Anda di ->Depan : Pusat Artikel : DINAS : Dinas Kesehatan : Profil Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
 
 
 Menu Utama
 
  Depan
      Sekapur Sirih: KALTENG
  Kategori Info
      Berita
      Bulletin Isen Mulang
      Pemberitahuan
      ASISTEN
      BADAN
      DINAS
      BIRO
      Unit Pelaksana Teknis
      Kantor Penghubung
      Opini Publik
      Good Governance
      KAPET KAKAB
      BULOG Kalteng
      Logo Asli Kalteng
      PERATURAN WEBSITE
      DIREKTORI APPSI
      STAF AHLI GUBERNUR
      PERATURAN
      TPKUPD (Keuangan)
      Masa Ke Masa
      Topographi
      Sosial Ekonomi
      Agama, Adat dan Budaya
      Fasilitas
      Pariwisata
  Gallery
  Forum
  Iklan
  Situs Lama
  Manual Situs
 
 
 
 
Hai Tamu! di sini tempat:
[Mendaftar] [Login]
 
 
 Jejak Bacaan
 
» Tiada Jejak Tercatat!
 
 
 Tampilan
 
Pilih tampilan
 
 
 Modul
 
XML - Sumber Berita
Ceritakan kepada teman Anda tentang situs ini
 
 
 Jajak Mingguan
 
Kalteng menjadi lokasi dunia untuk proyek perintis menjaga paru-paru dunia. Central Kalimantan has been become a world pilot project in protecting the LUNG OF THE WORLD.
 
Most agreable / Sangat Setuju
Agree / Setuju
Moderate / Kurang Setuju
Disagree / Tidak Setuju
Referensi Jajak/Poll Reference
Tampilkan Semua Polling Aktif
 
 
 Profil Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
 
  •  
  •  

Ceritakan kepada teman Anda tentang situs ini

  • Penulis: Dinkes
  • Di kirim oleh: ani
  • diserahkan: 11/12/2010 16:58:07
  • Peremajaan terakhir: 15/12/2010 10:20:12
  • Di baca: 954 kali
  • Jenis_isi: text/html (597990 Bytes = 0 * 1 MB + 597990 Bytes)
  • Bertempat di: Pusat Artikel : DINAS : Dinas Kesehatan

Catatan Administrator: foto-foto tak bisa dilihat, agar diuplaod ke folder Diskes, baru di link.

 

PROFIL DINAS KESEHATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2009

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

Dalam Pembangunan  Nasional Bidang Kesehatan  disebutkan bahwa  Sistem Informasi Kesehatan  perlu dimantapkan dan dikembangkan untuk menunjang pelaksanaan manajemen dan pengembangan upaya  kesehatan.

Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara  sosial dan ekonomis. Dalam kerangka tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, pengormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

 Di era desentralisasi atau otonomi daerah, kualitas Sistem Informasi Kesehatan sangat ditentukan oleh kualitas Sistem Informasi Kesehatan di Kabupaten /Kota, termasuk didalamnya produk informasi kesehatan yaitu Profil Kesehatan.

Profil  Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu produk Sistem Informasi Kesehatan di Provinsi,  yang berisikan gambaran situasi kesehatan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang diterbitkan satu tahun  sekali didalamnya memuat berbagai data tentang kesehatan  dan data pendukung yang lain yang berhubungan dengan program kesehatan, adapun  dasar acuan pembuatan Profil Kesehatan adalah Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Indonesia Sehat (IIS).

Pembuatan Profil Kesehatan Provinsi, dimaksudkan untuk menyediakan data dan informasi kesehatan dari cakupan pelaksanakan program kesehatan yang lengkap, akurat dan up to date sebagai dasar perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan atau program serta sebagai acuan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi dari berbagai program.

Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya buku Profil  Kesehatan Provinsi adalah sebagai wahana penilaian (evaluasi) dari program maupun permasalahan kesehatan yang ada juga sarana evaluasi keberhasilan program kesehatan secara menyeluruh di masyarakat sebagai upaya pengendalian, monitoring dan evaluasi program kesehatan masyarakat, diharapkan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi stake holder.

Dengan kedudukan yang cukup strategis, maka penyusunan Profil Kesehatan perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang terlibat didalamnya dan diharapkan agar data dan informasi yang terkandung didalamnya konsisten, valid, reliabel  dan dapat dipertanggung jawabkan.

 

 

 

BAB II

VISI DAN MISI

 

A.            Visi  Kalimantan Tengah Tahun 2006-2010

Membuka Isolasi menuju Kalimantan Tengah yang Sejahtera dan Bermartabat

 

B.            Misi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2010 (Bidang Kesehatan)

Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan

derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

 

C.             Visi Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah Tahun 2006-2010

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu  dari pelaku pembangunan kesehatan mempunyai visi  : Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Melalui    :

1.        Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan

2.        Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat

3.        Peningkatan pendidikan kesehatan masyarakat sejak usia dini

4.       Penataan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan dan pengembangan jaminan kesehatan terutam bagi penduduk miskin

5.        Peningkatan pengawasan obat dan makanan serta ketersediaan obat

6.       Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dan peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas puskesmas hingga ke daerah terpencil

7.        Terwujudnya peningkatan upaya kesehatan perorangan

Pembangunan diselenggarakan berlandaskan pada dasar-dasar pembangunan kesehatan, yaitu : perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak-hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Pembangunan Kesehatan tersebut diselenggarakan untuk mencapai Visi Kalimantan Tengah Sehat.

Visi tersebut dimaksudkan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mampu mendorong pembangunan berwawasan kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan lingkungan hidup dan berperilaku sehat serta mampu menggerakan semua potensi yang ada untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang merata dan bermutu bagi semua orang, guna memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagai perwujudan hak asasi manusia dibidang kesehatan.

 

 

D. Misi Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah Tahun 2006-2010

Berdasarkan Visi Dinas Kesehatan Provinsi  sebagai penggerak Kalimantan Tengah sehat, maka penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kalimantan Tengah didasarkan pada Misi  :

1.        Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan

2.        Meningkatkan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat

3.        Meninkatkan pendidikan kesehatan masyarakat sejak usia dini

4.       Menata kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan dan pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin

5.        Meningkatkan pengawasan obat dan makanan serta ketersediaan obat

6.       Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat dan peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas puskesmas hingga ke daerah terpencil

7.        Meningkatkan upaya kesehatan perorangan


BAB  III

GAMBARAN UMUM  PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

 

A.       KEADAAN GEOGRAFIS

Provinsi Kalimantan Tengah yang beribukota di Palangka Raya terletak antara 0°45’ Lintang Utara, 3°30’ Lintang Selatan dan 111° Bujur Timur. Terletak di antara tiga Provinsi tetangga yaitu di sebelah Utara dengan sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, di sebelah Timur dengan sebagian Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, di Selatan dengan Laut Jawa dan di sebelah Barat dengan Provinsi Kalimantan Barat.

Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dataran rendah, dengan ketianggian antara 0 sampai 150 meter dari permukaan laut. Sebagian kecil di wilayah Utara merupakan daerah perbukitan dimana terbentang pegunungan Muller Schwanner dengan puncak tertinggi (Bukit Raya) mencapai 2.278 meter darimpermukaan laut. Sebelas sungai besar dan tidak kurang 33 sungai kecil/ anak sungai, keberadaannya menjadi salah stu ciri khas Provinsi Kalimantan Tengah.

 

B.       WILAYAH ADMINISTRASI

 

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tercatat 153.564 km², terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota, 120 kecamatan, dengan 1.482 desa/ kelurahan. Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Katingan merupakan kabupaten terluas, dimana luas kedua kabupaten tersebut mencapai 27% dari seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

 

C.       KEPENDUDUKAN

 

Data kependudukan sangat penting dan mempunyai arti yang  sangat strategis dalam pembangunan pada umumnya dan bidang kesehatan pada khususnya, hampir semua kegiatan pembangunan kesehatan obyek sasarannya adalah masyarakat atau penduduk. Jumlah penduduk  Kalimantan Tengah tahun 2008 sekitar 2.132.838 orang, 50,21 % perempuan dan 49,79% laki-laki. Berdasarkan luas wilayah dibanding dengan jumlah penduduk yang ada, kepadatan penduduk Kalimantan Tengah tergolong jarang, dimana hanya sekitar 14 orang per km perseginya.

 

 

 

 

 

 

BAB IV

PENCAPAIAN DAN KINERJA PEMBANGUNAN KESEHATAN

 

A.       DERAJAT KESEHATAN

Tujuan Pembangunan Kesehatan  adalah untuk meningkatkan kesadaran,  kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2009.

Untuk mengetahui gambaran  derajat kesehatan masyarakat dapat diukur dari indikator-indikator yang digunakan antara lain angka kematian, angka kesakitan  serta status gizi. Indikator tersebut dapat diperoleh  melalui  laporan dari fasilitas kesehatan (fasility based) dan dari masyarakat (community based).

Perkembangan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari kejadian kematian dan kesakitan dalam masyarakat dari waktu kewaktu. Disamping itu kejadian kematian juga dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Angka kematian pada umumnya dapat dihitung dengan melakukan berbagai survei dan penelitian.

 

1.         Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) didefinisikan sebagai jumlah bayi yang meninggal setiap 1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi tidak saja merefleksikan besarnya masalah kesehatan yang berpengaruh langsung pada kematian bayi tetapi juga mencerminkan kesehatan ibu, tingkat pelayanan prenatal dan postnatal ibu dan anak, kebijaksanaan keluarga berencana, keadaan kesehatan lingkungan, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya. Data kematian yang terdapat pada suatu komunitas dapat diperoleh melalui survei, karena sebagaian besar kematian terjadi dirumah, sedangkan data kematian pada fasilitas pelayanan kesehatan hanya memperlihatkan kasus rujukan. Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia  berasal dari berbagai sumber yaitu Sensus Penduduk, Surkesnas/Susenas dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI).

Meningkatnya/menurunnya angka kematian bayi merupakan indikator yang paling penting dalam menentukan status kesehatan masyarakat karena indiktor ini mencerminkan pelayanan kesehatan dasar yang paling awal dan juga menentukan kualitas pelayanan kebidanan yang juga sangat menentukan kualitas generasi yang akan datang.

 

Berdasarkan data SDKI tahun 2007, Angka Kematian Bayi di Kalimantan Tengah sebesar 30 per 1000 kelahiran hidup, angka ini menurun dibandingkan SDKI tahun 2002 sebesar 40 per 1000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dari 4 provinsi di Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan SDKI tahun 2002 berada pada urutan teratas namun pada SDKI tahun 2007 berada pada urutan kedua, seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

 

Gambar 4.1. Angka Kematian Bayi (AKB) di Pulau Kalimantan Tahun 2002 dan 2007

 

Sumber: BPS, SDKI Tahun 2007

 

Berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 angka kematian bayi sebesar 22.8, artinya setiap 1000 kelahiran hidup terdapat 23 bayi meninggal sebelum usia 1 tahun. Angka tersebut lebih rendah bila dibandingkan tahun 2000 sebesar 37 per 1000 kelahiran hidup.

Bila dirinci menurut jenis kelamin, kematian bayi laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan bayi perempuan seperti terlihat pada gambar berikut.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Angka Kematian Bayi (AKB) menurut Jenis Kelamin,

Tahun 1990-2007

Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2007

 

Selama tahun 2008 dilaporkan terjadi  46.948 kelahiran. Dari seluruh kelahiran, tercatat  299  kasus lahir mati  dan  kasus kematian bayi sebesar 296 (Tabel 6). AKB sangat penting, karena tingginya AKB menunjukan rendahnya kualitas perawatan selama masa kehamilan, saat persalinan dan masa nifas, status gizi dan penyakit infeksi.

Ada tiga penyebab utama kematian bayi yang masih menjadi tantangan besar untuk diatasi. Ketiga hal tersebut adalah infeksi saluran pernafasan akut (Pneomoni), komplikasi perinatal, dan diare. Gabungan ketiga penyebab ini menjadi andil bagi 75% kematian bayi.

Tingginya kematian anak pada usia satu tahun menunjukkan masih rendahnya status kesehatan ibu dan bayi baru lahir; rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak; serta perilaku ibu hamil, keluarga, serta masyarakat yang belum mendukung perilaku hidup bersih dan sehat. Dua pertiga dari kematian bayi merupakan kematian neonatal (kematian pada usia bayi 0-28 hari). Penurunan neonatal ini relatif lebih lambat dibanding kematian bayi secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya untuk menurunkan kematian neonatal merupakan kunci utama dalam penurunan kematian bayi.

 

2.   Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)

Setiap tahun sekitar 18.000 perempuan Indonesia meninggal akibat komplikasi dalam persalinan. Melahirkan seyogyanya menjadi peristiwa bahagia tetapi seringkali berubah menjadi tragedi. Mengapa mereka meninggal? Biasanya, akibat kondisi darurat. Sebagian besar kelahiran berlangsung normal, namun bisa saja tidak, seperti akibat perdarahan dan kelahiran yang sulit. Masalahnya, persalinan merupakan peristiwa besar, sehingga komplikasinya dapat menimbulkan konsekuensi sangat serius. Penolong persalinan juga mempunyai peranan penting dalam peristiwa melahirkan. Pertolongan persalinan oleh petugas kesehatan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 72,41% pada tahun 2006 (Susenas). Untuk Kalimantan Tengah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan mengalami peningkatan dari 75,3 % tahun 2007 menjadi 77,67 % pada tahun 2008  (Lampiran, tabel 17). Persalinan ini sangat mempengaruhi angka kematian ibu dan bayi sekaligus.

Angka Kematian Ibu Maternal bersama dengan Angka Kematian Bayi senantiasa menjadi indikator keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan. AKI mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2007 menyebutkan bahwa AKI tahun 2007 sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini turun dibandingkan AKI tahun 2002 yang mencapai 307 per 100.000 kelahiran hidup. Pada gambar 4.3 berikut terlihat bahwa AKI pada periode tahun 1992-2007 menunjukkan penurunan.

 

Gambar 4.3. Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)

Tahun 1992 – 2007

 

                Sumber: Badan Pusat Statistik, 2007

 

Provinsi Kalimantan Tengah masih mengikuti angka nasional yaitu 228 per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan kompilasi data profil pada tahun 2008 ada 54 kematian ibu maternal dan ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2007 dengan kematian ibu sebanyak 44 orang. Data kematian ibu maternal ini dapat dilihat pada lampiran tabel 7.

 

 

 

3.   Umur Harapan  Hidup Waktu Lahir  (UHH)

Salah satu  cara untuk menilai tingkat kesehatan secara umum adalah dengan melihat angka harapan hidup waktu lahir. Angka ini sekaligus memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peneingkatan taraf kesehatan secara keseluruhan. Disamping itu angka harapan hidup ini sangat erat kaitannya dengan angka kematian bayi.

Angka harapan hidup waktu lahir merupakan gambaran rata-rata umur yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Gambar 4.4 menunjukkan angka harapan hidup penduduk tahun 1995 adalah 68,5 tahun, sedangkan pada tahun 2008 maningkat menjadi 71,0. Semakin tinggi usia harapan hidup semakin meningkat kualitas kesehatan masyarakat. Di samping itu kenaikan harapan hidup ini menunjukkan bahwa tingkat kematian semakin rendah dan harapan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sehari-hari semakin panjang. Pergeseran struktur umur dengan semakin tingginya harapan hidup ini akan menciptakan suatu potensi peningkatan penduduk usia lanjut (usila).

 

Gambar 4.4. Angka Harapan Hidup (e0) Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 1995-2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2008

 

                Bila dibandingkan dengan 3 provinsi lain di Kalimantan pada tahun 2007, UHH Provinsi Kalimantan Tengah berada pada urutan dua, seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

 

 

B.  Morbiditas/  Angka Kesakitan

Selain menghadapi transisi demografi, Indonesia juga dihadapkan pada transisi epidemiologi yang menyebabkan beban ganda (double burden). Di satu sisi masih dihadapi masih tingginya penyakit infeksi (baik re-emerging maupun new emerging) serta gizi kurang, namun disisi lain dihadapi pula meningkatnya penyakit non infeksi dan degeneratif. Bagi kelompok usia produktif, kesakitan sangat mempengaruhi produktivitas dan pendapatan keluarga, yang pada akhirnya menyebabkan kemiskinan

Angka kesakitan diperoleh dari laporan yang ada pada sarana pelayanan kesehatan baik di Rumah Sakit maupun di Puskesmas melalui pencatatan dan pelaporan maupun dari community based data yang diperoleh melalui pengamatan  (surveilance).

 

1.  Demam Berdarah Dengue

Program Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang dikerjakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, diutamakan untuk membantu kabupaten tentang pelaksanaan teknis pencegahan, maupun penanggulangan. Dengan pelaksanaan program ini diharapkan Angka Bebas Jentik (ABJ) DBD di Kabupaten mencapai 90% lebih, dengan dicapainya angka ini diharapkan kemungkinan terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) akan semakin kecil walaupun ditemukan kasus DBD.Bila kasus DBD ditemukan pada kondisi yang masih ringan maka kemungkinan untuk sembuh akan semakin besar. Hasil pelaksanaan pemeriksaan jentik di Kabupaten terlihat pada lampiran 10.

Pada tabel lampiran 10 menunjukkan Angka Bebas Jentik untuk Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 80 % dimana angka ini masih lebih rendah dari yang diharapkan yaitu 95%. Jumlah kasus DBD tahun 2008 sebanyak 952 kasus (44,64 per 100.000 penduduk), sementara yang diharapkan kurang dari 6 per 100.000 penduduk. Jumlah kasus meninggal akibat DBD sebanyak 7 kasus dengan CFR sebesar 1,08%, sementara target yang diharapkan kurang dari 2%.

 

2. Malaria

Pada tahun 2001 di Indonesia prevalensi malaria diperkirakan sebesar 850 per 100.000 penduduk. Angka kematian spesifik akibat malartia tercatat sebesar 11 per 100.000 untuk laki-laki dan 8 per 100.000 untuk perempuan. Lebih dari 110 juta orang Indonesia tinggal di daerah endemik malaria. Di perkirakan dari, dari 15 juta kasus malaria tiap tahunnya kurang lebih hanya 10 persennya saja yang mendapat pengobatan di fasilitas kesehatan. Beban terbesar dari penyakit malaria ada di bagian timur Indonesia  termasuk Kalimantan yang merupakan daerah endemik.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian malaria di tingkat pelayanan dasar selama ini adalah penemuan dan pengobatan disertai pemberantasan vektor yang terbatas. Penemuan penderita malaria dilakukan secara pasif di sarana kesehatan. Hasil monitoring  penemuan kasus malaria di Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2008 ditemukan sebanyak 35.791 kasus dengan AMI sebesar 16,78 sedangkan target yang ditetapkan sebesar <25 (Lampiran, tabel 11).

 

Gambar 4.5  Annual Malaria Incidence (AMI) Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 1999 – 2008

 

Sumber: Bidang PMK Dinkes Prov. Kalteng

 

Penemuan malaria di Provinsi Kalimantan Tengah belum optimal, dari 70.242 yang diperkirakan ada dalam satu tahun ternyata yang ditemukan dan di obati hanya 29.619 kasus atau 42,16 %. Sesuai dengan keberadaan laboratorium di puskesmas (18 %), Malaria  Falciparum diperkirakan akan ditemukan sebanyak 120 kasus di tahun 2008, namun kenyataannya  penemuannya jauh diatas perkiraan yaitu sebanyak 813 kasus. Merupakan Vektor/tersangka Vektor malaria di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain An. Umbrosus di Kabupaten Sukamara, An. Letifer di Kota Palangka Raya dan An. Negerimus, An. Teselatus, An. Kochi terdapat di Kabupaten Barito Timur. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6

Peta Penyebaran Species Nyamuk Anophes Menurut Kabupaten

Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun  2006 - 2008

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tuberkolosis (TB)

 Pengendalian TB di Kalimantan Tengah memakai strategi Directly Observed Treatment Shortcourse (DOTS). Dengan program ini kita berusaha mencapai target penemuan penderita sebesar >70% dari perkiraan penderita TB BTA positif kasus baru dengan tingkat kesembuhan sebesar >85 %. Target tersebut diharapkan dapat tercapai pada tahun 2008. Akan tetapi Kalimantan Tengah belum berhasil mencapai target tersebut.

Dari tabel ini diketahui bahwa angka penemuan kasus TB di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 adalah sebesar 29,7 %, masih jauh dari yang diharapkan sebesar 70 %. Angka konversi yang didapat 83,8 %, sedikit di bawah angka  yang diharapkan sebesar 85 %.

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 . Case Detection Rate (CDR) dan Cure Rate Penderita TB

di Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2004-2008

 

 

Keterangan:

CDR = Case Detection Rate; CR = Cure Rate

Sumber: P2 Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Tengah

 

 

                       

Penemuan penderita mulai menurun sejak tahun 2004. Hal ini terjadi karena sering terjadi mutasi pengelola Pengendalian Penyakit TB Paru Kabupaten yang sudah dilatih dimutasikan kebidang lain, dan juga kurangnya dana pendukung untuk operasional petugas sehingga berdampak pada rendahnya cakupan penemuan kasus TB. Paru.

Pemberantasan penyakit tuberculosis paru dilaksanakan mengacu pada komitmen nasional yaitu menggunakan pendekatan Directly Observe Treatment Shortcourse (DOTS) atau pengobatan TB paru dengan pengawasan langsung oleh pengawas menelan obat (PMO). Pada tahun 2008, jumlah penderita TB Paru yang menunjukan gejala klinis sebesar 6.442 penderita dengan TB Paru Positif sebesar 1.276  dan yang sembuh 805. (Lampiran, tabel 9).

 

 

 

 

 

Gambar 4. 8  Peta Penemuan dan Pengobatan Penderita TB Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2008

D:\layout tb.jpg

                      Sumber: Bidang PMK Dinkes Provinsi Kalteng 2008

 

 
 
 

 

4.       HIV/AIDS dan Penyakit  Infeksi  Menular Seksual (IMS)

Epidemi AIDS sekarang telah terjadi hampir di seluruh Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari adanya laporan tentang kasus AIDS dari setiap provinsi. Jika pada tahun 2004 hanya 16 provinsi yang melaporkan adanya kasus AIDS, maka pada tahun 2008 AIDS telah dilaporkan di 32 provinsi. Jumlah kumulatif kasus AIDS yang dilaporkan juga meningkat cukup tajam yaitu dari 2.682 kasus pada tahun 2004, menjadi 19.860  kasus hingga akhir  November 2008 (Laporan Perkembangan MDGs Indonesia)

 Perkembangan penyakit HIV/AIDS DI Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukan peningkatan, meskipun berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terus dilakukan. Jika pada tahun 2005 hanya 1 Kabupaten yang melaporkan adanya kasus AIDS, maka pada tahun 2008 AIDS telah dilaporkan di 5 Kabupaten. Jumlah kumulatif kasus AIDS yang dilaporkan juga meningkat cukup tajam yaitu dari 2 kasus pada tahun 2005, menjadi 22 hingga akhir tahun 2008. Penderita Aids berdasarkan jenis kelamin, laki-laki sebanyak 16 kasus sedangkan perempuan sebanyak 6 kasus. (Laporan Program Subdin PMK Dinkes Prov. Kalteng), penularan lebih banyak disebabkan oleh hubungan sexual. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 4.11 dan gambar 4.12 dibawah ini.

 

 

Gambar 4.9 Jumlah Kasus AIDS Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tahun

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2008

 

Sumber: Bidang PMK Dinkes Prov. Kalimantan Tengah

 

Penularan penyakit HIV/AIDS di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2005 – 2008 lebih banyak disebabkan oleh hubungan seksual. Gambar 4.12. menunjukan urutan faktor resiko dari yang tertinggi hingga yang terendah.

Gambar 4.10. Jumlah kasus AIDS berdasarkan Faktor Resiko Penularan

                          Proinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005  2008

Sumber: Bidang PMK Dinkes Prov. Kalteng

 

 

 

Gambar 4.11  Peta Penyebaran Penderita AIDS Menurut Kab/Kota

Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2008

D:\lay out aids (ok).jpg

           Sumber: Bidang PMK Dinkes Prov. Kalteng

 

Sebagai salah satu cara untuk memantau situasi HIV/AIDS di masyarakat, sekaligus upaya pencegahan penularan adalah penapisan darah donor di Unit Transfusi Darah. Upaya yang dilakukan dalam rangka pengendalian penyakit HIV/AIDS disamping ditujukan  pada penanganan penderita yang ditemukan diarahkan pada upaya pencegahan yang dilakukan melalui skrening HIV/AIDS terhadap darah donor dan upaya  pemantauan dan pengobatan penderita penyakit menular seksual (PMS). Darah donor disekrining terhadap HIV-AIDS tahun 2008 sebesar  0,07 %. (Lampiran, tabel 41)

 

5.  AFP (Acute Flaccid Paralysis)

Erapo dilaksanakan melalui gerakan Pekan Imunisasi (PIN) dan merupakan wujud dari kesepakatan global dalam membasmi penyakit polio di Indonesia. Kejadian AFP pada saat ini diproyeksikan sebagai indikator untuk menilai program eradikasi polio (erapo). Upaya memantau keberhasilan erapo adalah dengan melaksanakan  surveilans secara aktif untuk menemukan kasus AFP sebagai upaya mendeteksi secara dini munculnya virus polio liar yang mungkin ada di masyarakat agar dapat segera dilakukan penanggulangan, cakupan vaksinasi polio rutin yang tinggi dan sanitasi lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan. Kegiatan Surveilans AFP tahun 2008 berhasil menemukan 14 kasus AFP dari 15 kasus yang ditargetkan. Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan terhadap kasus AFP tersebut, ternyata tidak ada yang mengidap virus polio liar (Lampiran, tabel 9). Hasil penemuan kasus AFP di Kalimantan Tengah dari tahun 2000 sampai 2008 terlihat dari gambar di bawah ini.

 

Gambar 4.12. Kasus AFP Menurut Tahun di Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2000 – 2008

 

Sumber: Bidang PMK Dinkes  Prov. Kalteng.

 

6. Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)

Pneumonia merupakan salah satu penyebab kematian balita yang utama, selain diare. Penyakit ini merupakan bagian dari penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). ISPA sebagai salah satu penyebab utama kematian pada bayi dan balita  diduga karena pnemonia dan merupakan penyakit yang akut dan kualitas penata laksanaannya masih belum memadai. Upaya pemberantasan penyakit ISPA dilaksanakan dengan fokus penemuan dini dan tata laksana kasus secara cepat dan tepat. Upaya ini dikembangkan melalui Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).

Jumlah penderita pnemonia yang dilaporkan di Kalimantan Tengah tahun 2008 sebanyak 13.753 kasus, yang dapat ditangani 11.051 kasus (80,35 %). dibandingkan pada tahun 2007 mengalami peningkatan jumlah kasus dimana jumlah penderita pnemonia  pada tahun 2007 sebesar 2.617, yang mendapatkan penanganan sebesar 2.617 kasus (100 %) seperti terlihat pada Lampiran, tabel 9.

 

7.   Diare

Jumlah penderita diare di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2008 sebesar 80.869, penderita diare yang ditangani 24.646 (60,30), kasus tertinggi ada pada Kabupaten Kotawaringin Timur dengan jumlah kasus sebesar 7.885 dan ditangani sebesar 4.386 (55,6 %) dan yang terendah pada Kabupaten Sukamara dengan jumlah kasus 359 dan yang ditangani sebesar 359 (100 %).

 

8. Penyakit Kusta  

Provinsi Kalimantan Tengah jumlah penderita baru dan lama tahun 2008  yang dilaporkan sebanyak  19 orang 149  orang, dan yang telah selesai menjalani pengobatan (RFT) tahunan sebanyak 10 orang ( % RFT = 52,6 % ) seperti terlihat pada lampiran, tabel 12.

Kusta merupakan penyakit lama yang diharapkan dapat dieliminasi pada tahun 2000. Secara nasional, kondisi tersebut telah tercapai di tahun 2000, sementara untuk tingkat Provinsi, Kalimantan Tengah belum mencapai eliminasi tapi sudah berada dalam dearah low endemic.

 

C. PENYAKIT MENULAR YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I)

PD3I merupakan penyakit yang diharapkan dapat diberantas/ditekan dengan pelaksanaan program imunisasi, pada profil kesehatan ini akan dibahas penyakit  tetanus neonatorum, campak, difteri, pertusis dan hepatitis B.

1.  Tetanus Neonatorum 

Tetanus neonatorum adalah bayi lahir hidup normal dan dapat menangis dan menetek selama 2 hari kemudian timbul gejala sulit menetek disertai kejang rangsang pada umur 3-28 hari. Jumlah kasus tetanus neonatorum di Provinsi Kalimantan Tengah  pada tahun 2008 hasil dari kompilasi data /informasi 14 Kabupaten/Kota sebanyak 1 kasus, dimana kasus tetanus neonatorum tersebut ditemukan di Kota Palangka Raya. (Lampiran: Tabel 14).

 

2. Tetanus

Tetanus adalah penyakit yang disebabkan oleh clostridium tetani, biasanya dengangejala riwayat luka, demam, kejang  rangsang, risus sardonicus (muka setan) dan kadang-kadang disertai perut papan dan opistotonus (badan melengkung) pada umur di atas 1 bulan. Jumlah kasus tetanus  di Provinsi Kalimantan Tengah  pada tahun 2008 hasil dari kompilasi data /informasi 14 Kabupaten/Kota tidak ditemukan adanya kasus. (Lampiran: Tabel 14).  

 

3. Campak

Campak merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus measles, disebarkan melalui droplet bersin atau batuk dari penderita, gejala awal penyakit adalah demam, bercak kemerahan, batuk, pilek, conjunctivitis (mata merah), selanjutnya timbul ruam pada muka dan leher, kemudian menyebar ke tubuh, tangan serta kaki. Untuk jumlah kasus campak di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2008, hasil dari kompilasi data/informasi di 14 Kabupaten/Kota sebanyak 309 kasus, dengan penderita terbanyak di  Kota Palangka Raya 106  kasus, dan terendah di Kabupaten Barito Utara sebanyak 2 kasus.

 

 

4.       Difteri

Difteri termasuk penyakit  menular yang jumlah kasusnya  relatif rendah, rendahnya kasus difteri sangat dipengaruhi adanya program imunisasi. Difteri adalah penyakit yang disebabkan corynebacterium diphteriae dengan gejala panas lebih kurang 30°C disertai adanya pseudo membran (selaput tipis) putih keabu-abuan pada tenggorokan (laing, faring dan tonsil) yang tak mudah lepas dan mudah berdarah. Dapat disertai nyeri menelan, leher membengkak seperti leher sapi (bull neck) dan sesak nafas disertai bunyi (stridor) dan pada pemeriksaan apusan tenggorok atau hidung terdapat kuman difteri. Jumlah kasus  penyakit difteri di Provinsi Kalimantan Tengah  tahun 2008 tidak ditemukan kasus Difteri.

5.        Hepatitis B

Penyakit Hepatitis B adalah penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis B yang merusak hati. Penyebaran penyakit terutama melalui suntikan yang tidak aman, dai ibu ke bayi selama proses persalinan, melalui hubungan seksual. Infeksi pada anak b iasanya tidak menimbulkan gejala. Gejala yang ada adalah lemah, gangguan perut dan gejala lain seperti flu, urine menjadi kuning, kotoran menjadi pucat. Warna kuning bisa terlihat pada mata ataupun kulit. Penyakit ini bisa menjadi kronis dan menimbulkan cirrhosis hepatis, kanker hati dan menimbulkan kematian. Jumlah kasus Hepatitis B pada tahun 2008 di Kalimantan Tengah hasil dari kompilasi data /informasi dari 14 Kabupaten/Kota, sebanyak  12 kasus , penderita terbanyak adalah Kabupaten Sukamara 11 orang (91,66%), dan terendah di Kabupaten Lamandau  1 orang (8,34%).

6.       Polio

Gerakan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) dalam rangka Eradikasi Polio adalah wujud  dari kesepakatan global dalam rangka pembasmian penyakit polio. Keberhasilan dari program tersebut dilaksanakannya surveilance secara aktif untuk dapat menemukan kasus secara dini terhadap munculnya virus polio liar yang mungkin terdapat dimasyarakat sehingga dapat segera dilakukan penanggulangan. Penyakit ini menyerang susunan saraf pusat yang disebabkan oleh satu dari tiga virus polio type 1, 2     dan 3. Kasus polio di Kalimantan Tengah tahun 2008 tidak ditemukan.

D.   KEADAAN LINGKUNGAN

Keadaan lingkungan yang sehat tercipta dengan terwujudnya kesadaran individu dan masyarakat untuk berperilaku  hidup bersih dan sehat (PHBS), untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam sasaran meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyaakat untuk hidup sehat dengan indikator rumah tangga sehat, institusi kesehatan yang berperilaku sehat , institusi pendidikan yang sehat, tempat kerja yang sehat, tempat-tempat umum yang sehat,  posyandu purnama dan mandiri.serta meningkatkan kemandirian masyarakat sebagai peserta jaminan pemeliharaan kesehatan.

1.  Rumah Sehat

Rumah Sehat adalah bangunan rumah tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu rumah yang memiliki jamban  yang sehat,  sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi rumah yang baik, kepadatan hunian rumah yang sesuai dan lantai rumah tidak berbuat dari tanah.

Dari kompilasi data yang  dikumpulkan melalui Profil Kesehatan Kabupaten se Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2008, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2007, dimana rumah sehat sebesar 47,46 %, dari seluruh jumlah rumah 437.405, jumlah rumah yang diperiksa sebanyak 120.077 (27,45 %), dan jumlah rumah yang dinyatakan yang sehat 56.993, sedangkan pada tahun 2007 persentase rumah sehat sebesar 54,17 %, dari seluruh jumlah rumah 442.178, jumlah rumah yang diperiksa sebanyak 117.857 (26,65 %), dan jumlah rumah yang dinyatakan yang sehat 68.839.  Sedangkan  target Indonesia  Sehat 2010 sebesar  80 %. Dari rumah yang diperiksa tidak terdapat penjelasan, misalnya rumah yang diperiksa berlokasi di pedesaan atau perkotaan. Perlu  upaya program terkait untuk meningkatkan persentase rumah sehat, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pemeliharaan dan perbaikan lingkungan (Lampiran: tabel 47).  

2.  Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan (TUPM)

Tempat Umum dan Pengolahan Makanan (TUPM) merupakan suatu sarana yang dikunjungi banyak orang, dan berpotensi menjadi tempat penyebaran penyakit. Oleh karena itu  tujuan penyehatan TUPM adalah mewujudkan kondisi tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan agar masyarakat pengunjung terhindar dari kemungkinan bahaya penularan penyakit terhadap kesehatan masyarakat sekitarnya.

TUPM meliputi hotel, pasar, terminal, stasiun, kolam renang, rumah sakit, tempat ibadah dan pondok pesantren. Sedangkan TPM sehat adalah tempat umum dan tempat pengelolaan makanan dan minuman  yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu memiliki sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi yang baik, luas lantai (luas ruangan) yang sesuai dengan banyaknya pengunjung dan memiliki pencahayaan ruang yang memadai.

Data yang diperoleh dari rekapitulasi Profil Kabupaten/Kota  tahun 2008  jumlah TUPM yang ada 5.493 dan jumlah yang diperiksa 3.090, sedangkan jumlah yang sehat 1.972 (63,82 %) dibandingkan pada tahun 2007 mengalami peningkatan, memperlihatkan bahwa dari jumlah TUPM yang ada 4.955 dan jumlah yang diperiksa 3.262 , yang sehat 1.902 (58,31 %).  

Dari 3 jenis TUPM diluar TUPM lainnya, (Hotel, Restoran/Rumah Makan dan Pasar) berturut-turut, jumlah Hotel yang diperiksa 178 buah dan yang sehat 115 105 (64,61 %) dari jumlah hotel yang ada 257 buah, Restoran/Rumah Makan yang ada 1.857, sedangkan yang diperiksa 1.080 buah dan yang menunjukan sehat 684 (63,33 %),  sedangkan jumlah  Pasar yang ada  284 buah, yang diperiksa 144, menunjukan sehat 36  (29,92 % ), (Lampiran: tabel 50).  

3.  Institusi  Yang Dibina

Beberapa institusi yang dibina di Kalimantan Tengah yang mendapat pembinaan kesehatan lingkungan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Puskesmas antara lain sarana kesehatan 1.273 buah, yang dibina 1.071 (84,132 %) ,sarana pendidikan 3.154 dan yang dibina 990 (31,38 %), sarana  ibadah 3.009, yang dibina 1.210 (40,21 %), perkantoran 1.213, yang dibina 448 (36,93 %), sarana lain 691, yang dibina 242  (35,02 %).  (lampiran tabel 51)

4.   Akses terhadap Air Minum

Sumber air minum yang digunakan rumah tangga dibedakan  menurut air kemasan, ledeng, pompa, sumur terlindung, sumur tidak terlindung, mata air terlindung, mata air tidak terlindung, air sungai, air hujan dan lainnya. Data dari hasil kompilasi Profil Kabupaten/Kota pada tahun 2008 seperti dapat dilihat pada lampiran tabel 48, dari jumlah keluarga yang ada sebanyak 541.197, jumlah keluarga yang diperiksa 175.002 ( 32,34 % ). Sedangkan yang dapat mengakses air bersih sebanyak 172.871      (98,78 %) keluarga dengan rincian berturut-turut yang terbanyak menggunakan ledeng 26,69 %, SPT 8,46%, SGL 50,62 %, lainnya 3,61 %, PAH 10,45 % dan paling sedikit air kemasan 0,16 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13  Peta Cakupan Pemakaian Sarana Air Bersih (SAB) Menurut Kab/Kota

         Di Provinsi Kalimantan Tengah  Tahun 2008

 

D:\lay out pab.jpg

              Sumber : Profil Kab/Kota 2008

 

5.   Kepemilikan Sarana Sanitasi  Dasar   

Kepemilikan sarana sanitasi dasar yang dimiliki oleh keluarga meliputi jamban, tempat sampah dan pengelolaan air limbah (PAL). Dari 541.197 KK yang ada, tidak semuanya bisa diperiksa karena keterbatasan sumber daya yang ada. Selain itu, jumlah KK yang diperiksa berbeda untuk setiap jenis pemeriksaan : Jamban, Tempat Sampah atau PAL.  Semestinya, pemeriksaan dilakukan satu kali untuk semua jenis sarana sanitasi dasar.

Untuk Jamban, jumlah KK diperiksa sebanyak 162.110 dan yang memiliki Jamban sebanyak 84.937 atau sebesar 15,69 %. Untuk Tempat Sampah, jumlah KK yang diperiksa sebanyak 113.584 dan yang memilikinya sebanyak 58.882 atau sebesar 10,88 %. Sedangkan untuk PAL, jumlah KK yang diperiksa sebanyak 91.586 dan yang memiliki PAL sebanyak  13.872 atau sebesar 2,56 %. Di bawah ini terlihat cakupan penggunaan jamban berdasarkan kabupaten/ kota.

 

 

 

 

 

                  Gambar 4.14 Peta Cakupan Penggunaan Jamban Menurut Kab/Kota

              Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008

Sumber : Profil Kab/Kota 2008

 

6. Pemeriksaan Jentik Nyamuk

Jumlah rumah/bangunan di Kalimantan Tengah tahun 2008 sebanyak 437.405 bangunan. Rumah/bangunan yang diperiksa sejumlah 59.658 (13,64 %) bangunan. Hasil pemeriksaan rumah/bangunan yang bebas jentik  37.992 (63,68 %) (Lampiran: tabel 52). Pemeriksaan Jentik Nyamuk pada rumah/bangunan perlu dilakukan mengingat dengan makin pentingnya digalakan sosialisasi Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui gerakan 3 M (Menutup, Menguras, Mengubur) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk hidup bersih agar dapat menurunkan incidence rate penyakit DBD.

 

E.  KEADAAN PERILAKU MASYARAKAT

Untuk menggambarkan keadaan perilaku masyarakat yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat, disajikan  dalam beberapa indikator yaitu persentase penduduk  yang mempunyai keluhan kesehatan menurut cara pengobatan, persentase penduduk yang berobat jalan menurut tempat berobat, persentase anak 2-4 tahun yang pernah disusui, kebiasaan merokok, persentase penduduk yang melakukan aktivitas fisik, dan kebiasaan mengkonsumsi jenis makanan sehat.

 

 

 

 

1.         Rumah Tangga Sehat

Dari lampiran tabel 46 menunjukkan bahwa di Kalimantan Tengah, terdapat Rumah Tangga Sehat (RTS) pada tahun 2008 sebesar 54,57 % dari 10 Kabupaten/Kota yang masuk datanya, jumlah yang dipantau 30.964 dan yang ber PHBS 16898, jumlah tersebut menurun dibanding tahun 2007, dimana Rumah Tangga Sehat sebesar 58,77 % dari 35.257 rumah tangga yang dipantau dan yang ber PHBS sebesar 20.719. Jika dibandingkan dengan target Indonesia  Sehat 2010 sebesar  80 %, masih cukup besar kesenjangannya (25,43 %). Cakupan rumah tangga sehat diharapkan akan meningkat dengan adanya kesinambungan intervensi dari berbagai komponen baik lintas sektor, swasta, LSM dan tokoh masyarakat dalam memberikan motivasi dan keteladanan tentang budaya perilaku hidup bersih dan sehat sehingga berkembang dan membudaya di masyarakat.

 

2.        ASI Ekslusif

               ASI eksklusif adalah pemberian ASI tanpa makanan tambahan lain pada bayi berumur nol sampai enam bulan. Ibu yang memberikan Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif kepada bayinya sampai berumur enam bulan saat ini di Indonesia masih rendah, yaitu kurang dari dua persen dari jumlah total ibu melahirkan. Hal tersebut terjadi antara lain terjadi karena pengetahuan ibu tentang pentingnya ASI masih rendah, tatalaksana rumah sakit yang salah, dan banyaknya ibu yang mempunyai pekerjaan di luar rumah. Bahkan beberapa rumah sakit memberikan susu formula pada bayi yang baru lahir sebelum ibunya mampu memproduksi ASI. Hal itu menyebabkan bayi tidak terbiasa menghisap ASI dari puting susu ibunya, dan akhirnya tidak mau lagi mengonsumsi ASI atau sering disebut dengan 'bingung puting.'

                    ASI eksklusif adalah makanan terbaik yang harus diberikan kepada bayi, karena di dalamnya terkandung hampir semua zat gizi yang dibutuhkan oleh bayi. Tidak ada yang bisa menggantikan ASI karena ASI didesain khusus untuk bayi, sedangkan susu sapi komposisinya sangat berbeda sehingga tidak bisa saling menggantikan. Ada lebih dari 100 jenis zat gizi dalam ASI antara lain AA, DHA, Taurin dan Spingomyelin yang tidak terdapat dalam susu sapi. Beberapa produsen susu formula mencoba menambahkan zat gizi tersebut, tetapi hasilnya tetap tidak bisa menyamai kandungan gizi yang terdapat dalam ASI.

                    Menurut penelitian, anak-anak yang tidak diberi ASI mempunyai IQ (Intellectual Quotient) lebih rendah tujuh sampai delapan poin dibandingkan dengan anak-anak yang diberi ASI secara eksklusif.  Anak-anak yang tidak diberi ASI secara eksklusif juga lebih cepat terjangkiti penyakit kronis seperti kanker, jantung, hipertensi dan diabetes setelah dewasa. Kemungkinan anak menderita kekurangan gizi dan mengalami obesitas (kegemukan) juga lebih besar. Selain pada anak, pemberian ASI juga sangat bermanfaat bagi ibu. ASI, selain dapat diberikan dengan cara mudah dan murah juga dapat menurunkan resiko terjadinya pendarahan dan anemia pada ibu, serta menunda terjadinya kehamilan berikutnya.

Jumlah bayi yang diberi ASI eksklusif tahun 2008 sebesar 17.313 (33,08%) dengan jumlah bayi 52.339, tapi data ini masih belum bisa dipastikan apakah benar ibu hanya memberikan ASI saja selama 6 bulan kepada bayinya tanpa ada makanan tambahan lainnya karena belum pernah dilakukan penelitian khusus tentang penggunaan ASI Eksklusif ini.

 

3.        Posyandu   

               Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelayanan pada masyarakat, advokasi kesehatan dan pengawasan sosial dalam pembangunan kesehatan belum banyak berkembang . Sementara itu kemampuan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum banyak berkembang. Sementara itu kemampuan  masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan memilih dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan juga masih terbatas.

Potensi masyarakat baik berupa organisasi, upaya, tenaga, dana , sarana, teknologi, maupun dalam mekanisme pengambilan keputusan belum secara optimal dimanfaatkan untuk percepatan pencapaian program kesehatan.

Perkembangan peranserta masyarakat di bidang kesehatan, antara lain dimulai dengan tumbuhnya PKMD (Pembangunan Kesehatan Masyarakat dan Desa) dan sekarang berkembang menjadi Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM).

Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berbagai upaya dilakukan  dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya  yang ada  di masyarakat. Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), untuk mendekatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat melalui wadah keterpaduan lintas sektor dan masyarakat.

Posyandu menyelenggarakan  minimal 5 program prioritas. Posyandu di kelompokan menjadi 4 strata. Jumlah posyandu pada tahun 2008 menunjukkan peningkatan dari 1.837 pada tahun 2007 menjadi 2.174 pada tahun 2008. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk dengan jumlah posyandu, maka ratio penduduk perposyandu mencapai 981 jiwa/posyandu. Ratio ini belum memenuhi ketentuan ratio nasional  sebesar 750 jiwa/posyandu. Oleh karena itu kegiatan revitalisasi posyandu diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu posyandu dengan cara memperbaiki kinerja petugas kesehatan disetiap jenjang.

Posyandu Purnama adalah posyandu dengan cakupan 5 program atau lebih dengan melaksanakan kegiatan 8 kali atau lebih  pertahun. Prosentase Posyandu Pratama 61,68 %, Posyandu Madya 31,05 %, Posyandu Purnama 5,34 % dan Posyandu Mandiri 1,93 %. Perkembangan  posyandu tidak diimbangi dengan tingkat  perkembangan stratanya, sehingga diperlukan  pembinaan baik dari segi frekuensi maupun kualitasnya dan anggaran yang memadai untuk pengembangan posyandu.

 

4. Pembiayaan Kesehatan oleh Masyarakat

   Sumber biaya kesehatan berasal dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, sedangkan biaya kesehatan bersumber swasta terdiri dari masyarakat dan pihak swasta. Dari tinjauan yang ada pembiayaan kesehatan lebih banyak berasal dari masyarakat, yang tampaknya belum dikelola dengan baik, masih bersifat out of pocket, sehingga belum efektif dan efisien. Sistem pembiayaan kesehatan yang sedang berjalan di Indonesia masih sangat tergantung pada mekanisme pembayaran fee for service, sedangkan  mekanisme asuransi masih sedang dalam proses dikembangkan, mengingat jumlah penduduk yang memiliki asuransi masih sangat rendah. Ke depan sistem pembiayaan kesehatan diarahkan kepada sistem jaminan kesehatan sosial atau sistem asuransi sosial yang diharapkan dapat lebih efektif dan efisien

Dalam rangka meningkatkan kepesertaan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan, sejak lama dikembangkan berbagai cara untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Pada saat ini berkembang berbagai cara pembiayaan kesehatan praupaya, yaitu dana sehat, asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja (Astek)/Jamsostek, JPKM dan asuransi kesehatan lainnya, serta Kartu Sehat untuk penduduk miskin. Di Kalimantan Tengah target cakupan kepesertaan  adalah  32,07 % .

Dari hasil lampiran tabel 36, jumlah seluruh peserta pembiayaan kesehatan sebesar 2.132.838, dengan rincian jumlah peserta Askes sebesar 211.433, Jamsostek 32.150, Kartu Sehat 311.057, lainnnya 0.

 

6. Penyuluhan Kesehatan

   Kegiatan penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas kesehatan Kab/Kota di Kalimantan Tengah tahun 2008 yang merupakan kegiatan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (P3NAPZA) berbasis masyarakat, dimana seluruh kegiatan penyuluhan di Kalimantan Tengah sejumlah 50.353, kegiatan penyuluhan NAPZA sebesar 8.014 (15,9 %) kegiatan, apabila dibandingkan dengan target SPM sebesar 15 %, maka target penyuluhan NAPZA tahun 2008 sudah diatas target.

 

F. STATUS GIZI

Status gizi seseorang mempunyai hubungan yang erat dengan permasalahan kesehatan secara umum, disamping merupakan  faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung juga dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan individu. Status gizi pada janin/bayi sangat ditentukan oleh status gizi ibu hamil atau ibu menyusui.

 

1. Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Bayi yang lahir BBLR merupakan manifestasi dari keadaan kurang gizi pada janin saat dalam kandungan. Bayi BBLR mempunyai berat otak lebih kecil 7-14% dari berat otak normal. Apabila ibunya tidak tahu bagaimana memberi makan bayinya dengan makanan bergizi, maka berat otak akan terus defisit mencapai 20-30%. Artinya, bayi yang lahir kurang gizi ini mempunyai kemampuan intelektual yang jauh lebih rendah. Selain itu, bayi BBLR hanya mempunyai cadangan zat-zat gizi dalam badan yang sangat rendah, sehingga tidak mampu bertahan terhadap penyakit infeksi. Akibatnya bayi lebih mudah sakit, lebih sering sakit dan cenderung lebih berat sakitnya, sehingga lebih besar kemungkinan meninggal dunia sebelum usia satu tahun. Angka kematian bayi pun akan cenderung tinggi, apabila BBLR juga tinggi.  Bayi yang lahir BBLR kemungkinan meninggal dunia sebelum berumur satu tahun 10-17 kali lebih besar dari bayi yang dilahirkan dengan berat badan normal. Jadi, untuk menuju kualitas sumber daya manusia dalam arti kemampuan intelektual yang tinggi, maka BBLR harus dicegah.

BBLR dibedakan dalam 2 katagori yaitu BBLR karena premature atau BBLR karena intrauterine growth retardation (IUGR), yaitu  bayi yang lahir cukup bulan tetapi berat badannya kurang. Dinegara berkembang banyak BBLR dengan IUGR karena ibu berstatus gizi buruk, anemia, malaria dan menderita penyakit menular sexual (PMS) sebelum konsepsi atau pada saat kehamilan. Sementara itu jumlah BBLR yang dilaporkan di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2008 sebanyak 369 (0,94 %) dari  47.095 bayi lahir hidup. Bayi dengan BBLR yang ditangani sebesar 350 (95 %) dibandingkan dengan target  BBLR yang ditangani  pada tahun 2007 sebesar 90 % masih belum dapat mencapai target yang ditentukan. Dibandingkan dengan tahun 2007 (0,90 %) terjadi sedikit peningkatan, tapi angka ini sudah cukup baik, hal ini disebabkan makin tingginya kesadaran masyarakat dalam upaya  peningkatan kesehatan ibu hamil dan janin sehingga risiko tinggi terjadinya BBLR dapat ditanggulangi sedini mungkin.

 

2.    Status Gizi Balita.

Kekurangan gizi terutama pada anak-anak balita dapat menyebabkan meningkatnya risiko kematian, terganggunya pertumbuhan fisik dan perkembangan mental serta kecerdasan. Dalam beberapa hal dampak kekurangan gizi bersifat permanen yang tidak dapat diperbaiki walaupun pada usia berikutnya kebutuhan gizinya terpenuhi. Kekurangan gizi biasanya terjadi secara tersembunyi dan sering terluputkan dari penglihatan atau pengamatan biasa. Masa kehamilan merupakan periode yang sangat menentukan kualitas SDM di masa depan, karena tumbuh kembang anak sangat ditentukan oleh kondisinya saat masa janin dalam kandungan. Akan tetapi perlu diingat bahwa keadaan kesehatan dan status gizi ibu hamil ditentukan juga jauh sebelumnya, yaitu pada saat remaja atau usia sekolah. Demikian seterusnya status gizi remaja atau usia sekolah ditentukan juga pada kondisi kesehatan dan gizi pada saat lahir dan balita.

Jumlah balita yang ditimbang tahun 2008 sebesar 99.403, jumlah berat badan naik  73.143 (73,58 %), yang BGM 2.926 (2,94 %) dan BGT 173 (0,17 %).

 

3. Pemberian Vitamin A Pada Balita

 Gangguan akibat kekurangan vitamin A dapat berupa kebutaan karena kerusakan kornea mata, tingginya mortalitas anak balita, rendahnya sistem mun sampai terhambatnya pertumbuhan fisik dan mental. Meskipun Indonesia dulu dikenal sebagai ‘home of xerophthalmia” namun hasil survei xerophthalmia  nasional pada tahun 1978-1980 mengungkapkan prevalensi xeroph-thalmia (X1B) hanya sekitar 1,2% dan survei ulang tahun 1992 prevalensi xerophthalmia hanya tinggal 0,33%. Karena Indonesia mampu mengatasi masalah gangguan akibat kekurangan vitamin A (GAKVA) ini, pada tahun 1994 Pemerintah Indonesia menerima Helen Keller Trophy.

Terjadinya krisis moneter yang disusul krisis ekonomi yang berkepanjangan dikhawatirkan dapat meningkatkan kembali prevalensi xerophthalmia. Laporan dari Lombok tahun 2000 mengungkapkan sudah ditemukan  defisiensi vitamin A tingkat berat (X3) yang berarti program penanggulangan GAKVA yang berupa pemberian vitamin A dosis tinggi 2 kali setahun maupun melalui konsumsi sumber vitamin A perlu ditingkatkan. Jumlah balita yang mendapatkan vitamin A 2 kali di Kalimantan Tengah tahun 2008 sebanyak 123.271  (66,52 %) balita dari seluruh balita yang ada 185.313 (Lampiran; tabel 24).

 

4.   WUS yang mendapat kapsul Yodium  

Dahulu Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) disebut sebagai Gondok Endemik (GE). Perubahan konsep ini sangat penting karena penyebab GAKY selalu kurang unsur yodium sedangkan GE dapat disebabkan etiologi lain seperti adanya bahan goitrogen, sebab genetik, sebab nutrisional dan justru “excess yodium” dan kurang yodium. Lebih 90% GE memang disebabkan karena kurang yodium. Kalau GE melihat perubahan yang terjadi hanya dihubungkan hanya dari segi akibat yaitu ada tidaknya gondok maka pada GAKY melihat dari segi penyebabnya. Defisiensi yodium menyebabkan spektrum perubahan yang amat luas, mengenai fetus sampai orang tua, ringkasnya GAKY menggangu tumbuh kembang manusia, fisik-neurologik-mental- intelektual.

Salah satu cara pencegahannya adalah dengan memberi yodium yang cukup. Kebutuhan hanya 100-200 mikrogram sehari (WHO) yang dibutuhkan ialah adekuasi serta kontinuitasnya. Pemberian kapsul Yodium dimaksudkan untuk mencegah lahirnya bayi kretin, karena itu sasaran pemberian kapsul yodium  adalah Wanita Usia Subur (WUS)  termasuk ibu hamil dan ibu nifas. Angka  prevalensi gondok atau Total Goiter Rate (TGR) dihitung berdasarkan  seluruh stadium pembesaran kelenjar, baik yang teraba (pallable) maupun yang terlihat (visible). GAKY masih dianggap masalah kesehatan masyarakat, karena secara umum prevalensinya masih diatas 5%.

Jumlah WUS di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 239.595 orang dengan WUS yang mendapatkan kapsul yodium sebanyak 67.478 (28,16 %).  Sementara itu, desa/kelurahan yang dilaporkan endemis tahun 2008 sebanyak 89  (Lampiran: tabel 40).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BAB V

SITUASI UPAYA KESEHATAN

 

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, telah dilakukan berbagai upaya pelayanan kesehatan masyarakat. Berikut ini  diuraikan gambaran situasi upaya kesehatan khususnya pada pelayanan kesehatan dasar.

Upaya  pelayanan kesehatan dasar merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan pada  masyarakat. Dengan pemberian pelayanan kesehatan dasar secara cepat dan tepat, diharapkan sebagian besar masalah kesehatan masyarakat sudah dapat diatasi. Berbagai pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut :

 

1.  Kunjungan Ibu Hamil (K4) dan Bumil Risti

Pelayanan antenatal merupakan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan profesional (dokter spesialis kandungan dan kebidanan, dokter umum, bidan dan perawat) kepada ibu hamil selama masa kehamilannya, yang mengikuti program pedoman pelayanan antenatal yang ada dengan titik berat pada kegiatan promotif dan preventif. Hasil pelayanan antenatal dapat dilihat dari cakupan pelayanan K1 dan K4.

Cakupan K1 atau juga disebut akses pelayanan ibu hamil merupakan gambaran besaran ibu hamil yang  telah melakukan kunjungan pertama ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal. Sedangkan K4 adalah gambaran besaran ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai  dengan standar serta paling sedikit empat kali kunjungan,  dengan  distribusi sekali pada trimester pertama, sekali pada trimester dua dan dua kali pada trimester ke tiga.  Angka ini  dapat dimanfaatkan untuk melihat kualitas pelayanan kesehatan pada ibu hamil.

Gambaran persentase cakupan pelayanan K4  Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2008 menurut lampiran tabel 17, sebesar 46.097 (81,64 %) dari seluruh ibu hamil sebanyak 56.467 orang.  Sedangkan target cakupan kunjungan ibu hamil K4 untuk target tahun 2008 sebesar 85 %.

Dalam memberikan pelayanan khususnya oleh bidan di desa dan Puskesmas, beberapa ibu hamil diantaranya tergolong dalam kasus risiko tinggi (risti) dan memerlukan pelayanan kesehatan rujukan.

Jumlah ibu hamil risti di Provinsi  Kalimantan Tengah  tahun 2007 sebesar 56.467 dengan jumlah ibu risti/ komplikasi sebesar 5.003 (44 %) dan yang ditangani sebesar 3.484 (30,85 %).

 

 

 

Gambar 5.1   Peta Cakupan Kunjungan K4 Ibu Hamil Menurut Kab/Kota

  Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008.

D:\layout k4 (ok).jpg

Sumber: Profil Kab/Kota 2008

2.        Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan  

Pertolongan persalinan juga merupakan salah satu kualiatas pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Hal ini dapat menggambarkan bahwa masyarakat mau dan tahu tentang pentingnya keamanan dalam pertolongan persalinan oleh nakes

Komplikasi dan kematian ibu maternal dan bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa di sekitar persalinan, hal ini disebabkan pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan (profesional). Pesan kunci MPS yaitu persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih, maka keadaan ini belum sepenuhnya dapat dilakukan di Kalimantan Tengah, karena dilakukan kemitraan  antara bidan dan dukun, namun demikian kondisi tersebut mampu menurunkan angka kematian bayi selain itu juga didukung dana untuk pelatihan APN.

Hasil pengumpulan data/indikator kinerja di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2008 menunjukan bahwa jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebesar  40.736 (77,67 %). Dari 14 Kabupaten/Kota yang ada, 9 (84,28 %) diantaranya dengan cakupan melebihi target 75 %. Dan sisanya 15,72 % masih belum mencapai target (Lampiran: tabel 17).

Sedangkan pada tahun 2007 jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebesar 39.177 (75,03 %), dengan terget tahun 2007 sebesar 75 %, terdapat 8 Kab/Kota yang melebihi target tersebut.

3.   Kunjungan Neonatus

Bayi  hingga usia  kurang dari satu bulan merupakan golongan umur yang paling rentan atau memiliki resiko gangguan kesehatan paling tinggi. Upaya kesehatan yang dilakukan untuk  mengurangi resiko tersebut antara  lain dengan melakukan  pertolongan persalinan oleh  tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan pada neonatus (0-28 hari). Dalam melaksanakan pelayanan  neonatus, petugas  kesehatan di samping melakukan pemeriksaan kesehatan bayi juga melakukan konseling perawatan bayi kepada ibu.

Bila dilihat menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah pada tahun 2008, dengan cakupan kunjungan neonatus tertinggi   Kota Palangka Raya (101,80 %) sedangkan cakupan kunjungan neonatus terendah adalah Kabupaten Sukamara (65,46 %). Secara keseluruhan, cakupan KN mencapai 85,78 % dari seluruh neonatus sejumlah 47.674.

 

Gambar 5.2 Peta Cakupan Kunjungan Neonatus Menurut Kab/Kota

Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008

D:\layout nk.jpg

Sumber: Profil Kab/Kota 2008

4.  Kunjungan Bayi

Hasil pengumpulan data/indikator kinerja SPM bidang kesehatan dari 14 Kabupaten/Kota menunjukan cakupan kunjungan bayi di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2008 sebesar 38.736 (74,01 %) dari seluruh junlah bayi yang ada 52.339, sedikit mengalami penurunan bila dibandingkan dengan cakupan tahun 2007 yang mencapai 78,39 %. Namun data ini belum mencakup semua kunjungan bayi yang tercatat di sarana pelayanan kesehataan swasta (Lampiran: tabel15).

5.   Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah, Usia Sekolah dan Remaja

Pelayanan kesehatan pada kelompok  anak pra sekolah, usia sekolah dan remaja dilakukan dengan pelaksanaan pemantauan dini  terhadap tumbuh kembang dan pemantauan kesehatan anak pra sekolah, pemeriksaan anak sekolah dasar/sederajat, serta pelayanan kesehatan pada remaja, baik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun peran serta tenaga  terlatih lainnya seperti kader kesehatan, guru UKS dan Dokter kecil.

Khusus untuk anak bawah lima tahun (balita) yang merupakan anak pra sekolah perlu mendapat perhatian dari orang tua, karena sedang mengalami tumbuh kembang yang cepat. Orang tua perlu selalu mengamati pertumbuhannya, menimbang berat badannya secara teratur, memberi makanan yang bergizi dengan tidak membedakan anak laki-laki atau anak perempuan. Partisipasi orang tua membawa anaknya ke Posyandu setiap bulan perlu didorong terus. Pada usia balita, pertumbuhan fisik merupakan suatu indikator keadaan gizi dan kesehatan seorang anak. Selain itu keterlambatan pertumbuhan anak dapat merupakan indikasi keterlambatan perkembangan intelektual. Penggunaan kartu menuju sehat (KMS) balita adalah untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan keluarga terhadap status gizi dan kesehatan anaknya, serta menentukan tindakan perbaikan pengasuhan dan pemeberian makan kepada anak balita.

Dari hasil pengumpulan data dari 14 Kabupaten/Kota menunjukan bahwa cakupan deteksi tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah sebesar 10,62  %, siswa SD/MI yang diperiksa sebesar 6,63 % dan pelayanan kesehatan remaja sebesar 0,39 % . Rendahnya angka tersebut disebabkan kabupaten/ kota tidak melakukan pendeteksian (Lampiran: tabel 18).

6. Pelayanan Keluarga Berencana

Peserta Keluarga Berencana terbagi menjadi peserta KB Baru dan Peserta KB Aktif. Jumlah Peserta KB Baru  70.390 (18,37 %)  dan Jumlah Peserta KB Aktif 262.287 (68,45 %)  dari jumlah PUS yang ada 383.195 (Lampiran: tabel 20).

Peserta keluarga berencana aktif dibagi menjadi peserta KB dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang jenisnya adalah IUD, MOP/MOW, implant dan peserta KB Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Non MKJP) yang jenisnya suntik, pil, kondom, obat vagina dan lainnya. Peserta KB Aktif di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2008, yang paling banyak memilih Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) jenis implant sebesar 25.137 (72,49 %), sedangkan KB Non. MKJP yang paling banyak dipilih adalah jenis suntik sebesar 40,32 % %  dari 134.411 (Lampiran: tabel 20).

 

7.  Pelayanan Imunisasi

Pencapaian universal child immunization pada dasarnya merupakan suatu gambaran terhadap cakupan sasaran bayi yang telah mendapatkan imunisasi secara lengkap. Bila cakupan UCI dikaitkan dengan batasan wilayah  tertentu, berarti dalam wilayah tersebut dapat digambarkan  besarnya tingkat kekebalan masyarakat terhadap penularan PD3I. Target cakupan UCI menurut indikator Standart Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 95 %, tapi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2008 menetapkan target 80%.

Kegiatan imunisasi rutin sepanjang tahun 2008 tetap berjalan di semua unit pelayanan terdepan. Melalui kegiatan ini diharapkan semua kabupaten, Puskesmas dan di desa dapat mencapai universal child immunization (UCI). Pada tahun 2008 dilaporkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah mencapai desa/kelurahan UCI sebesar 66 % dari 1.510 desa/kelurahan yang ada. Banyaknya Kabupaten/Kota yang belum mencapai target  dipengaruhi  oleh  beberapa hal antara lain kurang lengkapnya pencatatan dan pelaporan  dari Puskesmas, selain itu banyaknya masyarakat memilih memberikan imunisasi pada anaknya ke Bidan Praktek Swasta, Balai Pengobatan (BP) atau Klinik maupun Rumah Sakit sehingga tidak terlaporkan. Di bawah ini gambaran pencapaian UCI di Kalimantan Tengah tahun 2008 berdasarkan cakupan imunisasi DPT1, Polio 4 dan Campak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 5.3  Pete Pencapaian Universal Child Immunization (UCI) Menurut Kab/Kota

        Di Provinsi Kalimantan tengah Tahun 2008

D:\layout imun.jpg

                   Sumber: Profil Kab/Kota 2008

                                                                  

8.  Pelayanan Kesehataan Pra Usia Lanjut  dan Usia Lanjut

Cakupan pelayanan kesehatan pra usila (45-59 th) dan usia lanjut (> 60 th) pada tahun 2008 sebesar 187.155 yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebesar 104.206 (55,58 % ), yang terbagi dalam  pra usila (45-59 th) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebesar 63.289 (49,64 %) dari 127.505 pra usila yang ada dan jumlah usila (>60 th) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebesar 40.737     (68,29 %) dari jumlah usila yang ada 59.560. (Lampiran: tabel 39). Bila dibandingkan dengan tahun 2007 dimana cakupan pelayanan hanya 45,17 %, terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebesar 35,37%.

9.   Pemberian Tablet Besi

Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, selain pemeriksaaan kehamilan juga disertai dengan pemberian tablet Fe untuk mencegah terjadinya anemia besi pada bumil. Tujuan pemberian tablet Fe untuk mencegah terjadinya anemia besi pada ibu hamil.

Ibu hamil di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2008 yang mendapatkan tablet Fe1 sebesar 48.683 (86,21% %) dan Fe 3 sebesar 44,392 (78,62 %) dari jumlah bumil 56.467, jumlah tersebut lebih rendah bila  dibandingkan dengan pada tahun 2007.

Sedangkan pada tahun 2007 jumlah ibu hamil menunjukkan penurunan jumlah  ibu hamil yaitu 56.467 namun yang mendapatkan pemberian tablet besi  jumlahnya menurun menjadi Fe 1 sebesar 86,28 % dan Fe 3 sebesar 76,68 %.

10. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut di 14 Kabupaten/ Kota di Kalimantan Tengah pada tahun 2008, dapat dilihat pada lmpiran tabel 34. Pelayanan dasar gigi meliputi  tumpatan gigi tetap 4.181, pencabutan gigi tetap 9.977, sedangkan jumlah murid SD yang diperiksa 59.236 (13,34 %) dan  jumlah yang mendapatkan perawatan 11.993 (47,85 %) dari jumlah murid SD yang memerlukan perawatan 25.063. Bila dilihat dari jumlah murid yang diperiksa hanya 13,34 % menandakan bahwa masih perlu kerja keras untuk menaikkan cakupan pemeriksaan gigi anak SD. Rendahnya angka ini disebabkan masih kurangnya tenaga kesehatan gigi bahkan dokter gigi di Kalimantan Tengah.

 

11. Pelayanan Kesehatan pada Pekerja Formal

Pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal di Kalimantan Tengah pada tahun 2008 sebesar 115.293 sedangkan jumlah pekerja formal yang dilayani sebesar 47.056 (40,81 %), diharapkan pelayanan kesehatan pada pekerja formal selalu dapat ditingkatkan, sehingga akan dapat meningkatkan derajat kesehatan pada pekerja formal, sesuai dengan situasi dan kondisi tempat kerja yang ada (Lampiran: tabel  38).

 

12. Keluarga Miskin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin dapat diperoleh dengan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin di sarana kesehatan baik Puskesmas maupun Rumah Sakit. Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar  626.653 Kepala Keluarga, namun jumlah kepala keluarga miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan masih 51,78 % atau 324.502 kepala keluarga, sesuai dengan target, seharusnya keluarga miskin yang mendapatkan pelayanan 100 %, hal ini disebabkan pencatatan dan pelaporan yang masih belum tertata dengan baik dan masih ada perbedaan persepsi tentang keluarga miskin.

13.  Sarana Kesehatan dengan Kemampuan Gawat Darurat

Sarana Kesehatan dengan  kemampuan gawat darurat  yang meliputi Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas serta sarana kesehatan yang lainnya seperti Rumah Sakit Bersalin di Kalimantan Tengah  tahun 2008 dari 1.590 sarana yang ada, yang mempunyai  kemampuan gadar 62 buah (3.90 %). Sarana kesehatan yang mempunyai kemampuan gawat darurat merupakan bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan dimasyarakat.

 

 

 

14. Pemanfaatan Sarana Puskesmas dan Rumah Sakit

 Jumlah total  kunjungan rawat jalan dan rawat inap  di Rumah Sakit di Kalimantan Tengah Tahun 2008 sebanyak  216.486, dengan rincian rawat inap 50.636 dan kunjungan rawat jalan 165.850, sedangkan kunjungan gangguan jiwa 299 (0,14 %).

Untuk kunjungan rawat inap dan rawat jalan  di Puskesmas dengan total kunjungan 1.041.925, dengan jumlah kunjungan rawat inap 55.902, rawat jalan 986.050, sedangkan kunjungan gangguan jiwa 2.498 (0,24 %), bila dilihat dari pemanfaatan sarana kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, lebih dari 50 % masyarakat telah memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan (Lampiran: tabel 42).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BAB  VI

SITUASI SUMBER DAYA  KESEHATAN

 

Gambaran mengenai situasi sumber daya kesehatan  dikelompokan  dalam sajian data dan informasi mengenai sarana kesehatan  dan tenaga kesehatan.

 

A. SARANA KESEHATAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai sarana kesehatan diantaranya Puskesmas, Rumah Sakit, sarana upaya kesehatan baik yang Pemerintah maupun Swasta  yang berada diwilayah tersebut.

 

1.  Puskesmas

Pada tahun 2005 jumlah Puskesmas di Kalimantan Tengah  sebanyak 139 Unit, meningkat menjadi 156 Unit pada tahun 2006 dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 171 unit. Dari total  171 unit dengan jumlah Puskesmas dengan tempat tidur sebanyak 47 unit (27,48 %). Secara konseptual, Puskesmas menganut konsep wilayah dan diharapkan dapat melayani sasaran penduduk  rata-rata 30.000 penduduk. Dengan jumlah Puskesmas tersebut berarti 1 puskesmas di Kalimantan Tengah rata-rata melayani sebanyak 13.402 jiwa.

Sedangkan jumlah Puskesmas Pembantu pada tahun 2008 berjumlah 891 Unit. Rasio Puskesmas Pembantu terhadap Puskesmas pada tahun 2008 rata – rata 5,2 : 1, artinya setiap  Puskesmas  didukung oleh 5 sampai 6 Puskesmas Pembantu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, dalam menjalankan tugas operasionalnya didukung oleh Puskesmas Keliling sejumlah 163 Unit.

 

2.  Rumah Sakit

Indikator yang digunakan untuk menilai perkembangan sarana Rumah Sakit (RS) antara lain dengan melihat perkembangan fasilitas perawatan yang biasanya diukur dengan jumlah Rumah Sakit dan tempat tidurnya serta rasio terhadap jumlah penduduk. Jumlah seluruh Rumah Sakit di Propinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2008 sebanyak 16 buah, dengan rincian 14 RS milik Pemerintah dan 2 RS milik TNI/ Polri. Rasio RS terhadap jumlah penduduk 1 : 127.972 (Lampiran: tabel 62). Bila dilihat penggunaan tempat tidur di seluruh RS yang ada di Propinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2008, RSUD Pangkalan Bun memiliki BOR tertinggi yakni 81,1 dan BOR terendah dicapai oleh RSUD Sukamara sebanyak 13,3 (Lampiran: tabel 63).

 

 

 

3. Sarana Produksi dan Distribusi Farmasi  dan Alat Kesehatan

Salah satu  indikator penting untuk menggambarkan ketersediaan sarana  pelayanan kesehatan adalah  jumlah sarana produksi dan distribusi  farmasi dan alat kesehatan.

Data yang berhasil dikumpulkan tahun 2008  adalah jumlah Apotik  di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak  105  buah, Gudang Farmasi 15 unit, Toko Obat 150 unit.

 

4.   Sarana Kesehatan  Bersumber Daya Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berbagai upaya dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat. Upaya kesehatan  bersumber daya masyarakat (UKBM) diantaranya adalah posyandu, polindes, Pos Obat Dese (POD).

Posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM yang paling dikenal oleh masyarakat. Posyandu menyelenggarakan minimal 5 program prioritas, yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi dan penanggulangan diare. Untuk memantau perkembangannya posyandu dikelompokan menjadi 4 strata, yaitu posyandu pratama, posyandu madya, posyandu purnama dan posyandu mandiri.

Jumlah posyandu di Kalimantan Tengah menurut hasil kompilasi dari  Profil Kesehatan tahun 2008, bahwa jumlah seluruh posyandu yang ada  sebesar 2.174 buah, dengan rincian posyandu pratama 61,68 %, posyandu madya  31,05 %, posyandu purnama 5,34 %, dan posyandu mandiri 1,93 %.

Polindes merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam rangka mendekatkan pelayanan  kebidanan, melalui penyediaan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana. Pada tahun 2008 jumlah polindes di Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 677 buah, tetapi pada beberapa kabupaten ada kebijakan yang membuat polindes menjadi puskesmas pembantu dalam rangka desa siaga.

 

B.       TENAGA KESEHATAN

Sebagaimana diketahui bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan tidak hanya dilakukan pemerintah, tapi juga diselenggarakan oleh swasta. Oleh karena itu gambaran situasi ketersediaan tenaga kesehatan baik yang bekerja disektor pemerintah maupun swasta perlu diketahui. Data ketenagaan ini diperoleh dari hasil pengumpulan data sumber daya kesehatan yang ada di 14 Kabupaten/Kota, yang meliputi tenaga yang ada di Puskesmas, Rumah Sakit maupun yang ada pada Dinas Kesehatan di Kabupaten/Kota.                                     

                Data ketenagaan ini diperoleh dari Subdin Sumber Daya Kesehatan, dimana data yang dikumpulkan meliputi data jumlah dan jenis sumber daya manusia kesehatan yang ada pada Dinas Kesehatan baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota beserta UPT nya, RSUD, Puskesmas, institusi pendidikan dan UPT Dinas Kesehatan Propinsi tahun 2008. Jumlah dan jenis sumber daya manusia kesehatan se propinsi Kalimantan Tengah tersebar di Puskesmasdan, Puskesmas Pembantu dan Polindes 1.785 orang, Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota 616 orang, RSUD 1.785 orang, Dinas Kesehatan Propinsi dan UPTnya 219 orang.

 

Jumlah SDM kesehatan yang ada dibedakan menurut 7 kelompok yaitu medis, perawat bidan, farmasi, gizi, teknis medis, sanitasi, kesehatan masyarakat dan tenaga kesehatan lainnya, yang dapat dilihat pada gambar 6.2 di bawah ini.

 

Gambar 6.2.Jumlah SDM Kesehatan menurut Kategori

Di Propinsi Kalimantan Tengah tahun 2008

 

             Sumber : Bidang  SDMK Dinkes Prov Kalteng

 

                            

 

C.       PEMBIAYAAN KESEHATAN

Guna mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan juga dibutuhkan pembiayaan kesehatan yang dapat menjamin kecukupan , pembelanjaan, ekuitas, portabilitas, berkelanjutan, efektif dan efisien, akuntabilitas, subsidiaritas dan felksibilitas. Pembiayaan kesehatan merupakan suatuproses yang  terus menerus dan erkendali agar tersedia dana kesehatan yang memadai dan berkesinambungan.

Penggalian dana sektor kesehatan diperoleh dari sumber dana APBD, APBN atau sumber lain. Dana  yang bersumber dari APBD  Provinsi Tahun 2008 untuk kesehatan(Dinas Kesehatan dan Labkesda Provinsi) sebesar Rp. 34.019.720.513,- atau sekitar 2 % dari total APBD Provinsi Tahun 2008 ( Rp. 1.699.124.039.860,- ).  APBD  provinsi untuk kesehatan  tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan APBD Provinsi  sebesar Rp. 1.082.945.000.000,-. Sedangkan data total APBD Kesehatan Tahun 2008  di 14 kabupaten/kota kurang lebih Rp 421.075.985.803,-. 

Pada umumnya anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan di kabupaten/kota secara langsung maupun tidak langsung.  Namun permasalahannya adalah mekanisme perencanaan melalui sitem musrenbang belum sepenuhnya dapat  mensinergikan  antara APBN dan APBD  sehingga relatif belum sinkron atau belum saling mendukung satu sama lain sehingga dalam pemanfaatannya kemungkinan terjadi tumpang tindih antar kegiatan

Pembiayaan kesehatan dari masyarakat dan perorangan termasuk  swasta sampai dengan saat ini cukup besar, namun belum dapat teridentifikasi secara jelas sehingga kontribusinya dalam pembangunan kesehatan belum dapat diperhitungkan secara kuantitatif.

Pengalokasian dana dari pemerintah belum sepenuhnya mengacu kepada kebijakan atau kesepakatan yang berlaku. Sebagai contoh anggaran tersebut lebih diprioritaskan untuk upaya kuratif yang tidak sesuai dengan Paradigma Sehat dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Disamping itu anggaran yang ada  cenderung  untuk pembelanjaan  upaya yang bersifat investasi dan operasional, namun belum memperhitungkan biaya pemeliharaan. 

   Komitmen nasional maupun daerah untuk pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin  perlu diprioritaskan, dan pada tahun 2008 alokasi dari pusat relatif meningkat dibanding tahun sebelumnya. Kebijakan nasional telah membebaskan biaya pengobatan di rawat jalan dan perawatan di kelas III rumah sakit serta di puskesmas.Pembiayaan untuk Dinas Kesehatan maupun UPT diperoleh dari APBD maupun APBN, PLN/BLN dan lainnya yang sah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  VII

P E N U T U P

 

Data dan informasi merupakan sumber daya yang strategis bagi pimpinan dan organisasi dalam pelaksanaan manajemen, maka penyediaan data dan informasi yang berkualitas sangat diperlukan sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan. Dibidang kesehatan, data dan informasi ini diperoleh melalui penyelenggaraan sistem informasi kesehatan. Salah satu luaran utama dari penyelenggaraan dari sistem informasi kesehatan , sejak tahun 1998 telah dikembangkan paket sajian  data dan informasi  oleh Pusat Data Kesehatan RI, merupakan kumpulan informasi yang sangat penting, karena  dibutuhkan baik oleh jajaran kesehatan, lintas sektor maupun masyarakat.

Namun sangat disadari, sistem informasi kesehatan yang ada  saat ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi  kesehatan secara optimal, apalagi dalam era desentralisasi pengumpulan data dan informasi dari Kabupaten/Kota menjadi relatif lebih sulit . Hal ini berimplikasi pada kualitas data dan informasi yang disajikan dalam Profil Kesehatan Provinsi yang  diterbitkan saat ini belum sesuai dengan harapan. Walaupun demikian, diharapkan Profil Kesehatan Provinsi dapat memberikan gambaran secara garis besar dan menyeluruh tentang seberapa jauh keadaan kesehatan masyarakat yang telah dicapai. Walaupun Profil Kesehatan Provinsi sering kali belum mendapatkan apresiasi yang memadai, karena belum dapat menyajikan data dan informasi yang sesuai dengan harapan, namun ini merupakan salah satu  publikasi data dan informasi yang meliputi  data capaian  Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Indonesia Sehat 2010. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kualitas Profil Kesehatan Provinsi, perlu dicari terobosan dalam mekanisme pengumpulan data  dan informasi secara cepat untuk mengisi kekosongan data agar dapat tersedia data dan informasi khususnya yang bersumber dari Kabupaten/Kota.

 

 

Palangka Raya,    Desember  2009.

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Tulisan Lain dari ani
 
 
 Artikel/Berita lainnya
 
  - LAKIP 2013
 
 
 Komentar Pembaca
 

Komentar menunjukkan dedikasi kita...
 
 
 
 
Kembali ke Dinas Kesehatan
Kembali ke Depan
 
 
 Statistik Situs
 
Menu Utama Terbagi: [ 65 ] / Jumlah Artikel Dalam Kategori Info: [ 314 ]
Jumlah penyelia lokal terdaftar: [ 2059 ]
Total Pengunjung: [ 19756056 ] /  Pemakai online:  1  / informasi lanjut
 
 
 
 
Pemprov KaltengLama membuka halaman : [0,156250] detik
Gunakan Internet Explorer 6.0, Mozilla Firefox 1.5.0.7!
:: Manual :: Email Administrator ::