Raperda tersebut diajukan dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2013 DPRD Kalteng, Senin (17/6). Bersama dengan Raperda tersebut, Pemprov juga mengajukan 4 Raperda lainnya. Pertama, Pencabutan Perda Provinsi Kalimantan Tengah No.14/2008 tentang Organisasi Tatalaksana Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Kalteng. Ketiga, Perubahan kedua Atas Perda No.5/2008 tentang Organisasi dan Tatalaksana kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kalteng. Keempat, Perubahan kedua atas Perda Kalteng No.6/2008 tentang Organisasi dan Tatalaksana Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Dan kelima, Perubahan kedua atas Perda No.7/2008 tentang Organisasi dan Tatalaksana Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam pidato pengantarnya, Gubernur Agustin Teras Narang melalui Wagub Kalteng H Achmad Diran mengatakan,  pengajuan Raperda tersebut merupakan amanat dalam Undang-Undang No.32/2004 dalam pasal 27 ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa kewajiban kepala daerah menyampaikan atau memberikan laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta mengimformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

“Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disamping berfungsi sebagai pertanggungjawaban pemerintah daerah mengenai pelaksanaan APBD untuk tahun anggaran yang telah ditutup,  juga sebagai bahan untuk menilai atau mengevaluasi sejauh mana capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah direncanakan dan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun anggaran yang telah dijalani,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskan, sesuai dengan visi pembangunan dan rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kalteng “Meneruskan dan Menuntaskan Pembangunan Kalteng agar Rakyat Lebih sejahtera dan bermartabat Demi Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”, telah ditetapkan misi pembangunan, diantaranya mensinergikan pembangunan kewilayahan Kalteng melalui pemanfaatan Rencana Penataan Ruang Provinsi (RTRWP) secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup.

Kemudian, menciptakan pendidikan berkualitas dan terakses serta merata. Menjamin kesehatan masyarakat yang merata dan mudah dijangkau, pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang menjangkau kantong-kantong permukiman penduduk dan memfasilitasi pembangunan ekonomi rakyat. “Yang terpenting juga adalah pengembangan dan penguatan ekonomi kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan,” tegasnya.

Kemudian pelembagaan sistem penguatan kapasistas sumber daya manusia (SDM) masyarakat dan pemerintah serta terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermsyarakat di Kalteng.

Oleh sebab itulah, dalam APBD Kalteng TA 2012, pembangunan dititikberatkan pada 12 prioritas pembangunan, meliputi infrastruktur, pertanian, investasi dan dunia usaha, Koperasi dan UMKM, Pemerintahan yang bersih, professional dan responsif, tata ruang, pendidikan, kesehatan. Kemudian penguatan kapasitas SDM masyarakat serta penanggulangan kemiskinan dan percepatan pengetasan desa/kelurahan tertinggal. Peningkatan kerukunan dan kedamaian, serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat. “Kependudukan, ketenagakerhaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga dan sumber daya alam , lingkungan hidup dan penanggulangan bencana,” terangnya.

Usai menyampaikan pidato pengantar mengenai 5 Raperda tersebut, Pemprov Kalteng juga langsung menyerahkan 5 Naskah Raperda kepada DPRD Kalteng, yang diterima Wakil Ketua DPRD Kalteng Hendry S Dalim.



Komentar menunjukkan dedikasi kita...

Mari Berpartisipasi


Ikut berpartisipasi dengan mengirimkan artikel maupun berita sangat diharapkan demi kemajuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Namun sebelumnya Anda harus melakukan login/mendaftar terlebih dahulu sebagai User.

Login Mendaftar Manual