Anda di ->Depan : Pusat Artikel : BIRO : Biro Humas & Protokol : Konsistensi Prinsip Disiplin Anggaran, Pacu Percepatan Pembangunan
 
 
 Menu Utama
 
  Depan
      Sekapur Sirih: KALTENG
  Kategori Info
      Berita
      Bulletin Isen Mulang
      Pemberitahuan
      ASISTEN
      BADAN
      DINAS
      BIRO
      Unit Pelaksana Teknis
      Kantor Penghubung
      Opini Publik
      Good Governance
      KAPET KAKAB
      BULOG Kalteng
      Logo Asli Kalteng
      PERATURAN WEBSITE
      DIREKTORI APPSI
      STAF AHLI GUBERNUR
      PERATURAN
      TPKUPD (Keuangan)
      Masa Ke Masa
      Topographi
      Sosial Ekonomi
      Agama, Adat dan Budaya
      Fasilitas
      Pariwisata
  Gallery
  Forum
  Iklan
  Situs Lama
  Manual Situs
 
 
 
 
Hai Tamu! di sini tempat:
[Mendaftar] [Login]
 
 
 Jejak Bacaan
 
» Tiada Jejak Tercatat!
 
 
 Tampilan
 
Pilih tampilan
 
 
 Modul
 
XML - Sumber Berita
Ceritakan kepada teman Anda tentang situs ini
 
 
 Jajak Mingguan
 
Kalteng menjadi lokasi dunia untuk proyek perintis menjaga paru-paru dunia. Central Kalimantan has been become a world pilot project in protecting the LUNG OF THE WORLD.
 
Most agreable / Sangat Setuju
Agree / Setuju
Moderate / Kurang Setuju
Disagree / Tidak Setuju
Referensi Jajak/Poll Reference
Tampilkan Semua Polling Aktif
 
 
 Konsistensi Prinsip Disiplin Anggaran, Pacu Percepatan Pembangunan
 
  •  
  •  

Ceritakan kepada teman Anda tentang situs ini

  • Penulis: lilis
  • Di kirim oleh: lilis
  • diserahkan: 12/30/2010 12:51:59 PM
  • Peremajaan terakhir: 30/12/2010 12:51:59
  • Di baca: 1052 kali
  • Jenis_isi: text/html (62694 Bytes = 0 * 1 MB + 62694 Bytes)
  • Bertempat di: Pusat Artikel : BIRO : Biro Humas & Protokol

Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, SH saat  acara penyerahan DIPA dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Kalteng 2011, di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur, Rabu (29/12). Menegaskan, percepatan penyerahan DIPA ini jelas tidak ada alasan bagi siapa saja untuk tidak menjalankan program pembangunan yang telah direncanakan dengan baik dan matang. Seluruh pengguna dan pengelola anggaran tidak menunda dan menunggu pelaksanaan anggaran hingga pada bulan-bulan terakhir setiap tahun, seperti yang masih sering terjadi selama ini. Pasalnya, faktor ketepatan mutlak diperhatikan.

 Menurut orang nomor satu di Kalateng ini, penyerahan DIPA dan DPA dilaksanakan sekaligus untuk mempercepat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011 sejak hari kerja pertama di tahun 2011. Selain itu, juga merupakan simbol dari tanggung jawab dan kesungguhan pemerintah untuk  melaksanakan program kerja dan mengelola anggaran pada tahun 2011 secara akuntabel, berorientasi pada hasil, profesional, proporsional, dan terbuka/transparan.

Alokasi dana Kementerian Negara/Lembaga (DIPA) untuk Provinsi Kalteng tahun ini berjumlah Rp10,793 triliun lebih, termasuk anggaran kementerian/lembaga/satker Rp3,865 miliar lebih yang terdiri dari 398 satker dari 35 kementerian/lembaga. Dari jumlah tersebut, lima lembaga pemerintahan terbesar mengelola anggaran adalah Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp1,232 triliun lebih, Kementerian Perhubungan Rp462,867 miliar lebih, Kementerian Agama Rp416,942 miliar lebih, Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp372,159 miliar lebih, dan  Kementerian Pendidikan Nasional Rp316,735 miliar lebih. Sedangkan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp6,332 triliun lebih dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp594,574 miliar lebih. Sementara volume APBD Kalteng tahun 2011 mencapai Rp1,718 triliun lebih yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung masing-masing sebesar Rp828,885 miliar lebih dan Rp889,131 miliar lebih dengan anggaran defisit Rp12,5 miliar.  Ini apabila dibandingkan dengan APBD Perubahan tahun 2010 terdapat kenaikan kurang lebih Rp33,891 miliar lebih atau 2,01 persen. Total dana APBN untuk Kalteng yang sebesar Rp3,865 triliun lebih tersebut, Rp1,209 triliun lebih dialokasikan untuk Kantor Pusat, Rp1,95 triliun lebih untuk Kantor Daerah, Rp205,170 miliar untuk Dana Dekonsentrasi, Rp378,762 miliar untuk Dana Tugas Pembantuan, dan Rp121 miliar untuk dana Urusan Bersama.

Gubernur meminta, terkait dengan pelaksanaan anggaran tersebut, baik anggaran DIPA maupun anggaran DPA-SKPD 2011, seluruh penanggung jawab/pengguna anggaran, pagu dalam DIPA dan DPA–SKPD 2011, merupakan batas maksimal yang dapat dibelanjakan dan tidak mesti dihabiskan. Apabila target kinerja telah tercapai dengan anggaran tertentu, maka sisa anggaran dapat digunakan untuk keperluan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepada masing-masing Bupati/Walikota, Kepala Kanwil/Satuan Kerja Vertikal dan Kepala SKPD lingkup Provinsi melalui Kepala Satker dan PPTK diminta segera membuat rencana kerja atau petunjuk operasional kegiatan (POK) berdasarkan DIPA dan Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan (Juknis/Juklak). Gubernur juga memerintahkan semua pihak terkait, target realisasi fisik dan keuangan untuk semua kegiatan, baik yang dananya bersumber dari APBN maupun dari APBD 2011, untuk triwulan I (Januari-Pebruari-Maret 2011) target capaiannya minimal 20 persen. Untuk triwulan II (April-Mei-Juni 2011) minimal 50 persen, triwulan III (Juli-Agustus-September 2011) minimal 85 persen dan paling lambat 15 November 2011 seluruh kegiatan fisik harus sudah mencapai 100 persen. Dengan demikian masih terdapat waktu yang cukup, sekitar satu bulan, untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pekerjaan tahun 2011.

Selain DIPA kepada masing-masing Bupati/walikota berupa daftar alokasi pagu dana tugas pembantuan (TP), DAK, Kantor Pusat (KP), dan kantor vertikal daerah, Teras juga menyerahkan DIPA kepada instansi vertikal berupa kantor pusat (KP) dan kantor instansi vertikal di daerah (KD) yakni Polda  Kalteng sebesar Rp8,742 miliar. Kejaksaan Tinggi Kalteng sebesar Rp13,382 miliar, Kanwil Kementerian Agama Rp52,918 miliar, Kanwil BPN Rp30,970 miliar, dan BPK RI Perwakilan Rp15,550 miliar, Pengadilan Tinggi Palangka Raya Rp8,114 miliar, Kanwil Hukum dan HAM Palangka Raya Rp14,002 miliar, dan Universitas Palangka Raya Rp129,929 miliar. Sedangkan alokasi untuk SKPD Provinsi berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kalteng sebesar Rp93,145 miliar, Dinas Pendidikan Rp117,571 miliar, Dinas Kesehatan Rp 15,393 miliar, dan Dinas Pertanian dan Peternakan Rp31,724 miliar. Bersamaan dengan itu diserahkan juga DPA-SKPD dengan pagu masing-masing untuk Dinas Pekerjaan Umum Kalteng Rp271,986 miliar, Dinas Pendidikan Rp221,968 miliar, Dinas Kesehatan Rp33,534 miliar, serta Dinas Pertanian dan Peternakan Rp40,048 miliar.
 
Realisasi Anggaran Pendidikan Minim

Sementara itu alokasi anggaran pendidikan jika dilihat dari komposisi masih jauh dari yang diharapkan. Berdasarkan hasil evaluasi pada 2008, 2009, dan 2010, sebagian besar kabupaten/kota telah menganggarkan lebih 20-38 persen untuk bidang pendidikan. Jika dilihat secara persentae, Gubernur ,mengaku gembira. Ironisnya,  jika diamati lebih dalam tentang komposisi, jauh dari yang diharapkan.Sebagian besar merupakan belanja tidak langsung.  Belanja tidak langsung tersebut meliputi belanja pegawai yang mencapai 65-85 persen, sedangkan untuk belanja publik yang langsung ke pendidikan hanya berkisar 3-9 persen. Padahal, Kalteng mengharapkan adanya peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Ini penting untuk mendukung program Kalteng Harati.

Fokus Daerah

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kalteng diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Kalteng kepada seluruh kabupaten/kota se-Kalteng. Diharapkan, proses penyusunan program pembangunan 2011 lebih matang dan tepat sasaran dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Setelah lima tahun Pemerintah Provinsi Kalteng berhasil membangun sejumlah infrastruktur, kini giliran daerah kabupaten dan kota melanjutkannya. Daerah menyambung infrastruktur utama.

Bupati Gunung Mas Hambit Bintih mengatakan, pembangunan infrastruktur merupakan fokus pembangunan utama di Kabupaten Pemekaran Kapuas ini, selain mendukung program  Kalteng Harati (cerdas), Kalteng Barigas (sehat), dan ekonomi kerakyatan.
Sedangkan Bupati Kotim yang baru saja terpilih Supian Hadi mengungkapkan, prioritas program pembangunan Kotim tahun 2011 adalah menyediakan pendidikan gratis untuk tingkat sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah pertama (SMP). Tidak jauh berbeda dengan Hambit, Supian juga menyatakan dukungannya terhadap program Gubernur Kalteng yang akan melakukan peningkatan perekonomian kerakyatan.

Sementara Bupati Katingan Duwel Rawing mengutarakan, program prioritas daerahnya adalah peningkatan infrastruktur jalan tembus sampai ke kecamatan-kecamatan di Katingan. Pembangunan jalan diarahkan di wilayah utara hingga ke Provinsi Kalbar yang sebagian dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Tidak kalah penting, kata Duwel, mewujudkan visi dan misi Kabupaten Katingan sebagai daerah sentra industri rotan terbesar di Indonesia. Untuk itu, pihaknya akan terus meningkatkan  kerja sama pengembangan industri secara nasional maupun internasional.
Kabupaten Sukamara, meskipun mendapatkan DIPA terkecil dari kabupaten/kota lainnya--hanya sekitar Rp355 miliar--, tetapi berdasarkan evaluasi pembangunan, Bupati Sukamara H Ahmad Dirman menyatakan penyerapan anggaran mencapai 90 persen.
Menurut Dirman, rencana pembangunan di Sukamara tidak berbeda dengan program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian.

            Untuk meminimalkan hambatan dalam pelaksanaan anggaran, Gubernur Kalteng berpesan, hendaknya lebih ditingkatkan human capital terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran, baik dari aspek sumber daya manusia, business process, maupun regulasinya. Pejabat Perbendaharaan, sebagai penanggung jawab kegiatan dan pengelola keuangan negara harus segera ditunjuk sehingga dapat segera menjalankan fungsinya saat tahun anggaran 2011 dimulai. Pejabat tersebut harus memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, mengingat administrasi keuangan negara memiliki tata kelola dan standar baku yang harus dipahami oleh setiap pejabat dan pengelola keuangan. Hal tersebut penting agar Pengelolaan Keuangan negara dilakukan dengan profesional, transparan dan akuntabel, sehingga dapat menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme, seperti tekad semua sejak awal reformasi.

 

Bapak Presiden juga mengingatkan kembali bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan kewenangan perpajakan (taxing power) yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola sumber-sumber penerimaan daerah. Daerah diberikan kewenangan untuk memperluas basis pajak yang sudah ada dan mengelola jenis-jenis pajak baru, termasuk Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pedesaan dan Perkotaan. BPHTB yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Pusat, terhitung mulai 1 Januari 2011 akan diserahkan menjadi pajak daerah. Sementara PBB Perdesaan dan Perkotaan akan diserahkan kepada daerah selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2014.

Guna mendukung pengalihan pengelolaan kedua jenis pajak tersebut diperlukan adanya kesiapan di masing-masing daerah. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini, Presiden menginstruksikan kepada jajaran Pemerintah Daerah untuk mempersiapkan sarana dan prasarana, institusi, infrastruktur hukum di daerah, dan sumberdaya manusia yang akan melakukan proses administrasi, pendataan, penilaian, penetapan, dan pemungutan kedua jenis pajak tersebut. Berbagai hambatan yang terjadi dalam proses penyelesaian Perda mengenai pemungutan BPHTB dan PBB perdesaan dan perkotaan, baik hambatan yang terkait masalah birokrasi, perbedaan persepsi, maupun komunikasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD, harus segera dicarikan solusinya.

Salah satu hal yang sangat penting dalam pencapaian target kinerja adalah masalah leadership (kepemimpinan), yakni kepemimpinan yang selalu commit dan konsisten terhadap pencapaian sasaran/target pembangunan, baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota.  Disamping itu masalah sinergitas dan harmonisasi semua program/kegiatan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat penting untuk mencapai hasil yang maksimal.  Apabila leadership serta masalah sinergisitas dan harmonisasi dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka kami yakin semua target indikator kinerja di atas dapat tercapai. (BIM)

 

 
 
 
 
 
Tulisan Lain dari lilis
 
 
 Artikel/Berita lainnya
 
  - LRA 2014
 
 
 Komentar Pembaca
 

Komentar menunjukkan dedikasi kita...
 
 
 
 
Kembali ke Biro Humas & Protokol
Kembali ke Depan
 
 
 Statistik Situs
 
Menu Utama Terbagi: [ 65 ] / Jumlah Artikel Dalam Kategori Info: [ 314 ]
Jumlah penyelia lokal terdaftar: [ 2025 ]
Total Pengunjung: [ 19661387 ] /  Pemakai online:  3  / informasi lanjut
 
 
 
 
Pemprov KaltengLama membuka halaman : [0,093750] detik
Gunakan Internet Explorer 6.0, Mozilla Firefox 1.5.0.7!
:: Manual :: Email Administrator ::