Keterangan Umum Salinan Peraturan Daerah
Nomor Perda
:
9 Tahun 2005
Tentang
:
Pajak Kendaraan Di Atas Air
Penetapan
:
Gubernur Kalteng, Palangka Raya, 27 Oktober 2005
Pengundangan
:
Plh. Sekda Prov. Kalteng, Palangka Raya, 27 Oktober 2005
Lembaran Daerah
:
Tahun 2005 Nomor 13
Instansi Terkait : Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.


PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2005

T E N T A N G

PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu mengatur pemungutan terhadap pajak kendaraan di atas air;
    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pajak Kendaraan Di Atas Air;
       
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
    2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
    3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2493);
    4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
    5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
    6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
    7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
    8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
    9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
    10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
    11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
    12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
    13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
    14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
    15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
    16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
    17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pajak Daerah;
    18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
    19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR.

 
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

  Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
  1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
  3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
  4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
  6. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
  7. Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Kalimantan Tengah.
  8. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
  9. Kendaraan Di Atas Air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan yang bersangkutan yang digunakan di atas air.
  10. Angkutan Perairan Daratan adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan baik untuk melayani kepentingan sendiri maupun melayani pihak lain yang diselenggarakan oleh orang pribadi dan/atau badan usaha.
  11. Pajak Kendaraan di Atas Air untuk selanjutnya disingkat PKAA adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan di atas air.
  12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
  13. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha Badan Lainnya.

 
BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

  Dengan nama PKAA dipungut pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan di atas air.

 
Pasal 3

  (1) Objek PKAA adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan di atas air.
  (2) Objek PKAA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Kendaraan-kendaraan di atas air yang memperoleh surat kapal berupa pas kecil atau pas tahunan atau surat laut dari instansi yang berwenang menerbitkan surat kapal untuk Kalimantan Tengah, meliputi :
  a. Kendaraan di atas air dengan ukuran isi kotor kurang dari 20 m3 atau kurang dari GT7;
  b. Kendaraan di atas air yang digunakan untuk kepentingan penangkapan ikan dengan mesin berkekuatan lebih besar dari 2 PK;
  c. Kendaraan di atas air untuk kepentingan pesiar perseorangan yang meliputi yacht / pleasure ship / sporty ship;
  d. Kendaraan di atas air untuk kepentingan angkutan perairan daratan.
  (3) Orang pribadi atau badan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini sudah memeliki dan atau menguasai kendaraan di atas air, wajib melaporkan dan mendaftarkan kepemilikan dan atau penguasaan tersebut kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi.
  (4) Dikecualikan sebagai objek PKAA adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan di atas air oleh :
  a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik;
  c. Orang pribadi atau badan, atas kepemilikan kendaraan di atas air yang bersifat perintis;
  d. Badan Usaha Milik Negara, Khusus atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan di atas air berupa kapal pandu dan kapal tunda yang hanya dipergunakan untuk keperluan keselamatan;
  e. Kapal yang khusus digunakan untuk penelitian, SAR dan kepentingan sosial serta keagamaan.

 
Pasal 4

  (1) Subjek PKAA adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan di atas air.
  (2) Wajib PKAA adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan di atas air.
  (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak :
  a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
  b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

 
BAB III
DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK DAN
TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 5

  (1) Dasar pengenaan PKAA adalah nilai jual kendaraan di atas air.
  (2) Nilai jual kendaraan di atas air adalah jumlah nilai jual rangka / body kendaraan di atas air dengan nilai jual motor penggeraknya.
  (3) Nilai jual rangka kendaraan di atas air dibedakan menurut jenis konstruksi, isi kotor (gross Tonage), fungsi dan umur rangka.
  (4) Jenis konstruksi kendaraan di atas air dikelompokkan sebagai berikut :
  a. Konstruksi kayu ;
  b. Konstruksi serat, fiber dan sejenisnya ;
  c. Konstruksi besi, ferrocement dan sejenisnya.
  (5) Nilai jual motor penggerak dibedakan menurut daya kuda (PK) dan umur motor.

 
Pasal 6

  (1) Nilai jual rangka / body dan motor penggerak kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
  (2) Dalam hal nilai jual rangka/body dan motor penggerak kendaraan di atas air tertentu belum tercantum dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, dapat ditetapkan oleh Gubernur.
  (3) Penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

 
Pasal 7

  Besarnya tarif PKAA ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari nilai jual kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6.

 
Pasal 8

  Besarnya PKAA terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan nilai jual kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2).

 
BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

  Wilayah pemungutan PKAA adalah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

 
BAB V
MASA PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN
Pasal 10

  (1) Masa PKAA adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan di atas air.
  (2) Kewajiban PKAA yang berakhir sebelum 12 (dua belas) bulan, karena sesuatu hal, besarnya pajak yang terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan.
  (3) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung 1 (satu) bulan penuh.

 
Pasal 11

  (1) Setiap permohonan pembuatan surat kapal yang diajukan oleh wajib pajak berupa permohonan pembuatan pas kecil atau pas tahunan atau surat laut atau surat-surat lainnya yang disamakan dengan itu dianggap sebagai SPTPD.
  (2) Setiap permohonan pembuatan surat kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya dengan memuat antara lain :
  a. Nama dan alamat lengkap pemilik;
  b. Jenis konstruksi, isi kotor ( Gross Tonage ) dan umur rangka / body serta daya kuda ( PK ) dan umur motor kendaraan.

 
BAB VI
KETETAPAN PAJAK
Pasal 12

  Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) pajak ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu kepada perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan selanjutnya dipungut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan jajarannya.

 
Pasal 13

  Setiap terjadi perubahan atas kendaraan di atas air dalam suatu masa pajak baik perubahan bentuk, fungsi, bahan maupun penggantian mesin, wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi untuk diadakan perhitungan dan penetapan kembali mengenai jumlah untuk masa yang bersangkutan.

 
Pasal 14

  Kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diperbaiki oleh Gubernur Cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah, atas permohonan wajib pajak.

 
BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 15

  (1) PKAA dibayar tunai dimuka sekaligus untuk masa 12 (dua belas) bulan.
  (2) Pembayaran PKAA dilakukan pada saat pengajuan permohonan pembuatan surat kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
  (3) Terhadap setiap kendaraan di atas air yang telah dibayar pajaknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi tanda lunas pajak atau pening untuk masa pajak yang bersangkutan.
  (4) Bentuk tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur Cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
  (5) Perpanjangan surat kapal yang dilaksanakan diluar Daerah tidak menghilangkan kewajiban untuk membayar PKAA di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
  (6) Pembayaran PKAA sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

 
Pasal 16

  (1) Keterlambatan pembayaran PKAA yang melampaui masa jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari pokok pajak untuk setiap keterlambatan.
  (2) Keterlambatan yang diakibatkan oleh terjadinya kerusakan mesin dilaut atau keadaan cuaca yang menghalangi perjalanan kapal menuju tempat pendaftaran kapal atau yang diakibatkan oleh hal-hal lain yang dapat diterima oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Telekonunikasi yang disertai dengan tanda bukti kerusakan sampai dengan paling lambat 30 (tiga puluh) hari tidak dikenakan denda.

 
Pasal 17

 
Jumlah pajak, tambahan pajak dan denda dapat ditagih dengan menerbitkan surat paksa.

 
Pasal 18

  Gubernur Cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat mengambil kebijakan dalam hal mengurangkan atau membatalkan baik untuk seluruhnya maupun sebagian tambahan ataupun denda pajak bila terdapat kesalahan atau kelalaian dalam penetapan penagihan pajak.

 
BAB VIII
PEMINDAHAN DAN ATAU MUTASI
Pasal 19

  (1) Setiap pemindahan dan atau mutasi kendaraan di atas air harus dilengkapi dengan surat keterangan Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi atau pejabat lain yang berwenang di wilayah asal kendaraan yang menyatakan kendaraan di atas air yang bersangkutan telah dilunasi pajaknya sampai dengan diterbitkan surat keterangan.
  (2) Surat keterangan fiskal kendaraan di atas air diterbitkan berdasarkan permohonan wajib pajak.

 
BAB IX
PEMBAGIAN HASIL PAJAK
Pasal 20

  (1) Hasil penerimaan PKAA dibagi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut :
  a. 60 % (enam puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi;
  b. 40 % (empat puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.
  (2) Penerimaan pajak sebesar 40 % (empat puluh persen) yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, pembagiannya diatur sebagai berikut :
  a. 60 % (enam puluh persen) berdasarkan potensi (jumlah pajak) masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota;
  b. 40 % (empat puluh persen) dibagi rata.

 
BAB X
KEBERATAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 21

  (1) Wajib pajak yang keberatan terhadap ketetapan pajaknya, dapat mengajukan keberatannya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah surat-surat kendaraan di atas air diterima.
  (2) Batas waktu sebagaimana dalam ayat (1), tidak mengikat jika jangka waktu tersebut tidak dapat ditepati oleh karena keadaan-keadaan istimewa.
  (3) Gubernur Cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah mengambil keputusan atas keberatan penetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
  (4) Ketetapan pajak yang salah dapat dikurangkan atau ditambah dan tambahan atau kekurangan yang terhutang dapat dikembalikan atau dibebaskan oleh Gubernur Cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah jika kemudian ternyata ditemukan kekeliruan pada waktu penetapannya.
  (5) Terhadap keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah salinan dikirim, yang bersangkutan dapat mengajukan banding.
  (6) Keberatan yang diajukan melewati 90 (sembilan puluh) hari sesudah salinan dikirim dianggap tidak berlaku.
  (7) Kewajiban membayar tidak tertunda karena dimasukkannya keberatan terhadap ketetapan pajak.
  (8) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya ketentuan, belum atau tidak ada jawaban atau keputusan dari Gubernur Cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah, maka keberatan pajak dianggap diterima.

 
Pasal 22

  (1) Jika kendaraan di atas air musnah atau tidak dapat dipergunakan atau mengalami perubahan sedemikian rupa sehingga tidak lagi termasuk alat angkutan di air menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini atau dibawa keluar Daerah untuk seterusnya atau telah pindah ketempat lain dan telah dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi dengan melampirkan surat-surat keterangan yang cukup, dapat diberikan pembebasan untuk sisa bulan berikutnya dari masa pajak yang bersangkutan.
  (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diminta oleh yang bersangkutan secara tertulis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah masa pajak berakhir kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
  (3) Permohonan yang bersangkutan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah salinan keputusan atas permintaan pembebasan dikirimkan kepadanya dapat mengajukan permohonan banding.
  (4) Yang menguasai dan atau pemilik lama dapat menyerahkan atas pembebasan pajak dimaksud dalam ayat (2) dan (3), kepada yang menguasai dan atau pemilik baru yang dilakukan dengan tertulis dan diberitahukan kepada pejabat yang ditunjuk dalam hal kendaraan di atas air pindah tangan.

 
Pasal 23

  Oleh pejabat yang telah mengeluarkan ketetapan pajak diberikan pembebasan atau pengurangan sebesar selisih pajak untuk sisa bulan berikutnya dari masa pajak yang bersangkutan dalam suatu masa pajak.

 
BAB XI
KADALUARSA
Pasal 24

  (1) Penetapan PKAA dinyatakan kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun berturut-turut terhitung mulai saat didaftarkan.
  (2) Penagihan atas PKAA dinyatakan kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun berturut-turut terhitung mulai tahun sejak pajak dimaksud terhutang.

 
BAB XII
PENGAWASAN
Pasal 25

  (1) Dalam hal tertentu Gubernur dapat menetapkan para pejabat yang ditugaskan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan di atas air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  (2) Apabila diperlukan, pemilik, pengurus dan pemakai tempat penyimpanan kendaraan di atas air wajib memberikan petunjuk dan keterangan yang dianggap perlu oleh petugas guna pemeriksaan dan penelitian.
  (3) Jika perlu untuk memeriksa tempat penyimpanan kendaraan di atas air dapat diminta bantuan dari Instansi yang berwenang.

 
BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 26

  (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meningggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
  h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  j. Menghentikan penyidikan;
  k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

  (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

 
BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 27

  (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu ) tahun dan atau denda paling banyak 2 ( dua ) kali jumlah pajak yang terutang.
  (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

 
Pasal 28

  Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak dapat dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

 
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

  Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

 
Pasal 30

  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku efektif selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 Oktober 2005

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap / ttd

A. TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 Oktober 2005

PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

cap / ttd

JAMBRI BUSTAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2005 NOMOR 13



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2005

T E N T A N G

PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR

I.

PENJELASAN UMUM.

  Bahwa dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah, penerimaan Daerah khususnya yang berasal dari pajak Daerah perlu ditingkatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.

Sejalan dengan itu, sebagai salah satu upaya peningkatan penerimaan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, yang di dalamnya ada beberapa jenis pajak Daerah yang baru diantaranya jenis pajak kendaraan di atas air yang merupakan pajak Pemerintah Provinsi.

Atas dasar itu, maka disusunlah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pajak Kendaraan Di Atas Air, sebagai alat kontrol atau pengawasan bagi kepemilikan kendaraan di atas air, sehingga akan tercipta unsur keselamatan dan ketertiban pada alur pelayaran perairan daratan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, maka diharapkan penerimaan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah khususnya yang bersumber dari penerimaan pajak Daerah akan menjadi lebih meingkat yang pada gilirannya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s.d 2
  : Cukup Jelas.
  Pasal 3 ayat (1) : Cukup Jelas.
    ayat (2)      
    huruf a : Yang dimaksud kendaraan di atas air dengan ukuran isi kotor kurang dari 20 M3 atau kurang dari GT 7 adalah kendaraan di atas air yang dioperasikan di perairan daratan dan pesisir.
    huruf b s.d d : Cukup Jelas.
    ayat (3) : Cukup Jelas.
    ayat (4) : Cukup Jelas.
    huruf a : Cukup Jelas.
    huruf b : Ketentuan tentang pengecualian pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air bagi Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan.
    huruf c : Yang dimaksud dengan Kendaraan di Atas Air yang bersifat Perintis adalah kendaraan di atas air yang digunakan untuk pelayanan angkutan perintis.
    huruf d : Subjek pajak yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain Badan Usaha Milik Negara yang memiliki atau menguasai kendaraan di atas air yang digunakan untuk keperluan keselamatan, seperti kapal-kapal pandu dan kapal tunda. Kendaraan di Atas Air milik Badan Usaha Milik Daerah tidak dikecualikan sebagai objek Pajak Kendaraan Di Atas Air.
    huruf e : Cukup Jelas.
  Pasal 4 s.d 30   : Cukup Jelas.


Sajda 2005 - Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Kalimantan Tengah