Pendapatan Daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU Nomor 32 Tahun 2004), sebagai sumber Pendapatan bagi daerah maka setiap tahunnya terintergrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen kebijakan operasional dari strategi pembangunan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan (Perda). APBD juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan publik (Public Policy) yang selayaknya harus diinformasikan secara luas kepada masyarakat. Dari sisi Pendapatan, masyarakat sebagai warga negara (citizen) yang telah memberikan legitimasi politik dan sebagai pembayar pajak/retribusi (tax/user charger payer) memperoleh hak untuk mendapatkan pelayanan atas kepentingannya dan ikut mengawasi penggunaan uang tersebut (yang telah dikumpulkan dari pajak, retribusi dan pungutan lainnya). Pemerintah Daerah harus mulai mengedepankan prinsip no tax without representation (tidak perlu membayar pajak, jika tidak ada representasi penggunaannya sesuai kebutuhan rakyat).

Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir yaitu realisasi Pendapatan Daerah sejak Tahun 2001 sampai 2012 rata-rata tingkat pencapaian targetnya sebesar 113,71%. Sedangkan tingkat pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah dari Tahun 2001 menuju Tahun 2012 adalah sebesar rata-rata 20,48% pertahun.

Pada Tahun 2012 Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar  Rp.2.260.466.375.417,00 atau mengalami kenaikan target sebesar 31,99% dibandingkan tahun lalu, sedangkan pada Tahun Anggaran 2013 ini Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp.2.501.734.823.005,00

Gambaran umum faktor-faktor yang mempengaruhi angka pertumbuhan Pendapatan Daerah setiap tahun mulai Tahun 2001 sampai dengan 2012 antara lain :

  1. Tahun 2001 terjadi konflik antar etnis di Kalimantan Tengah yang menimbulkan dampak negatif terhadap intensifikasi pungutan daerah khususnya yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor karena objek kedua pajak tersebut banyak yang exudus keluar Kalimantan Tengah.
  2. Tahun 2001 juga awal penerapan Otonomi Daerah, yang secara psikis turut mempengaruhi semangat daerah untuk menggali seluas-luasnya sumber-sumber pendapatan daerah,dimana pada saat itu kewenangan Provinsi yang sangat dibatasi dan sebaliknya kewenangan pada Tingkat Kabupaten/Kota lebih ditingkatkan. Dampaknya mempengaruhi penerimaan Pendapatan Daerah khususnya PAD pada Tahun 2002.
  3. Tahun 2003 dan seterusnya perekonomian mulai stabil, PAD cenderung meningkat namun dari sisi Dana Perimbangan khususnya dari penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam cenderung mengalami penurunan yang disebabkan karena potensi sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Kalimantan Tengah baik dari Sektor Kehutanan maupun Pertambangan semakin berkurang dan selektif pemberdayaannya sehingga mempengaruhi juga jumlah penerimaan yang berasal dari Penerimaan Bagi Hasil SDA.
  4. Namun untuk penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) secara konstan mengalami kenaikan bahkan pada Tahun 2006 DAU meningkat secara signifikan dari tahun sebelumnya hampir dua kali lipat. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian dan perhitungan secara akurat terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan DAU Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan kondisi yang ada. Penerimaan dari DAU ini memberikan kontribusi besar dan mempengaruhi besaran Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan.
  5. Pada Tahun 2007 ada beberapa pungutan baru di Bidang Retribusi Daerah yang memperkuat penerimaan Sektor Retribusi, selain itu  beberapa ketentuan lama ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian dan perubahan Perda yang sudah lama.
  6. Pada Tahun 2009 ada beberapa Perda Retribusi baru yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah dan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Balai Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
  7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pemberian Pembebasan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dari luar Kalimantan Tengah, serta Penghapusan Sanksi Administrasi (Denda) bagi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terdaftar di Provinsi Kalimantan Tengah.
  8. Tahun 2010 terbit Undang-undang Nomor 28 Tahun 2010 tentang PDRD dan telah ditindaklanjuti dengan Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomo 2 tentang Retribusi Jasa Usaha, Perda Nomor 3 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Perda Nomor 6 tentang Retribusi Jasa Umum dan Nomor 7 tentang Pajak Daerah.

Berikut ini gambaran umum masing-masing bagian dari struktur Pendapatan Daerah dalam APBD Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.   

  1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pos Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Laba Usaha Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Performance dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun anggaran terakhir dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini :

Dari Tahun 2001 sampai dengan 2011, prosentase pencapaian realisasi PAD rata-rata adalah sebesar 123,52% dari target yang  ditetapkan. Pencapaian tertinggi tercatat pada Tahun Anggaran 2002 yaitu sebesar 132%, dan terendah Tahun 2009 sebesar 82,13%, sedangkan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 37,58%. Pada Tahun 2012 PAD ditargetkan sebesar Rp. 748,307 Milyard lebih atau mengalami pertumbuhan 14,28% dari target yang ditetapkan pada tahun 2011 sebesar  Rp. 654,805 milyar lebih.

              Peranan PAD terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sejak Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2003 masih berada dibawah 20%, namun pada Tahun Anggaran 2012 peranannya meningkat mencapai 38,89%. Kondisi demikian bukan karena kemampuan yang lebih dari daerah tapi semata mata dikarenakan adanya pengaruh pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) yang kenaikannya tidak berimbang. Pada Tahun 2006 peranan PAD terhadap Pendapatan Daerah sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 24,25% dan naik kembali pada Tahun 2007 menjadi 25,46% dan pada Tahun 2008 naik menjadi 31,11%, kemudian di tahun 2009 kembali turun menjadi 27,94%. Pada tahun 2010 peranan PAD terhadap Pendapatan Daerah  meningkat lagi menjadi 32,42%, pada Tahun 2011 peranan PAD terhadap Pendapatan Daerah  sebesar 42,62% pada Tahun 2012 pernanan PAD terhadap Pendapatan Daerah 

 

2. Pajak Daerah

 

Pajak Daerah merupakan pungutan daerah yang porsinya mencapai sekitar 86,07% dari total penerimaan PAD, terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Pajak Kendaraan Di Atas Air (PKAA), Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air (BBN KAA), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB), Pajak Air Permukaan (PAP). Dari keenam jenis Pajak Daerah tersebut PKB, BBNKB dan PBB KB merupakan penerimaan yang menjadi andalan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan tingkat pencapaian targetnya pada saat ini cukup menggembirakan walaupun belum dapat dikatakan optimal, mengingat masih banyaknya potensi pungutan ini yang masih belum dapat terjangkau. Pencapaian target PKB dan BBN KB setiap tahunnya dilakukan melalui mekanisme SAMSAT dan memerlukan koordinasi dan kerjasama yang baik diantara instansi yang terlibat.

Selain itu peningkatan penerimaan PKB dan BBN KB tidak terlepas dari adanya potensi kendaraan bermotor baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 atau lebih yang jumlahnya semakin meningkat di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah seiring semakin berkembangnya taraf hidup dan perekonomian masyarakat  Kalimantan Tengah.



Komentar menunjukkan dedikasi kita...

Mari Berpartisipasi


Ikut berpartisipasi dengan mengirimkan artikel maupun berita sangat diharapkan demi kemajuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Namun sebelumnya Anda harus melakukan login/mendaftar terlebih dahulu sebagai User.

Login Mendaftar Manual