Keterangan Umum Salinan Peraturan Daerah
Nomor Perda
:
11 Tahun 2005
Tentang
:
Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunana Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Penetapan
:
Gubernur Kalteng, Palangka Raya, 15 November 2005
Pengundangan
:
Plh. Sekda Prov. Kalteng, Palangka Raya, 26 November 2005
Lembaran Daerah
:
Tahun 2005 Nomor 15
Instansi Terkait : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah


PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 11 TAHUN 2005

T E N T A N G

TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa agar supaya penyelenggaraan pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkelanjutan maka diperlukan tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah;
    b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah harus disusun tata cara penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dengan Peraturan Daerah;
    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
       
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
    2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara nomor 4287);
    3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
    4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
    5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 4421);
    6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
    7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
    8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
    9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
    10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.
 
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
  Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
  1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
  2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah;
  3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Tengah;
  4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
  5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
  6. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
  7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah;
  8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
  9. Tata Cara adalah pedoman yang memuat proses, mekanisme dan prosedur dalam perencanaan pembangunan daerah;
  10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, selanjutnya disebut RPJP-D, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
  12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disebut RPJM-D, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
  13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
  14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana KErja Pemerintah Daerah (RKP-D), adaah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
  15. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
  16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat Musrenbangprov adalah forum antara pelaku dan pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan di tingkat provinsi;
  17. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang adala di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
  18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan mesyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah;
  19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah atau instansi lain Pengguna Anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
  20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
  21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
  22. Pemangku kepentingan adalah unsur eksekutif, legislatif dan masyarakat yang direpresentasikan oleh asosiasi profesi dan dunia usaha, perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
  23. Forum SKPD Provinsi adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan tingkat provinsi untuk menetukan prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota dengan SKPD Provinsi atau Gabungan SKPD Provinsi;
  24. Pelaku Pembangunan adalah pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota), dunia usaha dan masyarakat;
  25. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah RKA-SKPD yang diusulkan dibiayai dari dana APBD;
  26. Masyarakat terdiri dari asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama serta kalangan dunia usaha dan atau unsur masyarakat lainnya yang mendaftar.
 
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
  (1) Tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan Musrenbangprov disusun berdasarkan atas kepastian hukum, tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
  (2) Tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk :
    a. terciptanya sistem perencanaan pembangunan daerah;
    b. terciptanya konsistensi antara penyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
    c. terciptanya keterpaduan perencanaan pembangunan daerah;
  (3) Tata cara pelaksanaan Musrenbangprov bertujuan untuk :
    a. terciptanya koordinasi antara pelaku pembangunan di daerah;
    b. terciptanya keterpaduan perencanaan pembangunan daerah;
    c. terciptanya rencana pembangunan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna;

 
BAB III
RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 3
  (1) Perencanaan Pembangunan daerah mencakup fungsi pemerintahan daerah yang meliputi semua bidang pembangunan di Provinsi;
  (2) Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan berkoordinasi dengan instansi vertikal yang ada di daerah, dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
 
Pasal 4
  Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menghasilkan :
  a. RPJP-D;
  b. RPJM-D;
  c. Renstra SKPD;
  d. RKP-D; dan
  e. Renja SKPD.
 
BAB IV
TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 5
  Tahapan Perencanaan Pembangunan daerah meliputi :
  a. penyusunan rencana;
  b. penetapan rencana;
  c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
  d. evaluasi pelaksanaan rencana.
 
Pasal 6
  (1) Penyusunan RPJP-D dilakukan melalui urutan kegiatan :
    a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
    b. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
    c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
  (2) Penyusunan RPJM-D dilakukan melalui urutan kegiatan :
    a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
    b. penyiapan rancangan rancana pembangunan;
    c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan; dan
    d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
  (3) Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan :
    a. penyusunan rencana awal RKPD;
    b. pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota;
    c. pelaksanaan forum SKPD dan atau forum gabungan SKPD;
    d. pelaksanaan Musrenbang tingkat provinsi; dan
    e. penyusunan rencana akhir RKPD.
 
BAB V
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Pertama
Tanggung Jawab Terhadap tugas dan Fungsi Perencanaan Pembangunan
Pasal 7
  Kepala Bappeda Provinsi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.
 
Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan dan Penetapan RPJP-D
Pasal 8
  (1) Kepala Bappeda Provinsi menyiapkan rancangan RPJP-D dengan mengacu pada RPJP Nasional dengan memperhatikan kondisi daerah.
  (2) Rancangan RPJP-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan utama bagi Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
 
Pasal 9
  (1) Kepala Bappeda Provinsi menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
  (2) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan dengan mengikutsertakan masyarakat.
  (3) Musrenbang Jangka Panjang daerah diselenggarakan dalam rangka Penyusunan RPJP-D.
  (4) Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP-D yang sedang berjalan.
 
Pasal 10
  Kepala Bappeda Provinsi menyusun rancangan akhir RPJP-D berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimakasud dalam Pasal 9 ayat (3).
 
Pasal 11
  (1) RPJP-D ditetapkan dengan Perda.
  (2) Bappeda Provinsi melakukan evaluasi pelaksanaan RPJP-D Provinsi setiap 5 (lima) tahun.
  (3) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan perubahan atas RPJP-D, maka Kepala Daerah mengajukan usulan perubahan kepada DPRD guna dilakukan pembahasan rancangan perubahan RPJP-D bersama DPRD sesuai ketentuan yang berlaku.
 
Pasal 12
  Penyusunan RPJP-D Kabupaten/Kota harus memperhatikan dan berpedoman pada RPJP-D Provinsi.
 
Pasal 13
  (1) Rancangan awal RPJP-D Kabupaten.Kota disusun oleh Bappeda Kabupaten/Kota paling lambat satu tahun sebelum berkhirnya RPJP-D yang sedang berjalan.
  (2) Rancangan awal RPJP-D Kabupaten/Kota dibahas dalam Musrenbang Jangka Panjang Kabupaten/Kota.
  (3) Hasil pembahasan Rancangan awal RPJP-D Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Bappeda Provinsi guna dilakukan evaluasi.
  (4) Bappeda Provinsi mengevaluasi konsistensi materi rancangan awal RPJP-D Kabupaten/Kota dengan PRJP-D Provinsi.
  (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RPJP-D Kabupaten/Kota.
  (6) Rancangan akhir RPJP-D Kabupaten/Kota disusun oleh Bappeda Kabupaten/Kota berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
  (7) Rancangan akhir RPJP-D Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai RPJP-D dengan Perda Kabupaten/Kota.
 
Bagian Ketiga
Tata Cara Penyusunan dan Penetapan RPJM-D dan Renstra-SPKD
Pasal 14
  Kepala Bappeda Provinsi menyiapkan rancangan awal RPJM-D sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala Daerah serta arah kebijakan keuangan daerah.
 
Pasal 15
  (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan tugas fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
  (2) Kepala Bappeda Provinsi menyusun rancangan RPJM-D dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpedoman pada RPJP-D.
  (3) Rancangan RPJM-D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan utama bagi Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
 
Pasal 16
  (1) Kepala Bappeda Provinsi menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
  (2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan dengan mengikutsertakan masyarakat.
  (3) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM-D.
  (4) Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
 
Pasal 17
  (1) Kepala Bappeda Provinsi menyusun rancangan akhir RPJM-D berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
  (2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rancangan akhir Renstra-SKPD setelah disesuaikan dengan RPJM-D.
 
Pasal 18
  (1) RPJM-D ditetapkan dengan Perda paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
  (2) Renstra-SKPD disusun dengan mengacu pada RPJM-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  (3) Renstra-SKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 4 (empat) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
  (4) Renstra-SKPD sebelum ditetapkan dengan Peraturan Kelapa Daerah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Bappeda Provinsi dalam rangka konsistensi materi Renstra-SKPD dengan RPJM-D.
  (5) Bappeda Provinsi melakukan pelaksanaan RPJM-D Provinsi setiap paruh waktu 5 (lima) tahun.
  (6) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan perubahan atas RPJM-D, maka Bappeda Provinsi mengusulkan perubahan sesuai peraturan perundang-undangan.
 
Pasal 19
  Kepala Daerah menugaskan Kepala Bappeda Provinsi untuk :
  a. Memfasilitasi Bappeda Kabupaten/Kota dalam proses penyusunan RPJP-D dan RPJM-D.
  b. Memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJP-D dan RPJM-D.
 
Bagian Keempat
Tata Cara Penyusunan dan Penetapan RKPD dan Renja-SKPD
Pasal 20
  Kepala Bappeda Provinsi menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
 
Pasal 21
  (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan berpedoman pada Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
  (2) Kepala Bappeda Provinsi mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja_SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  (3) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan utama bagi Musrenbang Tahunan Daerah.
 
Pasal 22
  (1) Kepala Bappeda Provinsi menyelanggarakan Musrenbang Tahunan Daerah.
  (2) Musrenbang Tahunan Daerah diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan dengan mengikutsertakan masyarakat.
  (3) Musrenbang Tahunan Daerah diselenggarakan dalam rangka menyusun RKPD.
  (4) Musrenbang Tahunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat bulan Maret tahun sebelumnya.
 
Pasal 23
  (1) Kepala Bappeda Provinsi menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang Tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
  (2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rancangan akhir Renja-SKPD setelah disesuaikan dengan RKPD.
 
Pasal 24
  RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD dan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran-Kementrian/Lembaga Non Departemen (RKA-K/L) SKPD dan instansi vertikal di daerah.
 
Pasal 25
  (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
  (2) Renja-SKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala SKPD.
 
BAB VI
PELAKSANAAN MUSRENBANG
Bagian Pertama
Tanggung Jawab dan Tugas Pelaksanaan Musrenbang
Pasal 26
  Kepala Bappeda Provinsi bertanggungjawab dan bertugas menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah dan Musrenbang Tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) sebagai proses koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan.
 
Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah,
Musrenbang Jangka Menengah Daerah dan Musrenbang Tahunan Daerah
Pasal 27
  (1) Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah dan Musrenbang Tahunan Daerah dilakukan melalui 2 (dua) tahapan yaitu persiapan dan pelaksanaan.
  (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah dan Musrenbang Tahunan Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
 
BAB VII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
Pasal 28
  (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD.
  (2) Kepala Bappeda Provinsi menghimpun dan menganalisis hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  (3) Untuk keperluan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bappeda Provinsi dapat melakukan verifikasi berupa pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan.
 
Pasal 29
  (1) Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya.
  (2) Kepala Bappeda Provinsi menyusun evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
 
Pasal 30
  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
 
BAB VIII
DATA DAN INFORMASI
Pasal 31
  (1) Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
  (2) Kepala Bappeda Provinsi bertanggungjawab menyusun, mengorganisir data dan informasi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.
 
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
 
Perda ini selanjutnya disebut Perda tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 
Pasal 33
  Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
 
Pasal 34
 
Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 15 November 2005

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap / ttd

A. TERAS NARANG
Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 November 2005

PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

cap / ttd

JAMBRI BUSTAN
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2005 NOMOR 15



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 11 TAHUN 2005

T E N T A N G

TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
I.

 PENJELASAN UMUM.
  1. Dasar Pemikiran.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak adanya GBHN sebagai pedoman Presiden untuk menyusun rencana pembangunan maka dibutuhkan pengaturan lebih lanjut bagi proses perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 13 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2) dan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuaj Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.
  2. Ruang Lingkup.

Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.
  3. Pendekatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pendekatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah ini dilaksanakan memalui lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

(1) politik;
(2) teknokratik;
(3) partisipatif;
(4) atas-bawah (top-down); dan
(5) bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah. Oleh karena itu, penyusunan rencana pembangunan daerah adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat proses pemilihan Kepala Daerah ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa.

  4. Tahapan Penyusunan Perencanaan Pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari 4 (empat) tahapan penyusunan, yakni :

(1) penyusunan rencana;
(2) penetapan rencana;
(3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
(4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakehplders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Peraturan Daerah ini, rencana pembangunan jangka panjang Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah ditetapkan sebagai Peraturan daerah dan rencana pembangunan tahunan Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksud untuk menjamin tercapainya tujuan dansasaran pembangunan yang teruang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dansasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana penbangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan, Satuan Kerja Perangkat Daerah mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.
  5. Sistematika.

Peraturan Daerah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

(1) Ketentuan Umum,
(2) Asas dan Tujuan,
(3) Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah,
(4) Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah,
(5) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pembangunan Daerah,
(6) Pelaksanaan Musrenbang,
(7) Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan,
(8) Data dan Informasi,
(9) Ketentuan Penutup.
II.

 PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1 dan 2 Cukup jelas
  Pasal 3  
  Ayat (1)  
    Yang dimaksud dengan fungsi pemerintahan pada ayat ini adalah fungsi pemerintah dengan regulator, fasilitator dan pelayanan umum.
  Ayat (2)  
    Sedangkan yang dimaksud dengan instansi vertikal pada ayat ini adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
  Pasal 4 Cukup jelas
  pasal 5
    Keempat tahapan perencanaan ini dilaksnakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk suatu silkus yang utuh.
  Pasal 6 s.d. 12 Cukup jelas
  Pasal 13  
  Ayat (1) s.d. (3) Cukup jelas
  Ayat (4)  
    Yang dimaksud dengan mengevaluasi konsistensi materi pada ayat ini adalah sinkronisasi antara Rancangan Awal RPJP-D PRovinsi dengan RPJP-D yang disusun oleh Kabupaten dan Kota.
  Ayat (5) s.d. (7) Cukup jelas
  Pasal 14 s.d. 21 Cukup jelas
  Pasal 22  
  Ayat (1) Cukup jelas
  Ayat (2)  
    Penyelenggara Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD selai diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan juga mengikutsertakan dan atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemuka adat dan pemuka agama, serta kalangan dunia usaha.
  Ayat (3) dan (4) Cukup jelas
  Pasal 23 s.d. 27 Cukup jelas
  Pasal 28  
  Ayat (1) dan (2) Cukup jelas
  Ayat (3)  
    Yang dimaksud dengan verifikasi adalah upaya pencocokan data laporan pelaksanaan rencana pekerjaan dengan kenyataan di lapangan.
  Pasal 29  
  Ayat (1)  
    Yang dimaksud dengan "evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan" adalah kegiatan penilaian kinerja yang terukur dengan efisiensi, efektifitas, dan kemanfaatan program serta berkelanjutan pembangunan. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa barang dan jasa dan terhadap hasil (outcomes) program pembangunan yang berupa dampak dan manfaat.
  Ayat (2) dan (3) Cukup jelas
  Pasal 30 s.d. 34 Cukup jelas

Sajda 2005 - Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Kalimantan Tengah