PENDIDIKAN

 
a) KONDISI AWAL TAHUN 2003.

1) Pembinaan Pendidikan Dasar

Pada tahun 2002/2003 penduduk usia sekolah (7-12 tahun) di Kalimantan Tengah berjumlah 298.058 orang, dan yang bersekolah pada tingkat SD/MI mencapai jumlah 301.796 orang (APK 101,25%, dan APM 98,80%). Jumlah penduduk usia 7-12 tahun pada tahun 2003/2004 meningkat 4,77% atau menjadi 312.279 orang. Dengan pertambahan penduduk ini diperlukan suatu upaya agar Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun sebelumnya dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Penduduk usia sekolah 13-15 tahun pada tahun 2002/2003 berjumlah 86.882 orang, dan yang bersekolah pada tingkat SMP/MTs sebanyak 71.366 orang (APK 82,14%, dan APM 77,77%). Pada tahun 2003/2004 usia 13-15 tahun meningkat 7,2% atau menjadi 93.151 orang. Sehingga diperlukan suatu upaya untuk dapat mempertahankan bahkan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) sebagaimana pada tahun sebelumnya sejalan dengan target penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun harus tuntas pada tahun 2008.

Demikian halnya untuk kualitas pendidikan SMP/MTs dari hasil ujian nasional dari tiga mata pelajaran yang diujikan secara nasional pada tahun 2001/2002 rata-rata 2,85, dan pada tahun 2002/2003 harus meningkat sejalan dengan standar kelulusan ujian nasional SMP/MTs tidak diperbolehkan ada nilai < 3,01.

2) Pembinaan Pendidikan Menengah

Pada tahun 2002/2003 penduduk usia sekolah (16-18 tahun) di Kalimantan Tengah berjumlah 71.762 orang, dan yang bersekolah pada tingkat SMA/SMK/MA sebanyak 38.557 orang (APK 53,73%, dan APM 48,90%). Jumlah penduduk usia 16-18 tahun pada tahun 2003/2004 meningkat 7,89% atau menjadi 77.429 orang.

Mengingat kebutuhan kesempatan belajar di SMA/MA/SMK semakin meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan keberhasilan program Wajar Dikdas 9 Tahun, maka diperlukan upaya-upaya peningkatan akses.

Demikian halnya untuk kualitas pendidikan SMA/MA/SMK dari hasil ujian nasional dari tiga mata pelajaran yang diujikan secara nasional pada tahun 2001/2002 rata-rata 3,75, dan pada tahun 2002/2003 harus meningkat sejalan dengan standar kelulusan ujian nasional SMA/MA/SMK tidak diperbolehkan terdapat nilai < 3,01, dan untuk ini diperlukan berbagai upaya pembinaan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

3) Pembinaan Pendikan Luar Sekolah

Program pembinaan pendidikan luar sekolah (PLS) pada tahun 2002 cukup signifikan dalam mendukung program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah melalui jalur Paket A, Paket B, dan Paket C. Selain itu juga masih diperlukan perhatian yang lebih serius pada pembinaan masyarakat putus sekolah dengan berbagai kegiatan yang produktif.

4) Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga Pelajar.

Pembinaan kepemudaan dan olahraga di kalangan pelajar sebagai upaya untuk memberikan bekal kecakapan hidup yang nyata dimasyarakat harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Dengan populasi yang cukup besar anak usia sekolah 7-18 tahun, maka program pembinaan pemuda pada usia sekolah merupakan momentum yang sangat tepat agar mereka kelak setelah tamat dari bangku sekolah mampu mandiri hidup ditengah-tengah masyarakat. Program-program yang dilaksanakan antara lain : diklat keterampilan dan kepemimpinan pemuda, pendidikan politik, pemuda produktif, karya ilmiah, penyuluhan narkoba, dan pembinaan olahraga pelajar kelompok prestasi yang diharapkan mampu mencetak atlit-atlit berprestasi di even nasional dan internasional, serta beberapa pembinaan lainnya.

5) Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.

Program pembinaan kebudayaan dan pelestarian nilai budaya, dan pembinaan seni budaya daerah harus mendapat perhatian yang lebih baik dari pemerintah maupun masyarakat. Sehingga diharapkan masyarakat memiliki kesadaran dan kecintaan terhadap kebudayaan dan kesenian asli daerah dalam rangka pembangunan nasional.

b) INPUT/MASUKAN

Untuk mendukung pencapaian program pembinaan pendidikan dan kebudayaan di Kalimantan Tengah melalui dana APBD tahun 2003 dengan jumlah anggaran sebesar Rp, 16.895.000.000,00 yang dialokasikan pada 8 (delapan) proyek daerah, yaitu : 1) Proyek Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan Dasar tersebar di Kalimantan Tengah, jumlah anggaran Rp. 5.375.000.000,00. 2) Proyek Pembinaan dan Pengembangan PLB di Kalimantan Tengah, dengan jumlah anggaran Rp. 1.145.000.000,00. 3) Proyek Bantuan Pendidikan Menengah di Kalteng, dengan jumlah anggaran Rp. 2.375.000.000,00. 4) Proyek Penunjang Pendidikan Tinggi, jumlah anggaran sebesar Rp. 4.000.000.000,00. 5) Proyek Pemb. Pelatihan serta Peningkatan Tenaga Kependidikan SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA di Kalimantan Tengah, dengan anggaran Rp. 1.600.000.000,00. 6) Proyek Peningkatan dan Pengembangan Perpustakaan Sekolah di Kalimantan Tengah, dengan jumlah dana Rp. 800.000.000,00. 7) Proyek Bantuan Pembinaan Kebudayaan dan Pelestarian Peninggalan Sejarah/Kepurbakalaan di Kalimantan Tengah, jumlah anggaran Rp. 650.000.000,00. 8) Proyek Pembinaan Seni Budaya Daerah di Kalimantan Tengah, besar anggaran Rp. 950.000.000,00

b. HASIL YANG DICAPAI/REALISASI PROGRAM TAHUN 2003.

Proyek APBD tahun 2003 pada sektor pendidikan dan kebudayaan dengan nilai anggaran Rp.16.895.000.000,00 secara kualitas dan kuantitas berhasil dengan baik dan mencapai target/ sasaran sebagaimana yang ditetapkan. Daya serap fisik mencapai ketuntasan 100%, dan daya serap keuangan mencapai 96,30% atau sisa anggaran 3,7%. Sisa anggaran sebesar 3,7% ini merupakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, dan sisa anggaran tersebut sudah disetor kembali ke Kas Daerah.

Sasaran program pembinaan Pendidikan dan kebudayaan yang dilaksanakan tahun anggaran 2003 dapat tercapai sesuai rencana. Hal tersebut dapat dilihat dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil pendidikan di Kalimantan Tengah. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan dana pendidikan yang tersedia, baik bersumber dari anggaran APBD maupun anggaran APBN pembinaan pendidikan dan kebudayaan di Kalimantan Tengah dapat meningkat secara signifikan.

1. Program Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar

a. Pemerataan Kesempatan Belajar Pendidikan Dasar

Jenjang SD/MI tahun 2003/2004 ini terjadi peningkatan angka partisipasi belajar yang cukup signifikan. Tahun 2003/2004 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI meningkat sebesar 0,63%, yaitu tahun 2002/203 sebesar 101,25% menjadi 101,88 pada 2003/2004. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI meningkat sebesar 0,29% yaitu pada tahun 2002/2003 sebesar 98,80% menjadi 99,09% pada tahun 2003/2004.

Jenjang SMP/MTS tahun 2003/2004 ini terjadi peningkatan angka partisipasi belajar yang cukup signifikan. Tahun 2003/2004 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS meningkat sebesar 3,03%, yaitu tahun 2002/203 sebesar 82,14% menjadi 85,17% pada 2003/2004. Dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS meningkat sebesar 3,57% pada tahun 2002/2003 sebesar 77,77% menjadi 81,34% pada tahun 2003/2004.

Demikian halnya dengan angka melanjutkan dari jenjang SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs juga mengalami peningkatan sebesar 2,82% (2002/2003 = 74,51%, tahun 2003/2004 = 77,33%).

Prestasi ini tidak terlepas dari dukungan dana APBD maupun APBN tahun 2003 yang mampu membangun beberapa fasilitas SMP, antara lain membangun Ruang Kelas Baru 101 ruang, membangun Unit Sekolah Baru 12 unit, membangun laboratorium IPA 12 ruang, dan membuka SMP terbuka di 14 Kabupaten/Kota. Dan melalui dana APBD dapat di rehabilitasi 3 (tiga) SD dan 1 (satu) SMP.

b. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Dasar

Hasil Ujian Nasional tahun 2002/2003 nilai rata-rata SMP/MTs mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan sebesar 40%. Nilai rata-rata ujian nasional pada tahun 2001/2002 nilai rata-rata 2,85, dan pada tahun ujian 2002/2003 meningkat menjadi rata-rata 3,75.

Meningkatnya mutu pendidikan dasar di Kalimantan Tengah tahun ini juga tidak terlepas upaya pemerintah untuk membantu pengadaan buku SD/MI dan SMP/MTs, yaitu buku pelajaran pokok SD/MI (5 mata pelajaran) sebanyak 397.616 eks.

Melaui Proyek Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan Dasat tersebar di Kalimantan Tengah (APBD) dapat diadakan pengadaan buku pelajaran SD/MI sebanyak 240.496 eksemplar dengan perincian : buku pokok 5 matpel SD/MI 195.840 eks, buku agama SD/MI 27.120 eks, buku agama SMP/MTs 14.886 eks, dan buku pegangan guru SD 2.650 eks. Dan buku pengadaan dana APBN sebanyak 157.120 eks.

Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas guru dan tenaga kependidikan lainnya terus diupayakan oleh pemerintah, baik melalui dana APBD maupun APBN.

Tahun 2003 ini telah diberikan bantuan beasiswa kepada 110 orang guru SD/MI dalam penyetaraan DII PGSD. Demikian juga pelatihan manajemen Kepala TK, SD, SMP, SMA sebanyak 140 orang, penataran pengawas TK/SD sebanyak 75 orang, dan pelatihan guru pemandu bidang studi SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA sebanyak 120 orang. Dan untuk mengurangi kekurangan guru TK, SD, SMP di sekolah pada tahun 2003 melalui dana dekonsentrasi telah diangkat sebanyak 2.912 orang guru bantu.

Untuk relevansi pendidikan dasar telah diupayakan dengan adanya penyempurnaan kurikulum dan re-orientasi pembelajaran yang berbasis kompetensi dan kebutuhan riil di masyarakat (muatan lokal). Oleh karena itu dua tahun terakhir ini proses pembelajaran disekolah harus sudah berubah paradigmanya yaitu dari subject matter oriented ditingkatkan kepada life skill oriented.

2. Program Pembinaan Pendidikan Menengah

a. Pemerataan Kesempatan Belajar Peningkatan Angka Partisipasi SMA/MA/ SMK tahun 2003/2004 ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2003/2004 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK meningkat sebesar 1,62%, yaitu tahun 2002/203 sebesar 53,73% menjadi 55,35% pada 2003/2004. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK meningkat sebesar 2,01% yaitu pada tahun 2002/2003 sebesar 48,90% menjadi 50,91% pada tahun 2003/2004.

Demikian halnya dengan angka melanjutkan dari jenjang SMP/MTs melanjutkan ke SMA/MA/SMK mengalami peningkatan sebesar 0,58 (2002/2003 = 72,87%, tahun 2003/2004 = 73,45%).

Untuk peningkatan akses pendidikan menengah pada tahun 2003 melalui dana APBN Kalimantan Tengah telah dibangun 9 USB SMA, 60 RKB SMA, 1 USB SMK, dan 4 USB SMK Kecil di 4 Kabupaten baru.

Untuk memberi kesempatan belajar yang berkualitas di SMK kepada masyarakat yang sesuai dengan potensi daerah, pada tahun 2003/2004 ada 5 (lima) SMK se Kalimantan Tengah mengembangkan program keahliannya.

Program keahlian Teknologi Informasi (TI) mendapat prioritas pengembangan di daerah-daerah, hal ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat terhadap teknologi informasi. Demikian halnya untuk meningkatkan kualitas tamatan SMK, di KalimantanTengah pada tahun 2003/2004 ini telah ditetapkan 1 (satu) SMK untuk membuka program community college (CC).

b. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Menengah

Hasil Ujian Nasional tahun 2002/2003 nilai rata-rata SMA/MA/SMK mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan yaitu sebesar 17%. Nilai rata-rata ujian nasional pada tahun 2001/2002 adalah 3,75 dan pada tahun ujian 2002/2003 meningkat menjadi rata-rata 4,50.

Dengan dana APBD melalui Proyek Bantuan Pendidikan Pendidikan Menengah di Kalimantan Tengah Tahun 2003 dapat diberikan bantuan pengadaan sarana dan prasarana SMA dan SMK yang masing-masing 30 paket untuk 8 (delapan) SMA dan 1 (satu) paket alat untuk SMK-2 Palangka Raya yang terbakar dua tahun lalu, dan pada tahun 2003/2004 mulai dibangun dengan dana dekonsentrasi dan sharing daerah.

Keberhasilan peningkatan nilai ujian ini tidak terlepas adanya dukungan pemerintah daerah dalam pembinaan kualitas guru. Pada tahun 2003 ini melalui dana APBN dan APBD telah dialokasikan untuk pelatihan guru bahasa inggris dan matematika yang selama ini dianggap sebagai penyebab kegagalan siswa dalam ujian nasional. Selain itu yang lebih mendukung dalam peningkatan mutu adalah dengan adanya pengadaan guru bantu. Dan pada tahun 2003 SMA dan SMK mendapatkan guru bantu sebanyak 630 orang.

Bantuan penambahan sarana prasarana belajar disekolah juga sangat berpengaruh besar terhadap prestasi belajar siswa, terutama kemampuan siswa ber praktek. Penambahan buku-buku pegangan siswa dan guru serta perpustakaan juga mempunyai andil yang sangat besar pula.

Peran aktif dunia usaha/industri sebagai mitra SMK dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan pelaksanaan uji kompetensi tetap menjadi penentu kualitas ujian produktif tahun 2002/2003. Walaupun sertifikat kompetensi SMK yang diterbitkan saat ini baru sertifikat komptensi nasional (SKN) kualitasnya jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, hal ini terlihat dari tim assesor uji kompetensi adalah dunia industri yang memiliki kualitas baik. Pengupayaan untuk meningkatkan kaulifikasi sertifikasi kestandar sertifikat industri dan profesi sedang dirintis bersama.

3. Program Dukungan Pengembangan Pendidikan Tinggi

Dukungan bantuan bagi penyelenggaraan pendidikan kepada universitas dan lembaga perguruan tinggi yang ada di propinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2003 ini cukup signifikan, hal ini dapat dilihat dari pencapaian sasaran yang telah ditargetkan.

Dana APBD melalui Proyek Penunjang Pendidikan Tinggi di Kalimantan Tengah Tahun 2003 dapat diberikan bantuan terhadap Perguruan Tinggi se Kalimantan Tengah berupa : pengadaan tanah untuk (1 PTN), bantuan buku (14 PTN/PTS), bantuan alat (7 PTS), bantuan mebelair (9PTN/PTS), bantuan fisik (6PTS), bantuan MoU (1 PTN), bantuan operasional (18 PTS) bantuan beasiswa S1, S2, S3 (93 orang).

Dengan dukungan bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas PTN dan PTS se Kalimantan Tengah, yang pada akhirnya akan mampu mencetak sumberdaya manusia yang berkualitas.

4. Program Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah

Sasaran utama program pembinaan Pendidikan Luar Sekolah adalah memberikan bantuan teknis dan financial bagi pemberantasan buta huruf dan keterbelakangan pendidikan di Propinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan konstribusi terhadap peningkatan tingkat pendidikan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan berbagai alasan tidak sempat menikmati pendidikan pada jalur sekolah.

Melalui dana APBN (dekonsentrasi) tahun 2003 Proyek Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Kalimantan Tengah dapat diselesaikan program pembangunan sebagai berikut : a. Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) 1) Pemberantasan Buta Aksara Fungsional (PBAF) =1.600 orang 2) Kejar Paket A setara SD usia 7-12 tahun =3.440 orang 3) Kejar Paket B setara SMP usia 13-15 tahun = 8.460 orang 4) Kejar Paket C setara SMA usia 16-18 tahun = 1.970 orang 5) Kelompok Belajar Usaha (KBU) sasaran lulusan PBAF, Kejar Paket A, B, dan C. = 775 orang 6) Pemberian Beasiswa Kursus Magang = 715 orang 7) Pemberdayaan Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) = 93 orang. 8) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) = 12 lmbg. 9) Program PKPS BBM / BBE-Life Skill = 1 pkt.

b. Pembinaan Pendidikan Anak Dini Usia (PADU) dana APBN

Program pembinaan pendidikan anak dini usia (PADU) anak usia 0-6 tahun pada tahun 2003 ini telah mencapai sasaran yang ditargetkan yaitu: 1) Sosialisasi program PADU = 5 Kab/Kot. 2) Pengembangan kelembagan PADU = 15 lokasi 3) Bantuan operasional lembaga PADU = 15 lokasi

c. Pembinaan Kepemudaan

Sasaran program pembinaan kepemudaan adalah para pemuda usia sekolah yang berada di Kalimantan Tengah. Program ini mempunyai tujuan untuk membekali para siswa dalam kecakapan hidup yang nyata di masyarakat.

Kegiatan pembinaan kepemudaan yang dilaksanakan meliputi : 1) Latihan ketarampilan dan kepemimpinan pemuda 2) Pendidikan lingkungan hidup 3) Pendidikan politik 4) Demokrasi dan kewarganegaraan 5) Kampanye anti kekerasan dan tawuran pelajar 6) Latihan manajemen organisasi pemuda 7) Kelompok usaha pemuda produktif 8) Pemberdayaan kreativitas ekonomi desa 9) Lomba karya ilmiah 10) Lomba menulis 11) Lomba menggambar 12) Pesantren kilat 13) Pertukaran pemuda antar negara 14) Kemah Pemuda 15) Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3).

a. Pembinaan Olahraga 1) Pelatihan/penataran tenaga fungsional keolahragaan 2) Sosialisasi lomba sehat dan bugar antar sekolah dan pelajar 3) Pekan Olahraga Pelajar 4) POPWIL 5) POPNAS 6) TC dan Uji coba 7) Pembinaan Olahraga klub 8) Peningkatan mutu tenaga olahraga

5. Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.

Kegiatan pokok adalah : a. Pembinaan dan Pengembangan nilai-nilai budaya dengan kegiatan : (1) Pembangunan Tugu Peringatan Hari Kebangkitan Semangat Persatuan Daerah Kalimantan Tengah di Desa Bundar – Barsel, (2) Pembangunan monumen Tambun Bungai, (3) pembangunan Monumen GMTPS di desa Madara Barito Selatan. b. Pembinaan peninggalan sejarah dan permuseuman dengan kegiatan yaitu : (1) pelatihan teknis museum tingkat nasional di Sulawesi dan Bandung, (2) operasional dan pemeliharaan museum Balanga. c. Pembinaan seni budaya daerah kegiatannya : (1) pengadaan busana daerah bagi murid-murid SD dan SMP, (2) pengadaan peralatan kesenian daerah SD/SMP, (3) pelatihan tenaga kesenian bagi murid SD di Yogyakarta, (4) pengadan busana pengantin, pelaminan beserta kelengkapannya di jalan Cut Nyak Dien Jakarta dan Asrama Mahasiswa jalan Pakuningratan Yogyakarta, (5) inventaris/penyususnan program seni budaya daerah Kabupaten/Kota, (6) pergelaran seni dalam rangka hari besar nasional, (7) pameran seni dalam rangka Hardiknas, (8) penerbitan Buku Seni Budaya untuk SD dan SMP, (9) pengadaan busana tari daerah untuk SLTA Kabupaten/Kota, (10) bantuan untuk sanggar seni budaya di Kabupaten/Kota, (11) sosialisasi penyususnan program seni budaya daerah 14 Kabupaten/Kota di Kabupaten Kapuas, (12) Bantuan untuk mengikuti Kongres Kebudayaan di Bukit Tinggi.

d. BENEFIT (MANFAAT)

Dengan adanya dukungan dana APBD dan APBN tahun 2003, benefit (manfaat) yang diperoleh sebagai berikut : 1. Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi. a) Dengan penambahan USB, RKB, dan penambahan fasilitas pembelajaran lainnya mampu meningkatkan daya tampung dan kelayakan tempat belajar pendidikan dasar dan menengah, hal ini terbukti dengan mingkatnya angka partisipasi belajar. (1) SD/MI : APK 101,88% (naik 0,63%); APM 99,09% (naik 0,29%). (2) SMP/MTs : APK 85,17 (naik 3,03%); APM 81,34% (naik 3,57%). (3) SMA/MA/SMK : APK 55,35% (naik 1,63%); APM 50,91% (naik 2,01). b) Dengan dukungan peningkatan kualitas guru serta memberikan sumber belajar yang memadai, pada tahun pelajaran 2002/203 hasil ujian nasional SMP/MTs dan SMA/MA/SMK meningkat secara signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata nilai Ujian Nasional SLTP/MTs dan SMA/SMK masing-masing naik 40% atau rata-rata 4,75 untuk SMA/SMK, dan naik 17% atau rata-rata 4,50 untuk SLTP/MTs. Dan prosentase kelulusan mencapai 95% (SLTP/MTs) dan 97% (SMA/SMK). c) Dengan bertambahnya sarana prasarana pendidikan berupa buku, alat peraga, alat laboratorium/bengkel yang memadai, mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. d) Dengan dukungan pembinaan pendidikan tinggi, secara bertahap mampu meningkatkan kualitas nyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga diharapkan masukan dan lulusan perguruan tinggi di Kalimantan Tengah semakin baik.

2. Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Kepemudaan dan Keolahragaan. (Dana APBN). a) Meningkatnya kualitas masyarakat melalui jalur pendidikan luar sekolah. b) Meningkatnya sikap kemandirian dan produktifitas masyarakat. 3. Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, manfaat (benefit) nya adalah dapat menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memelihara seni dan budaya daerahnya.

e. IMPACT (DAMPAK)

Dengan adanya dukungan dana APBD dan APBN tahun 2003, impact/dampak yang diperoleh sebagai berikut . 1. Pendidikan Dasar, Menengah dan Perguruan Tinggi. a) Mempercepat penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun di Kalimantan Tengah. b) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan untuk masa depannya. c) Meningkatnya kualitas SDM Kalimantan Tengah pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. d) Meningkatnya kesadaran dan pemahaman warga sekolah terhadap pentingnya pengelolaan manajemen sekolah yang demokratis, transparan, dan akuntabel. 2. Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Kepemudaan dan Keolahragaan. (Dana APBN). a) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. b) Meningkatnya persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, manfaat (benefit) nya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan dan kesenian asli daerah.

f. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA PENANGGULANGAN.

1. Pembinaan Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah. a) Masalah-masalah Pendidikan Dasar (1) Masih banyaknya anak usia sekolah dasar tidak dapat sekolah karena tinggal di daerah terpencil dan jauh dari sekolah serta sulit dijangkau dalam waktu singkat. (2) Masih banyaknya masyarakat tidak mampu menyekolahkan anaknya karena faktor kemiskinan. (3) Sebagai dampak otonomi daerah, sangat sulit didapatkan data perkembangan pendidikan secara cepat, tepat, akurat dan ajeg dari daerah, sehingga akibatnya hal tersebut dapat mempengaruhi keakuratan perencanaan. (4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana belajar di beberapa sekolah, terutama sekolah didaerah terpencil (buku pelajaran, alat laboratorium/ praktek, ruang belajar, perabot). (5) Dibeberapa daerah masih kekurangan guru, baik dari segi kualitasnya maupun jumlahnya, namun di daerah lain justru kelebihan guru. (6) Masih rendahnya motivasi masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. (7) Masih banyaknya sekolah belum melaksanakan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah dengan benar.

b) Pemecahan Masalah Pendidikan Dasar

Dengan 7 (tujuh) masalah dalam pembinaan pendidikan dasar di Kalimantan Tengah, upaya pemecahan masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut. (1) Membuat system pelaksanaan pendidikan di daerah terpencil, diantaranya dengan program SD kecil, SD satu guru, Sistem Guru Kunjung, SMP Terbuka, atau jalur Paket A, Paket B. (2) Memberikan keringan pembiayaan sekolah, jika memungkinkan bahkan dibebaskan dari biaya sekolah. Upayanya adalah dengan memberikan beasiswa, ataupun melibatkan masyarakat yang mampu/kaya untuk konsep pembiayan subsidi silang. (3) Perlu dilaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data secara cepat dan tepat, untuk itu propinsi selalu melakukan koordinasi dengan mengoptimalkan peran tugas pokok dan fungsi sebagai pembina standar di tingkat propinsi, bukan semata-mata atas pertimbangan kewenangan. (4) Perlu terus diupayakan pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai, sebagaimana disyaratkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kepmnediknas Nomor 053/U/2001. (5) Perlu pemetaan guru yang jelas dan akurat, baik data jumlah dan data kompetensi yang dikuasai guru dalam mengajar. Dan perlu pengaturan secara propinsi terhadap penempatan guru, sehingga dengan demikian tidak akan ada suatu daerah tertentu kekurangan guru sementara daerah lain kelebihan guru. (6) Perlu secara terus menerus mensosialisasikan Paraturan Perundang-undangan yang mengatur kewenangan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan (Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang komite dan Dewan Pendidikan, dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisitem Pendikan Nasonal). (7) Mensosialisasikan dan mendorong sekolah untuk melaksanakan MPMBS secara sungguh-sungguh.

2. Pembinaan Pendidikan Menengah

a) Masalah-masalah Pendidikan Menengah (1) Terbatasnya SMA/MA/SMK, dan letaknyapun kebanyakan berada di ibukota Kecamatan sehingga sulit dijangkau masyarakat di pedalaman. (2) Masih banyaknya masyarakat tidak mampu menyekolahkan anaknya karena faktor kemiskinan. (3) Sebagai dampak otonomi daerah, sangat sulit didapatkan data perkembangan pendidikan secara cepat, tepat, akurat dan ajeg dari daerah, sehingga akibatnya hal tersebut dapat mempengaruhi keakuratan perencanaan. (4) Terbatasnya sarana dan prasarana belajar di sekolah, seperti buku pelajaran, alat laboratorium / alat praktik. (5) Dibeberapa daerah masih kekurangan guru, baik dari segi kualitasnya maupun jumlahnya, namun di daerah lain justru kelebihan guru. (6) Masih rendahnya motivasi masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. (7) Masih banyaknya sekolah belum melaksanakan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah dengan benar. (8) Terbatasnya Industri standar sebagai mitra pembinaan pendidikan menengah.

b) Pemecahan Masalah Pendidikan Menengah

Dengan 8 (delapan) masalah dalam pembinaan pendidikan menengah di Kalimantan Tengah, upaya pemecahan masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut. (1) Meningkatkan penyebaran sekolah di daerah-daerah tertentu dengan pertimbangan potensi wilayah, baik melalui USB, RKB, SM terpadu, Sekolah Kecil, Kelas Jauh (Filial). (2) Memberikan keringan pembiayaan sekolah, jika memungkinkan bahkan dibebaskan dari biaya sekolah. Upayanya adalah dengan memberikan beasiswa, ataupun melibatkan masyarakat yang mampu/kaya untuk konsep pembiayan subsidi silang. (3) Perlu dilaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data secara cepat dan tepat, untuk itu propinsi selalu melakukan koordinasi dengan landasan tugas pokok dan fungsi sebagai pembina standar di tingkat propinsi, bukan semata-mata landasan kewenangan. (4) Perlu terus diupayakan pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai, sebagaimana disyaratkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kepmnediknas Nomor 053/U/2001. (5) Perlu pemetaan guru yang jelas dan akurat, baik data jumlah dan data kompetensi yang dikuasai guru dalam mengajar. Dan perlu pengaturan secara propinsi terhadap penempatan guru, sehingga dengan demikian tidak akan ada suatu daerah tertentu kekurangan guru sementara daerah lain kelebihan guru. (6) Perlu secara terus menerus mensosialisasikan Paraturan Perundang-undangan yang mengatur kewenangan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan (Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang komite dan Dewan Pendidikan, dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisitem Pendikan Nasonal). (7) Mensosialisasikan dan mendorong sekolah untuk melaksanakan MPMBS secara sungguh-sungguh. (8) Melakukan terobosan pelaksanaan magang atau praktik kerja industri bagi SMK di luar kabupaten/propinsi bahkan di luar negeri.

3. Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah

a) Masalah Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah (1) Peserta pendidikan kebanyakan berasal dari keluarga tidak mampu (miskin) dan kadang-kadang mereka juga dari lingkungan yang bermasalah (penampungan anak-anak liar, gepeng dll). (2) Terbatasnya Tutor di daerah /Tenaga Lapangan Dikmas (TLD). (3) Terbatasnya infrastruktur pendukung.

c) Pemecahan Masalah (1) Diberikan bantuan beasiswa, selain pembinaan vocational skill sangat diperlukan pembinaan aspek “general life skill” yang lebih mantap untuk membekali kepribadian mereka, baik aspek emosional, pola piker, sosial bermasyarakatnya. (2) Perlu ditingkatkan tenaga tutor / Tenaga lapangan Dikmas yang professional dan mencukupi jumlahnya. (3) Perlu ditingkatkannya dukungan infrastruktur secara memadai. 4. Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga

a) Masalah Pembinaan Olahraga Dalam pembianaan dan pengembangan masih dihadapkan pada masalah yaitu: (1) Belum mantapnya koordinasi pembinaan pemuda dan olahraga, baik antar pemerintah maupun pemerintah dengan masyarakat, akibatnya pembinaan pemuda akan terputus di tengah jalan karena program yang ada tidak ada mata rantai lanjutannya. (2) Terbatasnya infrastruktur pendukung pembinaan pemuda dan olahraga.

b) Pemecahan Masalah 1) Memantapkan program, mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dengan semua stock holder yangberkepentingan dalam pembinaan pemuda dan olahraga. Sehingga diharapkan akan nampak jelas apa target akhir dari pembinaan, dan bagaimana pelaksanaannya dikemudian hari. 2) Perlu ditingkatkan dukungan infrastruktur untuk pembinaan pemuda dan olahraga secara wajar.

5. Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan. a) Masalah Pembinaan dan Pengambangan Kebudayaan Jika kita lihat aspek dampak dari pembinaan kebudayaan daerah adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan asli daerah dalam rangka pembangunan nasional, maka cerminan pembangunan ke depan adalah ramah dengan seni dan budaya. Sebab seni dan budaya akan menjadikan manusia memiliki jiwa dan perasaan yang halus dan peka. Tidak mudah emosional, senang menghargai karya orang lain, dan mampu mengendalikan emosional dalam bertindak. Sebab kesuksesan hidup seseorang menurut Daniel Goleman (1996) sangat ditentukan emotional quotient (EQ) 80%, dan hanya 20% dari Intelegency Quotient (IQ). Sehingga dengan penanaman cinta kepada seni dan budaya akan mampu menciptakan manusia-manusia berkepribadian lembut. Apalagi seni dan budaya local merupakan kekayaan daerah yang sangat potensial untuk dijadikan asset daerah dalam membangun. Namun demikian ada beberapa masalah pembinaan seni dan budaya daerah yang perlu mendapat perhatian kita bersama. (1) Kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memelihara masih sangat rendah. (2) Terbatasnya infrastruktur pendukung. b) Pemecahan Masalah (1) Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat secara terus menerus terhadap pentingnya pelestarian budaya daerah (lokal) dalam berbagai kesempatan, baik melalui media informasi, sosialisiasi, seminar, diskusi dll. (2) Menggali berbagai potensi untuk mendapatkan dukungan infrastruktur yang memadai guna untuk mendukung dalam pembinaan dan pelestarian budaya dan seni daerah.