Kemajuan e-Procurement / LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) KALTENG
 
DATA terbaru klik tulisan ini.
 
         Kegiatan LPSE Kalteng yang murni lahir di era Pemerintahan Gubernur Kalimantan Tengah A. Teras Narang, telah mendapatkan pengakuan keberhasilannya secara nasional oleh LKPP - Bappenas dan LSM Nasional Kemitraan / Partnership dengan menunjuk aparat LPSE Kalteng menjadi nara sumber utama dalam acara Pengenalan Indonesia electronic procurement (inaproc) dan pertemuan koordinasi ke-4 LPSE Nasional dengan 33 Provinsi tanggal 30-31 Maret 2010 di Jakarta, dilanjutkan dengan surat Nomor B-487/LKPP/D-II/05/2010 tanggal 12 Mei 2010 menjadi nara sumber Sosisialisasi e-Procurement di Wilayah Kalimantan Barat.
         Kegiatan LPSE ini mendapatkan sambutan yang luas baik dari mitra usaha kecil, menengah dan besar yang telah berperan dan terdaftar sebanyak 770 perusahaan dalam database LPSE Kalteng sampai 31 Mei 2010 dan setiap hari jumlah tersebut terus meningkat. Kemampuan Gubernur Kalteng merekrut bantuan USAID dengan dukungan DPRD Provinsi Kalteng, dan dukungan semua pihak telah menjadi pemicu / trigger keberhasilan e-procurement tingkat Provinsi Kalteng.
        Alih teknologi dan penyediaan sarana dan prasarana serta SDM yang telah terlatih di LPSE Kalteng, siap siaga untuk membantu Kabupaten / Kota, dunia usaha dan masyarakat yang menjadi pilar utama kepemerintahan yang baik (good governance).
         Efisiensi dan efektivitas LPSE ini, saat telah diterapkan bersama-sama dengan Kabupaten / Kota akan berpeluang untuk mendukung pendirian pembiayaan LPKD (Lembaga Penjaminan Kredit Daerah) untuk usaha kecil-mikro dan hal lain seperti penyediaan jaminan penawaran untuk usaha kecil dalam mengikuti lelang pengadaan barang / jasa pemerintah untuk usaha kecil.
Layanan publik ini 100 % ”gratis” dengan fasilitas ruang lelang / bidding, konsultasi, help desk / humas, ruang training, berserta fasilitas server, personal komputer, scanner dan koneksi internet broadband gratis, baik koneksi kabel dan nir-kabel, genset, personil yang siap melayani dengan etika kerja dan dukungan insentif yang telah ditentukan pimpinan daerah, serta mudah dijangkau berada di jantung Pemerintahan Komplek Kantor Gubernur Kalteng.
         Bahwa untuk lelang elektronik yang bersumber pembiayaan APBD Provinsi Kalteng murni Tahun 2010, kalteng menempati peringkat ke 2 setelah Jawa Barat dan peringkat ke 2 dari seluruh provinsi Indonesia dalam hal total nilai pagu anggaran yang dilelang elektronik sampai tanggal 02 Juni 2010 (lihat www.lkpp.go.id pada Progress Implementasi).
 
  1. Tahun 2009, efisiensi anggaran dihitung dari 9 paket yang sukses dilelang rata-rata 14,62 %. Dari total Pagu Lelang 9 paket melalui LPSE Rp. 3.169.410.000,- dapat dihemat anggaran (SILPA) sebesar Rp. 428.707.025,-
     
  2. Tahun 2010, lelang berjalan terdiri dari:
  • Berbagai kegiatan dalam 101 buah  paket bernilai Rp. 186.801.519.412,-(dlm proses 43 paket, selesai 58 paket). Nilai 58 paket selesai lelang Rp. 147.794.230.025 dengan SILPA sementara sebesar Rp. 13.783.236.000,-
  • Rentang efisiensi anggaran mulai dari 1,01 % s.d 36,23 % atau RATA-RATA sebesar 5,01 %. Persentase ini bersifat sementara dan nilainya akan pasti lebih besar pada saat seluruh lelang sudah mencapai penentuan pemenangnya serta paket-paket baru sedang dalam proses pengajuan lelang.
  1. Kegiatan LPSE berjalan lancar dan kritikan dari rekanan yang telah menggunakan sistem ini belum ada. Beberapa kritikan datang dari calon rekanan baru yang akan mendaftar pada sistem, yaitu mereka yang ingin langsung dapat ikut lelang pada saat ada paket yang terkait / sesuai dengan ijin usahanya. Pengelola sudah menyarankan kepada mereka agar mendaftar perusahaannya lebih awal, dengan tidak menunggu adanya paket lelang untuk antisipasi antrian pendaftaran yang dapat terjadi apabila waktu terlalu mendesak, misalnya 3 hari sebelum lelang paket.
  2. Inisiasi program ini di dukung oleh Komisi D DPRD Provinsi Kalteng dengan adanya dukungan Anggaran APBD Provinsi sejak tahun 2008. Namun biaya operasional LPSE Kalteng lebih kecil dibanding dengan SILPA yang dihasilkan, yaitu sejak tahun 2008 s.d 2010 sekitar Rp. 2 Milyar (penambahan kapasitas peralatan bantuan USAID untuk melayani rencana pendirian LPSE di Kab / Kota berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010).
  3. Bahwa hal yang unik, dimana Pemprov Kalteng bahkan mendapat bantuan dana dari LSM Nasional Partnership / Kemitraan dalam hal pelatihan dan sosialisasi (sekitar RP. 180 juta). Langsung di bayar dan dikelola oleh LSM tersebut. Tahun 2010 sedang diproses lanjutan bantuan dengan penandatangan dokumen kontrak oleh pejabat teknis yang sedang dalam proses.
  4. Bahwa LPSE Kalteng merupakan alat bersama atau tool for economic, social dan culture engineering terhadap 3 pilar pemerintahan dalam good governance, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat, karena sistem ini melibatkan semua unsur tersebut. Mengingat bahwa berdasarkan studi internasional oleh PBB, penerapan Teknologi Informasi dengan tepat dan benar akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi minimal 3 %. Contoh kasus negara yang TI nya belum mapan di Eropah mengalami pertumbuhan ekonomi yang rendah. Karena manfaat TI itu lebih besar positipnya, maka manfaatnya tak perlu diperdebatkan, yang perlu adalah pilihan teknologi yang paling sesuai bagi pemakainya.
  5. Untuk Bulan Juni dan ke depan tahun 2010 LPSE Kalteng dalam proses melakukan pelatihan untuk PPK / PPTK / Panitia dan Pengelola dari Kabupaten / Kota se Kalimantan Tengah dengan alokasi per Kabupaten / Kota sebanyak 13 s.d 14 orang. Disamping itu akan ada sosialisi untuk aparatur dan masyarakat di Kabupaten / Kota.

------ **** ----



Komentar menunjukkan dedikasi kita...

Mari Berpartisipasi


Ikut berpartisipasi dengan mengirimkan artikel maupun berita sangat diharapkan demi kemajuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Namun sebelumnya Anda harus melakukan login/mendaftar terlebih dahulu sebagai User.

Login Mendaftar Manual

pusbindiklatren