Jumlah Angkatan Kerja sampai dengan Tahun 2001 di Kalimantan Tengah adalah 808.718 orang, sedangkan kesempatan kerja berjumlah 774.731, atau mengalami pengangguran terbuka sebesar 4,3%.

Program Dinas Tenaga Kerja Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2001 sebagai berikut :

 1.      Program Penciptaan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.

Tujuan program ini adalah mengatasi pengangguran dengan sasaran penciptaan dan memperluas  kesempatan kerja dalam berbagai bidang usaha dan menciptakan tenaga kerja mandiri serta tersedianya sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja.

2.  Program Peningkatan Kualitas dan Keterampilan Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk menjembatani para pencari kerja dengan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja sehingga mampu memanfaatkan peluang yang ada dan bersaing dengan tenaga kerja dari luar Daerah Kalimantan Tengah (regional maupun manca negara). Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya tenaga kerja yang berkualitas, produktif dan berdaya saing tinggi.

2.      Program Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja

 Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas tenaga kerja baik produktivitass sektoral (tingkat perusahaan atau lembaga) maupun produktivitas  regional. Sasaran program ini adalah peningkatan  produktivitas tenaga kerja..

4.   Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan.

Tujuan program ini adalah mewujudkan rasa ketenangan bekerja dan  berusaha sehingga tercipta hubungan yang serasi antara pekerja dan pengusaha yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, sedangkan sasarannya adalah meningkatkan peran kelembagaan tenaga kerja di perusahaan, perbaikan kondisi kerja serta jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.

Rencana Anggaran Pembiayaan (APBD) Sub Sektor Tenaga Kerja

Tahun Anggaran 2001

TABEL

REALISASI ANGGARAN PEMBIAYAAN APBD

SUB SEKTOR TENAGA KERJA

 Rencana Anggaran Pembiayaan (APBN) Sektor Tenaga Kerja

Sub Sektor Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2001

TABEL

REALISASI ANGGARAN PEMBIAYAAN APBN SEKTOR TENAGA KERJA

Kondisi Awal

1.   Penciptaan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.

      a.   Penduduk.

Penduduk Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2000 berjumlah 1.823.715      orang dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 2,8 % per tahun.

b.   Angkatan Kerja.

      Dari jumlah penduduk tersebut diatas terdapat angkatan kerja usia diatas 15 tahun sebanyak 808.718 orang.

c.   Kesempatan Kerja.

      Kesempatan kerja sampai dengan tahun 2000 di Kalimantan Tengah berjumlah 774.731 orang.

d.   Penganggur.

      Jumlah penganggur di Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2000 sebanyak 33.987 orang dengan tingkat pengangguran sebesar 4.2 % per tahun.

 2.   Kualitas dan Keterampilan Tenaga Kerja

Tingkat keterampilan tenaga kerja masih relatif rendah dan sebagian dari tenaga kerja yang tersedia belum sesuai dengan lowongan kerja yang ada. Hal ini dapat dilihat dari 774.731 orang yang bekerja di Kalimantan Tengah sebagian besar berpendidikan sampai dengan SD atau 465.922 orang (60.1 %). Oleh sebab itu di perlukan pelatihan keterampilan tenaga kerja untuk menambah kemampuannya dalam mengisi lowongan kerja dan mampu bersaing dengan tenaga kerja yang datang dari luar Kalimantan Tengah atau mampu bersaing dalam mengisi tambahan tenaga kerja pada era pasar bebas.

3.   Produktivitas Tenaga Kerja.

Khususnya kepada tenaga kerja yang sudah bekerja perlu dilatih dan diukur produktivitasnya agar dapat dikembangkan kemampuannya dalam meningkatkan pendapatannya sediri, lembaga/perusahaan tempatnya bekerja dan pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas daerah/regional.

 4.   Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan.

      Perusahaan di Kalimantan Tengah baik besar, sedang, menengah dan kecil sampai dengan tahun 2000 berjumlah 1.087 perusahaan dengan tenaga kerja sebanyak 63.156 orang, laki-laki 44.856 orang dan perempuan 13.300 orang. Untuk menjamin ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha, di perlukan pengaturan hak dan kewajiban masing-masing fihak melalui syarat kerja dan pelaksanaan norma-norma kerja di perusahaan serta hak-hak berserikat.

Realisasi Kegiatan Pembangunan Tahun 2001

1.   Program Penciptaan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.

      Proyek Perluasan Lapangan Kerja & Pengurangan Pengangguran (PLKKP) 2001,  Jumlah anggaran Rp.925.551.000.-. Realisasi keuangan 100 % dan realisasi fisik 100 %. Dengan jenis kegiatan antara lain sebagai berikut :

     a.   Analisa Jabatan 15 jabatan.

b.   Penyuluhan Bimbingan Jabatan 500 orang.

c.   Pembuatan buku Informasi Pasar Kerja (IPK) 500 Buku.

d.   Penempatan tanaga kerja sistim Antar Kerja Lokal (AKL) 1000 orang.

e.   Penempatan Tenaga Kerja Pemuda Profesional(TKPMP) 35 orang.

f.    Penempatan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT) 35 orang.

g.   Teknologi Padat Karya 140 orang.

2.   Program Peningkatan Kualitas dan Keterampilan Tenaga Kerja.

Proyek Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja (PKTK). Jumlah anggaran Rp 511.274.000.Realisasi keuangan 100 % realisasi fisik 100 %.

            Dengan jenis kegiatan antara lain sebagai berikut :

a.   Pelatihan Institusional 18 Paket, Non Institusional 22 Paket

b.   Identifikasi kebutuhan pelatihan 1 Kegiatan.

c.   Identifikasi program pelatihan 1 Kegiatan.

d.   Pengembangan jejaring informasi 1 Kegiatan

3.   Program Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja.

Proyek Pengembangan Produktivitas ( PP ). Jumlah anggaran Rp. 126.290.000.-. Realisasi Keuangan 100 %, Realisasi Fisik 100 %. Dengan jenis kegiatan antara lain sebagai berikut :

a.                   Pemasyarakatan dan pelayanan produktivitas 2 Kegiatan.

b.                  Peningkatan tenaga ahli dan kader produktivitas 2 Kegiatan.

c.                  Pembentukan dan pengembangan lembaga produktivitas 3 Kegiatan.

4.   Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan.

Proyek Pengembangan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja   ( PHIPTK ). Jumlah anggaran Rp. 431.348.000.- Realisasi keuangan 99,93 % dan Realisasi Fisik 100 %. Dengan jenis kegiatan antara lain sebagai berikut :

Pembentukan Hubungan Industrial 75 Perusahaan.

Penetapan dan sosialisasi UMR 65 Perusahaan.

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial/PHK 60 Kasus.

Penerapan norma kerja 1 Paket.

Pembudayaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja 2 Paket.

1.      ABT-DIPDA Proyek Pengembangan Ketenagakerjaan dan Penanggulangan Pengangguran (PPKPP) tahun 2001. Realisasi keuangan 95.23 % dan realisasi Fisik 100 %. Jenis Kegiatan :

a.       Survey Inventarisasi Lowongan Pekerjaan pada 250 Perusahaan.

b.      Inventarisasi lowongan pekerjaan pada Proyek-Proyek Pembangunan Pemerintah sebanyak 20 Instansi.

Penilaian antara Program dengan Realisasi

1. Jumlah Proyek Pembangunan pada Dinas Tenaga Kerja Propinsi Kalimantan Tengah sebanyak 4 buah dengan total anggaran tahun 2001 Rp. 1.994.463.000.-. Realisasi keuangan 99,78 % , realisasi fisik 100 % di bandingkan dengan tahun 2000 Rp.1.093.716.000.-, mengalami kenaikan sebesar 45,2 %. DIPDA-ABT jumlah anggaran Rp. 200.000.000.- realisasi keuangan 95.23 % dan realisasi fisik 100 %.

2.   Dari realisasi fisik yang diperoleh tahun 2001 baik APBN maupun APBD masing-masing 100 %, menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan proyek tidak ada deviasi/penyimpangan. 

Permasalahan:

Penganggur di Kalimantan Tengah relatif banyak 33.987 orang (4.2%).

Belum berfungsi secara optimal Bursa Pasar Kerja  Propinsi, sehingga menyulitkan dalam  koordinasi pengisian lowongan kerja dari Kabupaten/Kota lainnya di Propinsi Kalimantan Tengah, apabila di daerah tersebut tidak tersedia tenaga kerja sesuai dengan yang di butuhkan.

3.                  Kualitas Tenaga Kerja di Propinsi Kalimantan Tengah pada umumnya masih relatif randah, bersaing secara Nasional saja sekarang sudah kalah apalagi menghadapi AFTA 2003..

4.                  Tingkat produktivitas tenaga kerja pada umumnya masih relatih rendah.

5.                  Syarat kerja yang terbentuk di perusahaan belum sepenuhnya berfungsi secara optimal demikian juga tentang ketentuan norma kerja masih sering dilanggar oleh pihak perusahaan.

6. Tidak dapat termonitor secara keseluruhan kesempatan kerja yang ada pada Instansi Pemerintah.

Langkah Pemecahan masalah

1.  Penugasan/pengerahan Tenaga Kerja Mandiri Profesional (TKPMP) dan penugasan tenaga Kerja Muda Terdidik (TKMT).

-     Penerapan dan penyebarluasan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Teknologi Padat Karya (TPK).

-     Penempatan Tenaga Kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL) ke perusahaan-perusahaan.

-     Memperketat kedatangan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), untuk memberi kesempatan kerja yang lebih luas kepada penganggur Kalimantan Tengah.

2. Mengefektifkan Bursa Kerja Propinsi, sebagai pelayanan dalam bentuk koordinasi penempatan tenaga kerja antar Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah. Apabila di daerah tersebut tidak tersedia tenaga kerja sesuai dengan peryaratan lowongan.

3. Melaksanakan pembinaan terhadap peningkatan kwalitas pelatihan keterampilan tenaga kerja.

-     Pemagangan

4.   Melaksanakan Pelatihan Manajemen Produktivitas.

5.   Peningkatan penyuluhan terhadap efektivitas syarat kerja  dan pelaksanaan  norma kerjadi perusahaan.

6.   Menjajaki kemungkinan pembentukan forum komunikasi untuk dapat memonitor lowongan pekerjaan yang ada pada instansi Pemerintah di Kalimantan Tengah.

Program Ketenagakerjaan di Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :
1. Program Penciptaan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.

Tujuan program ini adalah mengatasi pengangguran dengan sasaran penciptaan dan memperluas kesempatan kerja dalam berbagai bidang usaha dan menciptakan tenaga kerja mandiri serta tersedianya sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja.

2. Program Peningkatan Kualitas dan Keterampilan Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk menjembatani para pencari kerja dengan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja sehingga mampu memanfaatkan peluang yang ada dan bersaing dengan tenaga kerja dari luar Daerah Kalimantan Tengah (regional maupun manca negara). Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya tenaga kerja yang berkualitas, produktif dan berdaya saing tinggi.

3. Program Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas tenaga kerja baik produktivitas sektoral (tingkat perusahaan atau lembaga) maupun produktivitas regional. Sasaran program ini adalah peningkatan produktivitas tenaga kerja.

4. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Tujuan program ini adalah mewujudkan rasa ketenangan bekerja dan berusaha sehingga tercipta hubungan yang serasi antara pekerja dan pengusaha yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, sedangkan sasarannya adalah meningkat-kan peran kelembagaan tenaga kerja di perusahaan, perbaikan kondisi kerja serta jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.
Anggaran Pembiayaan (APBD) Sub Sektor Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2002

Anggaran Pembiayaan (APBN) Sektor Tenaga Kerja Sub Sektor Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2002

b. Pelaksanaan dan Hasil yang dicapai Tahun 2002

1. Program Penciptaan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.
Proyek Perluasan Lapangan Kerja & Pengurangan Pengangguran (PLKKP) 2002, Jumlah anggaran Rp.977.090.000.00. Realisasi keuangan sebesar Rp.976986.600,00 (99,98 %) dan realisasi fisik 100 %. Dengan jenis kegiatan antara lain sebagai berikut :
a. Analisa Jabatan 10 jabatan.
b. Penyuluhan Bimbingan Jabatan 45 orang.
c. Penempatan tanaga kerja sistim Antar Kerja Lokal (AKL) 840 orang.
d. Penempatan Tenaga Kerja Pemuda Profesional(TKPMP) 35 orang.
e. Penempatan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT) 25 orang.
f. Terapan Tehnologi Padat Karya Sistim Kader 25 orang
g. Penyempurnaan Bahan Kamus Jabatan Nasional 10 jabatan
h. Pembinaan dan Monit Tenaga Kerja Antartar Kerja Antar Daerah 1.185. orang
i. Terapan Tehnologi Padat Karya Sistim Unit 40 orang
j. Pengembangan Lembaga Bursa Kerja Khusus 6 paket
k. Pembuatan Sarana Perluasan Kerja Sistim Padat Karya(PKSPK) 6 paket
l. Penyempurnaan Renstra STAN 100 buku
m. Penyusunan Buku Rencana dan Program sebanyak 60 buku
n. Penyusunan Buku Data Informasi Ketenagakerjaan sebanyak 330 buku
o. Pemantauan Ketenagakerjaan Daerah sebanyak 50 buku.

2. Program Peningkatan Keterampilan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Proyek Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja (PKTK). Jumlah anggaran Rp.832.360.000,00 Realisasi keuangan sebesar Rp 830.278.500,00 (99,74%) realisasi fisik 100 %. Dengan jenis kegiatan antara lain sebagai berikut :
a. Pelatihan Institusional 18 Paket, Non Institusional 49 Paket ( Pelatihan Ketrampilan Kerja )
b. Identifikasi kebutuhan pelatihan 1 paket
c. Pelatihan Manajeman Usaha 75 orang
d. Pelatihan Pengembangan Motivasi Berprestasi (PMB/AMT) 81 orang
e. Pelatihan Tehnis ILK LLS/LLP 80 orang
f. Pengukuran Produktivitas 5 perusahaan
g. Penyuluhan Standarisasi 20 orang

3. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja.

Proyek Pengembangan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Jumlah anggaran Rp.426.931.000,00 Realisasi Keuangan sebesar Rp 418.291.000,00 (98.0 %) dan Realisasi Fisik 100 %. Dengan jenis kegiatan antara lain sebagai berikut :

a. Pemberdayaan Tripartit 770 orang
b. Pemberdayaan LK Tripda 1 paket
c. Penanggulangan Krisis Ketenagakerjaan/ Unjuk Rasa 100 orang
d. Penyelesaian Kasus PHI/PHK 50 orang
e. Pengembangan Koperasi Pekerja 110 orang
f. Pembinaan dan Pengembangan Upah Minimum Propinsi(UMP) 210 orang
g. Pendidikan Hubungan Industrial Bagi Pekerja 540 orang
h. Pemberdayaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 30 orang dan Sertifikasi Profesi K.3 21 Perusahaan.
i. Pemberdayaan Operasional Upah Minimum Propinsi 60 perusahaan
j. Pemberntukan Norma Kerja 420 orang
k. Penyelesaian Kasus di P4D 160 kasus

4. Program Pengembangan Ketenagakerjaan dan Penanggulangan Pengangguran (PPKPP) mendapat anggaran ( DIPDA ) tahun 2002 sebesar Rp. 250.000.000,00 Realisasi keuangan (SPJ) Rp. 240.518.000,00 (96.2 %) dan realisasi Fisik 100 % adapun jenis kegiatan antar lain sbb :
a. Survey penyusunan rencana dan program, mengenai pemberdayaan penganggur potensial yang terdapat di :

1. Kota Palangkaraya 185 orang (Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Bukit Batu).

2. Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan 150 orang (Kecamatan Ketapang, Baamang, Kota Besi, Cempaga, Kasongan dan Tewang Sangalang Garing).

3. Kabupaten Barito Selatan dan Barito Timur 118 Orang (Kecamatan Dusun Utara, Dusun Tengah, Dusun Timur dan Dusun Selatan).
b. Penyusunan dan Penyebaran Informasi 36 Kali.
c. Pemantauan dan Evaluasi 72 Perusahaan.
d. Penyelesaian Honorarium/Intensif P4D TA. 2001 dan 2002.

5. Program Kegiatan Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Kerja (DPKK) tahun 2002 mendapat dana sebesar Rp.587.165.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp 586.990.000,00 (99,97 % ) dan Fisik 100 %, adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Pelatihan Ketrampilan Kerja 60 Orang
b. Pelatihan Penerapan sistim Kader 25 Orang
c. Pelatihan TPK Sistim Unit 20 Orang
d. Pelatihan Subsidi Program 30 Orang
e. Pengadaan Sepeda Motor 2 Unit.

c. Penilaian antara Program dan Realisasi.

1. Jumlah Proyek Pembangunan pada Dinas Tenaga Kerja Propinsi Kalimantan Tengah sebanyak 5 buah dengan total anggaran tahun 2002 Rp.3.073.546.000,00 Realisasi keuangan 99,66 % , realisasi fisik 100 % di bandingkan dengan tahun 2001 Rp.2.194.463.000.00, mengalami kenaikan anggaran sebesar 40.1 %.
2. Dari realisasi fisik yang diperoleh tahun 2002 baik APBN maupun APBD masing-masing 100 %, menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan proyek tidak ada deviasi/ penyimpangan.

d. Permasalahan

1. Penganggur di Kalimantan Tengah tercatat sebanyak 31.519 orang .

a. Belum berfungsi secara optimal Bursa Pasar Kerja Propinsi, sehingga menyulit-kan dalam koordinasi pengisian lowongan kerja dari Kabupaten/Kota lainnya di Propinsi Kalimantan Tengah, apabila di daerah tersebut tidak tersedia tenaga kerja sesuai dengan yang di butuhkan.

b. Kualitas Tenaga Kerja di Propinsi Kalimantan Tengah pada umumnya masih relatif randah, bersaing secara Nasional saja sekarang sudah kalah apalagi menghadapi AFTA 2003.

c. Tingkat produktivitas tenaga kerja pada umumnya masih relatih rendah.

d. Syarat kerja yang terbentuk di perusahaan belum sepenuhnya berfungsi secara optimal demikian juga tentang ketentuan norma kerja masih sering dilanggar oleh pihak perusahaan.

e. Tidak dapat termonitor secara keseluruhan kesempatan kerja yang ada pada Instansi Pemerintah.

e. Langkah Pemecahan Masalah

1. - Penugasan/pengerahan Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP) dan penugasan tenaga Kerja Muda Terdidik (TKMT).
- Penerapan dan penyebarluasan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Teknologi Padat Karya (TPK).
- Penempatan Tenaga Kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL) ke perusahaan-perusahaan.
- Memperketat kedatangan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), untuk memberi kesempatan kerja yang lebih luas kepada penganggur Kalimantan Tengah.

2. Mengefektifkan Bursa Kerja Propinsi, sebagai pelayanan dalam bentuk koordinasi penempatan tenaga kerja antar Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah. Apabila di daerah tersebut tidak tersedia tenaga kerja sesuai dengan peryaratan lowongan.

3. - Melaksanakan pembinaan terhadap peningkatan kwalitas pelatihan kete-rampilan tenaga kerja.
- Pemagangan

4. Melaksanakan Pelatihan Manajemen Produk-tivitas.

5. Peningkatan penyuluhan terhadap efekti-vitas syarat kerja dan pelaksanaan norma kerjadi perusahaan.

6. Menjajaki kemungkinan pembentukan forum komunikasi untuk dapat memonitor lowongan pekerjaan yang ada pada instansi Pemerintah di Kalimantan Tengah.

Tahun 2002, dari plafond anggaran sebesar Rp.2.053.350.000,- untuk Pos ini yang dapat direalisir hanya sebesar Rp.1.774.363.072,- atau rata‑rata 86,41% diperinci menurut kelompok belanja sebagaimana tabel 37 :

TABEL 37

REALISASI ANGGARAN DINAS TENAGA KERJA

Pada pos ini juga tidak terlihat adanya kelompok belanja yang realisasinya melampaui plafond anggaran yang disediakan, hal ini dimaklumi karena pada dasarnya setiap pengeluaran sebelum disalurkan senantiasa terlebih dahulu diuji dan diteliti kepentingannya.

Jumlah tenaga kerja yang dapat diserap pada berbagai kegiatan lapangan usaha selama tahun 2002 mencapai 840.851 orang dan pada tahun yang sama jumlah angkatan kerja adalah 890.595 orang. Dengan demikian pengangguran terbuka (open unemployment) adalah sebesar 5,59 %. Angka ini lebih besar jika dibandingkan tahun 2001 yang hanya 3,78 %. Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja baru. Dengan kata lain masih dibutuhkan kerja keras semua pihak untuk lebih mening-katkan pertumbuhan ekonomi daerah baik melalui penggalangan investasi maupun penciptaan iklim usaha yang lebih baik, sehingga kesempatan kerja lebih terbuka lagi.

Berdasarkan data terkahir jumlah pengangguran berpendidikan Sarjana di Kalimantan Tengah tahun 2003 mencapi 10.000 orang. Hal ini disebabkan kurangnya lapangan kerja yang menyerap jumlah pengangguran terdidik tersebut. Sementara penciptaan lapangan kerja oleh tenaga terdidik tersebut amat kurang memadai dan atau daya kreasi lapangan kerja mereka belum memadai.

Lanjut ke Tahun 2003 .............