statistik Situs
 
Menu Utama Terbagi: [ 65 ] / Jumlah Artikel Dalam Kategori Info: [ 314 ]
Jumlah penyelia lokal terdaftar: [ 2039 ]
Total Pengunjung: [ 19708979 ] /  Pemakai online:  3  / informasi lanjut
 
 
 
 
Pemprov KaltengLama membuka halaman : [0,093750] detik
Gunakan Internet Explorer 6.0, Mozilla Firefox 1.5.0.7!
:: Manual :: Email Administrator ::