Anda di ->Depan : Pusat Artikel : BIRO : Biro Administrasi Pembangunan : Grand Launching dan Workshop E-procurement dan Semangat Tata Kepemerintahan yang Baik di Provinsi Kalimantan Tengah
 
 
 Menu Utama
 
  Depan
      Sekapur Sirih: KALTENG
  Kategori Info
      Berita
      Bulletin Isen Mulang
      Pemberitahuan
      ASISTEN
      BADAN
      DINAS
      BIRO
      Unit Pelaksana Teknis
      Kantor Penghubung
      Opini Publik
      Good Governance
      KAPET KAKAB
      BULOG Kalteng
      Logo Asli Kalteng
      PERATURAN WEBSITE
      DIREKTORI APPSI
      STAF AHLI GUBERNUR
      PERATURAN
      TPKUPD (Keuangan)
      Masa Ke Masa
      Topographi
      Sosial Ekonomi
      Agama, Adat dan Budaya
      Fasilitas
      Pariwisata
  Gallery
  Forum
  Iklan
  Situs Lama
  Manual Situs
 
 
 
 
Hai Tamu! di sini tempat:
[Mendaftar] [Login]
 
 
 Jejak Bacaan
 
» Tiada Jejak Tercatat!
 
 
 Tampilan
 
Pilih tampilan
 
 
 Modul
 
XML - Sumber Berita
Ceritakan kepada teman Anda tentang situs ini
 
 
 Jajak Mingguan
 
Kalteng menjadi lokasi dunia untuk proyek perintis menjaga paru-paru dunia. Central Kalimantan has been become a world pilot project in protecting the LUNG OF THE WORLD.
 
Most agreable / Sangat Setuju
Agree / Setuju
Moderate / Kurang Setuju
Disagree / Tidak Setuju
Referensi Jajak/Poll Reference
Tampilkan Semua Polling Aktif
 
 
 Grand Launching dan Workshop E-procurement dan Semangat Tata Kepemerintahan yang Baik di Provinsi Kalimantan Tengah
 
  •  
  •  

Ceritakan kepada teman Anda tentang situs ini

  • Penulis: Herson, Yan Friskantoni, Saduri Mangkin
  • Di kirim oleh: admin
  • diserahkan: 03/03/2009 7:58:47
  • Peremajaan terakhir: 03/03/2009 10:52:40
  • Di baca: 2877 kali
  • Jenis_isi: text/html (68694 Bytes = 0 * 1 MB + 68694 Bytes)
  • Bertempat di: Pusat Artikel : BIRO : Biro Administrasi Pembangunan

 Penyelenggaraan LPSE Kalimantan Tengah


 

LPSE, Sebuah Angin Perubahan Di Bumi Isen Mulang


 

Grand Launching dan Workshop E-procurement dan Semangat Tata Kepemerintahan yang Baik di Provinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya, 26 Februari 2009


 

Dunia kita yang fana ini selalu berubah dengan dinamis, pada era kita saat ini, teknologi informasi dan sistem informasi salah satu komponen utama yang telah ikut pula membawa sebuah angin perubahan di bumi Isen Mulang. Perubahan tersebut sendiri merupakan hasil dari tuntutan perubahan yang menjadi keharusan untuk menapaki era globalisasi yang pada saat ini merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak, bahkan oleh seorang puritan sekalipun.

Berbagai perubahan yang terjadi inipun seakan mendapat jalurnya pada jaman reformasi ini, khususnya dalam hal penyelenggaraaan pemerintahan, dimana berbagai tuntutan perubahan yang diinginkan masyarakat terjadi, yang besar berkolerasi dengan keinginan kuat dari masyarakat agar pemerintah dapat segera mewujudkan sebuah relasi yang transparan dan profesional diantara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.

Salah satu perwujudan dari tuntutan masyarat yang tadi disebutkan adalah dengan diadakannya Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan LPSE di Kalimantan Tengah. Bahwa didapatkan dari tahapan awal implementasi LPSE, dimana dalam prakteknya LPSE merupakan suatu kegiatan pembangunan kemitraan yang luas; yang benar-benar melibatkan banyak pihak. Hal tersebut antara lain dikarenakan sifat dari sistem LPSE yang memang mengharuskan terjadinya sebuah kolaborasi dari komponen pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraannya.

Urgensi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kalimantan Tengah itu timbul adalah karena kegiatan pengadaan barang / jasa merupakan salah satu hal yang amat dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan pengalaman tahap awal, bahwa LPSE ternyata merupakan suatu kegiatan pembangunan kemitraan yang luas, yang benar-benar melibatkan banyak pihak, karena sifat dari sistem tersebut yang menyebabkan harus terjadinya kolaborasi komponen pemerintah, swasta dan masyarakat untuk menyelenggarakannya.

Dasar


  1. Program ini merupakan kegiatan lanjut (advance) dari Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 118 Tahun 2006 beserta perubahannya, tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Program Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Jajaran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah dan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 047/383/BAPADASIFORA-VIII/07 tanggal 20 Agustus 2007 perihal Pembangunan Unit Pelelangan Secara Elektronik (UPE) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah jo. Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 502/338/BAPADASIFORA VII/2007 perihal Sistem Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (E-Procurement) kepada Bupati/Walikota dan SKPD terkait di Provinsi Kalimantan Tengah.

  2. Nota Kesepahaman Bersama Nomor NKB. 004/M.PPN/09/2007 tanggal 28 September 2007 antara Kementrian Negara BAPPENAS dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Kerjasama Implementasi Sistem Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nasional Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah.

  3. Surat Sekretaris Utama BAPPENAS Nomor 1054/Ses/02/2008 tanggal 25 Februari 2008 perihal Jadwal dan Rencana Kerja Pendirian LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)/Pusat Layanan E-GP (Electronic Government Procurement) Provinsi

  4. Notulen Rapat tanggal 7 April 2008 membahas pelaksaan percepatan MOU No. NKB 004/M.PPN/09/2007 tanggal 28 September 2007

  5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah


Maksud, Tujuan dan Sasaran Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Maksud


Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas serta persaingan usaha yang sehat dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tujuan


Tujuan pendirian LPSE Kalimantan Tengah adalah membangun unit pengadaan barang / jasa secara elektronik di Provinsi Kalimantan Tengah untuk membantu percepatan proses Pemerintahan yang baik dan bersih (Good Gevernance and Clean Government) di lingkup provinsi Kalimantan Tengah.

Sasaran


  1. Terwujudnya Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk melayani proses pengadaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam struktur pemerintahan, serta pemerintah daerah lain.

  2. Lingkup wilayah penerapan Sistem Aplikasi LPSE Nasional adalah pusat LPSE Regional yang dilakukan secara bertahap; dimulai dari pengadaan di Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah daerah lain dalam struktur pemerintahan.

  3. Pentahapan lingkup penerapan sistem aplikasi LPSE Nasional oleh Pusat LPSE Regional dilakukan berdasarkan Pertimbangan Kesiapan teknis pusat LPSE Regional, ketersediaan peraturan pelaksanaan dan kebutuhan penyelenggaraan proses pengadaan secara elektronik oleh SKPD untuk meningkatkatkan percepatan, efektifitas dan efisiensi proses pengadaan pemerintah daerah.

  4. Khusus untuk dua tahun pertama dari kegiatan pendirian pusat LPSE Regional yang didanai oleh Millenium Challenge Corporation (MCC) Indonesian Control Of Corruption Project (ICCP), implementasi sistem aplikasi LPSE Nasional akan di fokuskan pada pengadaan secara elektronik SKPD pada Pemerintah Provinsi.


Kemajuan Yang Dicapai


Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan BAPPENAS/LKPP, US AID-MCC-ICCP akan berakhir pada bulan Maret tahun 2009, sehingga sisa waktu didalam 1 bulan ini akan dimanfaatkan untuk menyelsaikan target yang tertuang dalam MoU, utamanya untuk peningkatan SDM, pemenuhan target 9 paket lelang elektronik, melanjutkan kegiatan melalui APBD 2009 untuk pelatihan-pelatihan sampai dengan pertengahan April 2009. Kegiatan yang dibiayai APBD tahun 2009 direncanakan lebih banyak pada 2 (dua) hal, yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia terutama pendidikan dan pelatihan bagi panitia lelang dan PPTK di SKPD Provinsi Kalimantan Tengah dan para pelaku usaha yang bergerak pada pengadaan barang dan jasa. Prioritas selanjutnya melengkapi peralatan yang ada untuk memantapkan jaringan LAN (Local Area Network) dan WAN (Wide Area Network), karena hal ini juga merupakan bagian penting dari MoU yang telah ditandatangani, sehingga pada waktunya nanti kita bisa segera mengoperasionalkan semua proses pelelangan secara elektronik dan kompetitif.

Kegiatan ini dilaksanakan secara sharing antara US AID, MCC-ICCP, LKPP / Bappenas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan rincian sebagai berikut:

  1. Pendanaan dari US AID, MCC-ICCP meliputi:

    1. Pengadaan peralatan perangkat keras (hardware), berupa 1 rak server beserta dengan perangkat utama dan pendukungnya, 10 buah perangkat komputer lengkap untuk keperluan pelatihan yang ditempatkan di ruang pelatihan (training room), 10 buah perangkat komputer yang ditambahi dengan scanner untuk keperluan penawaran yang ditempatkan di ruang penawaran (bidding room), 1 unit printer untuk keperluan penawaran, 2 buah perangkat komputer untuk keperluan team help-desk yang ditempatkan di ruang help-desk, serta peralatan lengkap untuk keperluan jaringan komputer yang menghubungkan semua komputer di LPSE Regional dengan jaringan LPSE Pusat

    2. Perangkat Lunak modul pelelangan elektronik berbasis web yang kemudian ditempatkan di server LPSE Regional Kalimantan

    3. Kegiatan Training Of Trainer (TOT) untuk 15 orang yang telah diselenggarakan di Jakarta

    4. Persiapan lain berupa rapat-rapat dan pertemuan untuk pendahuluan LPSE dan kunjungan serta bimbingan dari MCC-ICPP dan US AID.

    5. Sosialisasi kepada publik.


  1. Pendanaan dari APBD meliputi:

    1. Persiapan ruangan LPSE Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari ruang server, ruang penawaran (bidding room), ruang pelatihan (training room) dan ruang untuk Help Desk, listrik, plafon, gorden dan pendingin ruangan, serta semua peralatan maubelair

    2. Registrasi vendor / pengusaha dalam sistem database pengadaan barang / jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dimana sejak bulan Desember 2009 sampai saat ini telah teregistrasi 70 vendor / perusahaan dan telah disetujui sebanyak 28 vedor / perusahaan.

    3. Khusus untuk peningkatan kemampuan SDM yang telah dilakukan melalui pelatihan sampai tanggal 25 Februari 2009 adalah sebagai berikut :

  1. Jumlah PPTK dan Panitia Lelang yang sudah dilatih adalah 100 orang dari 20 SKPD (sampai 26 Feburari 2009 dan terus berlangsung sampai April 2009).

  2. Jumlah Vendor/ Pelaku Usaha yang dilatih 20 orang

  3. Pelatihan terhadap PPTK dan Panitia Lelang direncanakan dana APBD 20 angkatan sebanyak 400 orang sampai pertengahan April.

  4. Jumlah Paket siap akan dilelang 18 paket dengan perincian :

  1. Sebanyak 3 paket dari Dinas Pendidikan Prov. Kalteng

  2. Sebanyak 3 paket dari Dinas Kesehatan Prov. Kalteng

  3. Sebanyak 12 paket dari lingkup Sekretariat Daerah Prov. Kalteng

  4. Jumlah Pelaku Usaha yang telah mendaftar pada www.lpse.kalteng.go.id tercatat 70 Perusahaan diantara 20 perusahaan telah dilatih sebagai vendor.


TANTANGAN / KENDALA YANG DIHADAPI


Pembangunan E-procurement adalah pembangunan suatu sistem informasi pemerintahan, namun hal ini belum diatur secara nyata dan tegas serta spesifik dalam peraturan / perundangan Indonesia serta belum menjadi suatu prioritas pembangunan sistem informasi pemerintah. Dalam proses pembangunan layanan e-procurement, dikaitkan dengan upaya pembangunan infrastruktur sistem informasi manajemen pemerintah daerah dengan kegiatan e-procurement. Pembangunan sistem informasi seperti LAN / intranet Pemda dibangun sebagai faktor pendukung utama untuk kanalisasi e-procurement unit kerja daerah dan sebagai instrumen layanan dan pelatihan vendor / para pengusaha daerah. Pembangunan e-procurement harus sejalan dengan pengembangan teknologi dan sistem informasi manajemen pemerintah yang berbasis teknologi komputasi dan informatika seluruh daerah dengan satu sistem. Tantangan dan kendala yang kami hadapi adalah sebagai berikut:

  1. Landasan Hukum:

Dengan selesainya masa kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan pihak Bappenas akhir Maret 2009, maka salah satu landasan hukumnya berupa MoU akan berakhir, landasan yang ada sekarang hanya berdasarkan lampiran I Keppres RI 83 / 2003 Bab IV lain-lain yang isinya perlu menyikapi era globalisasi, dapat melakukan pelaksanaan pengadaan barang / jasa menggunakan elektronik, yang pelaksanaan disesuaikan dengan keputusan dan ketentuan perundang-undangan. Meskipun Undang Undang No. 11 / 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjamin bahwa model transaksi elektronik seperti LPSE itu legal / syah.

Menurut hemat kami hal ini perlu diperkuat peraturan-perundangan yang jelas dan mengikat karena keberadaan dari E- Procurement ini telah mulai berkembang dan merupakan jawaban dari perkembangan era globalisasi dewasa ini dan di Indonesia dalam era kehidupan demokrasi. Operasi LPSE belum ada dasar hukum yang lebih kuat dibanding lelang manual Keppres 80/2003, sehingga mendesak perlu adanya dasar hukum yang kuat untuk menjamin para pengambil keputusan agar menggunakan LPSE sebagai bagian dari proses pengadaan barang / jasa secara permanen.

2. Kelembagaan

Selama uji coba, penanganan Pelelangan secara Elektronik ditangani secara teknis yang merupakan kegiatan ekstra / adhoc pada Biro Administrasi Pembangunan. Kegiatan LPSE belum terakomodir dalam pelaksanaan aturan kelembagaan sebagaimana amanat dalam PP 41 / 2007 beserta Perda, Pergub dan peraturan lain yang mengikutinya, sedangkan dalam prakteknya, saat ini kegiatan telah mencapai tahap implementasi dan aplikasinya, ternyata volume kegiatan dan frekuensinya menjadi besar yaitu secara langsung melayani kepentingan pengadaaan barang jasa dari SKPD, dan melayani kepentingan para pelaku usaha yang mencakup pelatihan dan bimbingan, serta menjaga kelangsungan kuantitas / kualitas layanan publik, sehingga tidak mungkin lagi menjadi pekerjaan sampingan dan justru yang menjadi pekerjaan / tupoksi pokok.

Dengan demikian kegiatan ini diharapkan menjadi tupoksi pokok, dan kelambagaannya setidaknya ditangani oleh pejabat eselon III dan eselon II.

3. Produktivitas

Ijinkanlah kami mengibaratkan proses pelelangan secara elektronik ini sebagai suatu industri. Proses, dimana selama ini kita lakukan adalah memasang mesin dan peralatan dan tenaga SDM-nya. Sedangkan bahan bakunya adalah Program / kegiatan pembangunan yang ditangani melalui kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang keberadaannya di SKPD dibawah Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK dan Panitia Lelang. Konfigurasi ini ditambah dengan peran dunia usaha dan masyarakat luas. Dengan demikian diperlukan suatu komitmen bersama / nasional untuk menggunakan LPSE sebagai alat bantuan proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang dipercaya oleh semua pihak.

4. Pengembangan / Persiapan SDM

  1. Pengembangan jumlah SDM untuk menangani sistem, dari segi teknis dan administrasi.

  2. Pengembangan SDM- pelaku usaha selalu bertambah penyedia jasa dan berubah setiap tahun, sehingga perlu pendidikan / pelatihan yang berkesinambungan.

  1. Pengembangan sistem sampai ke daerah-daerah lainnya terutama yang berada zona LPSE Kalteng / juga penetapan konsep regionalisasi LPSE.

  2. Pengendalian dan Pengamanan Sistem untuk mesin peralatan (software dan hardware) agar selalu dalam keadaan siap pakai. Pengaman agar sistem selalu ” on-line ” dalam kondisi baik dan berjalan normal. Pembayaran operasional online speedy/koneksi broadband belum ada rencana pendanaan. Operasional dan maintenance peralatan dan personil LPSE (trainer dan teknisi) belum tertampung dalam rencana pendanaan.

     


Pada saat ini LPSE Kalimantan Tengah telah melewati tahapan Grand Launching atau lelang perdana, yang baru saja dilaksanakan pada tanggal 26 February 2009. Pada tahapan ini telah di launching 3 paket awal dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah yang langsung bisa diakses informasinya oleh masyarakat luas dan bisa diikuti oleh rekanan yang telah mendaftar di situs www.lpse.kalteng.go.id, serta bisa langsung diawasi secara terbatas oleh masyarakat luas. Diharapkan pada bulan Maret 2009 akan dilakukan pula proses pelelangan beberapa paket berikutnya; diantaranya 3 paket dari Dinas Pendidikan dan 8 paket dari Biro Keuangan SETDA Provinsi Kalteng. Tidak lupa pula paket dari Biro Administrasi Pembangunan serta beberapa SKPD di Pemprov Kalteng yang secara langsung maupun tidak langsung telah menyatakan ketertarikannya.

Memang benar, masih panjang tahapan dan proses yang masih harus dilakukan agar kegiatan LPSE ini bisa diselenggarakan dengan baik dan berkelanjutan di bumi Isen Mulang, selain tentu saja terdapat beberapa permasalahan yang sudah nyata menghadang, bahkan sejak LPSE mulai diluncurkan. Permasalahan tersebut antara lain:

  1. Masalah listrik dari PLN yang bukan rahasia lagi sering byar pyet tanpa mengenal waktu.

  2. Kelembagaan LPSE sendiri yang pada saat ini masih kegiatan ekstra/sampingan di Biro Administrasi Pembangunan SETDA Prov. Kalteng, sedangkan PP 41/2007 beserta Perda, Pergub dan peraturan lainnya belum mengakomodir secara penuh kegiatan LPSE ini.
    Padahal dalam perkembangannya LPSE kemudian menjadi sebuah kegiatan yang mencakup pelayanan kepada SKPD dan masyarakat umum serta pelaku usaha di Kalimantan Tengah sehingga dalam perjalanan waktunya tidak mungkin lagi hanya dikerjakan dalam kapasitas sebagai kerjaan ekstra/sampingan.

  3. Sumber Daya Manusia yang diakui masih terdapat beberapa kekurangan disana-sini, baik itu menyangkut SDM personil LPSE sendiri maupun dari pihak SKPD dan rekanan yang akan menjadi pelaku langsung dari LPSE. Tidak juga dilupakan proses sosialisasi kepada masyarakat umum selaku “pemegang dana”, karena proses LPSE adalah proses pelelangan yang menggunakan dana dari APBD yang notabene berasal dari uang rakyat Indonesia.

  4. Pengendalian dan pengaman sistem LPSE merupakan sebuah proses yang memerlukan kecakapan tinggi, dimana proses ini akan mengikutkan tidak hanya personel yang menguasai lingkup teknis di dunia Teknologi Informasi, tapi juga regulasi yang menjadi dasar proses pelelangan yang merupakan proses utama di LPSE.

  5. Kemampuan pemerintah sendiri sebagai regulator dalam mewadahi proses yang terjadi pada system LPSE; sebagai contoh yang paling sederhana adalah kewajiban dari pihak pemerintah dan rekanan (swasta) untuk menggunakan LPSE sebagai media utama dalam pelelangan pada tahapan selanjutnya.

Dari hasil implementasi LPSE yang telah lebih dahulu di selenggarakan di wilayah lain di Indonesia telah menghasilkan sebuah hasil yang signifikan. Khusus untuk Departemen Keuangan (www.lpse.depkeu.go.id) yang telah melakukan proses pelelangan melalui LPSE untuk 2 kali proses pelelangan, telah didapatkan penghematan sekitar Rp. 6,1 Milyar (Media Indonesia, 3 November 2008), sehingga pada TA 2009 pihak Departeman Keuangan akan melakukan pelelangan untuk semua paket bernilai diatas Rp. 2 Milyar. Belum dilanjutkan dengan hasil yang didapatkan oleh berbagai LPSE lainnya, seperti LPSE Jogjakarta, Gorontalo, Kepri dan lain-lain, serta pihak BAPPENAS sendiri.

Sistem dan teknologi informasi untuk LPSE ini layaknya seperti kita memulai menggunakan SMS pada handphone, awalnya amat susah dan kemudian menjadi kebutuhan. Masa transisi memang telah dimulai dalam hal pengadaan barang / jasa di Kalimantan Tengah ini.

Besar harapan kita agar proses ini akan segera berjalan dengan baik di bumi Isen Mulang. Tentunya, tanpa keikutsertaan penuh dari masyarakat sebagai pengawas, pemerintah daerah sebagai regulator dan rekanan (swasta) sebagai pesertanya, LPSE ini akan tenggelam dengan sendirinya. Karena yang harus kita sadari pula bahwa LPSE adalah sebuah tool (alat) yang akan sangat bergantung kepada keahlian, kepiawaian dan niat baik dari penggunanya.

Klik artikel sebelumnya ......



 

 
 
 
 
 
Tulisan Lain dari admin
 
 
 Artikel/Berita lainnya
 
 
 
 Komentar Pembaca
 

  Penjelasan Pembukaan Pelelangan di LPSE by AS @ March, 12 2009 15:05 [balas komentar] [lapor]

Sukses untuk LPSE Kalteng.

Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan, apakah pengadaan dengan sistem elektronik ini keamanan dan kerahasiaan dokumen dapat terjamin. Pada saat pembukaan pelelangan/pembukaan dokumen penawaran apakah dilakukan oleh panitia sendiri atau dibuka bersama dengan dengan disaksikan oleh peserta. Terima kasih. Semoga program ini menjadikan semuanya menjadi lebih transparan dan terbuka.

  LPSE Kalteng by admin @ March, 21 2009 16:35 [balas komentar] [lapor]

LPSE pakai sistem pengaman Lembaga Sandi Negara. Panitia hny bisa buka dok penawaran bila jadwal buka telah tiba. Dok penawaran peserta lelang dilindungi password pakai kode Lembaga Sandi tsb & ini melindungi hak/kewajiban pemilik dokumen. Bila ingin detil, silahkan tanya langsung help desk LPSE Kalteng pd hr kerja. Tmks atas dukungan/ perhatian Anda.

 
 
 
 
Kembali ke Biro Administrasi Pembangunan
Kembali ke Depan
 
 
 Statistik Situs
 
Menu Utama Terbagi: [ 65 ] / Jumlah Artikel Dalam Kategori Info: [ 314 ]
Jumlah penyelia lokal terdaftar: [ 1996 ]
Total Pengunjung: [ 19566268 ] /  Pemakai online:  7  / informasi lanjut
 
 
 
 
Pemprov KaltengLama membuka halaman : [0,125000] detik
Gunakan Internet Explorer 6.0, Mozilla Firefox 1.5.0.7!
:: Manual :: Email Administrator ::