Kapet atau Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu adalah suatu kawasan andalan yang diprioritaskan pembangunannya dengan tujuan agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya baik lokal, regional dan nasional.

 

Penetapan suatu wilayah sebagai Kapet diputuskan dengan keputusan : Presiden atas usulan dari daerah, setelah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan dievaluasi oleh Dewan Pembangunan KTI.

 

Sampai  saat ini sudah didapatkan 13 (tiga belas) Kapet sebagai berikut : Biak (Irian Jaya), Seram (Maluku), Mbay (NTT), Bima (NTB), Pare-pare (Sulsel), Batui (Sulteng), Bukari (Sultra), Manado Bitung (Sulut), Sasamba(Kaltim), Batulicin (Kalsel), Das Kakab (Kalteng), Khatulistiwa (Kalbar),  Bandar Aceh Darussalam (Banda Aceh).

 

Palaksana pembangunan dan pengelolaan Kapet dilakukan oleh Badan Pengelola Kapet diketuai oleh Gubernur dimana kapet berada. Sebagai pelaksana harian Badan Pengelola Kapet dilokasi adalah Wakil Ketua BP Kapet yang diangkat oleh Gubernur, dan dibantu oleh beberapa Direktur.

 

Bentuk insentif yang diberikan berupa insentif fiskal dan non-fiskal. Kepada Pengusaha yang melakukan kegiatan di dalam Kapet diberikan perlakuan  berupa :

 

1.     Fasilitas Pajak Penghasilan (PP No. 20 Tahun 2000 jo. PP No. 147 Tahun 2000)
Kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan telah mendapat ijin dari Badan Pengelola Kapet diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berupa :

a.   Pilihan untuk menerapkan penyusutan dan/atau amortisasi yang dipercepat.

b.   Kompensasi kerugian fiskal, mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai paling lama 10 tahun.

c.   Pajak Penghasilan pasal 26 atas dividen sebesar 10%.

d.   Pengurangan Penghasilan Netto sebesar 30 % dari jumlah realisasi penanaman modal yang dilakukan (5 % setahun selama 6 tahun sejak produksi komersil).

 

2.    Fasilitas Pajak Bumi dan Bangunan (Keputusan Menteri Keuangan RI No. 748/KMK.04/1990 tanggal 28 Juni 1990).

a.   Kepada wajib pajak yang melakukan investasi/penanaman modal baik baru maupun perluasan di wilayah tertentu (Indonesia Timur) pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan diberikan pengurangan sebesar 50 % dari Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang selama 8 tahun sejak diperolehnya ijin peruntukan tanah.

b.   Pemberian fasilitas Pajak Bumi dan Bangunan tersebut hanya berlaku untuk investasi di bidang :

Kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan telah mendapat ijin dari Badan Pengelola Kapet diberikan fasilitas Kepabeanan berupa keringanan bea masuk atas :  

a.   Impor mesin yang terkait langsung dengan kegiatan industri/industri jasa sehingga tarif akhir bea masuknya menjadi 5 % (lima persen);

b.   Dalam hal tarif bea masuk atas mesin sebagaimana dimaksud huruf a yang tercantum dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) 5 % (lima persen) atau kurang, maka yang berlaku adalah tarif bea masuk dalam BTBMI.

 

Kepada pengusaha di Kapet diberikan pula kemudahan di bidang administrasi dan pelayanan yang cepat.

 

Di dalam Kapet dapat terbentuk kawasan berikat dan kepada pengusaha yang melakukan usaha di kawasan berikat diberikan perlakuan kepabeanan berupa tidak dipungutnya Bea Masuk atas impor barang modal, peralatan dan bahan lain yang diperlukan dan berhubungan langsung dengan kegiatan produksi.

 

Informasi tersebut dapat diperoleh pada masing-masing Badan Pengelola Kapet.

Khusus untuk Provinsi Kalimantan Tengah pada :

BP KAPET DAS KAKAB, Jl. Cilik Riwut No. 14, Km. 3

Tlp/Fax. (0536) 3221145 – 3228626

E-mail : daskakab@kapet.org; daskakab@telkom.net    Palangka Raya (Kal-Teng) 73112.