LKPP Harus Jadi Alat Kontrol
Jadi Acuan Daerah Dalam Tender Pembangunan

JAKARTA, (PR).- Pikiran Rakyat. 02/01/2008
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diharapkan bisa menjadi alat kontrol pemerintah agar proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih efisien. Namun, pembentukan LKPP jangan sampai menimbulkan birokrasi baru yang justru menghambat penyerapan APBN/APBD. Demikian dikemukakan pengamat ekonomi, Aviliani, di Jakarta, Selasa (25/12).

"Memang diperlukan kontrol mengenai harga, mutu dalam pengadaan barang dan jasa agar tidak menimbulkan biaya tinggi. Tetapi, lembaga ini pun hendaknya tidak sentralistik, yang justru bisa menjadi birokrasi baru sehingga dapat menghambat penyerapan anggaran pembangunan," katanya.

LKPP juga harus menjadi acuan untuk daerah dalam melakukan tender-tender pembangunan. Tujuannya, agar dapat tercapai kontrol untuk mutu dari proses pengadaan barang dan jasa.

"Harapannya, lembaga ini bisa memberikan manfaat yang lebih baik dan membantu daerah-daerah dalam melakukan penyerapan anggaran yang lebih baik untuk kepentingan pembangunan," kata Aviliani.

Sebelumnya, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Paskah Suzetta mengatakan, pemerintah akan segera membentuk LKPP untuk mengantisipasi tingginya inefisiensi pengadaan barang/jasa yang sering terjadi di instansi pemerintah pusat dan daerah.

Dengan adanya LKPP, diharapkan dapat memberikan efisiensi sekitar 30%-40% dari proses pengadaan barang/jasa.

Inefisiensi tinggi

Paskah mengatakan, laporan KPK menyebutkan, penyimpangan paling besar terjadi dalam pengelolaan APBN dan APBD, khususnya dalam pengelolaan dan pengadaan barang/jasa. Penyebab tingginya inefisiensi itu antara lain karena korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), persaingan usaha yang tidak sehat, dan kapasitas SDM yang kurang memadai.

"Dengan dibentuknya lembaga ini, nantinya akan memacu para perencana, baik perencana pengadaan barang, anggaran, di tingkat instansi departemen, dan lembaga daerah untuk tidak lagi jor-joran. Nah, nanti, perencanaan harus betul-betul sesuai dengan mekanisme," kata Paskah.

Selain untuk mengatasi inefisiensi, pembentukan LKPP juga dilatarbelakangi perlunya strategi dalam menghadapi perdagangan dan hubungan internasional. LKPP pun diperlukan karena kebijakan pengadaan barang/jasa itu bersifat lintas sektoral.

"Tapi, lembaga ini tidak superbody, tidak melakukan eksekusi, tidak mengambil alih pelaksanaan tender-tender yang ada di sektor pusat maupun di daerah," kata Paskah.

LKPP juga tidak menyangkut publik, tapi ke internal pemerintah. Landasan hukum LKPP adalah Peraturan Presiden No.106/2007 tanggal 6 Desember, UU No.17/2003 tentang Keuangan Daerah, UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan dan Keputusan Presiden No. 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (A-130)***

Sabtu, 15/12/2007 Bisnis Indonesia

Lembaga pengadaan barang & jasa dibentuk

JAKARTA: Untuk mengefektifkan pengadaan barang dan jasa di Indonesia yang dinilai marak terjadi penggelembungan dana (mark up), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah membentuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Pembentukan lembaga ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 106/ 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), yang ditandangani Presiden Yudhoyono pada 6 Desember 2007. LKPP merupakan lembaga nondepartemen yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

"LKPP dibentuk agar pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai anggaran pendapatan belanja negara dan daerah (APBN dan APBD) dilaksanakan lebih efektif dan efisien, serta lebih mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak," tulis Perpres No. 106/2007 yang diperoleh Bisnis, kemarin.

Selain itu, pengadaan barang dan jasa harus memiliki dampak langsung bagi pengembangan usaha kecil, produksi dalam negeri, dan menciptakan iklim investasi yang bersahabat bagi semua skala usaha.

Selama ini kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah dikelola Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang dipimpin pejabat setingkat eselon dua di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Dengan adanya Perpres No. 106/2007, LKPP menjadi satu-satunya lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengembangan barang dan jasa pemerintah.

Menyikapi dibentuknya LKPP, Sekjen Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (DPN Inkindo) Laksmo Imawanto berharap segera ada juklaknya, yang mengatur lebih rinci, sehingga semua aturan main menjadi jelas.

Selain itu, dia menilai penting pengelola LKPP tidak berwatak liberal yang memungkinkan diadunya konsultan skala kecil dengan konsultan besar. Maka itu, dia berpendapat revisi Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah perlu disinkronkan dengan semangat antiliberal itu.

Mengenai Perpres No. 106/2007 sendiri, dia menyatakan kebijakan itu tepat demi efisiensi pelaksanaan proyek pemerintah. "Yang penting LKPP jangan menjadi superbody." (erna. girsang@bisnis.co.id /syahran.lubis@bisnis.co.id)

Oleh Erna S. U. Girsang & M. Syahran W. Lubis

 

BELANJA PEMERINTAH 2008

Susahnya Mengurai Benang Kusut Belanja Pemerintah

Gentur Putro Jati, Dian Prasomya R, Uji Agung Santosa

posted by kontan on 12/26/07  - Kontan.

Meski ada tren perbaikan untuk kemampuan belanja pemerintah dalam tiga tahun terakhir, tapi itu masih jauh dari harapan. Belanja modal dan barang yang bisa menjadi penggerak roda perekonomian selalu menumpuk di akhir tahun sehingga tak efektif pendorong pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun. Akankah pemerintah terperosok lubang sama tahun depan?

KALAU Anda mengamati perkembangan belanja pemerintah tahun ini, siklusnya tak pernah berubah daripada tahun sebelumnya. Selalu menumpuk di akhir tahun meski di awal tahun pemerintah sudah menebarkan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) sebagai acuan pencairan duit anggaran. Enggak tanggung-tanggung, pemerintah mengerahkan jajaran kabinet untuk melakukan upacara simbolik penyerahan DIPA di berbagai daerah.

Niat baik itu ternyata tak cukup ampuh untuk mempercepat belanja negara, khususnya belanja barang dan modal. Lihat saja pada Mei 2007 realisasi belanja barang dan modal cuma 15% meningkat jadi 37,8% pada Juni. Bahkan memasuki triwulan terakhir realisasinya baru 58%. Nah baru November duit yang dibelanjakan mencapai Rp 604,15 triliun atawa 80% dari total belanja di APBN Perubahan 2007 Rp 752,4 triliun.

Alasan klasik penyebab seretnya belanja adalah ketatnya tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tertuang di Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pejabat juga sering ketakutan melihat makin banyaknya pengadaan barang dan jasa yang jadi kasus pengusutan polisi, jaksa dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu proses tender yang memakan waktu cukup lama, mulai dari pengumuman tender, tahap pra kualifikasi, pasca kualifikasi, sampai dengan pengumuman pemenang tender.

Anehnya, meski Keppres sudah direvisi sebanyak delapan kali, tetap saja tidak manjur untuk mempercepat belanja pemerintah. Bahkan seorang pejabat di Kantor Menko Ekonomi yang enggan disebutkan namanya menuding, Keppres 80 selalu menjadi biang kerok karena Bappenas tidak melibatkan pihak lain saat menyusun Keppres itu.

Pemerintah akhirnya legowo untuk memperbaikinya. Tapi target perbaikan yang semula direncanakan akhir tahun ini selesai ternyata molor. Menurut Kepala Pusat Pengembangan Barang dan Jasa Publik Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Agus Rahardjo perubahan kedelapan nantinya akan merubah struktur dari aturan itu.

Setidaknya ada empat bagian besar yang bakal diatur secara terperinci dalam Keppres itu. Meliputi pengadaan barang; tentang pengadaan jasa pemborongan; jasa konsultasi; serta terakhir jasa lainnya. Pemerintah bakal memperjelas mulai pasal yang multi tafsir dan memperjelas jangka waktu pengadaannya. "Mungkin selesai sekitar Januari atau Februari 2008," kata Agus.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Herry Purnomo tak habis pikir dengan seretnya belanja oleh instansi pemerintah. Padahal seharusnya DIPA itu bisa digunakan untuk mencairkan duit dari Depkeu sejak 2 Januari 2008.

Depkeu juga berjanji memberi pelayanan pencairan duit belanja lebih cepat dengan menyediakan, tujuh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Langkah lain untuk mempercepat belanja, pemerintah sudah membentuk payung hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 tahun 2007. Diharapkan dalam waktu paling lambat enam bulan ke depan sejak Perpresnya diteken presiden tanggal 6 Desember tahun ini, lembaga tersebut sudah bertugas efektif.

Salahsatu tugas lembaga itu untuk memberikan rekomendasi terbaik kalau panitia proyek menghadapi kendala dalam proses pengadaan barang dan jasa mandek atau takut mengambil putusan. Dengan begitu tak ada lagi alasan penundaan belanja pada 2008, atau membuat pembangunan kekurangan modal.

 

Pemerintah Siapkan Black List Peserta Tender

Penulis: Irana Shalindra Media Indonesia

JAKARTA--MEDIA: Pemerintah akan menyiapkan sistem daftar hitam (black list) guna menyaring peserta-peserta tender pengadaan barang dan jasa (procurement) yang nakal. Langkah tersebut merupakan upaya untuk mempercepat proses procurement sehingga lebih efisien dan efektif.

"Dengan adanya black list system yang memadai, akan ketahuan siapa-siapa yang pernah melakukan wanprestasi," kata Kepala Pusat Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Bappenas Agus Raharjo di sela sosialisasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta, Senin (17/12).

Menurut Agus, sistem tersebut akan menjadi bagian dari fungsi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan barang/jasa yang dimiliki LKPP. Peningkatan kualitas proses procurement itu, lanjutnya, juga akan diupayakan melalui persetujuan LKPP terhadap dokumen-dokumen lelang di atas Rp50 miliar.

"Itu mungkin perlu dilihat, kalau kita ingin menegakkan kompetisi yang adil di arena tender. Di beberapa negara, perlu ada persetujuan dari lembaga semacam LKPP untuk dokumen itu. Bukan untuk tendernya lho," ujar Agus.

LKPP yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 ini juga akan berperan menjadi lembaga mediator apabila terjadi perselisihan antara peserta dan penyelenggara tender. Selama ini, tuturnya, kebanyakan sanggahan yang diajukan peserta lelang langsung ditujukan pada Presiden. Untuk itu, ia mengusulkan agar LKPP kelak dapat menerima sanggahan untuk tender dengan batas nilai tertentu.

"Misalnya yang di atas Rp50 miliar, bisa ke lembaga ini. Tapi ini perlu kita koordinasikan dulu dengan menteri atau lembaga lain," kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menegaskan bahwa LKPP bukanlah suatu superbody. Karena, lembaga tersebut tidak memiliki wewenang untuk mengeksekusi tender. Kendati demikian, LKPP dapat menghentikan berlangsungnya suatu proses tender apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Dengan keberadaan LKPP, menurut Paskah, efisiensi anggaran diperkirakan naik 30-40%.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kementerian/lembaga negara maupun daerah yang menyelenggarakan tender wajib memiliki satu unit khusus untuk kepentingan itu. Artinya, penyelenggaraan tender tak lagi bisa dikerjakan oleh sembarang pejabat yang tak memiliki kompetensi.

"Jadi untuk pengadaan tender, harus dilakukan satu unit khusus yang dipimpin pejabat setingkat Eselon I yang memiliki sertifikat khusus dari pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa. Tidak lagi jadi pekerjaan sambilan," tegasnya.

Kebijakan tersebut, ia perkirakan juga akan mendorong percepatan pelaksanaan proses tender. Sebab saat ini, banyak pejabat yang enggan ditunjuk sebagai pemimpin proyek karena kuatir dimejahijaukan di masa mendatang. Akibatnya, tak jarang realisasi proyek molor dari target awal sehingga berpengaruh pada penyerapan anggaran institusi bersangkutan.

"Untuk itu, Bappenas sudah mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar kepala pelaksana tender, atau unit khusus ini diberikan renumerasi," ucap mantan Ketua Komisi XI DPR ini.

Terkait dengan masalah penyerapan, ia pun menyarankan agar kementerian/lembaga negara dan daerah menggelar proses tender menjelang akhir tahun. Sehingga, ketika DIPA turun pada awal tahun, tender telah tuntas sehingga proyek dapat langsung dikerjakan.

Ia menambahkan, LKPP akan beroperasi paling cepat pada Februari mendatang, atau selambat-lambatnya pada pertengahan tahun depan. Sebagai tahap awal, keberadaan lembaga ini akan disokong oleh anggaran Bappenas sejumlah Rp15 miliar. "Nanti akan kami masukkan dalam APBN-Perubahan. Karena tidak mungkin Bappenas yang terus-terusan menanggung," cetusnya. (Sha/OL-2)

News

Ekonomi & Bisnis

 

Remunerasi Khusus Pejabat LKPP Belum Pasti

Rabu, 26/12/2007

 

 

 

 

 

JAKARTA (SINDO) – Usulan pemberian remunerasi khusus bagi pejabat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) kembali mentah. Pasalnya, Bappenas belum mengkaji usulan tersebut dan masih berkonsentrasi pada penyusunan struktur organisasinya.

 ”Belum ada kelanjutannya. Meneg PPN/Kepala Bappenasnya juga baru mengusulkan organisasinya. Meski keppresnya sudah keluar,susunan yang masuk struktur organisasi, kan belum selesai. Jadi mungkin harus menunggu itu dulu,” ujar Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik Bappenas Agus Rahadjo di Jakarta kemarin. Dia mengatakan, selain bagi pejabat LKPP, Bappenas juga telah mengajukan pemberian remunerasi bagi panitia dan pejabat pengadaan tender barang dan jasa di pemerintah daerah dan departemen.

Usulan ini sudah disampaikan sejak Juli 2007 kepada panitia anggaran dan Departemen Keuangan. ”Tapi waktu itu, kita dapat jawaban usulan ini terlambat kalau diajukan untuk bisa masuk di tahun anggaran 2008.Lalu,apakah tahun anggaran 2009 bisa masuk. Belum bisa dipastikan juga,” kata Agus. Sebelumnya, Bappenas mengusulkan pemberian remunerasi khusus untuk pejabat LKPP.Tujuannya agar para pemangku tugas di LKPP bisa bekerja jujur, profesional, dan tidak mengambil sumber penghasilan lain,sehingga bisa bekerja dengan konsentrasi penuh.

”Ini penting untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme),” ujar Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta. Bappenas, menurut Paskah, sudah menyampaikan usulan tersebut kepada Menteri Keuangan. Pihaknya berharap otoritas fiskal tersebut bisa menyesuaikan usulan ini dengan program remunerasi yang telah berjalan di jajaran pejabat Depkeu. Namun dalam perkembangannya, Paskah mengakui pemberian remunerasi khusus tersebut masih perlu dilakukan pertimbangan.

Alasannya, kondisi keuangan negara yang belum terlalu mendukung kebijakan remunerasi tersebut. Sebagaimana diketahui, LKPP merupakan lembaga khusus yang mengambil alih semua kewenangan Kementerian Negara PPN di bidang tender barang dan jasa pemerintahan. LKPP disahkan pada 6 Desember melalui Perpres No 106/ 2007. Dengan adanya LKPP, Bappenas memproyeksikan efisiensi pengadaan barang dan jasa negara bisa mencapai 30%, dari perkiraan anggaran pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2008 sekitar Rp350 triliun. (zaenal muttaqin)  

 

 

Ekonomi Makro

Rekanan Nakal Masuk Daftar Hitam

 

Jakarta | Selasa, 18 Des 2007 Jurnal Nasional

Pemerintah segera memantau rekanan atau kontraktor untuk proyek - proyek pemerintah yang nakal. Rekanan yang terbukti pernah wanprestasi (gagal memenuhi kontrak) akan masuk ke dalam daftar hitam (black list) yang nantinya akan disusun oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Kita akan tegakkan adanya black list system. Kalau punya daftar hitam yang baik pasti ketahuan siapa yang pernah melakukan wanprestasi," kata Kepala Pusat Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Bappenas Agus Raharjo di Jakarta, Senin (17/12).

Untuk menegakkan persaingan yang sehat dalam proses tender, lanjut Agus, LKPP juga kemungkinan akan mereview dokumen-dokumen lelang berukuran besar. "Mungkin dokumen lelang di atas Rp50 miliar, dibeberapa negara perlu ada persetujuan dari lembaga ini untuk dokumen tersebut," katanya.

Yang terakhir, LKPP nantinya juga akan menjadi mediasi jika terjadi konflik atau keberatan dari peserta lelang. Sebelumnya, pengaduan terkait tender disampaikan langsung kepada menteri atau bahkan presiden. "Jadi nantinya sanggah bisa langsung ke lembaga ini,"
ujarnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, LKPP yang dibentuk berdasarkan Perpres No 106/2007 nantinya akan menjadi satu-satunya lembaga pemerintah yang mempunyai tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pasalnya, saat ini kebocoran atau pemborosan anggaran yang berasal dari pengadaan dinilai masih sangat tinggi, antara 30-40 persen dari total anggaran.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/ Kepala Bappenas Paskah Suzetta dalam kesempatan yang sama mengatakan, LKPP bukanlah lembaga super, sebab lembaga non departemen tersebut bertugas hanya merumuskan kebijakan, bukan sebagai pelaksana tender di lapangan.

Untuk tahap awal, jelas dia, LKPP dengan anggaran Rp15 miliar untuk 2008 tersebut memang hanya bekerja di internal pemerintah. "Tapi kita tidak menutup kemungkinan nantinya lembaga ini akan menjadi lembaga publik," katanya.

Lebih lanjut Paskah menilai perlunya dibentuk suatu unit kerja khusus di setiap departemen, lembaga, atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan tender pengadaan. Unit khusus yang dipimpin oleh pejabat setingkat eselon I tersebut harus memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa yang diterbitkan pemerintah.

"Jadi nantinya pejabat pelaksana tender itu tidak main - main, karena mereka benar - benar menguasai teknis pengadaan. Tidak seperti sekarang yang hanya ditugaskan berdasarkan pertimbangan yang kurang jelas," katanya.

Hansen HT Sinaga

Hansen HT Sinaga

 

 

LKPP mungkin diisi orang-orang Bappenas
Bisnis-Indonesia, 10 September 2007

JAKARTA: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik (LKPP) mestinya sudah ada sejak dua tahun lalu karena pembentukannya sendiri berpijak pada amanat Keppres No. 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Publik.

Tapi, baru sekarang lembaga itu hendak diluncurkan, kritik banyak sudah bermunculan. Di saat yang sama, pemerintah juga hendak merevisi Keppres No.80/2003, yang dianggap jadi biang keladi rendahnya tingkat efisiensi dan penyerapan belanja modal dan barang.

Untuk menggali lebih jauh masalah itu, melalui sambungan telepon, Bisnis mewawancarai Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta di Denpasar, Bali, akhir pekan lalu. Petikannya:

Kenapa draf Perpres LKPP belum diteken?

Mestinya memang diteken akhir Agustus, drafnya kan sampai ke Presiden paruh Agustus. Tapi ternyata setelah diteliti, masih ada yang perlu diperbaiki. Tapi bukan hal yang prinsip. Satu kali pembahasan lagi saya kira selesai, sebab LKPP sudah harus jalan di APBN 2008.

Banyak kritik terhadap LKPP. Komentar Anda?

Ya, saya dengar juga. Tapi perlu dipahami, LKPP bergerak di level kebijakan, bukan eksekutorial. Jadi, fungsinya lebih kepada monitoring. Dia tidak melakukan lelang, masuk memengaruhi pelelangan, atau menggantikan fungsi panitia lelang.

Karena fungsi monitoring itu pula, lembaga ini diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin muncul dalam proses lelang. Asal tahu saja, selama ini banyak sekali sengketa, tapi tidak pernah muncul ke permukaan.

Pengaduan pihak yang bersengketa dalam proses lelang selama ini masuk ke kantor Sekneg. Nah, Kantor Sekneg tidak bisa menindaklanjuti itu semua, dia juga tidak punya kewenangan apa-apa. Makanya, LKPP diberi tambahan tugas untuk penyelesaian sengketa ini.

Kalau ada yang mengatakan lembaga ini bakal memperpanjang rantai birokrasi, saya kira justru sebaliknya. LKPP ini didirikan untuk membuat proses pelelangan menjadi lebih efisien, termasuk ke proses pembentukan harga akhirnya, jadi penghematan.

Kami sendiri menargetkan, kalau tingkat efisiensi lelang yang selama ini berjalan baru 10%-20%, setelah LKPP terbentuk ini akan naik jadi 30%-40% pada tahap awal, untuk selanjutnya bisa mencapai 50%-60%. Dan efisiensi itu berbeda dengan sentralisasi.

Kalau Anda perhatikan, hal yang sama itu sudah terjadi di Pusat Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik Bappenas. Dia ini hanya memonitor 1.200 dari total proyek di birokrasi. Tapi setelah tiga tahun, tingkat efisiensi 1.200 proyek itu kan kelihatan naik.

Bagaimana Anda memastikan lembaga ini tidak jadi alat partai?

Ya, saya juga dengar ada yang mengkritik LKPP ini bakal jadi instrumen untuk fund rising partai untuk Pemilu 2009. Saya berani pastikan tidak. Lembaga ini akan jadi LPND (Lembaga Pemerintah Non-Departemen) yang langsung bertanggung jawab kepada presiden.

Dia nanti hanya berkoordinasi dengan Bappenas, tidak di bawah Bappenas. Jadi dia seperti Badan Pusat Statistik. Saya kira ini perlu saya tekankan. Bahwa selama ini LKPP itu nanti mungkin akan berisi orang-orang Bappenas atau Depkeu, saya kira itu wajar.

Toh, memang orang-orang Bappenas, terutama yang di Pusat Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik yang sudah pengalaman, profesional, dan tahu bagaimana detil pelelangan, bagaimana modus kecurangan atau untuk memenangkan peserta lelang tertentu.

Jangan lupa, LKPP ini diinisiasi tidak hanya oleh satu-dua departemen, tapi oleh sejumlah menteri mulai Mendagri, Men-PAN, Menkeu, Menko Perekonomian, Sekab, dan Bappenas. Akan ada kontrol dan tanggung-jawab yang melekat di situ, termasuk dari parlemen.

Bagaimana LKPP bisa bekerja efektif sementara Keppres 80/2003 belum direvisi?

Pertanyaan bagus. Revisi Keppres No.80/2003 tetap jalan. Kami targetkan akhir tahun ini drafnya sudah selesai. Tapi sementara itu jalan, hal-hal yang multitafsir di Keppres tersebut akan diluruskan oleh LKPP. Pasal yang multitafsir itu kan sebenarnya masalah intinya.

Jadi bakal ada 'fatwa' dari LKPP untuk hal yang multitafsir di Keppres No.80/2003?

Mungkin akan seperti itu. Karena LKPP ini yang bakal jadi rujukan. Termasuk pelaksanaan lelang di daerah terutama terhadap beberapa pasal di Keppres No.80/2003 yang kita anggap multitafsir seperti tentang penunjukan langsung, sistem nilai lelang, dan seterusnya.

Kami pandang penting LKPP ini, terutama karena procurement itu bakal terus berkembang.

Jadi saya kira, LKPP ini kuncinya. Mungkin enam bulan atau setahun sesudah LKPP jalan, kita lihat evaluasinya. Dan itu akan jadi bahan persiapan penyusunan UU Procurement yang bakal jadi acuan standar lelang tidak hanya di kalangan pemerintah, tapi juga swasta.

Pewawancara: Bastanul Siregar