Anda di ->Depan : Pusat Artikel : BADAN : Badan Lingkungan Hidup : PROGRAM DAN KINERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 
 
 Menu Utama
 
  Depan
      Sekapur Sirih: KALTENG
  Kategori Info
      Berita
      Bulletin Isen Mulang
      Pemberitahuan
      ASISTEN
      BADAN
      DINAS
      BIRO
      Unit Pelaksana Teknis
      Kantor Penghubung
      Opini Publik
      Good Governance
      KAPET KAKAB
      BULOG Kalteng
      Logo Asli Kalteng
      PERATURAN WEBSITE
      DIREKTORI APPSI
      STAF AHLI GUBERNUR
      PERATURAN
      TPKUPD (Keuangan)
      Masa Ke Masa
      Topographi
      Sosial Ekonomi
      Agama, Adat dan Budaya
      Fasilitas
      Pariwisata
  Gallery
  Forum
  Iklan
  Situs Lama
  Manual Situs
 
 
 
 
Hai Tamu! di sini tempat:
[Mendaftar] [Login]
 
 
 Jejak Bacaan
 
» Tiada Jejak Tercatat!
 
 
 Tampilan
 
Pilih tampilan
 
 
 Modul
 
XML - Sumber Berita
Ceritakan kepada teman Anda tentang situs ini
 
 
 Jajak Mingguan
 
Kalteng menjadi lokasi dunia untuk proyek perintis menjaga paru-paru dunia. Central Kalimantan has been become a world pilot project in protecting the LUNG OF THE WORLD.
 
Most agreable / Sangat Setuju
Agree / Setuju
Moderate / Kurang Setuju
Disagree / Tidak Setuju
Referensi Jajak/Poll Reference
Tampilkan Semua Polling Aktif
 
 
 PROGRAM DAN KINERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 
  •  
  •  

Ceritakan kepada teman Anda tentang situs ini

  • Penulis: Ir. Halind Ardi
  • Di kirim oleh: esau
  • diserahkan: 3/28/2009 10:54:00 AM
  • Peremajaan terakhir: 03/04/2009 18:07:11
  • Di baca: 5109 kali
  • Jenis_isi: text/html (94368 Bytes = 0 * 1 MB + 94368 Bytes)
  • Bertempat di: Pusat Artikel : BADAN : Badan Lingkungan Hidup

PROGRAM DAN KINERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI Kalimantan Tengah

 
A. Kelembagaan/Institusi
Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 serta secara khusus memperhatikan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 61/163/55/2008 - Nomor SE-1/MENLH/2008 tanggal 23 Januari 2008 maka unit kerja Provinsi yang mengelola lingkungan hidup telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 18 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Organisasi yang mengelola fungsi lingkungan hidup adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Kalimantan Tengah (sebelumnya Badan Pengelola dan Pelestarian Lingkungan Hidup Daerah / BPPLHD) terdapat pada Pasal 15,16 dan 17 dengan Susunan terdiri dari 1 (satu) eselon II, 5 (lima) eselon III dan 11 (sebelas) eselon IV. Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BLH dirinci lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2008 tanggal 1 Juli 2008.
Unit kerja BLH yang baru secara efektif dimulai sejak pelantikan para pejabat struktural tanggal 12 Juli 2008 dan serah terima Kepala Badan tanggal 29 Juli 2008 (Ka.BPPLHD è Ka.BLH). Tupoksi tersebut mengakomodir kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah bidang Lingkungan Hidup (Perda Nomor 1/2008) yang meliputi 2 (dua) Sub Bidang yaitu: 1)Pengendalian Dampak Lingkungan, 2)Konservasi Sumber Daya Alam yang diuraikan lebih lanjut menjadi 18 Sub sub Bidang dan 67 Urusan.
BLH mempunyai tugas melaksanakan di bidang penanganan lingkungan hidup dengan menyelenggarakan fungsi 1)Perumusan Kebijakan Teknis; 2)Perencanaan Program Penaatan, 3)Pengkoordinasian pelaksanaan dari pada pengendalian dan pencegahan pencemaran/ kerusakan, penanggulangan dan pemulihan serta pelestarian fungsi lingkungan hidup, 4)Melaksanakan penaatan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan, 5)Pembinaan dan Pengkoordinasian Baku Mutu Lingkungan Hidup, dan 6)Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup.
Untuk Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah sesuai dengan PP nomor 38 dan 41 Tahun 2008 telah dibentuk Badan Lingkungan Hidup (Eselon II) kecuali Kabupaten Pulang Pisau dalam bentuk Kantor LH (Eselon III), dan kondisi ini sudah mendukung dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Unit pelaksana lain yang memfokuskan tugas-tugas tertentu dalam menjalankan fungsi lingkungan hidup pada BLH Provinsi Kalimantan Tengah adalah:
1.      Pusat Informasi Lingkungan Hidup (PIL) Provinsi Kalimantan Tengah.
2.      Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.
3.      Sekretariat Pokja HoB (Heart of Borneo)
4.      Sekretariat TKPTP-CKPP (Central Kalimantan Peatland Project)
5.      Dharma Wanita Unit BLH Prov. Kalteng.
6.      P3U dan P2B
7.      Tim Penyusun Green Goverment Policy (GGP)
 
Disamping itu untuk memperkuat akses dan kelembagaan fungsi lingkungan hidup di Kalimantan Tengah telah dibuat dan ditandatangani beberapa perjanjian kerjasama, yaitu :
1.     Kerjasama BLH Provinsi Kalimantan Tengah dengan BLH Provinsi Kalimantan Selatan serta PPLH Regional Kalimantan (Balikpapan, Kalimantan Timur) tentang Pengelolaan terpadu DAS Barito, tanggal 26 Agustus 2008.
2.     Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Ketua BAPPEDA An. Gubernur) dengan Care International Indonesia, tanggal 26 Oktober 2004 tentang Kerjasama Pengembangan Peran Serta dan Swadaya Masyarakat.
3.    Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Gubernur) dengan Wetlands International, tanggal 15 Agustus 2006 tentang Implementasi Central Kalimantan Peatlands Project (CKPP) di Provinsi Kalimantan Tengah.
4.     Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Gubernur) dengan Yayasan Penyelamatan Orang Utan Borneo/Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF), tanggal 15 Agustus 2006 tentang Program Konservasi Orang Utan dan Habitatnya di Provinsi Kalimantan Tengah.
5.     Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Gubernur) dengan Universitas Palangka Raya (UNPAR), tanggal 15 Januari 2006 tentang Pengembangan IPTEK, Pengelolaan Sumber Daya Alam/Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Wilayah dan Manajemen Pembangunan.
6.    BPPLHD Provinsi Kalimantan Tengah dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah, yang diketahui oleh Gubernur, tanggal 1 September 2006 tentang Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup dengan Kegiatan Penyusunan Modul Pendidikan Lingkungan Hidup di Kalimantan Tengah.
 
B. Kebijakan dan Program
Secara Nasional masalah lingkungan hidup telah dianalisa dan dikaji oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia,yang berakhir pada suatu kesimpulan bahwa permasalahan lingkungan hidup menunjukkan kuantitas dan kualitas yang tidak bisa diabaikan dan segera ditangani. Dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai ciri-ciri khas yaitu (1) Tingginya potensi konflik, (2) Tingginya potensi ketidakpastian, (3) Waktu yang panjang antara kegiatan dan dampak lingkungannya, (4) Pemahaman yang tidak mudah bagi masyarakat luas, (5) Tidak dibatasi oleh batas administratif/daerah. Sehingga kata kunci untuk mengatasi adalah usaha pelestarian yang optimal yang diselenggarakan secara holistik (menyeluruh) dan partisipatif (melibatkan masyarakat luas /stakeholders).
Karena itu secara nasional pembangunan lingkungan hidup difokuskan pada “Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian kualitas fungsi lingkungan hidup” dengan kebijakan yang di arahkan untuk (Renstra KLH 2005 – 2009) :
  1. Mengelola sumber daya alam untuk dimanfaatkan secara efisien, adil dan berkelanjutan yang didukung dengan kelembagaan yang handal dan penegakan hukum yang tegas.
  2. Mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih parah, agar kerusakan dan pencemaran menurun.
  3. Memulihkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang rusak.
  4. Mempertahankan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang masih dalam kondisi baik untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan serta peningkatan mutu dan potensinya.
  5. Meningkatkan kualitas fungsi lingkungan hidup.
Acuan dan arahan nasional tersebut menjadi pedoman bagi perencanaan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup daerah, termasuk Provinsi Kalimantan Tengah, baik dalam RPJPD, RPJMD, Renstra dan Rencana Kerja Tahunan/ RKPD pada tingkat Provinsi, yang selanjutnya dijabarkan oleh SKPD (Dinas/Badan/UPT/Unit Kerja). Semua kebijakan tersebut bertumpu pada usaha-usaha pengendalian yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap kerusakan/pencemaran dari pada fungsi lingkungan hidup dan keberadaan sumber daya alam.
Badan Pengelola dan Pelestarian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah membuat Rencana Strategik untuk tahun 2006 s/d 2010 (Pergub nomor 16 Tahun 2006) dan Rencana Kerja/Kinerja Tahunan Tahun 2008. Dalam RENSTRA tersebut telah ditetapkan beberapa hal sebagai berikut :
1.      Visi      :     Terwujudnya fungsi lingkungan hidup yang serasi dan seimbang dalam mendukung ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkelanjutan.
2.      Misi     :    1) Terbentuknya wadah koordiansi pengendalian lingkungan yang bersifat lintas sektoral dan lintas pelaku yang berkelanjutan.
2) Terwujudnya pola pemanfaatan sumber daya alam yang aman dan ramah lingkungan
3) Terwujudnya penaatan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.
4) Terwujudnya rehabilitasi sumber daya alam.
5)Terwujudnya pemberdayaan sektor swasta serta masyarakat dalam menyeimbangkan pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam yang serasi dan seimbang.
6)Terwujudnya sarana,  prasarana dan teknologi yang memadai dalam pengelolaan dan  pelestarian lingkungan hidup.
7)   Terciptanya pemanfaatan kearifan local dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.
3.      Sasaran
Arah dan sasaran pembangunan pengelolaan lingkungan hidup di daerah yang telah ditetapkan dalam Misi Pembangunan dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:
1)Tercapainya peningkatan informasi sumber daya alam dan terwujudnya persepsi yang sama dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2) Terbentuknya system kelembagaan lingkungan hidup yang lebih efisien dan efektif, mulai dari tingkat Provinsi sampai ke tingkat Kabupaten/Kota, baik dalam lingkungan Pemerintah, Dunia Usaha maupun organisasi kemasyarakatan.
3) Terwujudnya masyarakat yang mengetahui dan memahami hukum/peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup, sehingga akan tercapai suatu kondisi lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan.
4) Terkendalinya pencemaran perairan, tanah dan udara yang disebabkan oleh kegiatan pembangunan, terutama bagi keperluan peningkatan kesejahteraan penduduk miskin yang banyak terdapat di daerah pinggiran sungai maupun daerah pantai.
5)   Terpeliharanya kawasan konservasi, keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistemnya.
6) Terwujudnya peningkatan teknologi, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam rangka mendukung pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
7) Terkelolanya kearifan local yang dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 
 4.      Program Pembangunan Lingkungan Hidup
Memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang merupakan cermin dari prioritas kegiatan yang akan dilakukan dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup, maka perlu disusun Program Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kalimantan Tengah agar terdapat Keterpaduan dan Koordinasi antar instansi sektoral dan vertikal, baik dari segi Profesionalisme Kerja, Sumber Daya Manusia maupun Pembangunan yang berkelanjutan.
 
Untuk itu telah ditetapkan 12 (dua belas) program pembangunan lingkungan hidup yang menjadi prioritas yaitu :
1.      Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2.      Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3.      Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4.      Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS.
5.      Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6.      Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
7.      Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
8.      Program Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
9.      Program Penggalian dan Pemanfaatan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
10. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH.
11. Program Penaatan Hukum/Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup.
12. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 
C. Kinerja Pembangunan Lingkungan Hidup
1.    Tahun Anggaran 2008
Secara keseluruhan kegiatan di lingkungan Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah baik APBD (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) maupaun APBN telah selesai 100%. APBD meliputi 11 (sebelas) program terdiri 72 (tujuh puluh dua) kegiatan dan APBN meliputi 1 (satu) program terdiri 7 (tujuh) kegiatan yang telah dilakukan, kinerja secara keseluruhan telah mencapai 100%.
Tahun anggaran 2008 Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah telah mendapatkan alokasi dana dari APBD dan APBN dengan rincian sebagai berikut :
a.    Pelaksanaan APBD meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp. 9.937.193.727,00 dengan rincian sebagai berikut:
1)         Belanja Tidak Langsung sebesar         Rp. 2.272.950.727,00
Realisasi Belanja Tidak Langsung      Rp. 1.976.937.832,00 (86,97%)
dengan biaya PNS antara lain gaji dan fasilitas PNS lainnya (komponen penerimaan gaji PNS setiap bulan)
2)         Belanja Langsung
Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2008 dari Dokumen Pelaksanaaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2008 tersedia dana Rp. 7.464.243.200,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 6.913.470.927,00 (92,62%).
b.    Pelaksanaan APBN di lingkungan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp. 500.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar RP. 492.587.000,00 (98,52 %). Fokus kegiatan lebih diarahkan pada Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (Program) dengan kegiatan utama:
· Sosialisasi / Bintek / Pelatihan Lingkungan Hidup
· Rakernis Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi
· Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan DAK-LH Kabupaten / Kota
· Pemantauan dan pelepasan kualitas air sungai
· Peningkatan Kapasitas Pemantauan Limbah B3
· Pembinaan sistem AMDAL (Sosialisasi dan Rapat Teknis)
· Penanganan Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan.
 
Pedoman pelaksanaan untuk kegiatan dekonsentrasi / DIPA-2008 adalah berdasarkan Keputusan Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-08A/SES/LH/4/2007 tanggal 2 April 2007 (Juknis) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 12 November 2007.
Dana pusat untuk menunjang pembangunan Lingkungan Hidup di tingkat Kabupaten / Kota dialokasikan dalam bentuk ”Dana Alokasi Khusus (DAK)-LH” dengan besarnya dana tahun 2008 :
- DAK-LH Pusat (14 Kabupaten / Kota)                               Rp. 12.364.260.000,00
- Dana pendampingan dari APBD Kabupaten / Kota        Rp.   1.268.336.000,00
                                                                        Jumlah                Rp. 13.632.596.000,00
 
Hasil rapat koordinasi tanggal 17 November 2008 di Palangka Raya pencapaian fisik sampai dengan 31 Desember 2008 dapat tercapai 100% (waktu rapat mencapai 78,58%, keuangan waktu rapat 50,81%).
Kegiatan utama DAK-LH Kabupaten / Kota tahun 2008 meliputi :
a.       Pemantauan Kualitas air, pembangunan gedung laboratorium, perlengkapan laboratorium, sarana dan prasarana IPAL dan peralatan laboratorium.
b.      Pengendalian Pencemaran dengan kegiatan pembangunan fasilitas pemanfaatan biogas, fasilitas pengelolaan sampah skala kawasan, dan pengadaan peralatan pengelolaan sampah.
c.       Pembangunan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan (perangkat keras / komputer PC – Server)
d.      Perlindungan sumber daya air.
 
Pedoman teknis DAK-LH Kabupaten / Kota diatur dengan Peraturan Menteri LH RI Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008.
PAD dari BPPLHD / BLH Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2008 ditargetkan Rp.2.000.000,00 (biaya administrasi / retribusi dari rekomendasi keputusan), dan realisasi Rp.2.040.000 atau 102%.
Ditapsir dana diatas, tahun 2008 diperoleh dana droping dari APBN-KLH Pusat melalui Deputi Urusan Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut sebesar Rp. 50.000.000,00, realisasi Rp. 50.000.000,00 (100%), pencapaian fisik 100%, yaitu membangun demplot kebun ”Model Rehabilitasi Kawasan Gambut dengan Komoditas Adaptif di Kabupaten / Pulang Pisau” berupa :
  • Dua (2) Hektar kebun karet dengan kerapatan tanaman 2000 batang / 2 Ha (termasuk sulaman), dan
  • Dua (2) Hektar kebun pantung dengan kerapatan 2000 batang / 2Ha (termasuk sulaman)
  • Lokasi kegiatan di Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya.
           Bantuan dana untuk pemeliharaan tanaman sumber pangan keluarga, dalam rangka memperingati hari Tanam Nasional (Departemen Kehutanan) dengan tema ”Tanam, Sebar dan Pelihara” (KLH-RI) sebesar Rp. 2.500.000,00 dari Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Regional Kalimantan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Tanaman sumber pangan keluarga yang dikembangkan di Kalimantan Tengah / Up. Dharma Wanita Perasatuan (DWP) unit BLH Provinsi Kalimantan Tengah adalah tanaman sukun sebanyak 500 batang.
Ada beberapa kegiatan dan penggunaan dana KLH-Pusat, yang pelaksanaannya bekerjasama dengan BLH Provinsi Kalimantan Tengah (besarnya dana tidak terekam karena dikelola oleh KLH Pusat waktu pelaksanaan) meliputi rapat koordinasi, sosialisasi/konsultasi, yaitu :
  • Sosialisasi LH bagi para wartawan
  • Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Limbah B3
  • Pengembangan Pendidikan LH (modul), agar sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (ADIWIYATA)
  • Pemberian ADIPURA.
 
2.    Tahun 2009
a. Umum
Tahun anggaran 2009 merupakan pelaksanaan pembangunan tahun ke-4 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (RPJMD) Tahun 2006-2010 (Perda No. 13 / 2005), tahun ke-4 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (RPJPD) tahun 2006-2025 (Perda 12 / 2005), tahun ke-5 (terakhir) dari Rencana Strategis Kementerian Negara Lingkungan Hidup (Pusat) Tahun 2005-2006 (Permen Negara LH No. 04/2005), dan tahun ke-4 dari Renstra BPPLHD/BLH Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2006-2010 (Pergub No.16/2006).
Sesuai dengan arahan RPJPD, RPJMD dan Renstra KLH maupun BPPLHD/BLH Provinsi Kalimantan Tengah masalah dan kondisi yang dihadapi di Kalimantan Tengah saat ini yang juga sebagai arahan program dan kegiatan tahun anggaran 2009 adalah:
a.    Pencemaran dan kerusakan SDA dan LH yang diusahakan oleh masyarakat sebagai mata pencaharian (hutan, tambang, perikanan/iklim/biota air) harus segera diatasi.
b.     Penaatan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan SDA dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
c.     Rehabilitasi dan pemulihan kondisi SDA (hutan, tambang dan perikanan).
d.   Mendorong dan memotivasi perusahaan/investor yang bergerak/berusaha pada SDA untuk pemberdayaan masyarakat sekitarnya.
e.     Memperbaiki pola pemanfaatan SDA yang aman dan ramah terhadap lingkungan.
f.      Peningkatan kapasitas / kemampuan / ketersediaan sarana, prasarana, teknologi dan SDM.
g.     Peningkatan koordinasi pengendalian lingkungan yang bersifat lintas sektoral (program dan pelaksana).
Implementasi dalam menjalankan TUPOKSI BLH terhadap hal-hal di atas dapat dilakukan melalui tersedianya dana dalam APBD, APBN, DAK-LH Kabupaten/Kota maupun droping dana dari KLH-RI serta PPLH Regional Kalimantan dan melalui tugas-tugas rutin apabila tidak tersedia dana maupun kerjasama dengan NGO/LSM yang berbasis lingkungan/konservasi SDA. Semua kebijakan, program dan kegiatan tahun anggaran 2009 ditetapkan dalam bentuk Rencana Kerja TA 2009 BLH Provinsi Kalimantan Tengah.
Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan lingkungan hidup tahun anggaran 2009 diperoleh dana yang bersumber dari APBD dan APBN sebagai berikut :
1)   APBD Provinsi Kalimantan Tengah dengan DPA-BLH Nomor 07/DPA-SKPD/2009 tanggal 2 Januari 2009 sebesar Rp. 8.662.229.839 terdiri dari :
       .  Belanja tidak tetap (BTL)                                        Rp. 2.050.316.839,- (24 %)
       · Belanja Langsung (BL)/Pembangunan              Rp. 6.611.913.000,- (76 %)
 
2)   APBN dengan DIPA – BPPLHD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 0032.0/043-01.3/XVII/2009 tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp. 500.000.000, dengan penjelasan :
­ Fungsi                                     : Lingkungan Hidup
­ Sub Fungsi                             : Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)
­ Program                                  : Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup  
­ Sasaran/Keluaran
 Kegiatan                                  : Meningkatnya Pengelolaan Kapasitas Lingkungan Hidup di Kalimantan Tengah di bidang pemantauan air, pemanfaatan DAK-LH dan Pengawasan AMDAL (ada 5 kegiatan).
­ Indikator Keluaran
   Sub Kegiatan                        : *Terselenggaranya kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup (1 Kegiatan)
*Terkendalinya pengembangan dampak lingkungan di   Kalimantan Tengah (4 kegiatan)
­ Lokasi Kegiatan             : Palangka Raya, Sukamara, Kotawaringin barat, Kapuas, Murung Raya, Barito Selatan, Kotawaringin Timur, Seruyan, Barito Utara dan Provinsi Sumatera Barat (Rakor air sungai).
 
Dalam rangka peningkatan PAD dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2009 ditargetkan sebesar Rp. 2.000.000 (sumber dari retribusi pergantian biaya administrasi)
 
Untuk dana APBD dapat dijelaskan sebagai berikut :
­     Belanja Tidak Langsung (BTL) diperlukan untuk 39 orang PNS yang meliputi pembayaran gaji pokok (termasuk gaji ke-13), tunjangan, Iuran Asuransi Kesehatan, Tambahan penghasilan PNS dan Uang makan.
­     Belanja Lapangan (BL) untuk melaksanakan 14 program dengan 64 kegiatan. Program meliputi 1) Pelayanan Administrasi perkantoran, 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 3) Peningkatan Disiplin Aparatur, 4) Fasilitas Pindah/Purna Tugas, 5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,               6) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, 7) Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, 8) Perlindungan dan Konservasi SDA, 9) Peningkatan Kualitas Akses Informasi SDA dan LH, 10) Pengendalian Kebakaran Hutan, 11) Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut, 12) Dana DAK non DR Bidang LH (Penaatan Hukum dan Analisis Dampak Lingkungan), 13) Koordinasi Pengendalian Kualitas Air Sungai, dan 14) Penguatan Kelembagaan KORPRI.
 
Dalam rangka menunjang pemberdayaan masyarakat Desa khususnya Desa / Kelurahan tertinggal melalui BLH Provinsi Kalimantan Tengah mengalokasikan kegiatan dan pembiayaan melalui program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) tahun 2009 sebagai berikut :
  • ­Melaksanakan Pilot Project Pengembangan Pengelolaan kearifan lokal di Desa Ramang, Kabupaten Pulang Pisau dan Desa Tarung Manuah Kabupaten Kapuas (jumlah dana Rp. 11.450.000)
  • ­Distribusi Pergub Nomor 52/ 2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah pada 42 Desa PM2L Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah (jumlah dana Rp.10.500.000/biaya cetak).
  • ­Pengecekan titik panas/Hot spot pada lokasi yang timbul dari satelit NOAA ataupun laporan pada Desa-Desa Rawan Kebakaran pada 42 Desa PM2L Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah (jumlah dana Rp.63.000.000).
3)      Kegiatan dan Hasil Pelaksanaan
Tahun anggaran 2009 telah berjalan 2 (dua) bulan (Januari – Pebruari) dan minggu pertama bulan Maret 2009 maka dapat dilaporkan beberapa kegiatan dan hasil yang dilaksanakan sebagai berikut :
a)   Penerimaan DIPA-APBD dan DIPA-APBN dari Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 5 Januari 2009 dengan arahan peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengatasi kemiskinan, penyediaan pelayanan dasar, sarana prasarana perdesaan dan pemberantasan KKN. Untuk dana APBN segera dibuat POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) dan untuk BLH sudah selesai dibuat dan untuk APBD segera menyelesaikan tender pengadaan barang dan jasa. Untuk BLH dalam proses tender sebanyak 2 (dua) paket dengan nilai 400 juta lebih/paket dan 2 (dua) paket dibawah nilai 100 juta/paket. Persiapan administrasi APBD dan APBN (Penetapan Pejabat Pengelola maupun tenaga honor/kontrak) sudah diselesaikan. Dana APBD pencairan baru bulan Pebruari 2009 sedang APBN belum.
b)    Sudah diusulkan penerima KALPATARU dari Kalimantan Tengah ke Menteri Negara Lingkungan Hidup sebanyak 7 orang dan pengusulan penetapan sekolah untuk mendapat piagam ADIWIYATA tahun 2009 sebanyak 8 sekolah.
c)   Presentasi fisik hasil pemantauan ADIPURA untuk 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah oleh PPLH Regional Kalimantan bekerjasama dengan BLH Kalimantan Tengah dan untuk Kalimantan Tengah terdapat 3 (tiga) kota yang mendapat nilai >60 (Pangkalan Bun, Sampit dan Palangka Raya). Yang lain berkisar 50-60 (kategori sedang). Hampir semua kota tidak melakukan pemisahan dan pengolahan sampah, serta taman kota sangat terbatas serta hutan kota hampir tidak ada.
d)    Telah dilakukan pembahasan oleh Tim AMDAL Provinsi terhadap AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL)/KA-ANDAL dari 3 (tiga) perusahaan perkebunan kelapa sawit, 1 (satu) perusahaan batubara dan PT.Bharinto Ekatama (Batubara) lintas Kalteng (Barito Utara) – Kaltim (Kutai Timur) di Jakarta /KLH karena 3 (tiga) tahun tidak ada kegiatan dianggap kadaluarsa.
-   Untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit telah ditekankan adanya daerah-daerah konservasi/lokasi yang dienclave (High Conservation Value/HCV) dan menerapkan kesepakatan RSPO (Roundtable Sustanaible Plam Oil) dan rencana jalan angkut produksi/CPO serta outlet (sesuai Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah)
-   Untuk perusahaan batubara juga merencanakan jalan angkut produksi dan outlet (stock file/pelabuhan) serta kegiatan teknis tambang yang jelas untuk memprediksi dampak terhadap lingkungan (rona awal-perubahan). FS menjadi acuan AMDAL.
-   Untuk PT. Bharinto Ekatama, belum dapat dikatakan AMDALnya kadaluarsa atau membuat AMDAL baru sebelum dilakukan peninjauan ke lapangan oleh tim penilai AMDAL KLH bersama Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Tidak adanya kegiatan di sebabkan belum diperoleh pinjam pakai kawasan hutan (RTRWP belum final) serta pergantian manajemen perusahaan (akuisisi).
 
e)    Sosialisasi dan penjelasan modul pendidikan lingkungan oleh PPLH Regional Kalimantan Timur dengan bekerjasama dengan BLH Kalimantan Tengah untuk Kepala BLH dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah. Ada kesepakatan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang “peduli dan berbudaya lingkungan” serta membuat Peraturan Daerah tentang lingkungan hidup. Untuk tingkat Provinsi sudah diprogramkan tahun 2009 (Triwulan II dan III/Rakerda).
f)     Rekonsiliasi realisasi keuangan APBD dan APBN, serta inventarisasi asset dengan menggunakan formulir standar (APBD) yaitu A, B, C, D, E dan mutasi serta rekapitulasi asset sudah sesuai dengan pengendalian ketat dengan Biro keuangan dan Asset Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Keluaran nilai asset BLH Kalimantan Tengah sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp. 2.492.080.000,-, namun ada beberapa nilai harga asset yang belum terisi secara lengkap, sehingga harus diselesaikan tahun 2009. Pembuatan neraca keuangan dan asset telah selesai dibuat.
g)    Penambahan tenaga baru CAPEG (CPNS) dari tenaga honor (Data Base sebanyak 2 (dua) orang (SMP) dan dari seleksi umum sebanyak 2(dua) orang (ST dan SH).
h)   Rakor pengendalian kebakaran hutan, lahan dan pekarangan (evaluasi tahun 2008 dan kesiapan tahun 2009) dan sosialisasi Peraturan Gubernur 52/2008 (Pedoman buka lahan dan pekarangan bagi masyarakat Kalimantan Tengah) tanggal 4 Maret 2009 :
                 Wilayah Kalimantan Tengah tahun 2007 dan 2008 dapat menekan jumlah titik panas/hot spot dibawah 50% dari target nasional. Tahun 2007 mencapai 89% (4476 titik) disbanding tahun 2006 (41.030 titik) dan tahun 2008 mencapai 96% (1609 titik) dibanding tahun 2007. Namun demikian tetap waspada terhadap kebakaran hutan/lahan/pekarangan karena setiap tahun selalu menjadi ancaman dan perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi secara tepat.
      Dari laporan 3  (tiga) Wakil Bupati (Pulang Pisau, Lamandau, Barito Selatan) serta laporan yang masuk dapat diambil kesimpulan bahwa upaya/kesiapan tahun 2009 dapat dianggap cukup optimal, karena pada dasarnya hanya peningkatan serta pembinaan secara bertahap yang dimulai sejak Tahun 2007. Kegiatan lebih fokus pada pencegahan (sosialisasi kepada masyarakat serta peraturan perundang-undangan), penanggulangan dan penyediaan sarana prasarana. Untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota hal yang menjadi penting adalah early warning system/data serta informasi (ramalan cuaca, iklim, hotspot) perlu ditingkatkan dan didistribusikan secara tepat. Karena itu Posko-posko harus aktif dan setiapsaat melakukan monitoring.
      Adanya ketakutan dari masyarakat melakukan pembakaran lahan dan pekarangan sejak tahun 2007 dan 2008 (spanduk dari kepolisian masih banyak terpasang) dapat diatasi/diakomodir dengan penerapan Peraturan Gubernur 52/2008 dan para Camat siap melaksanakannya dengan melakukan pemantauan serta penelitian di lapangan dalam penerapannya (sebagai masukan untuk perbaikan/penyempurnaan Pergub tersebut). Tahun 2009 akan diterapkan/dimulai secara intensif karena tahun 2008 belum diselenggarakan (Peraturan Gubernur  baru ditetapkan tanggal 11 Agustus 2008/masa buka ladang-lahan kebun sudah lewat). Pergub 52/2008 sudah disosialisasikan untuk petugas/KMPK TN Sebangau, Petugas Perkebunan di lapangan, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah, Mantri Tani se Kalimantan Tengah dan terakhir Camat, LH/Hut/Bun Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah. Yang belum dilakukan untuk jajaran Kepolisian terutama para Polsek se Kalimantan Tengah (atas permintaan Mantri Tani dan Para Camat).
 
i)        Untuk kegiatan Nasional telah diikuti rapat/kegiatan yaitu :
     Workshop Biodiversity HoB di Hotel Rungan Sari Tangkiling, Palangka Raya, mewakili Gubernur memberi sambutan pembukaan dan paparan tentang Kebijakan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan LH di Kalimantan Tengah. Sasaran yan dicapai identifikasi data dan penelitian, membangun sistem informasi, isu-isu konservasi yang prioritas ditangani dan menggalang komitmen stakeholders terhadap keanekaragaman hayati di wilayah HoB/Kalimantan.
     Audensi BLH/Pokja HoB Kalimantan Tengah dengan Pusat Pengelolaan LH Regional Kalimantan terhadap program HoB dengan maksud agar PPLH dapat menjembatani kegiatan daerah HoB yang belum tuntas ditingkat Regional (Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat) dan tingkat pusat (Departemen Kehutanan, KLH-RI, Menko Ekuin, BAPPENAS, DDN, DEPLU), antara lain data ril potensi SDA dan pe
     Mengikuti rapat rencana Pengelolaan Penghapusan Hidrochorofluorocarbon (HCFC) Bahan Perusak Ozon (BPO) di Nusa Dua Bali tanggal 11-13 Pebruari 2009 dengan hasil :
  • ­Bahan Perusak Ozon sudah nyata pengaruhnya terhadap lapisan ozon diatmosfir / stratosfir khususnya yang mengandung Chlor/Chlorin dan Brom/Browin dan dari hasil penelitian sudah ditemukan jenis BPO yang merusak ozon
  • ­BPO banyak digunakan Industri Percetakan, Pabrik Pemintalan, Industri Tekstil, Refrigerasi dan Pendingin Udara, Industri Sol Sepatu dan Industri Manufaktur
  • ­Menerapkan tindakan pengawasan BPO ( dengan keputusan/peraturan menteri)
Untuk Kalimantan Tengah hampir tidak ada industri besar yang menggunakan ataupun menghasilkan limbah besar BPO, namun usaha menengah kecil cukup banyak antara lain Sevis AC/Pendingin Udara/AC Mobil, pengguna pemadam kebakaran dan reparasi kulkas. Karena itu perlu pengawasan, sosialisasi, penyuluhan dan pengukuran limbah berupa gas dari BPO (harus det khusus) serta distribusi BPO.
     Menghadiri dan mendampingi Gubernur Kalimantan Tengah memberikan paparan pada Workshop Nasional Membangun Kesiapan Indonesia Melaksanakan REDD tanggal 24 Pebruari 2009 yang dilaksanakan oleh Lembaga Kemitraan (Partnership) Bagi Pembangunan Tata Pemerintahan di Indonesia. (Karena Gubernur berhalangan hadir maka makalah disampaikan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah). Acara dibuka oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia (diwakili oleh Staf Ahli). Setelah makalah disampaikan kelompok Pemerintah Daerah (Provinsi/Kepala Bupati), Project Developer, dan Investor yaitu Kalimantan Tengah, NAD, Papua Barat, Kabupaten Berau (Kalimantan Timur), Fauna dan Flora International (FFI/Kalimantan Barat), Conservation International (CI)/Papua, Burung Indonesia dan WWF dilanjutkan diskusi dan tanya jawab, termasuk juga materi dalam sambutan Menteri Kehutanan RI.
     Dalam paparan Gubernur Kalimantan Tengah memaparkan potensi hutan dan gambut di Kalimantan Tengah dimana mengalami deforestasi dan degradasi hutan/gambut yang cukup besar. Pengusulan untuk didaftarkan sebagai demonstration activities atau pilot project persiapan REDD dengan mengambil lokasi eks PLG sejuta hektar yang telah dilakukan bekerjasama dengan Pemerintah Australia dalam bentuk kegiatan “Kalimantan Forest and Climate Partnership atau KFCP” seluas 100.000 Ha.
     Dari berbagai paparan beberapa Provinsi dan Kabupaten serta NGO yang berada di daerah menunjukkan bahwa daerah sudah mulai bergerak mempersiapkan diri dalam memanafaatkan peluang pelaksanaan REDD untuk masing-masing daerah, namun di tingkat pusat berbagai kebijakan/peraturan masih belum diterbitkan antara lain: Komisi REDD serta Tata Cara pelaksanaan REDD, Yang sudah diatur adalah Penyelenggaraan Demonstration Activities REDD dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Kepmenhut RI Nomor : P.68/Menhut-II/2008 tanggal 11 Desember 2008).
     Daerah harus cepat me
     Kapasitas mutlak dimiliki oleh pihak Provinsi dan Kabupaten / Kota dimana lokasi proyek inisiasi REDD maupun lokasi REDD nanti.
     Aturan Internasional tentang REDD akan diputuskan pada pertemuan COP (Conference Of Parties) 15 di Copenhagen Jerman pada tahun 2009 ini, dan diharapkan REDD dapat diimplementasikan penuh pada tahun 2012. Karena itu Departemen Kehutanan RI menyusun Road Map REDD meliputi 3 (tiga) fase: 1) Fase Persiapan tahun 2007 (sebelum COP 13), 2) Fase Pilot / Transisi (2008-2012), 3) Fase Implementasi penuh (sejak tahun 2012).
     Indonesia (Daerah) mempersiapkan diri guna mengambil keuntungan dari perdagangan carbon (CO2) dari REDD dan jangan sampai jadi penonton terhadap negara tropis lainnya yang berhasil menyelenggarakan jasa / keberhasilan penyerapan emisi karbonnya. Untuk diketahui bahwa di Kalimantan Tengah juga selain KFCP sudah ada BUMS yang akan memanfaatkan jasa REDD yaitu PT. Canopy Indonesia (340.000 Ha di wilayah Katingan, Gunung Mas, Palangka Raya) dan PT. Rimba Makmur Utama ( + 227.260 Ha. Di Kabupaten Katingan dan Kotawaringin Timur, paparan dengan Gubernur tanggal 6 Maret 2009). 
4)      Kegiatan kedepan.
Pada bulan Maret 2009 akan dilaksanakan pemantauan ke-2 (P2) Adipura pada 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, Rapat Regional Lingkungan Hidup di Pontianak, Kalimantan Barat dan pelaksanaan kegiatan triwulan I yang sedang dilaksanakan.
 
Palangka Raya, 7 Maret 2009
                                                                                                                                                                           Kepala Badan Lingkungan Hidup
 
 
 
                                                      Ir. HALIND ARDI
                                                      Pembina Utama Madya
                                                       NIP. 080 041 048
 
 
 
 
 
 
Tulisan Lain dari esau
 
 
 Artikel/Berita lainnya
 
  - LAKIP 2013
  - LRA 2014
 
 
 Komentar Pembaca
 

Komentar menunjukkan dedikasi kita...
 
 
 
 
Kembali ke Badan Lingkungan Hidup
Kembali ke Depan
 
 
 Statistik Situs
 
Menu Utama Terbagi: [ 65 ] / Jumlah Artikel Dalam Kategori Info: [ 314 ]
Jumlah penyelia lokal terdaftar: [ 2038 ]
Total Pengunjung: [ 19702972 ] /  Pemakai online:  1  / informasi lanjut
 
 
 
 
Pemprov KaltengLama membuka halaman : [0,078125] detik
Gunakan Internet Explorer 6.0, Mozilla Firefox 1.5.0.7!
:: Manual :: Email Administrator ::