PALANGKA RAYA, Massa “Koalisi Anti BBM Mahal” dan DPRD Kalteng satu suara, menolak rencana penaikan harga BBM. Kondisi masyarakat saat ini masih sulit, sehingga tak boleh dibebankan dengan kenaikan BBM.  

Rencana Pemerintah Pusat menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April 2012, ditentang berbagai kalangan. Di Palangka Raya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam “Koalisi Anti BBM Mahal” mendatangi gedung DPRD Kalteng di Jalan S Parman No 2 Palangka Raya, Selasa (13/3). Mereka melakukan aksi penolakan kenaikan BBM di halaman DPRD Kalteng.  

Kalangan wakil rakyat di DPRD Kalteng juga ternyata satu suara dengan pendemo, menolak penaikan BBM. Sebagai bentuk dukungannya, bahkan para wakil rakyat di DPRD Kalteng juga ikut membubuhkan tanda-tangan di spanduk yang dibawa para peserta aksi damai itu.  

Dalam pernyataan sikapnya, massa dengan tegas menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM. Menurut pendemo, kebijakan itu perlu dikaji dari berbagai aspek, baik itu dari segi ekonomi, politik maupun sosial, agar rakyat tidak menjadi korban.  

Kenaikan harga BBM itu dinilai akan membuat banyak kalangan masyarakat yang merasa keberatan, terutama dari masyarakat menengah ke bawah akan semakin kesulitan memenuhi kebutuhannya. Di samping itu, kenaikan BBM dianggap akan berpihak kepada perusahaan asing.  

“Kami menyimpulkan, untuk saat ini rakyat Indonesia belum siap menghadapi kenaikan harga BBM. Pemerintah harus melakukan beberapa alternatif sebelum menaikkan harga BBM,” kata Evandi, Presiden BEM Unpar.  

Rencana penaikan, kata Evandi, mengambarkan pemerintah secara ekonomi lebih berpihak kepada segelintir orang dan para renternir asing, seperti IMF dan World Bank daripada rakyat. Kenaikan BBM pasti berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok, tarif sarana transportasi umum, dan selain sebagainya.

Dari aspek politik, pemerintah terkesan memaksakan kebijakannya secara tergesa-gesanya tanpa memikirkan efeknya terhadap masyarakat. Padahal keputusan MK telah membatalkan pasal 28 ayat 2 UU Migas soal pelepasan harga minyak dan gas bumi yang mengikuti harga pasar, karena hal itu jelas melanggar hak asasi rakyat. Harusnya pemerintah bisa menghormati dan mematuhi UU Migas tersebut.  

Sementara dari aspek sosial, kenaikan harga BBM dipastikan akan memberatkan masyarakat, khususnya masyarakat miskin akan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Padahal masih banyak cara pengetasan, seperti memangkas biaya birokrasi abdi masyarakat Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sudah selayaknya mereka juga turut berpartisipasi rela dipotong gajinya demi rakyat.  

Ada empat tuntutan yang disampaikan massa. Pertama, tolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Kedua, segera galakkan kedaulatan energi dengan perluasan kilang- kilang minyak disertai infrastruktur dan alternatif bahan bakar minyak. Ketiga, transparansi pengelolaan bahan bakar minyak. Dan keempat, pemerintah harus tegas dalam persoalan distribusi bahan bakar minyak.      

Sementara Wakil Ketua DPRD Kalteng Arief Budiatmo mengatakan, boleh saja ada rencana kenaikan BBM, namun harus melihat kondisi yang terjadi sekarang ini. “Kalau diberlakukan sekarang, ya tidak dimungkinkan, karena efeknya akan besar bagi masyarakat. Masyarakat kita akan kesusahan. Kita mendukung adanya penolakan BBM ini,” katanya.