Anda di ->Depan : Pusat Artikel : BIRO : Biro Organisasi : GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DALAM IMPLEMENTASINYA
 
 
 Menu Utama
 
  Depan
      Sekapur Sirih: KALTENG
  Kategori Info
      Berita
      Bulletin Isen Mulang
      Pemberitahuan
      ASISTEN
      BADAN
      DINAS
      BIRO
      Unit Pelaksana Teknis
      Kantor Penghubung
      Opini Publik
      Good Governance
      KAPET KAKAB
      BULOG Kalteng
      Logo Asli Kalteng
      PERATURAN WEBSITE
      DIREKTORI APPSI
      STAF AHLI GUBERNUR
      PERATURAN
      TPKUPD (Keuangan)
      Masa Ke Masa
      Topographi
      Sosial Ekonomi
      Agama, Adat dan Budaya
      Fasilitas
      Pariwisata
  Gallery
  Forum
  Iklan
  Situs Lama
  Manual Situs
 
 
 
 
Hai Tamu! di sini tempat:
[Mendaftar] [Login]
 
 
 Jejak Bacaan
 
» Tiada Jejak Tercatat!
 
 
 Tampilan
 
Pilih tampilan
 
 
 Modul
 
XML - Sumber Berita
Ceritakan kepada teman Anda tentang situs ini
 
 
 Jajak Mingguan
 
Kalteng menjadi lokasi dunia untuk proyek perintis menjaga paru-paru dunia. Central Kalimantan has been become a world pilot project in protecting the LUNG OF THE WORLD.
 
Most agreable / Sangat Setuju
Agree / Setuju
Moderate / Kurang Setuju
Disagree / Tidak Setuju
Referensi Jajak/Poll Reference
Tampilkan Semua Polling Aktif
 
 
 GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DALAM IMPLEMENTASINYA
 
  •  
  •  

Ceritakan kepada teman Anda tentang situs ini

  • Penulis: Gubernur Kalimantan Tengah
  • Di kirim oleh: Maulanovich
  • diserahkan: 23/05/2008 2:53:48
  • Peremajaan terakhir: 23/05/2008 2:53:48
  • Di baca: 7281 kali
  • Jenis_isi: text/html (239054 Bytes = 0 * 1 MB + 239054 Bytes)
  • Bertempat di: Pusat Artikel : BIRO : Biro Organisasi

GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DALAM IMPLEMENTASINYA

DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH©

Oleh : A. Teras Narang, SH.@

 

I.        PENDAHULUAN

Fenomena demokrasi yang ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan fenomena globalisasi yang ditandai dengan saling ketergantungan (interdependency) antar bangsa terutama dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi dan aktifitas bisnis dewasa ini menuntut adanya perubahan tata cara dan sikap tindak dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan yang menempatkan state (negara atau pemerintah) pada posisi yang dominan, dimana pemerintah tidak hanya berperan selaku regulator dan fasilitator tetapi sekaligus juga sebagai aktor (baca : pelaku pasar), telah menjadikan masyarakat (baca : rakyat) sebagai pihak yang amat diabaikan dalam setiap proses pembangunan.

Kondisi dimana pemerintah memiliki perananan yang dominan tersebut ternyata tidak lantas menjadikan pemerintah mampu menjalankan tugas mulianya untuk mensejahterakan rakyat, yang terjadi justru pimpinan politik dan pemerintahan yang dipilih oleh rakyat banyak yang menyalahgunakan kepercayaan rakyat. Akibatnya timbullah berbagai macam masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi serta pelayanan publik yang tak kunjung memuaskan pelanggan utamanya (masyarakat).

Kenyataan-kenyataan tersebut telah mendorong semakin massifnya tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih dengan mengubah posisi hubungan antara pemerintah dan warga negara yang semula bersifat hirarkis menjadi hiteraksis dimana terjadi “pembagian peran” antara state (negara/ pemerintah), society (masyarakat) dan private sector (dunia usaha). Posisi hubungan yang bersifat hirarkis antara negara dan warga negara tersebut menurut Sadu Wasistiono (2004 : 53) tidak lepas dari sifat dan pengertian kata “pemerintahan” (government) yang memang harus memerintah. Dengan memerintah, terjadi hubungan yang bersifat hirarkis. Pemerintah yang memerintah berada di atas, sedangkan masyarakat yang diperintah berada di bawah. Ini merupakan pola pikir yang diwariskan secara turun temurun, secara sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan secara intensif pada masa penjajahan dahulu dan dilanjutkan pada masa pemerintahan represif.

Perubahan filosofi dan konsep berpikir termasuk penciptaan istilah baru yang lebih tepat sangat diperlukan untuk mengubah posisi hubungan antara pemerintah dengan warga negara dari semula yang bersifat hirarkis menjadi hiteraksis. Kemudian dikembangkanlah istilah baru yaitu “governance” sebagai pendamping “government”. Kata “governance” yang kemudian dipadukan dengan kata “good” (baik) dan selanjutnya berkembang menjadi istilah (konsep) yang popular sebagai “good governance” yang sering didampingi dengan kata ”clean government”, bermula dari usulan badan-badan pembiayaan internasional seperti World Bank dan IMF. Konsep tersebut dijadikan syarat dalam rangka program bantuan reformasi ekonomi di negara-negara penerima bantuan, termasuk Indonesia dan terus mengemuka sampai kini.

 

II.      KONSEP GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT

Istilah (baca : konsep) good governance merupakan issue yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini yang muncul pada awal tahun 1990-an. Secara umum good governance memiliki pengertian sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan nilai-nilai dan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut di dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari (M.M. Billah, 1996 : 40).

Sementara itu  menurut World Bank, good governance diartikan sebagai “the way state power is used in managing economic and social resources for development society”. Dari pengertian tersebut diperoleh gambaran bahwa “governance” adalah cara, yakni cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber-sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat (Sadu W, 2004 : 54).

Sejalan dengan pendapat World Bank tersebut, UNDP mendefinisikannya sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation affair at all levels (penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola urusan-urusan negara pada semua level (tingkatan)”.

Menurut definisi UNDP tersebut, governance mempunyai tiga kaki yaitu ekonomi, politik dan administrasi. Political authority meliputi proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. Economic authority meliputi proses-proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi penyelenggaraan ekonomi. Aspek ekonomi mempunyai implikasi terhadap equity, poverty dan quality life. Adapun administrative authority mencakup sistem implementasi kebijakan (Kushandajani dalam Teguh Y, 2001 : 67).

Sedangkan domain dari governance meliputi institusi negara atau pemerintah (state), sektor swasta atau dunia usaha (private sector) dan masyarakat (society) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan fasilitator dalam penciptaan kondisi politik dan hukum yang kondusif. Sektor swasta berperan dalam penciptaan pekerjaan dan pendapatan. Sedangkan masyarakat berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.

Dari pengertian-pengertian tersebut, good governance menunjuk pada suatu penyelenggaraan negara yang bertanggung jawab serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergisan interaksi konstruktif diantara institusi negara/ pemerintah (state), sektor swasta/ dunia usaha (private sector) dan masyarakat (society). Dengan demikian, paradigma good governance menekankan arti penting kesejajaran hubungan antara domain negara, sektor swasta/ dunia usaha dan masyarakat. Ketiganya berada pada posisi yang sederajat dan saling kontrol untuk menghindari penguasan atau eksploitasi oleh satu domain terhadap domain lainnya.

Sebagaimana konsepsi PBB tentang good governance adalah hubungan yang harmonis dan konstruktif antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Harmonis berarti adanya sinergi kesatuan pandang, kesatuan persepsi dan konstruktif adalah sikap hakiki mengacu pada keinginan untuk membuat sesuatu yang lebih baik dan terus lebih baik. Jadi terminologi tersebut adalah tentang cara melihat standar pencapaian dari suatu masyarakat dalam batas administrasi pemerintahannya. Pemerintahan yang baik adalah bukan hanya muncul dari aparatur pemerintah itu sendiri melainkan juga secara serentak dalam satu kesatuan dengan swasta dan masyarakatnya. Jadi keberhasilan suatu pemerintahan bukanlah dinilai dari keberhasilan Gubernur/ Bupati/ Walikota dan aparaturnya saja, melainkan dinilai dari harmonisasi dan konstruksi yang kokoh antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Adapun perbandingan istilah government dengan governance sebagai berikut :

No

Unsur Perbandingan

Kata Government

Kata Governance

1.

Pengertian

Dapat berarti badan/ lembaga atau fungsi yang dijalankan oleh suatu organisasi tertinggi dalam suatu negara

Dapat berarti cara, penggunaan atau pelaksanaan

2.

Sifat hubungan

Hirarkis, dalam arti yang memerintah berada di atas sedangkan warga negara yang diperintah berada di bawah

Heteraksis, dalam arti ada kesetaraan kedudukan dan hanya berbeda dalam fungsi.

3.

Komponen yang terlibat

Sebagai subyek hanya ada satu yaitu institusi pemerintah

Ada tiga komponen yang terlibat, yaitu :

1.   Sektor Publik;

2.   Sektor swasta;

3.   Masyarakat.

4.

Pemegang peran dominan

Sektor pemerintah

Semua memegang peran sesuai fungsinya masing-masing

5.

Efek yang diharapkan

Kepatuhan warga negara

Partisipasi warga negara

6.

Hasil akhir yang diharapkan

Pencapaian tujuan negara melalui kepatuhan warga negara

Pencapaian tujuan negara dan tujuan masyarakat melalui partisipasi sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat.

Sumber : Sadu Wasistiono, 2004.

Good governance sebagai pola baru dalam penyelenggaraan pemerintahan akan sulit diwujudkan tanpa dibarengi dengan upaya menciptakan pemerintah yang bersih (clean government). Pemerintahan yang bersih sendiri terkait erat dengan akuntabilitas administrasi publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Apakah dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan kepadanya, mereka melakukan tindakan yang menyimpang dari etika administrasi publik ataukah tidak.

Menurut Miftah Thoha (Bappenas, 2004) ada bebarapa faktor yang sangat menentukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yaitu :

  1. Pelaku-pelaku dari pemerintahan, dalam hal ini sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya aparatur;
  2. Kelembagaan yang dipergunakan oleh pelaku-pelaku pemerintahan untuk mengaktualisasikan kinerjanya;
  3. Perimbangan kekuasaan yang mencerminkan seberapa jauh sistem pemerintahan itu harus diberlakukan;
  4. Kepemimpinan dalam birokrasi publik yang berakhlak(visionary), demokratis dan responsif.

Eksistensi dan pelaksanaan atas faktor-faktor tersebut diyakini akan mampu mendorong terciptannya pemerintahan yang bersih (clean government). Namun demikian, masih banyaknya kelemahan-kelemahan yang dimiliki organisasi publik (baca : birokrasi), seperti lemahnya law enforcement, ketidak jelasan dan ketidaklengkapan peraturan (pemanfaatan celah hukum), masih adanya duplikasi aturan dan kewenangan lembaga-lembaga pengawasan internal (BPKP, Itjen, Depdagri, Bawasda), tidak efektifnya pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga penegak hukum, standar pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik yang belum jelas dan tidak transparan, serta masih lemahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjadikan clean government masih sulit untuk diwujudkan.

Terlebih lagi berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi dalam tubuh birokrasi Indonesia, utamanya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya bersih. Korupsi yang berkembang selama beberapa dekade ini seakan telah menjadi budaya dan mendarah daging (entrenched corruption) dalam tubuh birokrasi kita sebagai akibat dari rendahnya akuntabilitas administrasi publik. Kenyataan ini menuntut adanya upaya-upaya yang sistematis dan komprehensif untuk mengatasi berbagai kelemahan dan permasalahan yang ada pada birokrasi pemerintah agar clean government dapat terwujud.

Namun demikian pada dasarnya Indonesia telah berupaya untuk melakukan komitmen dan implementasi penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari KKN. Berbagai upaya memfasilitasi proses-proses pengurangan terhadap bentuk-bentuk penyimpangan telah dilakukan pemerintah dengan menyiapkan perangkat hukum dan perundang-undangan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan bentuk keseriusan sekaligus upaya preventif untuk mencegah terjadinya praktek KKN ditubuh birokrasi mengingat penyelenggara negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun sasaran pokok Undang-undang ini adalah para penyelenggara negara, Undang-undang ini juga mengatur tentang peran serta masyarakat dan pengaturan mengenai pembentukan Komisi Pemeriksa yang bertugas dan berwenang melakukan pemeriksaan harta kekayaan pejabat negara sebelum, selama dan setelah menjabat, termasuk meminta keterangan.

Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut dinilai belum memiliki kemampuan yang optimal untuk menanggulangi praktek-praktek KKN, terbukti bahwa korupsi masih saja terjadi dan cenderung meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi telah menyentuh pada pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Kenyataan ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan menuntut adanya upaya pemberantasan yang dilakukan secara luar biasa pula dan karena itu kemudian dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam rangka mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Bahkan agar pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan efisien, dibentuklah satu lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi yang dalam prakteknya telah memberikan kontribusi besar bagi pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Eksistensi dan pelaksanaan instrumen dan perangkat hukum tersebut di atas tentunya tidak akan berjalan efektif tanpa ada keseriusan dan peran serta dari seluruh komponen penyelengara pemerintahan. Menyadari hal tersebut pemerintah kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditujukan kepada pejabat penyelenggara negara untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungannya dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik.

Upaya mewujudkan clean government melalui instrumen dan perangkat hukum di atas juga harus dibarengi dengan upaya mengurangi atau menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada pada birokrasi melalui beberapa tindakan (Bappenas, 2004 : 69-71). Pertama, untuk mengatasi kelemahan law enforcement, secara kelembagaan dibentuk komisi-komisi yang bertugas melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi kinerja lembaga-lembaga penegak hukum yang dilakukan secara bertahap, konsisten dan berkelanjutan.

Kedua, melakukan review terhadap peraturan yang memungkinkan adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan KKN dan memperbaiki substansi peraturan perundang-undangan tersebut terutama yang berpotensi menimbulkan multi interprestasi (ambiguitas). Ketiga, melakukan perbaikan aparatur pengawasan internal yang meliputi hubungan kelembagaan, sistem dan proses kerja internal, aplikasi standar akuntansi pemerintahan yang sesuai dengan standar internasional, pengembangan e-audit, sertifikasi pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan dan pemeriksaan, serta peningkatan disiplin, kompetensi dan kesejahteraan para penegak hukum.

Keempat, penyusunan standar opersional pelayanan (SOP) untuk memperbaiki citra dan mengukur kinerja lembaga pelayanan. Dalam konteks ini perlu mempertegas institusi yang bertanggung jawab untuk : (a). menyusun norma, standar dan prosedur pengelolaan pelayanan publik, (b). memperkuat fungsi dan kewenangan unit yang mengelola informasi, mereview dan menganalisa, merumuskan dan menetapkan indikator kinerja, (c) mensosialisasikan SOP pengelolaan pelayanan dan indikator kinerja pada lembaga-lembaga terkait, dan (d) melakukan pemantauan dan penilaian atas capaian kinerja oleh lembaga independen.

Kelima, melakukan pemberdayaan masyarakat terutama dengan menghidupkan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang memiliki fungsi pengawasan, memperkuat pemahaman dan menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan disertai penyediaan fasilitas yang menunjang proses pembelajaran mengenai civic education. Keenam, mengadakan regulasi standar kinerja profesional individu dan institusi, memperkuat kelembagaan kepegawaian dalam pembinaan profesionalitas, melakukan review sistem dan proses pengelolaan kebijakan remunerasi, menyusun dan menerapkan sistem reminsi yang sesuai standar hidup layak serta penegakan reward and punishment.

Namun demikan, perlu ditekankan bahwa keberhasilan mewujudkan good governance dan clean government tersebut hanya dapat dicapai melalui keterlibatan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang memiliki kompetensi, komitmen dan konsistensi serta memiliki peran yang seimbang (check and balances) dengan memelihara nilai-nilai kemanusian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

 

III.    PRAKTEK GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI KALIMANTAN TENGAH

 

A.      ARAH DAN KEBIJAKAN

Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki luas 153.567 Km2 atau 1,5 kali luas Pulau Jawa terletak di tengah-tengah wilayah Asia-Pasifik. Posisi strategis ini didukung oleh kekayaan alam yang melimpah namun belum dapat dikelola secara optimal.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2005 yang merupakan Pilkada Gubernur yang pertama kali di Indonesia telah membawa angin segar bagi kemajuan pembangunan dan perekonomian Kalimantan Tengah. Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah “Membuka Isolasi Menuju Kalimantan Tengah Yang Sejahtera Dan Bermartabat” , kemudian di tuangkan kedalam 12 bidang yang menjadi sasaran/ program (misi) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Nilai dan spirit yang terkandung dalam misi ke-4 bidang Pemerintahan menunjukkan adanya tekad dan komitmen untuk mewujudkan good governance di Provinsi Kalimantan Tengah.

 

B.     IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DI KALIMANTAN TENGAH

Tekad dan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN (clean government) dimanifestasikan ke dalam program dan kebijakan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat yang merupakan prinsip-prinsip utama good governance.

Langkah-langkah yang telah ditempuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya mewujudkan good governance dan clean government di Provinsi Kalimantan Tengah meliputi :

1.     Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) tentang Tata Pemerintahan yang Baik antara Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati dan Walikota se-Kalimantan Tengah dengan Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Tengah pada tanggal 14 Maret 2006.

2.     Penandatanganan Kesepakatan Bersama Ketua KPK Nomor 002/Pemprov Kalteng-KPK/III/2006 dan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 790/447/2006 tanggal 14 Maret 2006 dalam rangka Pencegahan Korupsi di Jajaran Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah.

3.      Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Gubernur Kalimantan Tengah di bidang  Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi Nomor : KEP.74/KPK/12/2004  dan Nomor 423 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004.

4.     Membentuk Tim Pelaksanaan Program Good Governance melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 118.44/109/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 118 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Program Kerja dalam rangka mewujudkan Tata Pemrintahan yang Baik sebagai upaya pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Jajaran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah dan telah diikuti oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah. Untuk pemerintah Provinsi membentuk 7 (tujuh) Tim yaitu :

a.     Tim Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah;

b.     Tim Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK);

c.      Tim Peningkatan Pelayanan Sektor Publik;

d.     Tim Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa;

e.     Tim Pengembangan dan Pelaksanaan Kemampuan Teknis Aparatur;

f.       Tim Peningkatan Kesadaran Anti Korupsi di Jajaran Aparatur Pemerintah Daerah dan Masyarakat;

g.     Tim Pengembangan Mekanisme dan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Peningkatan Kapasitas, Kualitas Kinerja Auditor.

5.     Tim Pelaksanaan Program Good Governance di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah telah memperbaharui Rencana Aksi Penerapan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik pada Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 118.44/109/2008 Tahun 2008 tanggal 17 Maret 2008.

6.     Menetapkan pilot project Pelaksanaan Tata Pemerintahan yang Baik di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/55/2007.

7.     Meminta Kabupaten/ Kota untuk menunjuk 1 (satu) Kecamatan sebagai Daerah Percontohan (pilot project) pelaksanaan program Tata Pemerintahan yang Baik (yang sudah menetapkan : Kab. Kapuas, Kab. Katingan, Kab. Gunung Mas, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, dan Kota Palangka Raya).

8.      Masing-masing Provinsi, Kabupaten/ Kota telah menetapkan Rencana Aksi Program Jangka Pendek.

 

 

C.     HASIL YANG TELAH DICAPAI

A.      Bidang Peningkatan Kapasitas PEMDA

1.     Pemberian tambahan penghasilan (Tunjangan Kesejahteraan Daerah), untuk tahun 2007 telah dilakukan oleh :

a.      Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

b.      Kota Palangka Raya

c.       Kabupaten Gunung Mas

d.      Kabupaten Kotawaringin Barat

e.      Kabupaten Kapuas

f.        Kabupaten Katingan

g.      Kabupaten Lamandau

h.      Kabupaten Kotawaringin Timur (dalam proses penetapan)

i.         Sedangkan untuk Kabupaten yang lain akan menyusul.

Khusus di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pemberian TKD ini didasarkan pada indikator beban kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi.

2.      Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan semua Kabupaten/ Kota.

3.     Adanya peningkatan disiplin pegawai dengan sistem absensi elektronik 3 (tiga) kali sehari mulai tahun 2007.

 

B.      Bidang Peningkatan Pelayanan Sektor Publik

I.         Bidang Kesehatan

1.     Pelayanan Satu Pintu dan perbaikan sistem akuntansi keuangan (billing system) pada RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, RSUD Kabupaten Kapuas, RSUD Kabupaten Kotawaringin Barat dan RSUD Kabupaten Kotawaringin Timur.

2.     Pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga tidak mampu melalui ASKESKIN di semua Kabupaten/ Kota yang saat sekarang ini menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS).

3.     Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 telah melakukan peninjauan lapangan bidang pelayanan publik di :

§         Provinsi dan Kota Palangka Raya

     (Puskesmas Pahandut, Puskesmas Bukit Hindu dan RSUD Dr. Doris Sylvanus, Kantor Pelayanan Perizinanan, Balai Pengujian Kendaraan, dan ruas jalan Palangka Raya - Buntok).

§         Kabupaten Kapuas (RSUD Dr. H. Soemarno Sostroatmojo, Unit Pelayanan Perizinan Terpadu,  dan SAMSAT)

§         Kabupaten Pulang Pisau (RSUD Pulang Pisau)

§        Kabupaten Kotawaringin Barat (RSUD Sultan Imanuddin, Unit Pelayanan Perizinan dan SAMSAT)

§         Kabupaten Katingan (RSUD Kasongan)

II.       Bidang Pendidikan

1.     Pembebasan biaya pendidikan dasar (Wajib Belajar 9 Tahun) di Kota Palangka Raya, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Kotawaringin Timur.

2.     Rehabilitasi gedung-gedung sekolah telah dilakukan secara bertahap oleh semua Kabupaten/ Kota yang didukung Kesepakatan Bersama (MoU) antara Menteri Pendidikan Nasional dengan Gubernur Kalimantan Tengah dan antara Gubernur Kalimantan Tengah dengan Bupati/ Walikota se-Kalimantan Tengah.

 

III.      Bidang Perizinan dan non-perizinan

1.      Pembentukan Unit Pelayanan Perizinan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Barito Utara, dan Kabupaten Kapuas.

2.     Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan kunjungan lapangan terhadap Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Provinsi Kalimantan Tengah, Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kota Palangka Raya, UPT Kabupaten Kapuas dan UPT Kabupaten Pulang Pisau.

3.     Telah dibuka Unit Kantor Kas PT. Bank Pembangunan Daerah Kalteng di SAMSAT Palangka Raya pada tanggal 3 Maret 2007 dan RSUD dr. Doris Sylvanus pada bulan Januari 2008.

4.     Penyederhanaan prosedur birokrasi dalam pemberian pelayanan publik di kantor SAMSAT.

 

IV.    Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Ø      Melaksanakan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L/ Program Membangun dan Menjaga Desa) pada tahun 2008-2010 yang pencanangannya telah dilakukan oleh presiden pada tanggal 24 April 2008.

Ø      Sasaran PM2L ini adalah desa-desa tertinggal di Provinsi Kalimantan Tengah. Setiap tahun akan ada 3 desa yang ditangani bersama oleh Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Ø      Pada tahun 2010 ditargetkan ada 126 desa yang ditangani bersama dan selanjutnya akan dijadikan desa percontohan.

 

V.      Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

1.     Penerapan Keppres No.80 tahun 2003 beserta perubahannya dalam pengadaan barang dan jasa.

2.     Penandatanganan Pakta Integritas bagi pengguna jasa, penyedia jasa dan Panitia Pengadaan sebelum proses pengadaan.

3.     Mengumumkan pengadaan barang dan jasa melalui media cetak nasional yaitu Media Indonesia dan media cetak lokal yaitu Kalteng Pos dan Dayak Pos.

4.     Melakukan sosialisasi/ demo e-announcement yang bekerjasama dengan KPK.

5.     Menjadi percontohan pelaksanaan Electronic Government Procurement (EGP) yang ditunjuk oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas.

 

VI.    Bidang Pencegahan Korupsi dan peningkatan Kesadaran Anti Korupsi

1.     Penandatanganan MoU dan Pakta Integritas antara Kepala Daerah dengan Kepala SKPD di Jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah.

2.     Penandatangan Kesepakatan Kinerja antara Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaimantan Tengah dengan Gubernur yang dilakukan setiap tahun dan dievaluasi pelaksanaannya pada awal tahun berikutnya.

3.     Membuat iklan layanan masyarakat tentang anti korupsi di media cetak (buletin Isen Mulang, Harian Kalteng Pos, Dayak Pos dan palangka Pos) maupun media elektronik (TVRI Kalteng).

4.     Gubernur Kalimantan Tengah telah menghimbau Bupati/ Walikota dan semua Kepala SKPD untuk tidak menerima parsel pada hari-hari besar keagamaan.

5.     Telah melakukan Sosialisasi LHKPN dan pemberantasan korupsi di jajaran Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah yang bekerjasama dengan KPK.

6.     Melakukan pendataan wajib lapor LHKPN di Provinsi Kalimantan Tengah, untuk tahun 2007 sebanyak 1.921 orang wajib lapor dan yang telah menyampaikan sebanyak 1.649 orang (86%).

 

VII.   Bidang Pelaksanaan mekanisme pengaduan masyarakat.

1.     Penyediaan sarana pengaduan masyarakat baik berupa Kotak Saran atau melalui Telepon/ SMS pada setiap Unit Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah.

2.     Dibentuknya lembaga Ombusdman

3.     Dibentuknya Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 10 Agustus 2006.

 

D.     PENGHARGAAN DAN PRESTASI YANG DIRAIH.

1.     Kota Palangka Raya pada tahun 2006 memperoleh Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tertinggi berdasarkan hasil survey lembaga Transparansi Internasional Indonesia (TII) terhadap pelaku bisnis maupun dari komitmen Kepala Daerah dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan pada 32 Kota se-Indonesia.

2.     Kalimantan Tengah memperoleh sertifikat penghargaan SEBAGAI YANG TERBAIK dalam hal kerjasama dan sosialisasi pemberantasan korupsi pada acara rapat evaluasi pelaksanaan kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Pemerintah Provinsi se-Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2007 di Jakarta.

3.     Pada tahun 2006 sebanyak 5 Unit Pelayanan Publik di Provinsi Kalimantan Tengah menerima penghargaan CITRA PELAYANAN PRIMA dari presiden, yaitu :

1)      Puskesmas Pahandut Kota Palangka Raya;

2)      RSUD Dr. Soemarno Kabupaten Kapuas;

3)      RSUD Sultan Imanuddin Kabupaten Kotawaringin Barat;

4)      RSUD Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan.

5)      UPT Perizinan Kabupaten Kotawaringin Timur.

4.      Meretas Ketertinggalan Award dari Menteri Percepatan Daerah Tertinggal pada saat kunjungan kerja Presiden RI ke Palangka Raya pada tanggal 24 April 2008.

5.     Mendapatkan penghargaan dari presiden RI dalam hal prakarsa pembangunan sumber daya manusia (IPM Provinsi Kalimantan Tengah menduduki peringkat 5 nasional).

 

DAFTAR PUSTAKA

 

A. Ubaedillah, dkk, 2006, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 

 

Billah, MM, 1996, Good Governance dan Kontrol Sosial, dalam Prisma No. 8, LP3ES, Jakarta.

 

Direktorat Aparatur Negara Bappenas, 2004, Kajian Rencana Tindak Reformasi Birokrasi, Bappenas, Jakarta.

 

Kushandajani, 2001, Good Governance dan Otonomi Daerah, dalam Teguh Yuwono, 2001, Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru, PUSKODAK-UNDIP, Semarang.

 

Wasistiono, Sadu, 2004, Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance, dalam Syamsudin Haris, 2004, Desentralisasi dan Otonomi Daerah,LIPI, Jakarta.

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

 

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

 



© Disampaikan pada acara Seminar Sehari “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah” yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan, tanggal 21 Mei 2008 di Banjarmasin.

@  Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005 -2010

 

 
 
 
 
 
Tulisan Lain dari Maulanovich
 
 
 Artikel/Berita lainnya
 
 
 
 Komentar Pembaca
 

Komentar menunjukkan dedikasi kita...
 
 
 
 
Kembali ke Biro Organisasi
Kembali ke Depan
 
 
 Statistik Situs
 
Menu Utama Terbagi: [ 65 ] / Jumlah Artikel Dalam Kategori Info: [ 314 ]
Jumlah penyelia lokal terdaftar: [ 1994 ]
Total Pengunjung: [ 19561448 ] /  Pemakai online:  3  / informasi lanjut
 
 
 
 
Pemprov KaltengLama membuka halaman : [0,141113] detik
Gunakan Internet Explorer 6.0, Mozilla Firefox 1.5.0.7!
:: Manual :: Email Administrator ::