PALANGKA RAYA, Dugaan adanya oknum aparat yang membekingi pelangsir, membuat gerah kalangan DPRD Kalteng. Praktik ini harus diusut dan dibongkar, oknum aparat yang terlibat harus ditindak tegas.

Ketua Komisi B DPRD Kalteng Walter S Penyang meminta oknum aparat yang menjadi beking para pelangsir ditangkap dan diberi sanksi tegas. Pihaknya dari DPRD Kalteng siap mendukung dan memback-up operasi terhadap oknum aparat. Sebab, jika praktik itu dibiarkan berlarut-larut, akan menghambat aktivitas masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM.

“Kita dari Dewan siap memback-up. Oknum aparat yang terlibat harus ditindak secara tegas,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Kalteng IV, yang meliputi Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Timur, dan Barito Selatan ini, Selasa (22/5).

Untuk menindak tegas dugaan keterlibatan oknum aparat keamanan, Walter meminta dukungan seluruh anggota Dewan. Sebagai wakil rakyat, ia juga sangat mendukung kalau ada temuan dan ditindak tegas. “Kalau memang ada temuan, dibuka saja siapa orangnya. Kalau memang oknum aparat, harus ditindak tegas. Karena untuk menindak mereka kan ada Polisi Moliter (POM) dan Provost, kita siap memback-up,” tegas Walter.

Ia juga menegaskan, aparat harus mampu dan bisa mengungkap adanya dugaan tersebut. Pasalnya, jika dugaan itu benar dan tidak ada penindakan, maka citra instansi keamanan nantinya juga akan tercoreng. Sebagai wakil rakyat, yang salah satunya menjalankan fungsi pengawasan, Dewan siap mengawasi dan mendukung upaya penindakan dan penertiban terhadap pelangsiran ini.

Lebih lanjut, politisi dari Partai Golkar ini mengatakan, untuk menindak tegas itu semua perlu dukungan semua elemen yang terlibat untuk melaksanakannya. Walter juga meminta kepada instansi terkait untuk mendukung kebijakan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang tentang pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

Kendaraan plat merah ataupun kendaraan 1500 cc juga diminta mengisi bahan bakar nonsubsidi (Pertamax). Terutama para pejabat yang menggunakan kendaraan pelat merah, agar dapat mentaati instruksi Gubernur tersebut. “Jadikan kita sebagai contoh untuk masyarakat. Kalau memang kita diwajibkan memakai Pertamax, ya harus kita gunakan, karena BBM bersubsidi itu adalah untuk masyarakat,” jelasnya.

Ditambahkan Walter, untuk meminimalisasi antrean di SPBU yang terjadi sekarang ini, perlu diikuti dengan ketegasan dari seluruh SPBU, jangan melayani masyarakat yang berupaya melangsir, tetapi mengutamakan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Di samping itu, ia juga mendukung adanya upaya dari kabupaten yang dengan cepat menjalankan instruksi Gubernur, dengan melakukan langkah cepat membentuk tim serta mengawasi distribusi BBM di daerahnya masing-masing. “Seperti yang dilakukan di Kotim, kita sangat mendukung. Mereka harus berani. Kita juga minta kabupaten/kota yang lain menindak tegas dan mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi masalah BBM ini,” katanya.