Anda di ->Depan : Pusat Artikel : BIRO : Biro Administrasi Pemerintahan Umum : Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 
 
 Menu Utama
 
  Depan
      Sekapur Sirih: KALTENG
  Kategori Info
      Berita
      Bulletin Isen Mulang
      Pemberitahuan
      ASISTEN
      BADAN
      DINAS
      BIRO
      Unit Pelaksana Teknis
      Kantor Penghubung
      Opini Publik
      Good Governance
      KAPET KAKAB
      BULOG Kalteng
      Logo Asli Kalteng
      PERATURAN WEBSITE
      DIREKTORI APPSI
      STAF AHLI GUBERNUR
      PERATURAN
      TPKUPD (Keuangan)
      Masa Ke Masa
      Topographi
      Sosial Ekonomi
      Agama, Adat dan Budaya
      Fasilitas
      Pariwisata
  Gallery
  Forum
  Iklan
  Situs Lama
  Manual Situs
 
 
 
 
Hai Tamu! di sini tempat:
[Mendaftar] [Login]
 
 
 Jejak Bacaan
 
» Tiada Jejak Tercatat!
 
 
 Tampilan
 
Pilih tampilan
 
 
 Modul
 
XML - Sumber Berita
Ceritakan kepada teman Anda tentang situs ini
 
 
 Jajak Mingguan
 
Kalteng menjadi lokasi dunia untuk proyek perintis menjaga paru-paru dunia. Central Kalimantan has been become a world pilot project in protecting the LUNG OF THE WORLD.
 
Most agreable / Sangat Setuju
Agree / Setuju
Moderate / Kurang Setuju
Disagree / Tidak Setuju
Referensi Jajak/Poll Reference
Tampilkan Semua Polling Aktif
 
 
 Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 
  •  
  •  

Ceritakan kepada teman Anda tentang situs ini

INFORMASI

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2008
 
DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
KE - 9  DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TANGGAL 12 MARET 2009
 
ASSALAMU’ALAIKUM Wr. Wb.
SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN.
Yang terhormat :
-            Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua dan para Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
-            Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Tengah;
-            Rekan-rekan Unsur MUSPIDA Provinsi Kalimantan Tengah;
-            Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah;
-            Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
-            Saudara Kepala Perwakilan BPK RI di Palangka Raya;
-            Para Rektor Universitas Negeri dan Swasta se-kota Palangka Raya;
-            Para Kepala Badan/Kantor/Lembaga/Unit/ Satuan Kerja Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah;
-            Para Sesepuh Daerah, Pimpinan LSM, Tokoh-tokoh Masyarakat, Alim Ulama, para Wartawan dan segenap komponen yang ada di Kalimantan Tengah dan Masyarakat Kalimantan Tengah yang Saya banggakan.
 
Dalam suasana penuh suka cita seperti saat sekarang ini, marilah kita persembahkan pujian syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat rakhmat, karunia dan perlindungan-Nya kepada kita sekalian sehingga kita telah memperoleh kekuatan lahir dan bathin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang masing-masing. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai pelaksanaan Tugas Pemerintahan dan Pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan Tahun Anggaran 2008.
 
Saudara-saudara yang terhormat,
 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban :
1.       Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.       Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3.       Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
4.       Melaksanakan kehidupan demokrasi.
5.       Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
6.       Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7.       Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah.
8.       Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
9.       Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah.
10.    Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.
11.    Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.
 
Sementara itu pada ayat (2) ditegaskan, selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.
 
Penyampaian Naskah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2008, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang terhormat, berlandaskan kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Maka muatan ILPPD Tahun Anggaran 2008 yang disampaikan hari ini, kepada Dewan yang terhormat mengikuti ketentuan PP Nomor 3 Tahun 2007 dan PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 
Proses penyusunan ILPPD Tahun Anggaran 2008 berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disertai dengan menguraikan arah kebijaksanaan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan Desentralisasi dan Tugas Pembantuan serta tugas umum pemerintahan. Dalam laporan tersebut di atas, juga memuat Visi, Misi, Strategi dan Kebijakan serta prioritas pembangunan daerah serta produk unggulan daerah. 
 
Saudara-saudara yang terhormat,
Selanjutnya bahwa ILPPD dan LKPJ Tahun Anggaran 2008 yang disampaikan kepada Dewan yang terhormat oleh Kepala Daerah bersifat progress report yang menggambarkan situasi dan kondisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berada pada saat perkembangan perekonomian Nasional/Daerah yang selalu mengalami perubahan-perubahan yang tidak menentu, sesuai dengan dinamika di masyarakat. Kondisi demikian, sangat berpengaruh terhadap mutu pelayanan pemerintahan kepada masyarakat untuk mampu mengembangkan dan menyelenggarakan amanat rakyat. Sebagai tindak lanjut dari tugas dimaksud, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sejak awal telah menyampaikan Visi, Misi dan Strategi sebagai berikut :
 
Visi Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2006-2025 yang telah disepakati adalah:
 
“KALIMANTAN TENGAH YANG MAJU, MANDIRI DAN ADIL”
 
Pilihan pada visi ini didasarkan pada komitmen yang kuat dari para pelaku pembangunan di daerah untuk merealisasikan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas rencana pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.
 
Sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2006-2025 untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang maju, mandiri dan adil, maka misi pembangunan Kalimantan Tengah selajutnya dijabarkan ke dalam 12 (dua belas) perwujudan yang dilengkapi pula dengan 58 (lima puluh delapan) arah pembangunan yang dilandasi kepada 62 (enam puluh dua) strategi dan kebijakan yang menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mensinergikan segenap program dan kegiatan dengan memperhatikan kondisi setempat, sebagaimana dijabarkan dalam buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2008.
 
Sementara itu berdasarkan kondisi serta potensi dan permasalahan pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan memperhatikan Visi Provinsi Kalimantan Tengah 2006-2025, maka visi pembangunan pada periode perencanaan 5 (lima) tahun pertama (2005-2010) ini adalah :
 
”MEMBUKA ISOLASI MENUJU KALIMANTAN TENGAH
YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”
 
Selanjutnya guna mendukung terwujudnya visi tersebut, telah disusun fokus pembangunan pada beberapa bidang sebagai berikut:
 
1.       Infrastruktur
Pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, pelabuhan udara, pelabuhan laut dan sungai, baik antar Provinsi, antar Kabupaten, antar Kecamatan, antar Desa yang terisolir dan antar sentra-sentra produksi di sektor/sub sektor pertanian, pertambangan, perikanan/kelautan, kehutanan, perkebunan dan peternakan secara terencana dan terpadu.
 
2.       Ekonomi
Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya lokal, yang merata, berkelanjutan serta mendorong investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.
 
3.       Pendidikan, Kesehatan dan Keluarga Berencana
Peningkatan kemampuan pelayanan pendidikan dan kesehatan secara berkesinambungan beserta sarana dan prasarana pendukung kedua kegiatan tersebut di atas.
 
4.       Pemerintahan
Peningkatan tanggungjawab dan daya tanggap pemerintah dalam perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok wilayah dalam kerangka menciptakan effective governance, good governance dan bebas KKN.
 
5.       Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia
Penegakan supremasi hukum yang berkeadilan, termasuk pertahanan dan pendayagunaan aparat keamanan dalam penciptaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
 
6.       Politik
Pembangunan kehidupan politik yang berkelanjutan dengan dasar toleransi, keadilan dan partisipasi yang berbasis multikultural.
 
7.       Sosial Budaya dan Agama
Menjunjung tinggi kultural dan kerukunan antar umat beragama, suku, ras maupun golongan dalam masyarakat Kalimantan Tengah yang majemuk dalam kerangka dan semangat bingkai NKRI.
 
8.       Kepemudaan, Pramuka dan Keolahragaan
Meningkatkan dan memberdayakan peranan generasi muda dalam pembangunan, menguatkan sarana dan prasarana kepramukaan seperti Bumi Perkemahan di masing-masing Kabupaten/Kota, serta meningkatkan prestasi, partisipasi, pembelajaran, profesionalisme dan kualitas manajemen organisasi keolahragaan dalam mendukung pembangunan dan prestasi olahraga di Kalimantan Tengah.
 
9.       Kepariwisataan
Terwujudnya daya saing pariwisata dengan peningkatan kualitas pengembangan pariwisata.
 
10.   Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang
Pembangunan Kalimantan Tengah yang sangat strategis harus berwawasan lingkungan. Mewujudkan fungsi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang serasi dalam mendukung fungsi Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat secara berkesinambungan serta mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 
11.   Perhubungan & Telekomunikasi
Perhubungan dititikberatkan pada peningkatan fasilitas Bandar Udara, baik yang berada di Kota Palangkaraya maupun Kabupaten-Kabupaten lainnya. Begitu pula dengan pelabuhan laut, pelabuhan Fery dan pelabuhan sungai lainnya, perlu ditingkatkan fasilitasnya.
 
Telekomunikasi, difokuskan pada peningkatan Pelayanan untuk menjangkau daerah-daerah baik di Kabupaten/Kota, maupun di Kecamatan-Kecamatan.
 
12.   Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
Titik berat pembangunan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas SDM Kalimantan Tengah yang handal dan dapat bersaing di Era Globalisasi.
 
Pengarusutamaan gender diartikan bahwa peran serta perempuan disejajarkan dengan laki-laki diberbagai aspek bidang, seperti di bidang Legislatif, bidang Eksekutif dan di masyarakat.
 
Saudara sekalian yang kami hormati,
 
ILPPD dan LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dalam LKPJ tersebut menjelaskan arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
 
Selanjutnya Gubernur berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD yang berlaku, sesuai dengan ketentuan Pasal 23  PP Nomor 3 Tahun 2007
 
Bertolak dari hal tersebut di atas, maka Keterangan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah akhir Tahun Anggaran 2008 diajukan kepada Dewan yang terhormat untuk mendapatkan rekomendasi lebih lanjut guna perbaikan kinerja pemerintahan pada tahun berikutnya.
 
Didalam menyelenggarakan keseluruhan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan kegiatan pembangunan serta pembinaan masyarakat, sejalan dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah antara lain bertugas :
1.       Menjalankan fungsi sebagai penyelaras, penyerasi dan penyeimbang baik melalui APBD maupun APBN atas dasar Propenas dan Propeda;
2.       Fasilitasi terhadap berbagai kegiatan Kabupaten dan kota, agar hasil kegiatan pembangunan Kabupaten dan Kota sungguh-sungguh bermanfaat/berfungsi;
3.       Mengamati, mengawasi dan membina penyelengaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh Kabupaten dan Kota;
4.       Melakukan koordinasi, kerjasama dan/atau kemitraan dengan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
5.       Mengembangkan sektor-sektor strategis yang akan memfasilitasi seluruh kepentingan daerah;
6.       Melaksanakan kegiatan pembangunan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota.      
 
Saudara-saudara yang terhormat,
 
Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Provinsi Kalimantan Tengah secara umum telah berupaya untuk berpedoman pada prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance), yang mulai tahun anggaran 2006 sudah dicanangkan untuk dilaksanakan secara konsekwen dan telah diadakan penandatanganan kerjasama dengan para Bupati/Walikota. Maksud penerapan tersebut menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
 Oleh sebab itu, setiap kebijakan pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam hal pelaksanaan Pendapatan dan belanja daerah harus tetap selalu mengacu kepada :
1.       Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, Arah dan Kebijakan Umum APBD, serta Prioritas dan Plafon Anggaran. Tujuan-tujuan dirumuskan secara terukur berdasarkan indikator kinerja.
2.       Mengupayakan peningkatan pendapatan daerah tidak terkecuali meningkatkan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifkasi pungutan, penyederhanaan tata cara pungutan, meningkatkan efisiensi biaya administrasi pungutan , memperkecil jumlah tunggakan dan menegakkan sanksi hukum bagi penghindar pajak serta  retribusi dan mencegah beban biaya tinggi masyarakat atas pengenaan pajak dan retribusi yang tidak proporsional.
3.       Berupaya seoptimal mungkin meningkatkan efisien, efektivitas dan penghematan di bidang belanja daerah terutama belanja aparatur.
4.       Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada dinas teknis yang bertanggung jawab atas pelayanan publik atau masyarakat secara langsung.
5.       Menciptakan pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
 
Beberapa upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Daerah sepanjang Tahun 2008 adalah sebagai berikut :
1.       Untuk PKB dan BBN KB, upaya yang telah dilaksanakan antara lain dengan memperluas obyek pajak untuk Kendaraan Bermotor Non KH dan Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat melalui pungutan pajak sektor Perkebunan, Pekerjaan Umum, Kehutanan dan Pertambangan dan Kegiatan Sosialisasi PKB dan BBN-KB pada beberapa wilayah kerja UPTPPD.
2.       Melakukan upaya jemput bola antara lain dengan razia bersama antar instansi dalam mekanisme SAMSAT pada daerah-daerah yang jauh dari pusat layanan SAMSAT dan penyebarluasan informasi Pendapatan Daerah kepada Publik dilaksanakan melalui media brosur, baleho, spanduk dan internet serta memanfaatkan SMS Call Center untuk informasi PKB dan BBN-KB khusus area Palangka Raya
3.       Membuat kebijakan-kebijakan untuk mendorong Wajib PKB dan BBN-KB untuk membayar pajak maupun memutasikan kendaran bermotornya ke Wilayah Kalteng, antara lain mengintensifkan Razia gabungan bersama instansi terkait untuk menjaring kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Non-KH. Membuat surat Gubernur ke beberapa perusahaan untuk melaporkan kendaraan alat berat yang digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan untuk membayar PKB dan BBN-KBnya.
4.       Upaya intensifikasi Pajak Daerah dilakukan pula pada objek pungutan Pajak Kendaraan Di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air melalui Kegiatan Sosialisasi Terpadu (bersama instansi terkait) diiringi dengan menghimpun data potensi dari beberapa daerah Kabupaten langsung ditindaklanjuti dengan proses pemungutan.
5.       Intensifikasi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, tengah dijajaki secara terus menerus pada Sektor Perkebunan, Pertambangan, Perdagangan dan Industri maupun sektor potensial lainnya.
6.       Pada Sektor Retribusi, intensifikasi dilakukan oleh masing-masing SKPD yang berwenang. Pungutan Retribusi sangat terkait dengan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan, sehingga upaya untuk mengefektifkan penghimpunan dana dari Retribusi Daerah dilakukan melalui perbaikan kualitas pelayanan publik, tertib administrasi pungutan, perbaikan sistem dan prosedur pungutan serta pengawasan. Selain itu pada Sektor Retribusi Daerah juga diarahkan pada kegiatan ekstensifikasi berupa menambah jenis pungutan Retribusi Daerah baru seperti Retribusi Penyelenggaraan ASLDP, Retribusi Produksi Usaha Daerah dan Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan.
7.       Untuk Lain-lain PAD yang Sah, intensifikasi dilakukan untuk memperkuat penerimaan dari Sumbangan Pihak Ketiga melalui koordinasi dengan unit terkait.
8.       Upaya ekstensifikasi juga dilakukan melalui proses legislasi Raperda di Bidang Pendapatan Daerah untuk memasukkan beberapa pungutan yang memungkinkan dipungut sebagai pungutan Provinsi.
9.       Peremajaan data potensi juga menjadi salah satu upaya ekstensifikasi untuk memperluas cakupan pajak/retribusi daerah. Pemerintah daerah juga melakukan penyesuaian tarif/dasar pengenaan pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 
Sampai dengan akhir Bulan Desember Tahun Anggaran 2008 realisasi secara keseluruhan Pendapatan Daerah adalah sebesar          Rp. 1,257 triliun lebih atau 101,62 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 1,237 triliun lebih. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2007, jumlah realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2008 secara nominal mengalami kenaikan namun secara persentase mengalami penurunan. Pada tahun 2007 realisasi penerimaan sampai dengan akhir bulan Desember sebesar Rp. 1,064 triliun lebih atau sebesar 106,69 % dari target yang telah ditetapkan, dengan demikian pada tahun ini terdapat kenaikan realisasi penerimaan sebesar Rp.192 miliar lebih atau 18,12% dari penerimaan pada tahun 2007.
 
Apabila dirinci lebih lanjut, realisasi PAD yang berhasil dihimpun sepanjang Tahun 2008 mencapai sebesar Rp. 391 miliar lebih atau 105,80 % dari target sebesar Rp.359 miliar lebih, sedangkan untuk Dana Perimbangan terealisir sebesar Rp.859 miliar lebih atau 98,71% dari target sebesar Rp.870 miliar lebih.
Secara keseluruhan realisasi Pendapatan Asli Daerah sendiri sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 mencapai Rp. 391 miliar atau 108,69% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 359 miliar.
 
Realisasi ini bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun 2007 yang lalu maka secara nominal maupun persentase nilainya mengalami kenaikan. Pada tahun lalu realisasi penerimaan PAD terealisir sebesar Rp.273 miliar lebih atau 106,25% dari target yang telah ditetapkan, dengan demikian pada Tahun 2008 terdapat kenaikan penerimaan sebesar Rp.117 miliar lebih atau 43,16 % dari penerimaan pada tahun 2007.
Saudara-saudara yang terhormat,
 
Apabila dicermati lebih lanjut terlihat bahwa realisasi penerimaan yang termasuk dalam komponen PAD yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Laba Usaha Daerah dan Lain-lain PAD yang sah, keseluruhannya telah melampaui target yang ditetapkan.
 
Penjelasan terperinci atas realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tersebut adalah sebagai berikut :
1.       Pajak Daerah
Realisasi penerimaan Pajak Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 mencapai sebesar Rp. 316 miliar lebih atau 104,58% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.302 miliar lebih. Pada tahun anggaran lalu, realisasi penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp. 226 miliar lebih atau 107,57 %, dengan demikian maka secara nominal pada tahun 2008 lebih besar dari tahun 2007, namun secara persentase lebih kecil jika dibandingkan tahun 2007.
 
Kontribusi Sektor Pajak Daerah terhadap PAD mencapai 80,88% dan terhadap total APBD kontribusinya mencapai 25,16% Dari 7 (tujuh) macam Pajak Daerah yang ada, 2 (dua) diantaranya tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor (PBBKB) 95,51% dan Pajak pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah/PPABT (28,19%)  
 
Tidak tercapainya target PBB KB merupakan kompensasi dari penurunan harga BBM secara bertahap sebagai pengaruh dari penurunan harga minyak mentah dunia serta penurunan konsumsi BBM untuk 3 (tiga) bulan terakhir.
 
Adapun pajak daerah lainnya seperti PKB dan BBN KB menunjukkan kinerja yang cukup memadai dengan tingkat pencapaian target diatas 100%. Secara nominal dan persentase Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA) menghasilkan tingkat capaian target yaitu 105,13%, BBN KB sebesar 118,52% dan PKB sebesar 102,63%, sedangkan BBN KAA dan PPAP realisasinya mencapai 278,90% dan 141,79%.
 
Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah sepanjang Tahun 2008 dengan melakukan intensifikasi PKB, BBN KB,  PKAA,  BBN KAA dan PPABT-AP  bersama   Instansi   Terkait melalui :
a.     Kegiatan operasional lapangan secara terpadu dengan instansi terkait pada kantor bersama SAMSAT di seluruh wilayah Kalteng, untuk memantau pelayanan publik pada kantor SAMSAT dan upaya pengamanan potensi pajak khususnya PKB dan BBN KB non KH dan alat-alat berat/besar.
b.     Kegiatan sosialisasi terpadu dengan instansi terkait difokuskan untuk menyebarluaskan informasi yang terkait dengan PKAA dan BBN KAA yang sudah mencakup 13 kabupaten di tahun ini. Selain itu sosialisasi seluruh jenis Pajak yang dikenakan terhadap perusahaan di bidang Perkebunan, Pertambangan, Pekerjaan Umum dan Kehutanan terus dilaksanakan.
c.     Penyebarluasan informasi pendapatan daerah kepada publik dilaksanakan melalui media brosur, baleho dan spanduk serta internet.
d.     Memanfaatkan SMS Call Center untuk informasi PKB dan BBN KB khusus area Palangka Raya.
e.     Kegiatan Pembinaan Tertib Administrasi / sarana Pungutan dan Kegiatan pengawasan dan pembinaan dilaksanakan untuk meminimalisir setiap penyimpangan baik secara administratif maupun materiil.
f.      Rapat Koordinasi Pelaksanaan SAMSAT, menghasilkan kesepakatan antar Instansi yang tergabung dalam Kantor Bersama SAMSAT untuk peningkatan pelayanan publik pada Kantor Bersama SAMSAT.
g.     Intensifikasi PBB KB dilakukan koordinasi secara berkala dengan pihak Pertamina Wilayah IV di Balikpapan dan Penyedia bahan bakar lainnya untuk memastikan potensi pemakaian bahan bakar kendaraan bermotor dengan realisasi penyalurannya.
Upaya pengamanan target lainnya yang dilakukan sepanjang tahun 2008 adalah melalui pengawasan dan pembinaan yang intensif terhadap unit-unit pemungut di seluruh wilayah Kalteng untuk meminimalisir kebocoran hasil pungutan. Selain itu juga secara intensif dilakukan upaya pembinaan tertib administrasi pungutan untuk menjamin administrasi perpajakan telah sesuai dengan ketentuan berlaku.
 
2.       Retribusi Daerah
Realisasi penerimaan Retribusi Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 23 miliar lebih atau 109,30 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 21 miliar lebih. Tingkat pencapaian target Retribusi Daerah ini memang menggembirakan, namun dari 6 (enam) jenis Retribusi Daerah, ada 4 (empat) jenis Retribusi yang masih berada di bawah prosentase memadai, yaitu Retribusi Biaya Penggantian Administrasi, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pelayanan Tera Ulang dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan jenis Retribusi Daerah Penerimaan dinas-dinas dan kantor yaitu Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perindag, Dinas Hubkominfo, Kantor Penghubung dan Dinas Pekerjaan Umum.
 
Realisasi penerimaan yang berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan telah terealisir sebesar 109,58%; Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisir 125,82%; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta terealisir 149,54%; Retribusi Pengujian terealisir sebesar 100,00% dan Retribusi Perijinan 118,62% dari target yang telah ditetapkan.
Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Retribusi Daerah tahun 2007 yaitu sebesar Rp. 17 miliar lebih atau 71,69 % dari target yang ditetapkan, sehingga tampaknya realisasi Retribusi Daerah pada tahun ini mengalami kenaikan sebesar 36,47 %. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah Retribusi Daerah jika dibandingkan tahun 2007.
 
3.       Bagian Laba Usaha Daerah
Penerimaan Bagian Laba Usaha Daerah yang merupakan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar Rp. 11,987 miliar lebih sedangkan realisasi mencapai 102,59% terdiri dari penerimaan deviden PT. Bank Pembangunan Kalteng sebesar Rp.11,572 miliar lebih, dari PD. Banama Tingang Makmur sebesar Rp. 710 juta, dan penerimaan dari PT. Palangka Nusantara Rp. 15 juta.
 
Realisasi penerimaan Bagi Hasil Laba Usaha Daerah ini mengalami penurunan baik nominal maupun persentase bila dibandingkan dengan penerimaan pada tahun anggaran 2007.
 
4.       Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Realisasi Lain-lain Pendapatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 38,989 miliar lebih atau 160,95 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 24 miliar lebih. Pada tahun lalu, realisasi lain-lain penerimaan Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 16,788 miliar lebih atau 123 %, sehingga tingkat pencapaian target pada tahun 2008 masih lebih besar dari tahun 2007 dengan kenaikan sebesar 37,95 %.  
Penerimaan dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan terealisir sebesar 176,00%; Penerimaan Bunga Deposito 202,15%; Jasa Giro 74,22%; Denda Keterlambatan Pekerjaan sebesar 37,82%; TP-TGR sebesar 100,85%; dan Sumbangan Pihak Ketiga sebesar 374,54%.
 
Saudara-saudara yang terhormat,
Sementara itu untuk penerimaan Dana Perimbangan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2008 secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp. 859 miliar lebih atau 98,71% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.870 miliar lebih. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2007 yang lalu, penerimaan Dana Perimbangan terealisir sebesar Rp.726,574 miliar lebih, atau secara persentase mencapai 107,52%. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2007, maka pada tahun 2008 secara nominal mengalami kenaikan namun secara persentase mengalami penurunan. Adapun penerimaan Dana Perimbangan ini terdiri dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA, dengan uraian sebagai berikut :
1.       Bagi Hasil Pajak, Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2008 berjumlah sebesar Rp.108 miliar lebih atau 87,00% dari target sebesar Rp.125 miliar lebih. Pada pos ini terdapat tiga ayat penerimaan yaitu Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Bagi Hasil Pajak Penghasilan.
 
Penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan realisasinya mencapai 77,69%, Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan realisasinya mencapai 113,40% dan Bagi Hasil Pajak Penghasilan mencapai sebesar 182,56% dari target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target penerimaan Bagi Hasil PBB lebih banyak disebabkan oleh tidak optimalnya penyaluran Bagi Hasil PBB sektor migas kepada Daerah oleh Pemerintah Pusat. Sebagai gambaran pada Tahun Anggaran 2007 capaian realisasi penerimaan PBB untuk Provinsi Kalimantan Tengah adalah Rp.106 miliar lebih. Penerimaan bagi hasil PBB kepada Daerah lebih banyak didominasi oleh penerimaan bagi hasil PBB sektor migas.
 
2.       Penerimanan Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
Penerimaan Pos ini sampai dengan Akhir Tahun Anggaran Anggaran 2008 sebesar Rp.40 miliar lebih atau 114,29% dari target yang direncanakan sebesar Rp.35 miliar lebih.     
 
Dari 4 (empat) jenis penerimaan pada pos ini realisasi masing-masing penerimaan yaitu dari Iuran Hak Penguasaan Hutan 59,19%; Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar 103,48% dan Landrent sebesar 151,36%. Penerimaan dari Iuran Hak Penguasaan Hutan (IHPH) dan Iuran Eksplorasi / Eksploitasi / Royalti 153,13%. Capaian sebesar itu terutama untuk per IHPH disebabkan karena kondisi hutan kita yang sudah menurun kemampuan untuk menghasilkan dan ditutupnya pemberian perijinan untuk HPH baru oleh Pemerintah Pusat. Kalaupun itu ada penerimaan IHPH, hal tersebut lebih banyak diterima dari pembayaran tunggakan yang belum sempat disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah. Bila dibandingkan dengan tahun 2007 maka secara nominal realisasi penerimaan tahun 2008 lebih besar, sedangkan secara persentase lebih kecil dari tahun 2007.
Selanjutnya untuk Dana Alokasi Umum, Penerimaan pada Pos ini sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2008 telah tersalurkan secara keseluruhan sebesar Rp.670 miliar lebih atau 100,00%. Sedangkan DAU tahun 2007 sebesar Rp. 571 milyar lebih, maka pada tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar Rp. 98 milyar lebih atau 14,78 %.
 
Sedangkan untuk penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, Pada Tahun Anggaran 2008 dianggarkan sebesar Rp. 6.5 miliar dan telah disalurkan keseluruhan atau 100,00%. Sedangkan pada tahun 2007 untuk penerimaan ini sebesar Rp. 65 milyar lebih.
 
Rincian dari keseluruhan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dapat terlihat secara terinci pada buku/batang tubuh Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2008 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Pidato Pengantar ini.
 
Penerimaan Pendapatan Daerah sebagaimana yang telah diuraikan di atas merupakan hasil kinerja yang telah dicapai oleh 33 (tiga puluh tiga SKPD) terkait. Dari 33 (tiga puluh tiga) SKPD, terlihat bahwa dari seluruh SKPD pengelola Pendapatan Daerah telah menunjukkan kinerjanya secara bervariasi. Terdapat 10 (sepuluh) SKPD yang realisasinya tidak mencapai jumlah sesuai yang telah ditargetkan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (70,08%), Dinas Sosial (66,21%), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (68,00%), Badan Penanaman Modal (25,00%), Museum Balanga (82,03%), Kantor Penghubung Pemda (97,22%), Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (66,64%), Dinas Pertanian dan Peternakan (92,46%), Dinas Kehutanan (55,25%) dan UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (68,15%).
 
Saudara-saudara yang terhormat,
 
Sejalan dengan kebijakan pengelolaan/belanja daerah tersebut, maka prioritas belanja daerah tahun anggaran 2008 adalah sebagai berikut :
 
1.       Tujuan-tujuan pembangunan berupa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh semua SKPD, dirumuskan secara jelas dan terukur berdasarkan kriteria dan indikator kinerja yang akan dicapai.
2.       Seoptimal mungkin meningkatkan efisien, efektivitas dan penghematan dibidang belanja aparatur.
3.       Anggaran belanja diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas pada dinas teknis yang bertanggungjawab atas pelayanan publik atau masyarakat secara langsung.
4.       Menghindari pemborosan anggaran belanja, sehingga dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang sangat diperlukan.
 
Berdasarkan prioritas belanja daerah diatas, maka dalam tahun anggaran 2008   upaya-upaya   pokok belanja daerah adalah sebagai berikut :
 
1.       Percepatan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan energi
2.       Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor
3.       Revitalisasi pertanian dalam arti luas dan pembangunan pedesaan
4.       Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan
5.       Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi
6.       Penanganan bencana, pengurangan resiko bencana dan peningkatan pemberantasan penyakit menular
7.       Pelestarian lingkungan hidup
8.       Percepatan pembangunan pariwisata dan seni budaya.
 
Sementara itu strategi anggaran belanja daerah diarahkan pada upaya pencapaian target kinerja berdasarkan sumber daya yang tersedia dan kondisi nyata perekonomian daerah, serta dengan tetap memperhatikan dan berpedoman pada kebijakan pemerintah.
 
Pada tahun 2008 Pemerintah Pusat telah menetapkan kebijakan secara nasional sebagai berikut :
 
1.       Penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan.
2.       Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor.
3.       Revitalisasi pertanian dan pedesaan.
4.       Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan.
5.       Penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
6.       Penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban serta mencegah munculnya konflik vertikal maupun horizontal.
7.       Merehabilitasi dan merekonstruksi daerah yang terkena bencana alam.
 
Rencana program prioritas dan kegiatan yang diusulkan oleh Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang tersusun dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK), berpedoman kepada Rencana Strategis Daerah (Renstrada) yang telah disepakati, sesuai dengan kewenangan dan Tupoksi masing-masing Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 
Target belanja yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2008 adalah sebesar Rp. 1.442 triliun lebih, yang selanjutnya dikelompokan dalam belanja daerah menurut struktur yang terdiri dari :
 
 
1.          Kelompok Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
a.      Urusan Wajib Pemerintahan terdiri dari 29 Dinas/Badan/UPTD dengan nilai anggaran sejumlah sebesar Rp. 1,261 triliun lebih atau 89,29% dari total anggaran daerah, sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp. 1,143 triliun atau 90,70 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 117,260 miliar atau 9,30 %.
b.      Urusan Pilihan Pemerintahan terdiri dari 8 Dinas/Badan/UPTD dengan nilai anggaran sejumlah sebesar Rp. 151,268 miliar atau 10,71% dari total anggaran daerah, sampai akhir tahun anggaran terealisasi sebesar Rp. 132,619 miliar atau 87,67 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 18,648 miliar atau 12,33%.
 
2.          Kelompok Menurut Belanja
a.      Belanja Tidak Langsung,
Pada Kelompok Belanja Tidak Langsung telah dianggarkan sebesar Rp. 454,325 miliar atau 32,17% dari total anggaran daerah. Sampai akhir tahun anggaran 2008 realisasi sebesar Rp. 421,225 miliar lebih atau 93,10% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 33,099 miliar lebih atau 7,29 %.
 
Kelompok ini dapat dijelaskan menurut kategori belanja tidak langsung sebagai berikut :
1)      Belanja Pegawai, Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 227,883 miliar lebih atau 50,16% dari total belanja tidak langsung. Sampai akhir tahun anggaran 2008 telah terealisasikan sebesar Rp. 217 miliar lebih atau 95,29% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar            Rp.10,726 miliar lebih atau 4,71 %.
2)      Belanja Bunga, pada kelompok belanja tidak langsung tahun anggaran 2008 tidak dianggarkan.
3)      Belanja Subsidi, pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 2,063 miliar lebih atau 0,45% dari total belanja tidak langsung. Sampai akhir tahun anggaran 2008 telah terealisasikan sebesar Rp. 1,882 miliar lebih atau 91,21 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.181 juta lebih atau 8,79 %.
4)      Belanja Hibah, pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 1,237 miliar lebih atau 0,27% dari total belanja tidak langsung. Sampai akhir tahun anggaran 2008 telah terealisasikan sebesar Rp. 882 juta atau 71,26% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 355 juta lebih atau   28,74%.
5)      Belanja Bantuan Sosial, pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 47,136 miliar lebih atau 10,37% dari total belanja tidak langsung. Sampai akhir tahun anggaran 2008 telah terealisasikan sebesar Rp. 41,543 miliar lebih atau 88,13 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 5,592 miliar lebih atau 11,87 %.
6)      Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota, pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 142,332 miliar lebih atau 31,33% dari total belanja tidak langsung. Sampai akhir tahun anggaran 2008 telah terealisasikan sebesar Rp. 133,960 miliar lebih atau 94,12% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar       Rp. 8,371 miliar lebih atau 5,88%.
7)      Belanja Bantuan Keuangan, pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 25,800 miliar lebih atau 5,68% dari total belanja tidak langsung. Sampai akhir tahun anggaran 2008 telah terealisasikan sebesar Rp. 25,769 miliar lebih atau 99,88% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 30 juta lebih atau 0,12%.
8)      Belanja Tidak Terduga, pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 7,872 miliar lebih atau 1,73 % dari total belanja tidak langsung. Sampai akhir tahun anggaran 2008      telah terealisasikan sebesar Rp. 31,797 juta lebih atau 0,40 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 7,840 miliar lebih atau 99,60 %.
b.      Belanja Langsung
Pada Kelompok Belanja Langsung telah dianggarakan sebesar Rp. 957,948 miliar lebih atau 67,83% dari total anggaran daerah. Sampai akhir tahun anggaran 2008 realisasi sebesar Rp. 855 miliar lebih atau 89,27 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 102,809 miliar lebih atau 10,86%.
Kelompok ini dapat dijelaskan menurut kategori belanja langsung sebagai berikut :
1)      Belanja Pegawai, pada Kelompok Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp. 61,296 miliar lebih atau 6,40% dari total Belanja Langsung. Sampai akhir tahun anggaran 2008 telah terealisasikan sebesar Rp. 51,998 miliar lebih atau 84,860 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 9,280 miliar lebih atau 15,14 %.
2)      Belanja Barang dan Jasa, pada Kelompok Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp. 272,706 miliar lebih atau 28,47% dari total Belanja Langsung. Sampai akhir tahun anggaran 2008 telah terealisasikan sebesar Rp. 229,483 miliar lebih atau 84,14 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 43,240 miliar lebih atau 15,86 %.
3)      Belanja Modal, pada Kelompok Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp. 623,945 miliar lebih atau 65,13% dari total Belanja Langsung. Sampai akhir tahun anggaran 2008 telah terealisasikan sebesar Rp. 573,656 miliar lebih atau 91,94 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 50,491 miliar lebih atau 8,06 %.
3.          Kelompok Menurut Jenis Belanja
a.      Belanja Operasi, dianggarkan sebesar Rp. 638,123 miliar lebih atau 45,18 % dari total anggaran daerah. Sampai akhir Tahun Anggaran 2008 terealisasi sebesar Rp. 568,715 miliar lebih atau 89,12 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 69,407 miliar lebih atau 10,88 %.
 
Kelompok ini dapat dijelaskan menurut kategori belanja operasional sebagai berikut :
1)    Belanja Pegawai, dalam kelompok belanja operasional dianggarkan sebesar Rp. 289,162 miliar lebih atau 45,31% dari total belanja operasional. Sampai akhir tahun anggaran 2008 telah terealisasikan sebesar Rp. 269,155 miliar lebih atau 93,08 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 20 miliar lebih atau 6,92 % dari total belanja pegawai.
2)    Belanja Barang dan Jasa, dalam kelompok belanja operasional dianggarkan sebesar Rp. 272,723 miliar lebih atau 42,74% dari total belanja operasional. Sampai akhir tahun anggaran 2008 telah terealisasikan sebesar Rp. 229,483 miliar lebih atau 84,14 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 43,240 miliar lebih atau 15,86 % dari total belanja barang.
3)    Belanja Bunga, dalam tahun anggaran 2008 tidak dianggarkan.
4)    Belanja Subsidi, dalam kelompok belanja operasional dianggarkan sebesar Rp. 2,063 miliar lebih atau 0,32% dari total belanja operasional. Sampai akhir tahun anggaran 2008 terealisasi sebesar Rp. 1,882 miliar lebih atau 91,21 % dari total belanja subsidi sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.181 juta lebih atau 8,79 % dari total belanja subsidi.
5)    Belanja Hibah, dalam kelompok belanja operasional dianggarkan sebesar Rp. 1,237 miliar lebih atau 0,19% dari total belanja operasional. Sampai akhir tahun anggaran 2008 terealisasi sebesar Rp. 882 juta lebih atau 71,26% dari total belanja hibah sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 355 juta lebih atau 28,74% dari total belanja hibah.
6)    Belanja Bantuan Sosial, dalam kelompok belanja operasional dianggarkan sebesar Rp. 47,136 miliar lebih atau 7,39% dari total belanja operasional anggaran daerah. Sampai akhir tahun anggaran 2008 telah terealisasikan sebesar Rp. 41,545 miliar lebih     atau 88,14 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar  Rp. 5,590 miliar lebih atau 11,86 % dari total belanja bantuan sosial.
7)    Belanja Bantuan Keuangan, dalam kelompok belanja operasional telah dianggarkan sebesar Rp. 25,800 miliar lebih atau 4,04% dari total belanja operasional. Sampai akhir tahun anggaran 2008 telah terealisasikan sebesar Rp. 25,767 miliar lebih atau 99,88% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 32 juta lebih atau 0,12% dari total belanja bantuan keuangan.
 
b.      Belanja Modal
Kelompok belanja modal dianggarkan sebesar Rp. 623,945 miliar lebih atau 44,18% dari total anggaran daerah. Sampai akhir tahun anggaran 2008 terealisasi sebesar Rp. 573,656 miliar lebih atau 91,94 % dari total belanja modal sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 50,288 miliar lebih atau 8,06 % dari total belanja modal.

c.       Belanja Bantuan Tidak Terduga
Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp. 7,872 miliar lebih atau 0,56% dari total anggaran daerah. Sampai akhir tahun anggaran 2008 telah terealisasikan sebesar Rp. 31,797 juta lebih atau 0,40 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 7,840 miliar lebih atau 99,60 % dari total belanja tidak terduga.
 
d.      Belanja Bagi Hasil (Transfer)
Belanja bagi hasil dianggarkan sebesar Rp.142,332 miliar lebih atau 10,08% dari total belanja daerah. Sampai akhir tahun anggaran 2008 telah terealisasikan sebesar Rp.133,960 miliar lebih atau 94,12% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 8,371 miliar lebih atau 5,88% dari total belanja bagi hasil.
 
Kelompok ini dapat dijelaskan menurut kategori belanja bagi hasil (transfer) sebagai berikut :
1)    Bagi Hasil PKB/BBN-KB, dianggarkan sebesar Rp. 60 miliar lebih atau 42,77% dari total anggaran belanja bagi hasil. Sampai akhir tahun anggaran 2008 telah terealisasikan sebesar Rp. 52 miliar lebih atau 85,74% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 8 miliar lebih atau 14,26% dari total belanja bagi hasil pajak Kab/Kota.
2)    Bagi Hasil PBB-KB, dianggarkan sebesar Rp. 81 miliar lebih atau 57,16% dari total bagi hasil retribusi. Sampai akhir tahun anggaran 2008 telah terealisasikan sebesar Rp.81 miliar lebih atau 100,26% sehingga melampaui anggaran sebesar Rp. 212 juta lebih atau 0,26% dari total belanja bagi hasil retribusi.
3)    Bagi Hasil Pendapatan P3ABT dan AP, dianggarkan sebesar Rp. 104 juta lebih atau 0,07% dari total anggaran bagi hasil pendapatan lainnnya ke Kab/Kota. Sampai akhir tahun anggaran 2008 telah terealisasikan sebesar Rp. 198 juta lebih atau 189,76% sehingga melampaui anggaran sebesar Rp. 93 juta lebih atau 89,75% dari total belanja bagi hasil pendapatan lainnya ke Kab/Kota.
 
Pengelompokkan struktur target dan Belanja tersebut, terbagi dalam 37 SKPD, tiap SKPD ditangani oleh satu atau beberapa unit kerja, sehingga dalam mengukur indikator kinerja unit kerja yang bersangkutan akan lebih mudah dilaksanakan.
 
APBD Tahun Anggaran 2008 setelah perubahan dianggarkan sebesar  Rp. 1,412 triliun lebih untuk 37 SKPD dan UPTD. Sampai akhir Tahun Anggaran 2008 direalisasikan sebesar Rp.1,276 triliun lebih atau 90,38 % sehingga terdapat sisa sebesar Rp.135,909 miliar lebih atau 9,59% dari total APBD Tahun Anggaran 2008.
 
Dari realisasi tersebut digambarkan Penyerapan Anggaran yang dapat dilaksanakan oleh tiap-tiap SKPD sebaliknya atas Pelaksanaannya terlihat efisiensi anggaran 2008. Hal tersebut tidak terlepas ke akurasiannya perencanaan kegiatan tiap SKPD masing-masing.
 
Saudara-saudara yang terhormat,
 
Berkenaan dengan Pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), perkembangan ekonomi secara riil, PDRB diestimasi dengan menggunakan harga konstan. PDRB Provinsi Kalimantan Tengah atas dasar harga berlaku pada tahun 2008 mengalami kenaikan menjadi 32.350,80 Milyar dari 27.920,07 milyar pada tahun 2007. Sedangkan harga PDRB atas dasar harga konstan naik sebesar 6,2% dibanding periode yang sama.
 
Searah dengan laju pertumbuhan ekonomi, sumber pertumbuhan ekonomi hampir sebanding dengan laju pertumbuhan. Berdasarkan sumber pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor yang dominan terhadap total PDRB. Dimana sumber pertumbuhannya sebesar 1,5 % diikuti sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa masing-masing sebesar 1,1%. Sedangkan sektor yang memberikan sumber paling kecil adalah sektor listrik, gas dan air bersih.
 
Sementara itu berkenaan dengan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan wajib              dan     urusan pilihan pada tahun 2008, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :
 
1.       Urusan Wajib yang dilaksanakan meliputi :
a.    Bidang Pendidikan
Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pendidikan diukur dengan memperhatikan indikatorsebagai berikut :
1.    Angka Partisipasi Kasar (APK)
APK untuk jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2008 adalah 112,34 % dibanding pada tahun 2007 sebesar 108,35% yang mengalami peningkatan sebesar 3,99%. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs APKnya pada tahun pada tahun 2008 adalah 87,76% dibanding 2007 mencapai 81,29% yang mengalami peningkatan sebesar 6,47%. Selanjutnya untuk tingkat pendidikan SMA/MA/SMK APK pada tahun pada tahun 2008 adalah 62,52% dibanding tahun 2007 sebesar 58,13% atau mengalami kenaikan 4,39%.
2)    Angka Partisipasi Murni (APM)
APM untuk jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2008 adalah 97,29% yang mengalami peningkatan sebesar 1,28% dari tahun sebelumnya sebesar 96,01%. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs APKnya pada tahun 2008 mencapai 79,86% yang mengalami peningkatan sebesar 3,53% dari tahun 2007 sebesar 76,33%. Selanjutnya untuk tingkat pendidikan SMA/MA/SMK APK pada tahun 2008 sebesar 59,95% atau mengalami kenaikan 2,96% dibanding tahun 2007 sebesar 56,99%.
3)    Pendidikan Luar Biasa (PLB) Jenjang SD/MI, dari 750 orang jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI, 400orang siswa penyandang ketunaan yang menempuh Pendidikan Luar Biasa ditingkat SD/MI,dengan capaian Kinerja sebesar 53,33 % atau mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 47,71 %.
4)    Bidang Pendidikan Luar Biasa (PLB) Jenjang SMP/MTs, dari 275 orang jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTs, 100orang siswa penyandang ketunaan telah menempuh Pendidikan Luar Biasa ditingkat SMP/MTs,dengan Capaian Kinerja sebesar 36,36 % atau mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya sebesar 32 %.
5)    Bidang Pendidikan Luar Biasa (PLB) Jenjang SMA/MA, dari 125 orang jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMA/MA, 35orang siswa penyandang ketunaan telah menempuh Pendidikan Luar Biasa ditingkat SMA/MA,dengan Capaian Kinerja sebesar 28,00 % atau mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 13,55 %.
6)    Pembinaan Guru Jenjang SD/MI, dari jumlah Guru dijenjang SD/MI sebanyak 22.957 orang, 2.006 orang guru telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan, dengan capaian Kinerja sebesar 8,73 % atau mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,52 %.
7)    Pembinaan Guru Jenjang SMP/MTs, dari jumlah Guru dijenjang SMP/MTs sebanyak 6.919 orang, 3.893 orang guru telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi  yang  dipersyaratkan, dengan Capaian  Kinerja  sebesar 56,26 % atau meningkat dari tahun 2007 mencapai 53,35%.
8)    Pembinaan Guru Jenjang SMA/MA, dari jumlah Guru dijenjang SMA/MA sebanyak 4.200 orang, 2.757 orang guru telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang  dipersyaratkan, dengan Capaian  Kinerja  sebesar 65,64 % atau mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 56,08 %.
9)    Pembinaan Guru Jenjang SMK/MAK, dari jumlah Guru dijenjang SMK/MK sebanyak 1.208 orang, 985 orang guru telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang  dipersyaratkan, dengan Capaian Kinerja sebesar 81,54 %terjadi peningkatan dari tahun 2007 yang hanya 79,29 %.
 
b.    Bidang Kesehatan
Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan kesehatan diukur dengan memperhatikan indikatorsebagai berikut :
1)    Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, dengan memperhatikan Jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganandefinitif di seluruh wilayah provinsi  pada kurun waktu tertentu dibagi dengan Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di seluruh wilayah provinsi pada kurun waktu yang sama, capaian kinerja Kabupaten Kota yang ada di Kalimantan Tengah mencapai 28,99 %, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 28,78 %.
2)    Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, dengan memperhatikan Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan pada kurun waktu tertentu dibagi dengan Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di wilayah provinsi dalam kurun waktu yg sama, capaian Kinerja Kabupaten Kota yang ada di Kalimantan Tengah mencapai 74,62 %, turun bila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 74,92 %. Penurunan tersebut terjadi karena berkurangnya kasus persalinan yang terjadi tahun 2008.
3)    Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI),pada tahun 2008 capaian kinerja adalah sebesar 74,44 %, dibanding tahun 2007 sebesar 69 %.
4)    Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, pada tahun 2008 kinerja penanganan terhadap kasus balita gizi buruk mencapai angka 100,0 %, atau mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar    64,43 %.
5)    Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB paru, dari capaian Kinerja Kabupaten Kota yang ada di Kalimantan Tengah, setelah diakumulasikan pada tahun 2008 adalah sebesar 26,38%, dibanding tahun 2007 sebesar 27,57 %. Terjadi penurunan karena berkurangnya kasus penyakit TB Paru pada tahun 2008.
6)    Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD tahun 2008, capaian kinerja dalam penanganan penderita mencapai 98,4 % atau meningkat sebesar     0,6 % dari tahun 2007 sebesar 97,8 %.
7)    Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, dengan memperhatikan Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatanStrata 1 dari Jumlah seluruh masyarakat miskin di Provinsi Kalimantan Tengah, capaian kinerja pada tahun 2008 adalah sebesar 1,20 %, mengalami penurunan dari tahun 2007 sebesar 2,78%. Penurunan capaian kinerja dalam hal ini terjadi karena sedikitnya kasus rujukan pasien masyarakat miskin.
8)    Cakupan kunjungan bayi,dengan memperhatikan jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatansesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibandingkan dengan Jumlah seluruh bayi lahir/hidupdi satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama, pada tahun 2008 capaian Kinerja pelayanan mencapai 84,38 % dibanding tahun sebelumnya sebesar 78,39 %.
 
c.     Bidang Lingkungan Hidup
Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan lingkungan hidup berdasarkan beberapa indikatoradalah sebagai berikut :
1)    Jumlah Kabupaten/Kota yang dipantau Udara ambient di kawasan pemukiman atau industri terdapat 7 Kabupaten Kota, atau 50 % dari 14 Kabupaten/Kota, sama dengan tahun 2007.
2)    Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi terdapat 13 perusahaan atau 16,45 %, dari 79 perusahaan atau mengalami peningkatan sebesar 1,27 % dibanding tahun 2007.
3)    Pada tahun 2008 Provinsi Kalimantan Tengah relatif tidak mengalami kabut asap sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Beberapa indikator seperti penurunan jumlah titik panas yang sangat signifikan pada tahun 2008 yakni tertinggi sebesar 1.609 titik panas, jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang tertinggi mencapai 17.551 titik panas dan tahun 2007 sebesar 4.476. Hal tersebut dapat dicapai karena adanya kerjasama dari berbagai pihak terutama masyarakat luas.Salah satu program yang telah dilaksanakan pada sejak tahun 2007 yang lalu adalah program pencegahan, penanggulangan dan penindakan terhadap pelaku pembakaran hutan, lahan dan pekarangan. Program ini tersebar di berbagai SKPD baik lingkup Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.
4)    Dari program tersebut Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemerintah Daerah pada tahun 2008 terdapat  4 kasus lingkungan atau 30,77 % dari 13 kasus lingkungan atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2007     sebesar 0 %.
 
d.    Bidang Pekerjaan Umum
1)    Pembangunan Bidang Sumber Daya Air telah mengalami peningkatan baik dibidang konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air maupun pengendalian daya rusak air. Hal ini karena peningkatan kemampuan daerah serta adanya dukungan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Provinsi dari Pemerintah Pusat (untuk pertama kalinya pada tahun anggaran 2008), dimana secara umum telah dikembangkan prasarana irigasi dengan luas rencana 22.086 ha dan prasarana pengembangan rawa pasang surut dan non pasang surut dengan luas rencana 461.634 ha dengan uraian sebagai berikut :
a)    Pada tahun 2007 dilaksanakan rehabilitasi dan peningkatan jaringan pengairan seluas 1.400 Ha dan pada tahun anggaran 2008 seluas 40.553 Ha, terjadi kenaikan yang sangat signifikan.
b)    Sesuai dengan kewenangan Provinsi sebagaimana amanat UU No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dilaksanakan Operasi dan Pemeliharaan (OP) terhadap jaringan pengairan yaitu pada tahun anggaran 2007 seluas 7.000 Ha dan pada tahun 2008 seluas 12.498 Ha (meningkat sebesar 57,59%)
c)     Dalam rangka meningkatkan produktifitas dan optimalisasi pemanfaatan prasarana Pengairan, telah dilaksanakan pelatihan dan Demplot System of Rice Intensifikasi (SRI), sebagai contoh di Daerah Irigasi Tampa sebelumnya produktivitasnya sebesar 4,8 ton/ha mampu meningkat menjadi 5,6 ton/ha, untuk Daerah Rawa A2 Dadahup sebelumnya produktivitasnya sebesar 2,5 ton/ha mampu meningkat menjadi 5,6 ton/ha.
2)    Sementara itu kondisiJalan dan Jembatan, sampai dengan Tahun 2008 adalah sebagai berikut :
a)   Pada tahun 2008 panjang Jalan Nasional 1.714,95 Km dengan Jenis Permukaan Aspal/ Penetrasi sepanjang 1.080, Km, Kerikil sepanjang 273,75 Km, Tanah 360,25 Km. Adapun Kondisi Jalan Nasional berstatus Mantap sepanjang 1.133,00 Km atau 66, 07 %. Dibandingkan tahun 2007 kondisi Jalan Nasional berstatus Mantap sepanjang 1.093,15 Km atau   63,74 %, sehingga ada peningkatan kondisi Jalan Mantap sepanjang 39,85 Km (3,65 %). Peningkatan kondisi Jalan Nasional tersebut diatas relatif kecil karena Ruas Jalan Nasional pada Jalan Lintas Kalimantan Poros Selatan sepanjang 367 Km saat ini sedang dalam tahap pelaksanaan peningkatan (multy years kontrak) dan akan selesai pada akhir tahun 2009.
b)   Selanjutnya sampai dengan Tahun 2008 Panjang Jalan Provinsi 1.707,95 Km dengan Jenis Permukaan Aspal / Penetrasi sepanjang 934,05 Km, Kerikil 280,43 Km, Tanah 493,48 Km. Adapun kondisi Jalan Provinsi berstatus Mantap sepanjang 1.005,34 Km atau 58,86 % Dibandingkan tahun 2007 kondisi Jalan Provinsi berstatus Mantap sepanjang 961,61 Km atau 56, 30 %, sehingga ada peningkatan kondisi Jalan Provinsi sepanjang 43,73 Km (4,55 %). Peningkatan kondisi Jalan Provinsi tersebut diatas relatif kecil karena terdapat beberapa ruas jalan saat ini sedang dalam tahap pelaksanaan peningkatan (multy years kontrak) dan akan selesai pada tahun 2009.
c)   Pada tahun 2008 telah diselesaikan pembangunan beberapa jembatan nasional dan provinsi sepanjang 1.683 M, salah satunya Jembatan Merdeka di Puruk Cahu sepanjang 550 M yang telah diresmikan pada tanggal    22 Desember 2008 oleh Gubernur Kalimantan Tengah.
3)    Kawasan Kumuh
Kondisi Kawasan Kumuh di Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2008 adalah sebesar 153,4 Ha yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.
Sebagai upaya penanganan kawasan kumuh tersebut, langkah-langkah yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a)    Sharing Pendanaan antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota
b)    Penyehatan PDAM
c)     Pelarangan Pendirian bangunan di bantaran sungai dengan melakukan relokasi ke lokasi Kasiba / Lisiba
d)    Sudah tersusun Community Action Plan (CAP)
e)    Data lokasi yang legal dibidang prasarana dan sarana permukiman, jalan setapak, saluran , cor beton dan lain-lain (sesuai dengan isi CAP)
4)    Rumah Tangga Bersanitasi
a)    Jumlah rumah secara keseluruhan di Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah sebanyak 483.214 buah
b)    Jumlah rumah yang ada di perkotaan sebanyak 200.936 buah, diperkirakan yang dapat mengakses sanitasi (air limbah dan persampahan serta saluran drainase yang layak sebanyak 50 % yaitu 100.468 buah)
c)     Masih banyak rumah yang mempergunakan cubluk sebagai septic tank dimana cubluk tersebut tetap mencemari lingkungan yaitu bakteri coli
d)    Penanganan persampahan belum sepenuhnya dapat ditangani baik dari sarana dan prasarana maupun pelayanannya.
e)    Masih ada persepsi masyarakat menganggap drainase belum perlu, sehingga pembuatan dan pemeliharaan saluran tidak diperhatikan. Hal ini dapat menyebabkan saluran tersumbat dan genangan air yang dapat menimbulkan penyakit.
 
e.    Bidang Penataan Ruang
Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wlayah ber HPL/HGB masih memenuhi syarat Ruang Terbuka Hijau (RTH) 30 % dari luas Wilayah kota, sesuai pasal 29 UU PR No.26 tahun 2007, atau mengalami penurunan dibanding tahun 2007 sebesar 43 %.
 
f.      Bidang Perencanaan Pembangunan
Mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, Dokumen Perencanaan RPJPD, Dokumen Perencanaan RPJMD, dan Dokumen Perencanaan RKPD telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan realisasi penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD, dari 193 program dalam RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD sebanyak 186 program atau 96,37%.
g.    Bidang Perumahan
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih, Sampai dengan akhir tahun 2008 jumlah rumah tangga yang sudah menjadi pelanggan air minum Kabupaten / Kota adalah 97.299 rumah dari jumlah rumah tangga Kabupaten / Kotasejumlah 483.214 Buah.
h.    Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 
1)    Gelanggang remaja/balai remaja yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (selain milik swasta) adalah sebanyak 34 buah, yang jika dibanding dengan jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 0,016 per 1000 penduduk.
2)    Sementara itu jumlah lapangan olah raga yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah adalah 274 buah, jika dibanding dengan jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah adalah 0,13 per 1000 penduduk, sehingga masih perlu mendapat perhatian dalam hal penyediaan prasarana pendukung bagi kegiatan Pemuda dan Olahraga yang layak pakai.
 
i.      Bidang Penanaman Modal
1)    Realisasi PMDN tahun 2008 mengalami peningkatan  sebesar Rp. 867.452.940.000,- atau 5 %, dari tahun 2007 sebesar Rp. 15.364.740.580.000,-.
2)    Realisasi PMA tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar    $ 136.352,29 US atau 3 %, dari tahun 2007 sebesar             $ 4.049.787.360,- US
 
j.      Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 
1)    Jumlah Koperasi Aktif posisi Tahun 2008 adalah sebanyak 1.747 Unit Koperasi dan tidak aktif sebanyak 525 Unit Koperasi dari jumlah total sebanyak 2.272 Unit Koperasi yang tersebar di 13 Kabupaten dan 1 Kota Palangka Raya.
2)    Dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Kalimantan Tengah, salah satunya adalah Program Menumbuhkan 101.000 unit Wirausaha Baru UMKM Tahun 2006 – 2009 dan telah dibreakdown kepada Kabupaten/Kota, didasarkan atas jumlah penduduk di Kabupaten/Kota yang bersangkutan terdiri-dari Target Pusat 51.000 Unit dan Target Daerah 50.000 Unit. Pada Tahun 2008 jumlah Usaha Mikro dan Kecil di Kalimantan Tengah sebanyak   210.620 UMK
 
k.    Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
Berkenaan denganKetersediaan database kependudukan skala provinsi, saat ini program SIAK di Provinsi telah berjalan secara offline, mengingat dari 13 Kabupaten dan 1 Kota masih ada beberapa kabupaten yang belum menjalankan aplikasi Sistem Administrasi Kependudukan secara online. 
 
l.      Bidang Ketenagakerjaan
1)    Memperhatikan perbandingan antara  Jumlah  penduduk Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 2 juta lebih orang, dengan Jumlah penduduk usia kerja (15-64 thn) sebanyak 1.077.831 orang, maka tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2008 mencapai 52,39%.
2)    Sementara itu untuk jumlah pencari kerja yang dapat diserap pada berbagai bidang pekerjaan pada tahun 2008 adalah sebesar 2.931 orang, dari jumlah 8.432 pencari kerja yang mendaftar sebagai pencari kerja, atau 34,76%.
 
m. Bidang Ketahanan Pangan
Pembangunan Ketahanan Pangan memperhatikan 3 pilar Ketahanan Pangan yang meliputi :
1)    Kondisi ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk pada tahun 2008.
2)    Produksi komoditas utama pertanian di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2008 seperti padi (sawah+ladang) sebesar 522.440 ton, turun dibandingkan produksi tahun 2007 sebesar 562.473 ton. Produksi jagung tahun 2008 sebesar 5.814 ton, naik dibandingkan produksi jagung tahun 2007 sebesar 3.971 ton. Produksi kedelai tahun 2008 mencapai 1.831 ton, naik dibandingkan produksi tahun 2007 sebesar 784 ton dan Produksi kacang tanah tahun 2008 sebesar 1.398 ton, turun dibandingkan tahun 2007 sebesar 1.690 ton.
3)    Dalam upaya pendistribusian pangan dapat berjalan lancar dan merata, telah dikembangkan Kegiatan Pengembangan LUEP bagi masyarakat dan kelompok ekonomi produktif atau UKM dalam menambah modal usaha untuk mengantisipasi turunnya harga gabah petani pada saat panen raya. Sehingga petani tidak masuk dalam jaringan tengkulak.
4)    Konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi, beragam, berimbang, aman dan halal, pada tahun 2008 telah dilaksanakan kegiatan pengembangan konsumsi pangan beragam bergizi seimbang bagi ibu pedesaan maupun SD/MI, dan Gerak Sapa 3B berbasis pangan lokal bagi masyarakat dalam memenuhi kecukupan akan gizi. Sementara itu untuk mempercepat Diversifikasi Konsumsi Pangan, telah dipersiapkan program percepatan dengan melibatkan stakeholder yang lebih luas seperti Perguruan Tinggi, Asosiasi Pegusaha dan Dunia Swasta serta kelompok masyarakat lainnya. Pengembangan pangan beragam, bergizi seimbang dan aman, agar lebih berbasis pada pengembangan teknologi pengolahan sumberdaya pangan lokal dan mulai diarahkan pada orientasi bisnis, dengan tidak melupakan sasaran kelompok-kelompok khusus seperti anak sekolah, ibu hamil dan menyusui dan kelompok rawan pangan lainnya.
 
n.    Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1)    Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Provinsi Kalimantan Tengah bila dibandingkan dengan jumlah pekerja perempuan yang ada mencapai 36,47 %.
2)    Sementara itu untuk tingkat partisipasi angkatan            kerja perempuan di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 34,66 %
3)    Sementara itu berkenaan dengan kondisi/trend kemiskinan penduduk sampai dengan tahun 2008 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 8,7 % dibanding tahun 2007 sebesar 9,4% dan 2006 sebesar 11%.
 
 
 
 
 
o.    Bidang Perhubungan
Capaian kinerja bidang PerhubunganProvinsi  Kalimantan Tengah pada tahun 2008 :
1)    Ijin trayek AKDP, AKAP, ijin operasi angkutan sewa khusus sampai dengan  tahun  2008  adalah sebagai berikut; AKAP; 74 armada, AKDP ; 69 armada, Travel ; 90 armada. Hal ini telah memenuhi target Dishubtel Prov. Kalteng dimana target sampai tahun 2008 sebanyak 100 armada.
2)    Angkutan darat seluruh kabupaten / kota telah memenuhi capaian kinerja masing-masing kabupaten / kota sebesar 100% dibandingkan dengan jumlah penumpang yang diasumsikan.
 
p.    Bidang Komunikasi dan Informatika
Sejak tahun 2002, melalui Bapadasipora Provinsi Kalimantan Tengah telah memberikan pelayanan yang maksimal kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat luas melalui web site milik pemda yaitu www.kalteng.go.id yang dikelola oleh Bapadasipora. Di tahun 2008 website ini selanjutnya diintegrasikan pula dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)/e-procurement, yang selanjutnya dikelola oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah setelah penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan PP No. 41 Tahun 2007. Selain web site pemda, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga telah melaksanakan Pameran Pembangunan (Expo Provinsi Kalimantan Tengah ke masyarakat luas) setiap tahun dengan nama kegiatan  “Pameran Pembangunan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI dan Hari Jadi Kalimantan Tengah”.
 
q.    BidangKesatuan Bangsa Dan Politik Luar Negeri
1)    Sebagai upaya dalam melaksanakan pembinaan politik daerah pada tahun 2008 telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan politik Tahun 2008 terhadap 150 orang perwakilan dari Parpol, Ormas dan LSM serta organisasi kepemudaan/pelajar/mahasiswa, dengan tujuan dapat meningkatkan pemahaman tentang politik, Melaksanakan pemberian, pembinaan dan pengawasan bantuan keuangan partai politik tahun 2008, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik ditingkat provinsi, Kabupaten/Kota terkait dengan pelaksanaan Pilkada Tahun 2008.
2)    Sebagai upaya dalam rangka pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP pada tahun 2008 telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain Kegiatan Penguatan/Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat berupa sosialisasi terhadap 150 orang Ormas/LSM Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bentuk pembinaan terhadap Ormas/LSM yang dilakukan oleh Pemerintah, Pengawasan dan Pengendalian terhadap organisasi asing di Provinsi Kalimantan Tengah, serta Memberikan bantuan sosial kepada lembaga kemasyarakatan.
 
r.     Bidang Otonomi Daerah
1)    Terkait dengan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah, pada beberapa bidang telah dikembangkan pengelolaan secara elektronik seperti Sistem Informasi Barang Daerah (Simbada), Sistem Keuangan Daerah (Simkeuda), Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK), dan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah (Simpeg). Namun dalam penerapan masih bersifat offline. Sistem ini tetap kita kembangkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
2)    Terkait dengan suksesi kepemimpinan pemerintahan daerah, sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 24 ayat (5) yang menetapkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan, pada tahun 2008 di Provinsi Kalimantan Tengah telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada 10 Kabupaten dan 1 Kota. Dimana secara keseluruhan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masa jabatan 2008 – 2013 dapat berjalan aman, tertib dan lancar. Pada kesempatan ini saya atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan ucapan terima kasih kepadasegenap lapisan masyarakat atas partisipasi aktifdalam menggunakan hak pilihnya, kepada Ketua dan seluruh Anggota KPUD Kabupaten/Kota serta Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan yang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Demikian halnya kepada aparat keamanan baik TNI - AD dan Polri serta segenap lembaga yang telah ikut aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masa jabatan 2008-2013 di Provinsi Kalimantan Tengah.
 
 
s.     BidangPemberdayaan Masyarakat dan Desa
1)    Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai tahun 2008 telah mengembangkan sebuah program inovasi yaitu Program Mamangun tuntang Maha Lewu (PM2L), yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2008, yang memfokus pelaksanaan program dan kegiatan pada 3 (tiga) desa di masing-masing Kabupaten/Kota dalam setiap tahunnya. Guna mendukung pelaksanaan program tersebut secara akumulatif anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 16 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp. 12 miliar lebih atau 78 %. Sementara itu melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melewati 10 (sepuluh) SKPD Pemerintah Provinsi telah menyediakan anggaran sebesar Rp. 17 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp. 16 miliar lebih atau 92 %.
2)    Selanjutnya terkait dengan organisasi Tim Penggerak PKK Aktif, pada tahun 2008 di 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah berjalan dengan baik, serta mempunyai peranan yang strategis untuk mendukung pergerakan pembangunan baik di Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Perdesaan/Perkotaan. Sedangkan jumlah Posyandu yang aktif seluruh Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 2.170 buah  dan  capaian kinerjanya 100 %.
 
t.     Bidang Sosial 
1)    Jumlah sarana sosial yang terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas 2 panti pemerintah, 40 panti swasta, 1 panti rehabilitasi.
2)    PMKS  yang memperoleh bantuan sosial adalah 7.513 PMKS dari 67.571 PMKS yang dapat menerima bantuan, dengan capaian kinerja 11,12 %.
 
u.    Bidang Kebudayaan
Dalam bidang pengembangan kebudayaan daerah, pada tahun 2008 telah diselenggarakan festival seni dan budaya sebanyak 2 (dua) kali yaitu Festival Budaya Isen Mulang Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dan Festival Pelajar Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
 
v.    Bidang Statistik
Bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, telah diterbitkanBuku Provinsi dalam angka serta Buku PDRB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008.
 
w.   Bidang Kearsipan dan Perpustakaan
1)    Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 86.409 judul, dibandingkan dengan jumlah koleksi buku yang tersedia di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 211.949 buku mencapai kinerja 40,76 % 
2)    Jumlah pengunjung perpustakaan daerah selama tahun 2008 dibandingkan  orang  dalam  populasi  yang  harus  dilayani  mencapai 28,34 %
 
2.       Urusan PilihanYang Dilaksanakan Meliputi :
a.    Bidang Kelautan dan Perikanan
1)    Capai kinerja produksi perikanan tahun 2008 untuk produksi perikanan tangkap dan budidaya sebesar 102.054,85 ton dar target 101.573,74 atau 100,5 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar 94.398,5 ton mengalami peningkatan produksi sebesar 7.696,35 ton atau meningkat 8,11 % dari tahun sebelumnya.
2)    Capaian kinerja untuk eksport hasil perikanan tahun 2008 senilai Rp.1.562.500.000,-.  atau 107,71 %. Dibandingkan tahun 2007 senilai Rp. 1.604.750.000,- ada penurunan nilai sebesar Rp. 42.250.000 atau sebesar 0,026 % dari tahun 2007 dikarenakan berkurangnya hasil tangkapan nelayan akibat dampak tingginya harga BBM sehingga mengurangi aktifitas nelayan melaut.
3)    Capaian kinerja untuk konsumsi ikan tahun 2008 sebesar 37 kg/kapita/tahun. Dibandingkan dengan konsumsi perkapita tahun 2007 sebesar 32 kg/kapita/tahun, mengalami peningkatan sebanyak 5 kg/kapita/tahun, melebihi standar rata-rata komsumsi perkapita nasional sebesar 26 kg/kapita/tahun.
 
b.    Bidang Pertanian
1)    Produktivitas Padi sawah tahun 2008 sebesar 29,42 ton, lebih rendah dari target sebesar 32,29. Dengan capaian kinerja sebesar  91,11 %.
2)    Produktivitas Padi ladang tahun 2008 sebesar 19,31 ton, lebih rendah dari target sebesar 22,98 ton. Capain kinerja sebesar 84,03 %.
3)    Produktivitas kedelai tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 55,39 % atau 43,64 ton lebih tinggi dari target sebesar 11,25 ton.
4)    Produktivitas jagung tahun 2008 sebesar 25,47 % atau lebih rendah dari sasaran
5)    Produktivitas kacang tanah tahun 2008 sebesar 11,55 % atau lebih rendah dari sasaran
6)    Produktivitas kacang hijau tahun 2008 sebesar 23,22 % atau lebih rendah dari sasaran
7)    Produktivitas ubi kayu tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 100 % atau lebih tinggi dari sasaran
8)    Produktivitas ubi jalar tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 100 % atau lebih tinggi dari sasaran
 
c.     Bidang Kehutanan
1)    Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi 76.304,33 Ha dari luas total hutan dan lahan kritis 5.715.022,21 Ha.
2)    Luas Kerusakan Kawasan Hutan 120,44 Ha luas kawasan hutan yg terbakar tahun 2008 dari Luas Kawasan Hutan 10.295.853,52 Ha.
 
d.    Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
1)    Dari Data tahun 2008 areal pertambangan tanpa ijin yang ada di 4 (empat) Kabupaten adalah :
a)    Kab. Katingan152 Unit dengan Luas arealyaitu 7.600 M2
b)    Kab. Kapuas195 Unit dengan Luas areal   yaitu 9.700 M2
c)     Kab. Gunung Mas130 Unit dengan Luas areal   yaitu 6.500 M2
d)    Kab.Pulang Pisau      120 Unit dengan Luas areal   yaitu 6.000 M2
2)    Luas Areal Penambangan yang Liar yang terdata di Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2008 berjumlah 83.580 M2
3)    Sementara itu untuk kontribusi PDRB dari sektor pertambangan dalam tahun 2008 adalah sebesar 0,5 %.
 
e.    Pilihan Bidang Pariwisata
Jumlah kunjungan wisata tahun 2008 adalah 32.151  orang wisatawan, mengalami peningkatan dari tahun 2007 sebanyak 31.050 orang. Sedangkan belanja wisatawan baik domestik maupun mancanegara tahun 2008 adalah sebesar     Rp. 54.379.000.000,- naik dibandingkan tahun 2007 sebesar    Rp. 52.650.000.000,-.
 
 
f.      Bidang Industri
1)    Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kalimantan Tengah tahun 2007 sebesar Rp. 2.319.855,51 dari total PDRB Kalimantan Tengah sebesar Rp. 27.920.072,34 atau 8,31 %. Sedangkan tahun 2008 kontribusi sector industri sebesar Rp. 2.783.029,33 dari total PDRB Kalimantan Tengah sebesar 35.275.434,98 juta atau mencapai 7,88 %.
2)    Pertumbuhan industri Kalimantan Tengah tahun 2008 sebesar 5,71 % naik dibandingkan tahun 2007 sebesar     5,35 %.
 
g.    Bidang Perdagangan
1)    Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kalimantan Tengah tahun 2008 sebesar Rp. 6.645.927,80 dari total PDRB Kalimantan Tengah sebesar 35.275.434,98 juta atau mencapai 18,84 %. Kontribusi tersebut naik                      bila dibandingkan tahun 2007 sebesar  Rp. 5.155.513,74        dari total PDRB sebesar Rp. 35.275.434,98 atau mencapai 18,46 %
2)    Ekspor bersih perdagangan Kalimantan Tengah tahun 2008 sebesar 238.610.000 US$ naik bila dibandingkan hasil ekspor bersih tahun 2007 sebesar 131.677.398 US$
 
h.    Bidang Ketransmigrasian
1)    Program Pengembangan Wilayah tertinggal (P4-Trans) dengan capaian kinerja sebagai berikut :
a)    Memfasilitasi kegiatan pembangunan Permukiman Transmigrasi Baru (PTB) dan fasilitasi Perpindahan/Mobilitas Penduduk sejumlah 850 KK dengan rincian : 200 KK di lokasi Bahitom Kabupaten Murung Raya , 250 KK di lokasi Tumbang Jutuh Sp.1 Kabupaten Gunung Mas, 200 KK di lokasi Kumai Seberang Kabupaten Kotawaringin Barat dan 200 KK di lokasi Kandan Kabupaten Kotawaringin Timur, dimana kegiatan PTB di Kabupaten tersebut didukung dana Tugas Pembantuan Depnakertrans di masing-masing Kabupaten yang bersangkutan.
b)    Pengurusan Tata Batas Pelepasan Kawasan Hutan di 8 (delapan) lokasi didukung dana DIPA P4T.
c)     Inventarisasi dan Pengurusan SK HPL di 5 (lima) lokasi didukung dana DIPA P4T.
d)    Penyusunan Rencana Teknis Drainase di lokasi Sanggalang Garing Kabupaten Katingan sebanyak 1 (satu) Paket didukung dana DIPA P4T.
e)    Penyusunan Rencana Teknis Studi Rahpin di Kawasan PLG Kabupaten Kapuas sebanyak 1 (satu) Paket didukung dana DIPA P4T.
f)      Pelaksanaan Sistem Informasi Calon Areal (SICA) sebanyak 2 (dua) Paket didukung dana DIPA P4T.
g)    Pelaksanan kegiatan Pelatihan/Peningkatan Mutu Ketrampilan Masyarakat Transmigrasi sebanyak 2 (dua) angkatan didukung dana DIPA P4T.
h)    Pelaksanaan kegiatan RTSP/RTUPT sebanyak 5 paket lokasi Kawasan Eks PLG kabupaten Kapuas didukung dana DIPA P4T.
2)    Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (P2MKT) dengan capaian kinerja sebagai berikut :
a)    Pengadaan Bio Enzim Paket B untuk lokasi Pulau Malan Kabupaten Katingan ( 250 KK ), Desa Wuran Kabupaten Barito Timur ( 200 KK ) dan UPT. Tapin Bini Kabupaten Lamandau ( 200 KK ) yang didukung dana DIPA P2MKT.
b)    Pengadaan Bio Enzim Paket C di lokasi Pulau Malan Sp.1 Kabupaten Katingan ( 200 KK ) dan lokasi Desa Wuran Kabupaten Barito Timur    ( 100 KK ) didukung dana DIPA P2MKT.
c)     Pengadaan bahan ramuan perbaikan / pembangunan baru rumah transmigran pola pemberdayaan masyarakat di lokasi Kawasan PLG sebanyak 400 Unit didukung dana DIPA P2MKT.
d)    Pengadaan Kapur Pertanian di lokasi Kawasan PLG sebanyak 377 Ton didukung dana DIPA P2MKT.
e)    Pembinaan UPT dilokasi Paduran dan Desa Wuran sebanyak 2 Paket didukung dana DIPA P2MKT.
f)      Pelaksanaan kegiatan Pelatihan/Peningkatan Mutu Ketrampilan Masyarakat Transmigrasi sebanyak 2 angkatan didukung dana DIPA P2MKT.
g)    Desain Teknis Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan didukung dana DIPA P2MKT.
h)    Pelayanan Jadup Beras Transnmigran ( Pengadaan Jadup Beras dan Angkutannya ) untuk T + 2 dan T + 1 sebanyak = 280.500 Kg didukung dana DIPA P2MKT.
 
i.      Bidang Perkebunan
1)    Perkembangan pembangunan perkebunan komoditas utama tahun 2007 dan 2008 dapat disampaikan sebagai berikut : produksi komoditas karet pada tahun 2008 adalah sebesar 62,1% dibandingkan tahun 2007 sebesar 63,2%, Produksi Kelapa Sawit pada tahun 2008 adalah sebesar 6.434.970,06 ha dari luas lahan sebesar 712.025,76 ha dibanding tahun 2007 sebesar 6.295.764,98 ha dari luas lahan sebesar 616.330,68 ha, Produksi Kelapa pada tahun 2008 mencapai 98% dibanding tahun 2007 sebesar 94%, Produksi tanaman Lada pada tahun 2008 mencapai 36,6% dibanding tahun 2007 sebesar 37,6%, dan Produksi tanaman Kopi pada tahun 2008 mencapai 36,12% dibanding tahun 2007 sebesar 35,10%.
2)    Perkembangan Perusahaan Perkebunan Besar di Kalimantan Tengah sampai dengan bulan Desember 2008 berjumlah 340 unit dengan luas 4.254.804,773 ha terdiri dari komoditas kelapa sawit 304 unit, karet 31 unit, kelapa sawit/karet 4 unit dan tebu 1 unit, dengan perincian perizinan sebagai berikut :
a)    Sampai dengan persetujuan Prinsip Arahan Lokasi (PPAL) 77 unit seluas 1.240.408.000 ha.
b)    Sampai dengan Izin Lokasi (IL) 42 unit seluas 544.344.000 ha
c)     Sampai dengan Izin Usaha Perkebunan (IUP) 139 unit seluas     1.549.753.000 ha.
d)    Sampai dengan Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) 17 unit seluas 203.675.900 ha.
e)    Sampai dengan Hak Guna Usaha (HGU) 65 unit seluas 716.623.873 ha.
3)    Perusahaan Perkebunan Besar yang sudah operasional sebanyak 147 unit dengan luas 1.705.756,513 ha terdiri dari komoditas kelapa sawit 139 unit, karet    7 unit dan kelapa sawit/karet 1 unit.
4)    Perusahaan Perkebunan Besar yang belum operasional sebanyak 193 unit dengan luas 2.549.048,260 ha.
5)    Realisasi pelaksanaan program revitalisasi perkebunan seluas 4.766 ha terdiri dari pola kemitraan di Kabupaten Lamandau 4.600 ha dan pola non kemitraan di Kabupaten Kotawaringin Barat 166 ha total realisasi akad kredit Rp. 140.652.200.000,-
6)    Telah dilaksanakan pengadaan bibit karet sebanyak 1.750.000 batang untuk 14 Kabupaten/Kota guna memenuhi animo masyarakat membangun kebun karet. Pada tahun 2009, telah dianggarkan kegiatan pengadaan bibit sebanyak 1.875.000 batang.
7)    Perkembangan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang sudah operasional sampai posisi Desember 2008 sebanyak 28 unit dengan perincian sebagai berikut : Kabupaten Kotawaringin Barat 7 unit, Kabupaten Sukamara 1 unit, Kabupaten Lamandau 1 unit, Kabupaten Kotawaringin Timur 5 unit, Kabupaten Seruyan 3 unit, Kabupaten Barito Utara 1 unit dan Lintas Kabupaten 10 unit.
 
 Saudara-saudara yang terhormat.
 
Berkenaan dengan Tugas Pembantuan yang diterima dan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2008 terdapat pada beberapa SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan alokasi dan realisasi anggaran sebagai berikut : 
 
1.      Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, menerima Tugas Pembantuan dari Dirjen Perkebunan Departemen Pertanian RI dengan alokasi dana sebesar Rp. 675 Juta lebih dengan realisasi anggaran sebesar sebesar 98,87%. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/427/2008 tentang Penetapan Desa / Kelurahan Lokasi Program Mamangun dan Mahaga Lewu (PM2L) di Kalimantan Tengah, menyediakan Rp. 675 juta lebih untuk 42 desa lokasi PM2L, dengan penyerapan dana sampai Desember 2008 sebesar 98,87%
2.       Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dengan alokasi dana sebesar Rp. 19 Juta lebih dengan realisasi anggaran sebesar 91,44 %.
3.       Biro Keuangan Dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2009, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 78 Tahun 2008 tentang Penjabaran APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2009, memberikan tugas pembantuan berupaBelanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota, dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa.Jumlah Anggaran untuk 14 Kabupaten/Kota sebesarRp. 3 miliar lebih dan Jumlah Anggaran untuk Desa/Kelurahan se Kalimantan Tengah sebesar Rp. 10 miliar lebih
4.       Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/427/2008 tentang Penetapan Desa / Kelurahan Lokasi Program Mamangun dan Mahaga Lewu (PM2L) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melewati 10 (sepuluh) SKPD Pemerintah Provinsi telah menyediakan anggaran sebesar Rp. 17 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp. 16 miliar lebih atau 92 %.
5.       Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, menerima Tugas pembantuan dari Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia berdasarkan DIPA Nomor: 2114.0/033-03.1/2008 , tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp. 2 miliar lebih, dan DIPA Nomor : 2114.0/033-04.1/2008 taggal 31 Desember 2008 sebesar Rp. 78 miliar lebih, dengan realisasi sebesar 99,52%.
6.       Sementara itu berkenaan dengan pelaksanaan penanganan lahan 1 (satu) juta Ha (PLG) sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah setelah diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 16 Maret 2007, Inpres tersebut telah berjalan. Berdasarkan lampiran Inpres semua program dan kegiatan akan diselesaikan dari 2007-2011. Inpres mengamanatkan secara berkala harus diberikan laporan kepada Presiden yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Segera setelah Inpres diterbitkan, pihak terkait telah menyusun rencana aksi departemen/kementerian/lembaga sesuai arahan sebagaimana tertuang dalam lampiran Inpres. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah membuat Rencana Aksi Tahun 2007 dan Tahun 2008. Pada tahun 2007 kegiatan yang dilaksanakan umumnya berupa kegiatan persiapan dan perencanaan. Pada tahun 2007 kebutuhan anggaran adalah sebesar Rp. 256,066 Milyar sedangkan realisasinya hanya Rp. 130,2 Milyar (50,8 %). Selanjutnya pada tahun 2008 total kebutuhan anggaran adalah sebesar Rp. 2,9 Trilliun, namun anggaran yang telah dialokasikan oleh berbagai departemen/kementerian/lembaga hanya Rp. 148,48 Milyar( 4,99 % ).
Selain APBN pada tahun 2008, Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan   4 Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah juga telah mengalokasikan anggarannya sebesar Rp. 109 Milyar terdiri dari APBD Provinsi sebesar Rp. 34 Milyar, Kabupaten Kapuas sebesar Rp. 55 Milyar, Kabupaten Pulang Pisau sebesar Rp. 15 Milyar, Kabupaten Barito Selatan sebesar Rp. 3,3 Milyar sedangkan Kota Palangka Raya mengalokasikan dana sebesar Rp. 1,7 Milyar.
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam implementasi Inpres dimaksud antara lain adanya perizinan yang telah diterbitkan oleh para Bupati terkait sebelum terbitnya Inpres. Disamping itu minimnya alokasi anggaran dari departemen/kementerian/lembaga. Sesuai data yang ada, saat ini terdapat 23 buah perizinan yang telah dikeluarkan yang terdiri dari 12 perizinan diterbitkan oleh Bupati Kapuas, 10 perizinan oleh Bupati Pulang Pisau serta Bupati Barito Selatan telah menerbitkan 1 perizinan. Adapun total luas perkebunan berdasarkan 23 buah perizinan tersebut mencapai 369.400 Ha.
 
Sedangkan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi :
1.       Kerjasama Antar Daerah
2.       Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
3.       Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah.
4.       Pembinaan Batas Wilayah
5.       Pencegahan Dan Penangulangan Bencana
6.       Pengelolaan Kawasan Khusus Yang Menjadi Kewenangan Daerah
7.       Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban.
 
Saudara-saudara yang terhormat,
 
Demikian beberapa hal yang kami sampaikan sebagai sebuah wujud tanggung jawab dan transparansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan tahun 2008. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan masih membutuhkan masukan dan partisipasi aktif dari seluruh warga masyarakat Kalimantan Tengah untuk membangun dan mewujudkan Kalimantan Tengah yang sejahtera dan bermartabat. Untuk itu saran dan masukan dari seluruh warga masyarakat Kalimantan Tengah sangat kami harapkan.
Sekian dan terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Jayalah Kalimantan Tengah...Jayalah Indonesia...
 
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
 
A. TERAS NARANG, SH
 
 
 
 
 
 
 
Tulisan Lain dari Yuli
 
 
 Artikel/Berita lainnya
 
  - LAKIP 2013
  - LRA 2014
 
 
 Komentar Pembaca
 

Komentar menunjukkan dedikasi kita...
 
 
 
 
Kembali ke Biro Administrasi Pemerintahan Umum
Kembali ke Depan
 
 
 Statistik Situs
 
Menu Utama Terbagi: [ 65 ] / Jumlah Artikel Dalam Kategori Info: [ 314 ]
Jumlah penyelia lokal terdaftar: [ 2038 ]
Total Pengunjung: [ 19707520 ] /  Pemakai online:  1  / informasi lanjut
 
 
 
 
Pemprov KaltengLama membuka halaman : [0,156250] detik
Gunakan Internet Explorer 6.0, Mozilla Firefox 1.5.0.7!
:: Manual :: Email Administrator ::