Anda di ->Depan : Pusat Artikel : KAPET KAKAB : Sinkronisasi Program Tahun 2009 di KAPET DAS KAKAB
 
 
 Menu Utama
 
  Depan
      Sekapur Sirih: KALTENG
  Kategori Info
      Berita
      Bulletin Isen Mulang
      Pemberitahuan
      ASISTEN
      BADAN
      DINAS
      BIRO
      Unit Pelaksana Teknis
      Kantor Penghubung
      Opini Publik
      Good Governance
      KAPET KAKAB
      BULOG Kalteng
      Logo Asli Kalteng
      PERATURAN WEBSITE
      DIREKTORI APPSI
      STAF AHLI GUBERNUR
      PERATURAN
      TPKUPD (Keuangan)
      Masa Ke Masa
      Topographi
      Sosial Ekonomi
      Agama, Adat dan Budaya
      Fasilitas
      Pariwisata
  Gallery
  Forum
  Iklan
  Situs Lama
  Manual Situs
 
 
 
 
Hai Tamu! di sini tempat:
[Mendaftar] [Login]
 
 
 Jejak Bacaan
 
» Tiada Jejak Tercatat!
 
 
 Tampilan
 
Pilih tampilan
 
 
 Modul
 
XML - Sumber Berita
Ceritakan kepada teman Anda tentang situs ini
 
 
 Jajak Mingguan
 
Kalteng menjadi lokasi dunia untuk proyek perintis menjaga paru-paru dunia. Central Kalimantan has been become a world pilot project in protecting the LUNG OF THE WORLD.
 
Most agreable / Sangat Setuju
Agree / Setuju
Moderate / Kurang Setuju
Disagree / Tidak Setuju
Referensi Jajak/Poll Reference
Tampilkan Semua Polling Aktif
 
 
 Sinkronisasi Program Tahun 2009 di KAPET DAS KAKAB
 
  •  
  •  

Ceritakan kepada teman Anda tentang situs ini

  • Penulis: BP KAPET DAS KAKAB
  • Di kirim oleh: daskakab
  • diserahkan: 3/25/2009 9:32:04 AM
  • Peremajaan terakhir: 16/04/2009 7:45:20
  • Di baca: 2590 kali
  • Jenis_isi: text/html (27376 Bytes = 0 * 1 MB + 27376 Bytes)
  • Bertempat di: Pusat Artikel : KAPET KAKAB

Sinkronisasi Program Tahun 2009  di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

Daerah Aliran Sungai Kahayan, Kapuas, Barito (KAPET DAS KAKAB)

 

A. Kesimpulan :

  1. Program/kegiatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Selatan sudah sinkron yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi/Kabupaten/Kota.

  2. Tekad Pemerintah Pusat dalam upaya memperkecil kesenjangan pembangunan antar wilayah di Indonesia khususnya KTI dan KBI yang diaktualisaikan melalui pembentukan Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DP-KTI), di mana lembaga ini telah menetapkan 12 (dua belas ) KAPET di KTI diantaranya KAPET DAS KAKAB dengan Keppres 170/1998 ternyata sampai saat ini tidak terbukti karena ketimpangan pembangunan masih besar, contohnya :  

    • Jalan :

      Panjang jalan di Provinsi Kalimantan Tengah/KAPET DAS KAKAB kurang dari 50 % dari panjang jalan di seluruh Indonesia dan kurang dari 20 % dari Provinsi Banten.

      Jalan Lintas Kalimantan Poros Selatan yang merupakan jalan nasional berperan sebagai jalan arteri primer namun mempunyai kelas IIIB dengan lebar rata-rata 4,5 m, kondisi ini jelas menaikkan biaya angkut persatuan berat yang berakibat menurunkan daya saing produk lokal dan juga meningkatkan biaya hidup.  

    • Pelabuhan Laut :

      Ekspor-impor melalui pelabuhan laut Pulang Pisau yang pernah berjaya tahun 1970-an semakin lama semakin terpuruk akibat kalah bersaing dengan pelabuhan laut lainnya.

    • PDRB/kapita dari tahun 2005 sampai dengan 2007 semua Kabupaten/Kota yang masuk wilayah kerja KAPET DAS KAKAB tertinggal dibandingkan PDRB/kapita Provinsi Kalimantan Tengah dan setiap tahun ketertinggalannya tidak semakin mengecil, padahal potensi sumber daya alamnya tidak kalah jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah.

    • Ketenagalistrikan : PLN belum mampu mengadakan dan menyalurkan listrik sesuai kebutuhan yang berakibat kurangnya minat invest. 

  3. Program/kegiatan pada Inpres 2/2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG di Kalimantan Tengah dapat merehabilitasi dan merevitalisasi kawasan eks PLG serta membuka peluang usaha dengan program budi daya, program pemberdayaan masyarakat lokal dan transmigran. 

  4. Tahapan penataan ruang yang telah diatur melalui UU 26/2007 tentang Penataan Ruang harus dilaksanakan dengan konsekuen agar dapat memberikan hasil yang maksimal dan tidak menimbulkan persoalan baru. 

  5. RIP perlu payung hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat pengendali dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah KAPET DAS KAKAB. 

  6. Adanya persoalan yang serius akibat terbitnya izin perkebunan dan pertambangan yang ada di lokasi eks PLG sebelum terbitnya Inpres 2/2007. 

  7. Kereta api sangat diperlukan untuk menunjang Pelabuhan Samudera yang dapat menghubungkan hinterland KAPET.  

  8. Penetapan KAPET DAS KAKAB oleh DP-KTI sudah tepat, karena telah melalui tahapan yang benar yaitu melalui pengkajian dari DP – KTI  serta memenuhi kriteria yang tertera pada Keppres 150/2000, pasal 1 ayat (1), yaitu : 

    • Memiliki potensi untuk cepat tumbuh, dan atau
    • Mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya, dan atau      
    • Memiliki potensi pengembalian investasi yang besar. 
  9. Carbon trading lahan gambut lebih menguntungkan dibandingkan usaha budi daya maupun tambang. 

  10. Usulan program utama lima tahunan pada PP 26/2008 sangat menunjang pengembangan infrastruktur dan usaha budi daya yang produknya jelaas akan menambah daya tarik buat investor. 

  11. Keberadaan Depo Pertamina untuk wilayah DAS Barito di Provinsi Kalimantan Tengah sangat mendesak. 

  12. PM2L dan PNPM Mandiri yang dilaksanakan dengan benar dan konsekwen diyakini dapat mewujudkan desa/kelurahanpercontohan yang mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki sehingga mampu memicu pertumbuhan desa/kelurahan di sekitarnya.

 

B. Rekomendasi :

  1. Agar usulan program/kegiatan tahun 2009 mendapat prioritas dari instansi pemerintah yang menanganinya. 
  2. Agar Pemerintah Pusat konsisten terhadap kebijakan/tekadnya sendiri, dimulai dari :  
    • Panjang jalan ditingkatkan minimal 2 kali lipat dari panjang sekarang dan kualitas jalan nasional (Lintas Kalimantan Poros Selatan) dari kelas IIIB dengan MST 8 ton dan lebar aspal rata-rata 4,5 m ditingkatkan menjadi kelas II dengan MST 10 ton dan lebar aspal minimal 7 m (ruas manfaat jalan minimal 11 m), jalan provinsi ditingkatkan menjadi jalan kelas IIIA dengan MST 8 ton dan lebar aspal minimal 6 m (ruas manfaat jalan minimal 10 m) sedangkan jalan kabupaten/kota ditingkatkan menjadi jalan kelas IIIB dengan MST 8 ton dan lebar jalan aspal minimal 5 m (ruas manfaat jalan minimal 9 m) dengan kondisi mantap. 
    • Pelabuhan Laut :

      Pelabuhan laut yang ada di KAPET DAS KAKAB harus ditingkatkan terutama infrastruktur dan utilitas penunjang sehingga dapat bersaing dengan pelabuhan laut tetangga dan berfungsi sebagai sasaran antara sebelum sasaran utama terealisasi yaitu pelabuhan samudera. 

    • PDRB/kapita :

      Meningkatkan perekonomian pedesaan dengan kelancaran arus orang, barang dan jasa serta keberadaan lembaga kewenangan di pedesaan. 

    • Ketenagalistrikan : Agar PT. PLN (Persero) menepati janjinya kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu mempercepat pemasangan jaringan inter koneksi di wilayah Kalimantan Tengah semula terjadwal tahun 2016 menjadi 2010 – 2012. 
  3. Agar Departemen / Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah yang diinstruksikan  oleh Presiden RI bertanggungjawab atas terealisasinya program/ kegiatan dari tahun 2007 sampai dengan 2011 yang tertera dalam Inpres 2/2007. Untuk menyukseskan pelaksanaan Inpres 2/2007, maka Menteri Keuangan RI diharapkan mengalokasikan dana khusus yang diperlukan sesuai dengan program/kegiatan yang tertera dalam Inpres 2/2007.  
  4. Agar RTRWN (PP 26/2008) diikuti dengan RTR Pulau Kalimantan (Perpres, skala 1 : 500.000), RTR Kawasan Strategis Nasional KAPET DAS KAKAB (Perpres, skala 1 : 250.000) , review RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Perdaprov, < 26 April 2009), skala 1 : 250.000), RTR. Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Tengah (Perdaprov, skala 1 : 100.000), review RTRW Kota Palangka Raya (Perdakot, < 26 April 2010, skala 1 : 100.000), review RTRW Kabupaten Pulang Pisau (Perdakab, < 26 April 2010, skala 1 : 100.000), review RTRW Kabupaten Kapuas (Perdakab, < 26 April 2010, skala 1 : 100.000) dan review RTRW Kabupaten Barito Selatan (Perdakab, < 26 April 2010, skala 1 : 100.000) kemudian review RIP KAPET DAS KAKAB Tahun 2000 dengan skala minimal 1 : 50.000.  
  5. Hasil review RIP KAPET DAS KAKAB agar ditetapkan oleh Tim Pengarah dan kemudian diperdakan menjadi Perda Provinsi Kalimantan Tengah dengan skala minimal 1 : 50.000, terlampir Tahapan Pembuatan RIP KAPET DAS KAKAB. 
  6. Agar persoalan izin perkebunan dan pertambangan diselesaikan dengan sebaik-baiknya, misalnya dengan : 
    • Batal demi hukum, apabila dikeluarkan dan atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, misalnya tidak sesuai dengan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota yang berlaku.

    • Dapat dibatalkan, apabila diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota yang berlaku dengan penggantian/ganti rugi yang layak. 
    • Dapat dibatalkan, apabila diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi akibat adanya perubahan RTRW Nasional dengan penggantian/ganti rugi yang layak.   
  7. Perlunya pengembangan transportasi kereta api yang lebih efektif dan efisien di Kalimantan Tengah Bagian Timur untuk membawa hasil bumi, hasil hutan, hasil budi daya serta hasil industri berbahan baku lokal menuju Pelabuhan Samudera.  
  8. Potensi di wilayah KAPET DAS KAKAB beserta hinterlandnya sangat besar dan perlu dikembangkan sesuai tekad pemerintah untuk menjadikan KAPET DAS KAKAB sebagai motor penggerak perekonomian wilayah sekitarnya dengan beberapa kebijakan khusus, antara lain :  
    • Adanya pengakuan dan dukungan Pemprov/Kab/Kota, bahwa BP. KAPET DAS KAKAB sebagai fasilitator/katalisator sehingga KAPET dapat ikut berperan sebagai motor penggerak perekonomian daerah. 
    • Agar BP KAPET DAS KAKAB difungsikan sesuai tugas yang diamanatkan oleh Keppres 170/1998, yaitu sebagai pengendali dan pengawas kegiatan pembangunan di KAPET DAS KAKAB yang didasari pada RIP yang telah diperdakan. 
    • Penetapan kebijakan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pembangunan di KAPET dilakukan oleh Badan Pengembangan KAPET yang pelaksanaan di lapangan dikoordinasikan oleh BP KAPET DAS KAKAB. 
    • Adanya alokasi dana khusus untuk pembangunan infrastruktur di KAPET. 
    • Pembangunan infrastruktur terutama jalan dan jembatan, pelabuhan dan energi diprioritaskan di luar pulau Jawa terutama KAPET. 
    • Pembangunan industri di luar pulau Jawa lebih diorientasikan kepada ekspor mengingat jumlah konsumennya terbatas. 
    • Pembangunan industri harus berbasis SDA pendukungnya. 
    • Khusus untuk penanganan jalan dan jembatan di KAPET dengan status jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota agar ditangani oleh Dep. PU cq. Ditjen. Bina Marga.
    • Meningkatkan daya tarik investasi dengan insentif berupa insentif fiskal dan insentif non fiskal. Insentif fiskal minimal sama dengan yang pernah diberikan melalui Keppres 89/1996 dan Keppres 9/1998, yang kesemuanya dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah sedangkan BP KAPET DAS KAKAB hanya sebagai fasilitator/katalisator. 
  9. Agar instansi terkait menindaklanjuti peluang carbon trading (mekanisme pembayaran lingkungan). 
  10. Agar instansi teknis terkait menindaklanjuti program utama lima tahunan yang tercantum pada PP 26/2008. 
  11. Agar instansi teknis baik di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah maupun di Kabupaten Barito Selatan menindaklanjuti kemungkinan keberadaan Depo Pertamina di Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat melayani Kabupaten-kabupaten di wilayah DAS Barito Provinsi Kalimantan Tengah.  
  12. Agar lokasi dan kegiatan di 42 desa/kelurahan di 14 kabupaten/kota dari PM2L tahun anggaran 2009 dilaksanakan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat pembiayaan, demikian juga PNPM Mandiri Tahun 2009 yang akan dilaksanakan di seluruh kecamatan di Indonesia (5.720 kecamatan) di mana setiap kecamatan akan mendapat dana Rp 3 miliar pelaksanaannya tepat sasaran, tepat waktu dan tepat pembiayaan dengan mengikuti mekanisme perencanaan yang berlaku sehingga ke dua program ini saling bersinergi positif dan optimal.

 

 
 
 
 Artikel/Berita lainnya
 
  - LAKIP 2013
  - LRA 2014
 
 
 Komentar Pembaca
 

Komentar menunjukkan dedikasi kita...
 
 
 
 
Kembali ke KAPET KAKAB
Kembali ke Depan
 
 
 Statistik Situs
 
Menu Utama Terbagi: [ 65 ] / Jumlah Artikel Dalam Kategori Info: [ 314 ]
Jumlah penyelia lokal terdaftar: [ 2058 ]
Total Pengunjung: [ 19754437 ] /  Pemakai online:  1  / informasi lanjut
 
 
 
 
Pemprov KaltengLama membuka halaman : [0,156250] detik
Gunakan Internet Explorer 6.0, Mozilla Firefox 1.5.0.7!
:: Manual :: Email Administrator ::