KKG, KEBUTUHAN ATAU KONSPIRASI?

 

Perspektif kesetaraan dan keadilan gender (gender equality) serta program pemberdayaan perempuan perspektif gender (women empowerment) yang dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini kian mengglobal,  telah diterima sebagai solusi untuk berbagai persoalan perempuan hampir di setiap negeri muslim, tidak terkecuali Indonesia. Diawali sejak pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi hasil konferensi  tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW, 1979) yang dikeluarkan melalui UU no.7 tahun 1984, perspektif ini menjadi acuan bagi penyelesaian segala macam persoalan perempuan. 

Dalam draft Daftar Istilah Teknis Gender yang disusun oleh Wardah Hafidz, kesetaraan gender (gender equality) dimaknai sebagai kondisi perempuan dan laki-laki yang dapat menikmati status yang sama dan memiliki kondisi yang sama untuk menggunakan hak-hak dan kemampuannya secara penuh dalam memberikan kontribusi kepada pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya.  Kesetaraan gender merupakan penilaian yang sama oleh masyarakat atas kesamaan dan perbedaan antara perempuan dan laki-laki, dan atas berbagai peran yang mereka lakukan.

Adapun Pemberdayaan perempuan  (women empowerment) diartikan sebagai kemampuan perempuan untuk mengatur sendiri hidupnya.  Ia dapat menentukan agendanya sendiri, menambah keterampilannya, meningkatkan kepercayaan dirinya, memecahkan masalahnya dan membangun kemandiriannya.  Orang lain tidak bisa memberdayakan perempuan, hanya ia sendiri yang bisa memberdayakan dirinya, membuat pilihannya sendiri atau berbicara atas namanya sendiri.  Meski demikian, lembaga-lembaga termasuk pemerintahan dapat mendukung proses-proses yang dapat meningkatkan kepercayaan diri perempuan, menumbuhkan kemandiriannya, dan membantu mereka menentukan agendanya sendiri.

Dari pengertian diatas tergambar jelas bahwa perspektif keadilan gender dan program pemberdayaan perempuan menghendaki adanya kemandirian dan kebebasan bagi perempuan.  Bebas untuk  melakukan apa saja yang diinginkannya dan bebas untuk memenuhi hak-haknya tanpa dihambat oleh apa dan siapapun.  Perempuan juga harus memiliki kemandirian untuk menentukan keinginannya, mandiri mengambil keputusan dan tidak dapat dipengaruhi orang lain.  Dalam perspektif ini, kebebasan dan kemandirian perempuan diharapkan dapat mengeluarkan perempuan dari persoalan yang selama ini menghimpit mereka, yakni kemiskinan, pendidikan yang rendah, kesehatan perempuan yang memprihatinkan, terjadinya kekerasan pada perempuan, perempuan menjadi korban traficking dan lain-lain, yang memang sampai saat ini masih mewarnai kehidupan perempuan.                Persoalan yang tengah dihadapi perempuan ini, telah membawa sejumlah aktivis pembela perempuan untuk berfikir tentang cara menyelesaikan berbagai persoalan tersebut.  Berfikir tentang penyelesaian persoalan, umumnya orang akan berpijak pada satu hal mendasar yang menyebabkan persoalan itu terjadi.  Dengan tuntunan perspektif gender kesimpulan mengarah pada: berbagai persoalan perempuan ini terjadi karena  adanya kesenjangan pandangan dan perlakuan diantara laki-laki dan perempuan (diskriminasi gender).

Kesenjangan (diskriminasi) gender inilah yang telah mengakibatkan perempuan mengalami berbagai macam bentuk ketidakadilan.  Marjinalisasi (peminggiran) perempuan mengakibatkan kemiskinan pada perempuan dan akhirnya perempuan menjadi tereksploitasi.  Bentuk lain diskriminasi adalah subordinasi, urusan perempuan tidak dianggap lebih penting dari urusan laki-laki, akibatnya perempuan di jadikan warga negara kelas dua. Kepentingan perempuan cenderung tidak mendapat respon positif. Bentuk lainnya adalah stereotipe.  Adanya pandangan dan pelabelan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang tidak banyak berkontribusi dalam lapangan publik mengakibatkan perempuan yang punya penghasilan, tetap saja tidak disebut sebagai pencari nafkah utama namun dianggap sebagai kerja sambilan.   Adanya beban ganda juga diakui sebagai bentuk ketidakadilan bagi perempuan.  Bagi perempuan yang bekerja di luar rumah seharian ketika tiba di rumah masih juga dibebani dengan pekerjaan rumahtangganya.  Tentu saja ini dirasa berat oleh para perempuan yang berperan ganda.  Kekerasan, juga merupakan bentuk ketidakadilan yang dialami perempuan.  Perempuan sering dijadikan obyek kekerasan oleh laki-laki karena adanya kesenjangan posisi dan peran.  Akibat ketidakadilan ini, perempuan mengalami berbagai persoalan.  Jangankan bisa mendapat posisi sejajar sebagai mitra kerja laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik, dan berperan dalam penentuan  kebijakan serta pengambilan keputusan, untuk keluar dari masalah saja belum bisa mereka lakukan.  Karena itu upaya untuk menghilangkan diskriminasi gender dan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender menjadi fokus perhatian para aktivis pembela perempuan.  Wajar, karena anggapan mereka, kesenjangan inilah yang mengakibatkan perempuan didera persoalan yang bertubi-tubi.

 

Benarkah Diskriminasi Pangkal dari Persoalan Perempuan?

                Pertanyaannya sekarang adalah benarkah kesenjangan gender atau diskriminasi menjadi sebab munculnya persoalan perempuan?  Boleh jadi jawabannya benar.  Fakta kesenjangan serta diskriminasi terhadap perempuan memang terjadi.  Menurut pengamatan aktivis pembela perempuan, kesenjangan ini disebabkan beberapa faktor.  Yaitu adanya pengaruh tata nilai sosial budaya yang masih menganut faham patriarki, yaitu keberpihakan yang berlebihan kepada kaum laki-laki daripada perempuan.  Adanya produk hukum dan peraturan yang belum responsif gender serta adanya pemahaman ajaran agama yang mendudukkan posisi laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Fakta adanya masyarakat yang diskriminatif terhadap perempuan karena faktor -faktor diatas memang benar adanya.  Hanya saja, fakta ini pernah terjadi pada sejarah peradaban beberapa bangsa Peradaban Yunani kuno, Romawi kuno, India kuno, Yahudi,masyarakat Eropa baik sebelum atau sesudah masa renaissance, masyarakat Arab pra Islam telah mengukir nasib perempuan yang tidak berdaya. Ketika itu semua peradaban tersebut memandang perempuan tidak lebih dari warga negara kelas dua atau sebagai barang pemuas hawa nafsu yang dapat diperjualbelikan. Tak heran dengan pandangan seperti itu terjadi diskriminasi terhadap perempuan.  Meski kemudian terjadi perubahan paradigma pada beberapa peradaban, namun perlakuan diskriminasi dan kekerasan tetap saja tak terbendung.  Nampaknya perubahan paradigma ini tidak membuahkan hasil.

Saat masyarakat Arab mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang baru dilahirkan.  Kelahiran bayi perempuan adalah aib bagi ayahnya.  Saat itu pula, perempuan menjadi harta warisan suami bagi anak laki-lakinya.  Sungguh tidak ada penghormatan terhadap perempuan kala itu.  Kemudian Islam datang membawa perubahan pada nasib perempuan. Kemuliaan dan kehormatan perempuan tetap terpelihara sepanjang kaum muslimin meyakini dan menerapkan  Islam dalam kehidupan. 

Sementara itu, pada saat yang sama ketika peradaban Islam memuliakan perempuan dan mampu menghantarkan kemulian, di Barat masih terjadi kehidupan masyarakat yang mendiskriminasikan perempuan.  Dalam buku ”Islam The Choice of Thinking  Women” dikutip satu peristiwa pengadilan yang terjadi di Inggris pada tahun 1840 M oleh O’Faolain dan Martines yang kesimpulan kasus tersebut adalah: ”seorang suami- menurut hukum adat- dalam rangka mencegah istrinya melarikan diri darinya, mempunyai hak untuk mengurung istrinya di rumahnya dan menghalangi kebebasannya, selama kurun waktu yang tidak terbatas... Tidak ada keraguan bahwa suami mempunyai kekuatan hukum dan kekuasaan atas istrinya, dan boleh menahan istrinya dengan kekerasan ... serta memukulinya, tetapi tidak secara kejam dan berlebihan.”

Hingga tahun 1856 M, kaum perempuan di Inggris tidak dibolehkan menyimpan penghasilannya dan juga tidak memiliki hak waris.  Pada tahun itu, perempuan menuntut parlemen agar mereka diperbolehkan menyimpan penghasilannya dan mempunyai hak waris.  Baru pada tahun 1857 M perempuan yang bercerai mendapatkan haknya, adapun perempuan yang menikah harus menunggu hingga tahun 1893 untuk memperoleh hak yang sama.  Sepanjang abad ke-19, perempuan mulai menyadari terbatasnya hak-hak yang mereka miliki di tengah masyarakat.  Menjelang akhir abad tersebut, berbagai gerakan yang menghendaki perubahan semakin banyak berkembang. Di abad-abad itu banyak kaum perempuan yang menuntut hak pilih.  Ternyata mereka harus menunggu hingga tahun 1928 untuk mendapatkan hak pilih tersebut.  Sedangkan untuk mendapatkan upah yang setara dengan upah laki-laki, perempuan Barat baru dapat menikmatinya pada tahun 1975.  Demikian lambat hasil perjuangan mereka menuntut keadilan.  Sangat jelas pula betapa lambatnya bangsa Eropa Barat, khususnya Inggris, merespon hak-hak asasi dan kesetaraan bagi perempuan. 

                Demikianlah, adanya upaya perempuan menuntut haknya bermula dari kondisi masyarakat Barat yang mendiskriminasikan perempuan. 

Dari sinilah sebenarnya, upaya perjuangan perempuan Barat yang menuntut keadilan dan kesetaraan bermula.    Lantas apa yang dicari oleh para pejuang perempuan?  Tidak lain adalah kebebasan dan kemandirian.  Bebas dari dominasi laki-laki dan mandiri dalam menentukan sikap serta mandiri dalam mengelola hak milik mereka, baik kekayaan maupun diri (tubuh) mereka sendiri.  Dengan demikian, jelaslah bahwa para pejuang KKG lahir dari masyarakat barat.

Lantas  mengapa perspektif gender - yang notabene lahir dari masyarakat yang tidak menganut pemuliaan terhadap perempuan faktanya saat ini diterima sebagai solusi bagi persoalan perempuan di hampir setiap negeri? Pertanyaan ini menarik untuk dikaji lebih mendalam. 

               

Globalisasi dan Nilai-Nilai Gender

                Realita menunjukkan kehidupan masyarakat kapitalis sekularis bukan kehidupan manusia yang akalnya maju, justru mundur ke belakang dengan perilaku yang nyaris sama dengan hewan yang tidak dikaruniai akal.  Seks bebas, insex, bisex, homosex,dll mewarnai hubungan antar manusia.  Seks bebas pada umumnya berakhir dengan aborsi, pembunuhan terhadap janin yang tidak berdosa.  Jika dulu pembunuhan bayi perempuan dilakukan setelah mereka lahir, di era modern ini sebelum jelas jenis kelamin si jabang bayi sudah tidak ada lagi baginya kesempatan untuk hidup.  Bukankah ini fakta yang menunjukkan tingkat kebiadaban dan kerusakan yang lebih parah? Demikian halnya dengan maraknya pelecehan seksual, pornoaksi dan pornografi mencerminkan manusia yang jauh dari kemuliaan. 

                Perjuangan perempuan Barat dengan ide feminisnya tidak membuat mereka beranjak dari tempatnya yang dulu.  Alih-alih mendapat kesetaraan dan penghormatan, yang terjadi adalah semakin terperosoknya mereka ke jurang yang lebih dalam.  Merosotnya moral dan harga diri perempuan Barat tidak bisa tertolong lagi.  Hingga akhir-akhir ini mereka lelah mengejar kedudukan yang sejajar dengan laki-laki dalam berbagai bidang.  Nyatanya cita-cita mereka tidak  kunjung terwujud.

Rusaknya kehidupan masyarakat Barat seharusnya tidak menjadi teladan bagi megeri yang sedang berkembang.  Namun fakta berbicara lain, Ideologi kapitalis sekular yang dipaksakan masuk telah menjadikan negeri lain mengalami krisis di berbagai bidang.  Gaya hidup kapitalis telah menimbulkan tekanan ekonomi dan menumbuhsuburkan penindasan pihak yang kuat terhadap yang lemah termasuk penindasan terhadap perempuan.  Terlebih lagi dalam kehidupan saat ini, tekanan ekonomi yang kian parah pasca krisis acapkali berujung pada perceraian suami istri, konflik dalam keluarga, hingga terjadi penganiayaan terhadap istri dan anak-anak.  Disisi lain kekurangan materi dipenuhi perempuan dengan mencari pekerjaan di luar negeri sebagai respon atas pihak licik yang menjadikan mereka sebagai korban perdagangan perempuan (traficking).  Derasnya arus  liberalisme menghanyutkan para perempuan - yang sebenarnya berkecukupan - dengan modal tampang dan kecantikannya, memilih profesi yang mengeksploitasi tubuhnya.  Karena keinginan perempuan itu sendiri, akibatnya mereka menjadi obyek eksploitasi oleh para pelaku bisnis.  Mereka dikontrak menjadi model iklan produk-produk perusahaan seperti kosmetik, mobil, pakaian dan lain sebagainya. 

Tidak dipungkiri kondisi ini memunculkan upaya perubahan pada orang-orang yang merasa prihatin dengan nasib kaumnya. Namun sayang,  upaya perubahan ini tidak dikembalikan pada pangkal persoalan yang sesungguhnya.  Mereka mencari solusi dengan bercermin kepada bagaimana Barat menyelesaikan persoalan yang notabene pragmatis dan parsial.  Dapat dipastikan mengapa masyarakat dunia menggunakan pandangan ini sebagai solusi yang diambil adalah yang nampak didepan mata mereka, yaitu pemikiran dan hukum Barat yang telah mendominasi kehidupan dunia saat ini.

Akhirnya fakta pun berbalik, peran utama perempuan sebagai  seorang ibu dan pengatur rumah tangga, dituding telah membuat ketidakberdayaan pada perempuan.  Peran ibu dan pengatur rumah tangga, dalam pandangan kapitalis sekuler tidak bernilai apa-apa dan tidak membuat perempuan mempunyai posisi tawar di hadapan laki-laki, karena bernilai tidaknya manusia dalam masyarakat kapitalis sekuler diukur dengan perolehan materi. 

                Akibat dari pandangan ini, perempuan didorong untuk menjadi manusia bernilai dan berharga dengan cara meninggalkan posisi dan peran terhormatnya untuk mengejar materi. Perempuan-perempuan meninggalkan rumah dan mengharuskan dirinya untuk bertahan dalam persaingan publik bersama laki-laki demi mengejar status sosial.  Para perempuan diharuskan menjadi seperti laki-laki di luar rumah, dan terpaksa harus menemui kenyataan bahwa mereka kerapkali mendapat perlakuan yang merendahkan diri mereka sendiri. 

                Suatu realita yang teramat memilukan, perempuan-perempuan dunia terjebak dalam masalah yang sama seperti yang dialami perempuan Barat.  Rupanya ruh perjuangan para perempuan Barat yang menyerukan KKG atau dengan kata lain menyerukan kebebasan dan kemandirian perempuan baru saja berpindah kepada perempuan di negeri-negeri berkembang.  Padahal semangat itu telah melemah pada aktivis perempuan Barat, karena mereka lelah memimpikan kesamaan hak dan kesetaraan dengan laki-laki yang tak kunjung datang.  Perjuangan mereka untuk membebaskan perempuan berujung pada kepedihan yang luar biasa!  Perempuan malah menjadi bulan-bulanan keinginan laki-laki yang imajiner dan tak berbatas!  Kondisi ini lebih parah dari sejarah kehidupan nenek moyang mereka sebelumnya.

Para ”pembebek” Barat dengan mental pengikut, biasanya memang selalu ketinggalan zaman.  Ide feminis yang sudah basi di negeri kelahirannya dijadikan mainstream di negeri para pengikut.  Seperti itulah kondisi negeri-negeri muslim saat ini.  Ide-ide murahan dan layak menjadi sampah diimport dan kemudian dipergunakan, ibarat mengimport pakaian bekas.  Di negeri asalnya, ide feminis sudah tidak laku lagi, tapi di negeri berkembang dikemas menjadi barang berharga.  Ide ini diambil menjadi solusi bagi persoalan perempuan muslimah.  Namun, apa yang terjadi? Tatanan masyarakat rusak, pola relasi laki-laki perempuan dibangun dengan pemikiran kebebasan.  Berkembanglah seks bebas, HIV/AIDS, narkoba, dsb. Disisi lain perempuan terpaksa keluar rumah dengan alasan kebebasan dan kemandirian.  Perannya sebagai ibu generasi dikebiri, nasib anak-anak masa depan terancam.  Sebuah upaya globalisasi kehancuran masyarakat dan keluarga di negeri kaum muslimin.  Atas nama kebebasan berekspresi, kemandirian ekonomi, atas nama kemerdekaan perempuan (baca: HAM), mereka berlomba menuju jurang yang dalam sebagaimana yang telah dicontohkan rekan perempuan mereka di Barat.  Dengan dalih hendak mengeluarkan perempuan dari kenestapaan hidupnya, nilai-nilai kebebasan dan kemandirian (liberalisme) diadopsi tanpa banyak pertimbangan.

                Mengapa Barat yang sudah mengerti bahwa ide feminis sudah tidak berdaya lagi, menawarkan ide yang rusak ini ke negeri-negeri berkembang? Sesungguhnya masalah ini tidak bisa dilepaskan dari upaya Barat untuk mencegah kebangkitan negeri berkembang sebagai satu kekuatan yang akan melawan dan menghancurkan peradaban barat yang sebenarnya sudah rusak dan menunggu kehancurannya

Penanaman Ideologi Gender di Negeri Berkembang

Upaya penanaman nilai-nilai gender (baca: kebebasan dan kemandirian perempuan) dengan dalih menyelamatkan nasib perempuan jelas terlihat pada berbagai konferensi internasional yang berlangsung sepanjang abad ke-19 sampai sekarang. Para anggota konferensi yang notabene mayoritas berasal dari negeri muslim dan menjadi anggota PBB, memiliki tanggungjawab moral untuk melaksanakan berbagai hasil konferensi tersebut.  Berawal sejak tahun 1952 digulirkan konvensi mengenai hak politik perempuan. Tahun 1980 di Kopenhagen dilaksanakan konferensi dunia UN Mid Decade of Women yang mensahkan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW= Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women,1979). Pada tahun 1985 di Nairobi diadakan World Conference on Result on Ten Years Women Movement yang menghasilkan The Nairobi Looking Forward Strategis for The Advencement of Women. Tahun 1990 di Vienna 34 th Comission on The Status of Women. Tahun 1994 konferensi internasional tentang kependudukan dan pembangunan (ICPD, 1994 = International Conference of Population and Development), dan tahun 1995 disahkan landasan aksi Beijing pada konferensi perempuan sedunia ke IV tahun 1995 di Beijing (BPFA = Beijing Platform and Action) dan Millenium Development Goals (MDGs, 2001).

Seluruh pertemuan tingkat dunia ini, diselenggarakan oleh PBB bekerjasama dengan lembaga non pemerintah (NGO/LSM) tingkat internasional.  Terselenggaranya berbagai pertemuan ini hasil loby NGO terhadap PBB.  Sebelum konferensi digelar, para NGO mengadakan pertemuan terlebih dahulu untuk menetapkan tujuan dan target  serta strategi apa yang akan mereka goalkan di konferensi nanti.  Wadah NGO ini adalah tempat bernaungnya para aktifis perempuan yang berideologi kapitalis liberal.  Mereka hendak menanamkan nilai-nilai liberal (kebebasan) bagi perempuan di negeri-negeri muslim.  Tujuannya tidak lain hendak menjauhkan kaum muslimin dari aturan Islam melalui isu perempuan. Bagi kalangan liberal ini, Islam dan tatanan kehidupannya adalah penghambat terbesar kebebasan (liar) kaum perempuan.

Isu perempuan yang lebih luas dibahas pada konferensi perempuan dunia yang ke IV di Beijing pada tahun 1995.  Konferensi ini berhasil melahirkan rumusan aksi yang disebut dengan BPFA (Beijing Plat Form and Action) yang mengikat 189 negara peserta konferensi untuk merealisasikan rumusan tersebut di negaranya.  Lima tahun setelah konferensi tersebut, dalam rangka mengevaluasi capaian BPFA selama lima tahun, PBB menggelar pertemuan kembali dengan hasil rumusan lebih detail terkait capaian-capaian upaya pemberdayaan perempuan yang disebut MDGs (Millenium development Goals). 

Konferensi Beijing 1995 dianggap memberi arti penting dalam melahirkan strategi yang bertujuan untuk menjunjung tinggi persamaan hak dan martabat kaum perempuan dan laki-laki serta menyatakan bahwa hak-hak kaum perempuan adalah Hak Asasi Manusia sebagaimana yang terkandung dalam Piagam PBB, Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak Anak, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Kaum Perempuan (CEDAW), Deklarasi Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, dan Deklarasi tentang Hak atas Pembangunan.

BPFA 1995 berisi tentang 12 sasaran strategis yang harus menjadi pusat perhatian bagi pemerintah, masyarakat internasional dan masyarakat sipil termasuk NGO/LSM dan sektor swasta.  Kedua belas bidang kritis tersebut adalah:

1.        Perempuan dan kemiskinan

2.        Pendidikan dan pelatihan bagi perempuan

3.        Perempuan dan kesehatan

4.        Kekerasan terhadap perempuan

5.        Perempuan dan konflik bersenjata

6.        Perempuan dan ekonomi

7.        Perempuan dalam kedudukan pemegang kekuasaan dan pengambil keputusan

8.        Mekanisme institusional untuk kemajuan perempuan

9.        Hak-hak asasi perempuan

10.     Perempuan dan media massa

11.     Perempuan dan lingkungan

12.     Anak-anak perempuan

Selain BPFA yang secara tegas mendukung upaya kesetaraan dan keadilan gender, terdapat pula Deklarasi Millennium Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disepakati oleh 191 negara pada Pertemuan Tingkat Tinggi PBB bulan September 2000. Deklarasi ini berisi tentang kebutuhan manusia bagi millennium baru dan peran sentral perempuan dalam proses pembangunan. Dalam pertemuan tersebut para kepala pemerintah sebanyak 147 berkomitmen untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai cara yang efektif untuk memerangi kemiskinan, kelaparan dan penyakit.

Sebagai implementasi dari Deklarasi Millennium ini dikeluarkanlah Tujuan Pembangunan Millenium atau Millennium Development Goals (MDGs) oleh Sekretariat Jenderal PBB pada tahun 2001. MDGs ini terdiri dari 8 tujuan dengan 18 target dan 48 indikator. Dari 8 tujuan tersebut terdapat tujuan yang tegas untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayan perempuan. Kedelapan tujuan MDGs tersebut adalah (1) Menghapuskan Kemiskinan dan Kelaparan, (2) Mewujudkan Pendidikan Dasar yang berlaku secara universal, (3) Mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan, (4) Menurunkan angka kematian anak, (5) Meningkatkan Kesehatan Ibu, (6) Memerangi penyebaran HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit menular lainnya, (7) Menjamin Pelestarian Lingkungan dan (8) Membangun sebuah kemitraan global untuk pembangunan.2

Selintas, tujuan dari berbagai konferensi tersebut nampak amat mulia.  Hendak mengentaskan persoalan perempuan yang beraneka ragam.  Karena itu untuk mencermatinya diperlukan kerangka fikir ideologis dan sudut pandang politis apakah strategi yang ditawarkan dapat menjadi solusi mendasar bagi persoalan perempuan.

Pada konfrensi ICPD terlihat jelas adanya upaya penanaman nilai liberal.  Forum yang dihadiri oleh 179 negara termasuk Indonesia menyetujui visi 20 tahun (program aksi) untuk membina KB (keluarga Berencana) nasional dan Internasional, kesehatan reproduksi, pencegahan HIV/AIDS, pemberdayaan perempuan dan upaya-upaya pembangunan terkait lainnya.  Isu kontroversial yang mencuat di forum itu adalah legalisasi aborsi.  Praktek aborsi ilegal diklaim telah membawa dampak buruk bagi kesehatan reproduksi perempuan dan mengakibatkan tingginya angka kematian ibu.  Tingginya AKI (angka kematian ibu) disuatu negara mencerminkan buruknya kondisi kesehatan negara tersebut.  Karena itu praktek aborsi ilegal harus dihapuskan, sebagai gantinya aborsi yang sah dan terjamin ditawarkan untuk menghindarkan  perempuan dari resiko kematian. 

Upaya legalisasi aborsi berarti pula upaya legalisasi seks bebas.  Betapa tidak! Karena pelaku aborsi dari kehamilan yang tidak diinginkan sebenarnya hasil dari hubungan bebas laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan.  Data menunjukkan bahwa lebih dari separuh (58% dari 2558 kasus) aborsi dilakukan oleh remaja putri usia 15-24 tahun yang mayoritas diantaranya tidak menikah (62%), dan sering terlambat melakukan aborsi dini.  Dan sebagian besar permintaan aborsi dilakukan bukan didasarkan pada alasan medis. Pilihan mereka untuk melakukan aborsi ketimbang meneruskan kehamilannya dianggap sebagai bentuk kebebasan perempuan.  Perempuan bebas menentukan apa yang terbaik untuk dirinya dalam hal alat reproduksi yang dimilikinya.  Seperti inikah kebebasan yang dikehendaki?

Demikian pula pada konferensi Perempuan Beijing 1995.  Pembahasan kekerasan terhadap perempuan, perempuan dan HAM, kemiskinan perempuan, perempuan dan ekonomi, kesehatan perempuan, dan pendidikan perempuan diarahkan pada kebebasan dan kemandirian perempuan.  Perempuan yang mengalami tindak kekerasan, pelanggaran HAM, tekanan dalam proses reproduksinya, diarahkan agar mereka bisa bebas dari kondisi tersebut.  Bebas yang benar-benar bebas, diserahkan pada pilihan mereka.  Sementara, dalam bidang ekonomi dan politik para perempuan didorong untuk mandiri dan tidak tergantung secara ekonomi kepada laki-laki.  Dalam politik, perempuan diberi kewenangan dan peran dalam mengambil keputusan, tidak bergantung pada pihak lain. Perspektif gender memandang kondisi ideal adalah ketika tercapai kesetaraan dalam berbagai bidang (50/50), baik di bidang pendidikan, kesehatan, pendapatan dan partisipasi dalam politik serta sektor lainnya.

Kebebasan dan kemandirian perempuan untuk berkontribusi pada pembangunan hanyalah dalih semata.  Karena dampak yang muncul dari kebebasan dan kemandirian perempuan sangatlah membahayakan.  Perempuan didorong untuk meninggalkan segala hambatan dan pembatas yang menghalangi dirinya untuk memperoleh kemajuan.  Agama dan keluarga diyakini sebagai institusi yang melanggengkan diskriminasi gender.  Keduanya adalah faktor penghambat kemajuan perempuan. Karena itu perempuan harus bebas dari hambatan tersebut, agar ia bisa memperoleh segala sesuatu yang dia inginkan demi perbaikan kualitas hidupnya.  Agar perempuan mempunyai uang sendiri dan tidak bergantung nafkahnya pada suami atau ayah  (laki-laki), maka perempuan harus bekerja mencari uang agar posisinya sama dengan laki-laki dan tidak akan mengalami penindasan.  Jadi, bekerja adalah solusi perempuan agar terhindar dari ketergantungan ekonomi dan kekerasan.  Dengan bekerja, perempuan diakui mempunyai kontribusi dalam pembangunan ekonomi bangsa sehingga hak-hak dan kepentingannya sebagai warga negara tidak diabaikan.  Dengan demikian perempuan bukanlah warga negara kelas dua, dia berhak mendapak akses dan kesempatan terhadap sumber daya alam yang dimiliki negara.

Dengan logika ini, perempuan didorong untuk keluar rumah, bekerja baik untuk mencari nafkah maupun untuk menunjukkan eksistensi dirinya, meninggalkan peran dan fungsi utamanya untuk mendidik generasi.  Disharmonisasi keluarga antara suami-istri, ibu dan anak menjadi akibat dari keluarnya perempuan meninggalkan rumah mereka. 

Ada satu fenomena yang menarik terkait pemaksaan isu ketertindasan perempuan di rumah tangga.  Ternyata pemaksaan isu ini menimbulkan ketidaknyamanan pada mayoritas perempuan di berbagai negara.  Sebagai ilustrasi, hasil survei The Economic Plamong Agency di Jepang menunjukkan bahwa lebih dari 70% perempuan mengatakan bahwa pengasuhan anak adalah tugas utamanya.  Bahkan berdasar hasil polling yang dilakukan oleh Kantor Perdana Menteri pada 1992, sebagian besar perempuan (90%) mengatakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci baju adalah tugas perempuan.  Menurut sumber yang sama, sebagian besar perempuan percaya bahwa mereka harus tinggal di rumah sampai anaknya masuk sekolah usia SD.

Dalam kacamata feminis yang menginginkan kesetaraan 50/50 tentunya beranggapan bahwa perempuan Jepang  sangat menderita sekali, karena sebagai insan mandiri yang mempunyai hak untuk mengaktualisasikan dirinya, sangat terhambat dengan kenyataan ini.  Namun data justru menyatakan sebaliknya.  Berdasarkan hasil survei tahun 1993 Nihon Keizai Shimbun untuk melihat pola kehidupan orang kota di Tokyo, menunjukkan bahwa 86,2% perempuan menyatakan puas dengan kehidupan perkawinannya.  Tentunya persentase yang lebih besar dapat diharapkan pada para perempuan yang hidup di pedesaan yang masih kuat memegang tradisinya. 3

Ternyata di Indonesia juga menunjukkan kecenderungan yang sama.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara kebahagiaan istri dengan partisipasi suami dalam membantu pekerjaan rumah tangga pada keluarga Jawa.  Pada keluarga suku Minahasa, korelasinya bahkan negatif, yaitu semakin tinggi tingkat partsipasi suami dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, semakin rendah tingkat kebahagiaan istri. 4

Pada keluarga-keluarga muslim, peran ibu dan pekerjaan rumah tangga bagi seorang istri ditempatkan pada posisi tertinggi.  Hal ini karena kaidah hukum Islam menetapkan bahwa peran utama seorang perempuan adalah sebagai ibu dan pengatur rumah tangga.  Kesungguhan para perempuan muslim menjalankan peran ini didorong oleh paradigma bahwa Islam menetapkan kemuliaan dan pengahargaan yang besar pada peran utama perempuan ini.

Hal inilah yang tidak bisa difahami oleh kalangan feminis.  Bahwa sekalipun peran ibu dianggap sebagai bentukan faktor budaya, namun kenyataannya telah terjadi keseragaman budaya tentang konsep keibuan yang senantiasa melekat pada perempuan di setiap masa dan tempat.  Bahkan pada masyarakat barat pun kini menggejala cinderella complex, sebuah istilah yang dikenalkan oleh Colette Dowling.  Arti dari istilah ini adalah kondisi dimana perempuan yang sudah bebas mandiri, ternyata jauh di lubuk hatinya masih memerlukan perlindungan pria.  Namun para pria juga telah terbebaskan, mereka tidak mau lagi memberi perlindungan kepada perempuan.  Bila demikian, bukankah perempuan menjadi semakin tertindas?  Namun mengapa saat ini konsep ketertindasan perempuan dipaksakan pada suatu kehidupan perempuan yang sebenarnya “nyaman-nyaman” saja?

Kegagalan implementasi konsep KKG telah mewarnai negara-negara pengekspor konsep tersebut. Reaksi para perempuan Barat sendiri terhadap gerakan feminisme yang menghendaki kesetaraan 50/50 cukup keras, karena mereka telah melihat dampak langsung konsep Equal Rights Amandement (ERA) seperti menghapus segala UU yang memberi proteksi kepada perempuan, cuti hamil, jam kerja malam, dll.  Dalam tuntutan ERA, aturan ini dipandang tidak perlu diberlakukan karena dianggap merendahkan perempuan.  Demikian pula dengan keberhasilan feminis menggolkan UU Perceraian: No Fault Diforce, bahwa setiap pasangan boleh menceraikan suami atau istrinya tanpa melihat siapa yang salah dan negara tidak ikut campur dalam urusan perceraian.  UU ini mejadi salah satu penyebab meningkatnya angka perceraian di AS.  Data terakhir 50% pernikahan berakhir dengan perceraian, di New York City mencapai angka 70%.  No Fault Diforce telah menjadi bumerang bagi para perempuan sendiri.  Tingginya angka perceraian menyebabkan perempuan kehilangan perlindungan secara finansial.  Hukum perceraian yang baru ini juga menghapuskan alimoni, yaitu hukum sebelumnya yang mengharuskan suami yang menceraikan istri memberi tunjangan kepada istri hingga istri menikah lagi.  Dengan keberhasilan feminis memperjuangkan kesetraan 50/50 justru membuahkan penderitaan dan penindasan kaum perempuan di AS. 5

Analisis ini menimbulkan sebuah pertanyaan, mengapa mereka memaksakan sebuah konsep yang justru terbukti menimbulkan ketimpangan dan kerusakan di tengah masyarakat? Mengapa bukti-bukti kegagalan konsep tersebut ditutup-tutupi bahkan dijajakan dengan kemasan indah dalam bahasa semanis madu.  Bagaikan menawarkan racun mematikan yang terbungkus madu di atas pinggan emas.  Kesetaraan gender adalah proyek yang akan menghancurkan perempuan dan keluarga.  KKG bukanlah kebutuhan kaum perempuan.  Pasti ada konspirasi keji di balik isu kesetaraan dan keadilan gender.

Demikianlah sebenarnya yang dikehendaki dari upaya perjuangan memasukkan perspektif KKG dalam peraturan suatu bangsa.  Bisakah dibayangkan bila aturan semacam itu yang diberlakukan? Bukankah akan terjadi kehancuran isntitusi keluarga dan kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat?  . Dengan dalih membebaskan perempuan dari tekanan dan kekerasan, para muslimah diminta keluar untuk eksis dan tidak lagi menghormati ikatan perkawinan.  Institusi keluarga yang seharusnya menjadi dasar pembinaan yang melahirkan manusia yang mulia, hendak dibasmi sebelum terlanjur berkembang.  Luar biasa, sebuah upaya yang sistematis!  Masihkah kita berprasangka baik pada gender?