Pemberdayaan Masyarakat
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

1. Kebijakan Pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat secara tegas tertuang didalam GBHN Tahun 1999, serta UU. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Didalam GBHN Tahun 1999, khususnya didalam Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, antara lain dinyatakan mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI .
2. Sedangkan didalam UU. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, antara lain ditegas-kan bahwa Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkembangkan prakarsa dan kreativitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat .
3. Mencermati rumusan kebijakan pemerintah didalam dua dokumen kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan otonomi daerah. Setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan secara langsung mendukung upaya pemantapan dan penguatan otonomi daerah, dan setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pemantapan dan penguatan otonomi daerah akan memberikan dampak terhadap upaya pemberdayaan masyarakat.
4. Didalam UU. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik .
5. Dalam rangka mengemban tugas dalam bidang pemberdayaan masyarakat, Badan Pemberda-yaan Masyarakat Propinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan visi, misi, kebijakan, strategi dan program pemberdayaan masyarakat sbb :

a. Visi Pemberdayaan Masyarakat adalah meningkatkan kemandirian masyarakat. (Penjelasannya adalah bahwa kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi dinamis yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya berdasarkan potensi, kebutuhan aspirasi dan kewenangan yang ada pada masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh pemerintah dan seluruh stakholders pemberdayaan masyarakat).

b. Misi Pemberdayaan Masyarakat adalah : mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri , melalui :
- Peningkatan keswadayaan masyarakat.
- Pemantapan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.
- Pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
- Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
- Peningkatan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
c. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat adalah : Mengembangkan kemandirian masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya, melalui pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup Strategi Pemberdayaan Masyarakat adalah :
- Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
- Pengembangan aspirasi dan partisipasi masyarakat.
- Pengorganisasian dan pelembagaan masyarakat.
- Pemberdayaan Masyarakat perkotaan dan pedesaan.
- Berpihak pada pengembangan ekonomi rakyat.
- Pendekatan lintas sektor dan program.
- Mendayagunakan Teknologi Tepat Guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat.


DASAR HUKUM PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

A. SEKRETARIAT

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1981 tentang Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Program Masuk Desa.

3. Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

4. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 52 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Kalimantan Tengah.

B. BIDANG KETAHANAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT.

1. Keputusan Presiden RI Nomor : 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.

2. Instruksi Presiden RI Nomor : 5 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan didaerah.

3. Instruksi Presiden RI Nomor : 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS).

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 25 Tahun 1996 tentang Data Dasar Profil Desa/Kelurahan.

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 2002 tentang Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan.

6. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 18 Tahun 2001 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat.

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 9 Tahun 2001 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 1990 tentang Peningkatan Mutu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 1996 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Program Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan didaerah.

11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 28 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/Kelurahan.

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 1985 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Program TNI-ABRI Masuk Desa.

C. BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO CONVENTION Nomor : 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Pengha-pusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

2. Keputusan Presiden RI Nomor : 124 Tahun 2001 jo Nomor : 8 Tahun 2002 jo Nomor : 34 Tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan.

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak.

4. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 412.21/748/BPM tanggal 3 Juli 2001 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Proyek PMPD/CERD.

5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/1824/PMD tanggal 12 Desember 2000 Tindak Lanjut Program Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K).

D. BIDANG PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA.

1. Instruksi Presiden RI Nomor : 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 4 Tahun 2001 tentang Penerapan Teknologi Tepat Guna.
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2/842/PMD tanggal 12 Juli 2002 Petunjuk Teknis Operasional PPK.
4. Surat Deputi Bidang Regional dan Sumber Daya Alam Bappenas Nomor : 2874/D.IV/06/2001 tanggal 5 Juni 2001 tentang Pedoman Umum Pengembangan Prasarana Perdesaaan (P2D).

PROGRAM STRATEGIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROPINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2004.

A. BIDANG KETAHANAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT.

1. Program Perlombaan Desa/Kelurahan :

Dalam rangka penilaian terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, peningkat-an motivasi, partipasi dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan setiap tahun diselenggarakan perlombaan desa/kelurahan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi. Untuk meme-lihara kualitas pembangunan desa/kelurahan dilakukan pemantauan dan pembinaan pasca lomba kepada desa/kelurahan juara.

2. Program Penguatan Organisasi Masyarakat :

Untuk memperkuat peran dan fungsi LKMD atau sebutan lain sesuai Kepres No 49 Tahun 2001 dilakukan kegiatan penataan dan inventarisasi lembaga masyarakat yang ada disetiap desa/kelurahan, mengidentifikasi kader pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pelatihan kelompok masyarakat.

3. Program Penguatan Manajemen Pembangunan Partisipatif :

Sebagai upaya peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan, sehingga setiap program pembangunan yang dilaksanakan mendapat dukungan masyarakat dan untuk memperkuat pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan serta penguatan mekanisme perencanaan dari bawah (Bottom up planning), maka perlu dilakukan kegiatan pelatihan kepada masyarakat tentang Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan (P3MD) agar dapat diterapkan didalam forum Musbangdes/kel melalui dukungan biaya APBD.

4. Program Penguatan Data Dasar Profil / Tipologi Desa/Kelurahan :

Dalam rangka penguatan sistim pendataan Data Dasar Profil Desa/Kelurahan, perlu dilakukan penyusunan program-program pembangunan berdasarkan data obyektif, penyusunan program pembangunan berdasarkan pola prioritas pengembangan potensi desa/kelurahan dan pembangunan pusat data potensi desa/kelurahan di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi.

5. Program TNI Polri Manunggal Masuk Desa :
Dalam rangka meningkatkan kemitraan masyarakat dengan TNI Polri dalam pembangunan desa/kelurahan, dilaksanakan kegiatan pembangunan fisik dan nonfisik dilokasi sasaran program.

6. Program Pemberdayaan dan Kesejahte-raan Keluarga (PKK):

Dalam rangka pemberdayaan keluarga dilakukan kegiatan-kegiatan dukungan terhadap pelaksanaan 10 program pokok PKK, kegiatan hari kesatuan gerak PKK, peningkatan kualitas keluarga sejahtera melalui peringatan hari keluarga nasional, pemasyarakatan KHA, KPDW, PPBN dan pencegahan penyalahgunaan narkoba; sosialisai dan pemantauan (TOT Damas, BKB/Keaksaraan fungsional); Pemantauan dan pemantapan Revitalisasi Posyandu dan pelatihan kader PKK.

7. Program Pembinaan Desa Binaan P2WKSS.

a. Membina 28 Desa/Kel lokasi binaan P2WKSS di 14 Kab/Kota.
b. Melaksanakan evaluasi kegiatan pelaksanaan P2WKSS pada 14 Kab/Kel unggulan Kab/Kota untuk penentuan pelaksana terbaik Program P2WKSS terbaik Tk Prop. Kalteng.

8. Program PMT-AS.

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program PMT-AS dan pemanfaatan kebun sekolah, dilaksanakan intensifikasi koordinasi lintas sektor serta pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PMT-AS sejalan kebijakan desentralisasi otonomi daerah.

9. Program Pendidikan Luar Sekolah.

Pengembangan Perpustakaan Desa dengan memberikan bimbingan serta pembinaan terhadap pengelola perpustakaan desa/kelurahan.

10. Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan.

Sebagai upaya pelestarian dan pengem-bangan kebudayaan termasuk kebudayaan lokal dalam memperkuat kohesi dan integrasi sosial dan mayarakat lokal perlu dilakukan kegiatan lokakarya dan identifikasi nilai nilai demokrasi berbasis nilai budaya lokal pada adat dayak sehingga diperoleh sejumlah informasi tentang upaya penguatan kohesi masyarakat adat sebagai dasar dalam pelaksanaan demokrasi di desa melalui wadah Badan Perwakilan Desa.

11. Program Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Kesehatan Dasar Keluarga.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga telah dikembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), untuk mendukung pelaksanaan fungsi Posyandu dilakukan kegiatan koordinasi lintas sektor dan lintas program, fasilitasi dan pemantauan, pembinaan, bantuan stimulans dan pelatihan kader.

12. Program Peningkatan Keswadayaan Masyarakat.

Pengembangan Sumber Daya Alam dengan memberikan bimbingan dan pembinaan KPM di 50 Desa/Kel.

13. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.

a. Memberi bimbingan dan pembinaan ke 50 Desa/Kel lokasi pelaksanaan P2WKSS.
b. Memberikan stimulan berupa bibit dan obat memberantas hama kuman tanaman berupa pestisida.

B. BIDANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT.

1. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa/CERD.

Dalam rangka penguatan kapasitas lembaga masyarakat, penyediaan dana kredit modal usaha bagi masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana pede-saan dan kapasitas aparatur pemerintah, dilaksanakan kegiatan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelatihan penguatan manajemen pengelolaan usaha ekonomi produktif dilokasi sasaran program.

2. Program Pemenuhan Kebutuhan Pokok Keluarga Miskin.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan program pemenuhan kebutuhan pokok keuarga miskin dilaksanakan kegiatan meningkatkan efektivitas Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan (UPMP/Raskin), Pengembangan peran Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan (UPMP) dalam Pengelolaan Program Konpensasi Pengurang-an Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BPM) dan Identifikasi data penduduk miskin dan keluarga miskin secara berjenjang mulai dari tingkat desa dan kelurahan.
3. Program Penanggulangan Pekerja Anak.

Dalam rangka mengembalikan para pekerja anak untuk mengikuti program pendidikan dasar 9 tahun, dimana kebanyak-kan bekeja disektor informal akibat putus sekolah akibat ketidak mampuan orang tua membiayai pendidikan mereka diadakan kegiatan sosialisasi, identifikasi, pelatihan TOT, pembinaan dan bantuan penyediaan dana pendukung dan bea siswa dengan dukungan dana APBD.

4. Program Penguatan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan :

Dalam rangka meningkatkan pengelola-an usaha ekonomi produktif perdesaan, dilaksanakan kegiatan identifikasi, pembina-an, monitoring dan pelatihan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan (UED-SP, pokmas IDTdan lain-lain).

5. Fasilitasi pelaksanaan tugas Komite Penanggulangan Kemiskinan :

Dalam rangka meningkatkan koordinasi instansi terkait dan meningkatkan pengeta-huan dan ketrampilan penduduk miskin dalam mengelola usaha ekonomi produktif dilaksanakan kegiatan memfasilitasi penyu-sunan rencana strategis penanggulangan kemiskinan, identifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin, pembinaan dan pelatihan penanggulangan kemiskinan.

6. Dana Pembangunan Desa/Kelurahan :

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksa-naan dana pembangunan desa/kelurahan sesuai dengan sasaran dilaksanakan kegiatan pengendalian dan monitoring pelaksanaan penggunaan dana DPD/K.

7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Penguatan Institusi Pasar :

Dalam rangka pengembangan dan penguatan Lembaga Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) dan menciptakan akses bagi masyarakat dalam pemasaran produk hasil usahanya, dilak-sanakan kegiatan pendataan, identifikasi, sosialiasi dan pelatihan pengelolaan pasar desa, pengembangan program agrobisnis/ agropolitan dan pemantauan pelaksanaan program kompensasi pengurangan subsidi BBM.


C. BIDANG PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN TTG.

1. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) :

Dalam rangka meningkatkan dan melestarikan keberhasilan Program PPK di Propinsi Kalimantan Tengah telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan dan Monitoring ke 23 Kecamatan lokasi Program PPK di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat dengan dana sebesar Rp. 75.000.000,-

2. Program Pengembangan Prasarana Perdesaan :

a. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih layak konsumsi bagi keluarga miskin dialiran DAS dan Pasang Surut telah dilaksanakan kegiatan Penyediaan Peralatan Air Bersih Sederhana sebanyak 1.800 Unit dan Pembuatan Tabung Arang Aktif sebanyak 12 Unit dengan dana dari APBD Propinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp.1. 140.000.000,-
b. Untuk meningkatkan ke 15 Kecamatan lokasi P2D di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Utara dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan P2D dengan dana yang tersedia sebesar Rp. 60.000.000,-


3. Program Desiminasi Informasi Teknologi.

Dalam rangka pengembangan Posyantekdes, Wartekdes dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna serta Pengkajian Partisipatif kebutuhan TTG untuk usaha mikro, usaha kecil dan menengah, dilaksanakan kegiatan pengkajian dan evaluasi pendayagunaan TTG pada 40 Desa/Kelurahan di 14 Kabupaten/Kota dengan dana dari APBD Propinsi sebesar Rp. 30.000.000,- dan mengikuti Pameran/Gelar TTG Tingkat Nasional di Propinsi Jawa Timur yang diikuti oleh 4 Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah dengan dana sebesar Rp. 60.000.000,-.

 

NO

 

 

PROGRAM

 

 

TARGET

 

 

REALISASI

 

 

MASALAH

 

 

UPAYA PEMECAHAN

 

1

2

3

4

5

                                                                             6                                                                                                                                 6

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

Penguatan Fungsi LKMD/LPM

 

 

 

 

 

Pokja Posyandu

 

 

Perlombaan Desa

 

 

 

 

 

Manunggal TNI Masuk Desa

 

 

 

Profil/Tripologi Desa.

 

 

 

 

Penataan dan Pembinaan PKK.

 

 

 

 

 

 

20 Desa/Kel

 

 

 

 

 

 

14 Kali

 

 

28 Desa/Kel

 

 

 

 

 

3 Desa/Kel

 

 

 

 

1 Paket

 

 

 

 

14 Kab/Kota

250 Desa/Kel

16 Desa/Kel

 

 

 

 

 

 

14 Kali

 

 

28 Desa/Kel

 

 

 

 

 

3 Desa/Kel

 

 

 

 

1 Paket.

 

 

 

 

14 Kab/Kota

170 Desa/Kel

 

 

 

 

 

-  Anggota LKMD banyak yang kurang aktip.

-  Tingkat pengetahuan dan ketram-pilan   pengurus LKMD masih kurang.

-  LPM masing-masing Kabupaten/ Kota belum terbentuk.

 

Pengetahuan Teknis Pengelola sebagian Posyandu kurang memadai.

 

Sebagian Kab.yang mengikuti lomba Desa/Kel belum sesuai dengan yang berlaku.

 

 

 

Kurangnya pembinaan lebih lanjut setelah pasca kegiatan Manunggal TNI Masuk Desa.

 

 

Data yang disampaikan dari Kab/Kota masih belum akurat.

 

 

 

Tingkat pengetahuan dan ketrampilan sebagian pengurus PKK Desa/Kel masih kurang memadai. 

- Perlunya Pelatihan Pengurus LKMD maupun Kader      Pemberdayaan Masyarakat (KPM).

-    Perlu Sosialisasi  LPM  Kab/Kota

-    Segera diupayakan Pembentuk LPM Kab/Kota paling lambat tahun 2004

-    Perlu adanya Pelatihan Pengetahuan di Bidang Tehnis

 

 

 

Perlu adanya Pembinaan Kab/Kota agar melaksanakan Perlombaan Desa/Kel secara berjenjang dimulai dari lomba tingkat Kec/Kab/Kota dan terakhir di tingkat Propinsi guna mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat.

 

Perlu bimbingan pembinaan oleh instansi terkait sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat dilanjutkan dan dikembangkan oleh masyarakat untuk pengetahuan hidup mereka.

 

       Perlu Bimbingan dan Pembinaan mengenai tata cara pengumpulan data. 

       Mengembangkan Pengolahan Data dengan Sistem Kompiarisasi.

 

       Perlu adanya pelatihan pengurus PKK Desa/Kel.

       Perlu diberikan stimulan baik berupa barang/uang untuk menunjang kegiatan PKK Desa/Kel.

 

NO

PROGRAM

TARGET

REALISASI

MASALAH

UPAYA PEMECAHAN

1

2

3

4

5

6

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

Peningkatan Keswadayaan Masyarakat

 

 

 

Perbaikan Gizi Masyarakat/PMT-AS

 

 

 

 

 

 

P2WKSS

 

 

 

Pendidikan Luar Sekolah dengan kegiatan Perpustakaan Desa.

 

Lingkungan Sehat Prilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat.

 

Pemantapan Nilai-Nilai Sosial Adat dan Budaya Masyarakat.

 

 

 

 

20 Desa/Kel

 

 

 

 

 

150 Desa/Kel

 

 

 

 

 

 

 

28 Desa/Kel

 

 

 

20 Desa/Kel

 

 

 

 

14 Kab/Kota

 

 

 

 

14 Kab/Kota

 

 

 

 

 

15 Desa/Kel

 

 

 

 

 

50 Desa/Kel

 

 

 

 

 

 

 

28 Desa/Kel

 

 

 

12 Desa/Kel

 

 

 

 

14 Desa/Kel

 

 

 

 

14 Desa/Kel

 

 

 

 

       Jumlah KPM masing-masing Desa/Kel kurang.

       KPM yang bukan Pengurus Kelemba-gaan Desa kurang aktif dalam menggerakkan partisipasi masyarakat.

 

       Perlu diberikan stimulan baik berupa barang/uang untuk menunjang kegiatan PKK Desa/Kel.

       Ketrampilan Pelaksanaan Pengadaan Kudapan masih kurang memadai.

       Koordinasi Pelaksanaan dilapangan kurang terpadu.

 

       Tingkat Pengetahuan dan Ketrampilan Pelaksana Program P2WKSS tingkat Desa masih kurang.

 

       Sarana Prasarana Pendukung serta kelembagaannya belum tertata dengan baik.

 

 

       Kurangnya Perhatian Masyarakat tentang Lingkungan Sehat dan Bersih.

 

 

 

       Kurangnya aspirasi masyarakat terutama generasi muda terhadap nilai-nilai budaya lokal.

 

 

 

 

       Perlu Pelatihan Pengkaderan/KPM.

       Perlu Pelatihan Penyegaran KPM.

       Bimbingan dan Pembinaan perlu terus menerus.

 

 

       Perlu Pelatihan Ketrampilan memasak.

       Perlu Meningkatkan Koordinasi Pelaksa-naan dilapangan terutama mengenai jadwal pelaksanaan.

 

 

 

 

       Perlu Pelatihan Ketrampilan dan Manajemen Pelaksana P2WKSS.

 

 

       Perlu adanya koordinasi lintas sektor terkait ditingkat Propinsi dan Kabupaten sehingga dalam penanganan Perpustakaan Desa dapat lebih terpadu.

 

       Perlu dukungan dari Instansi terkait dalam penyluhan kepada masyarakat.

 

 

 

       Perlu adanya Penguatan Lembaga-lembaga adat pada tiap Desa/Kel.

       Perlu diadakan Pertemuan Tokoh Adat/Damang/Kepala Adat dalam bentuk Visi, Misi dan Persepsi tentang Sosial Adat dan Budaya Masyarakat.

 


 

NO

PROGRAM

TARGET

REALISASI

MASALAH

UPAYA PEMECAHAN

1

2

3

4

5

6

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

Program Pengembangan Pra-sarana Perdesaan, dengan kegiatan :

Penyediaan Alat Penjernih Air Ber-sih Sederhana.

Penyediaan Alat/ Tabung Pengolah Arang Aktif

Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Pra-sarana Pedesaan (P2D).

 

Program Desiminasi Informasi Teknologi, dengan kegiatan :

 

  Mengikuti Pameran/Gelar TTG Tingkat Nasional Tahun 2003.

 

 

  Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan (Pos-yantekdes) Warung Teknologi Desa (Wartekdes) dan Pemasyarakatan TTG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan kegiatan:

   Pembinaan dan Monitoring

 

 

 

Pembinaan, Monito-ring dan Evaluasi Program CERD.

 

 

 

2.300 Unit

 

12 Unit

 

15 Kec

 

 

 

 

 

 

 

14 Kab/Kota

 

 

 

70 Desa/Kel

 

 

3 Kec

 

 

 

 

 

 

2 Kab

 

 

 

 

 

 

3 Kab

 

 

 

1.800 Unit

 

12 Unit

 

15 Kec

 

 

 

 

 

 

 

14 Kab/Kota

 

 

 

40 Desa/Kel

 

 

23 Kec

 

 

 

 

 

 

2 Kab

 

 

 

 

 

 

2 Kab

       Belum sepenuhnya masyarakat pedesaan khususnya ditepian sungai mengkonsumsi air bersih dengan menggunakan alat penjernih air sederhana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum seluruhnya kecamatan lokasi P2D membentuk Kelompok Peman-faat dan Pemeliharaan Program P2D (KPP).

 

  Sebagian Kab/Kota belum menye-diakan dana untuk kegiatan Gelar TTG

  Belum seluruhnya Posyantekdes/ Wartekdes yang ada berfungsi.

 

 

 

 

 

 

Belum seluruhnya kapasitas kelem-bagaan unit pengelola keuangan diKecamatan berfungsi dengan baik sebagai lembaga keuangan mikro dan Prasarana/Sarana yang telah dibangun terpelihara dengan baik.

 

Belum sinkronnya kegiatan Pembinaan antara Propinsi dan Kab lokasi Program CERD dan laporan Paket A,B,C sering terlambat diterima oleh Propinsi.

Perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat secara intensif.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diharapkan Kabupaten Lokasi P2D dapat mendorong terbentuknya KPP P2D diKecamatan masing-masing.

 

Diharapkan adanya sinkronisasi kegiatan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Gelar TTG Tk Nasional.

Perlu diselenggarakan Pelatihan tentang Pengelolaan Posyantekdes dan Wartek-des serta membentuk Posyantekdes/ Wartekdes percontohan dimasing-masing Kab/Kota.

 

Perlu dukungan dana Pembinaan dan Pengendalian baik dari Propinsi maupun Kabupaten lokasi program PPK.

 

 

 

 

Diharapkan adanya kegiatan secara komplit dan terpadu dalam rangka pembinaan program antara Propinsi dan Kabupaten

NO

PROGRAM

TARGET

REALISASI

MASALAH

UPAYA PEMECAHAN

1

2

3

4

5

6

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

Pengendalian dan Monitoring DPD/K ke 14 Kabupaten/Kota.

 

Pengembangan Perkreditan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program penyediaan kebutuhan pokok untuk keluarga miskin (RASKIN).

 

 

 

 

 

 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis, Sinkronisasi Perencanaan dan Pengendalian Program Pemberdayaan Masyarakat.

 

14 Kab/Kota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masyarakat miskin pangan, masyarakat KS 1

 

 

 

 

 

2 Paket

 

 

 

 

14 Kab/Kota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kota P. Raya

2. Kab. Kapuas

3. Kab. Kotim

4. Kab. Kobar

5. Kab. Barut

6. Kab. Barsel

 

 

 

 

2 Paket

 

 

 

Belum seluruhnya Kab/Kota menyedia-kan dana DPDK sesuai dengan ketentuan yang ada.

 

Ada Kabupaten (hasil pemekaran) yang   belum menyediakan dana pada APBD TA. 2003 untuk DPD/K.

       Tingkat Pengetahuan dan keteram-pilan masyarakat masih rendah.

       Sistem Pengelolaan Keuangan Usaha Perkreditan Desa/Kelurahan belum dilakukan secara efektif dan benar.

       Sebagian masyarakat belum sepenuhnya menjadi anggota usaha perkreditan di desa/kelurahan.

 

 

 

 

       Belum berkembangnya usaha-usa-ha produktif di tiap desa/kelurahan.    Penyelewengan kuantitas beras.

       Tidak tersedianya subsidi dari titik distribusi bagi masyarakat penerima manfaat.

       Terjadinya penurunan mutu beras.

       Adanya penyimpangan dalam penyaluran yang tidak disetorkan.

 

Kurangnya Koordinasi lebih lanjut setelah pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis, Sinkronisasi dan Pengendalian Program dari Tingkat Kabupaten/Kota ke Tingkat Propinsi.

 

 

Diharapkan agar setiap Kabupaten dapat menyediakan dana pada APBD untuk DPD/K.

 

 

       Mengadakan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat desa/kelurahan, memberikan dan menumbuh kembangkan masyarakat untuk menjadi anggota UED-SP, meningkatkan kreatifitas berwirausahaan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

       Untuk Kabupaten baru melalui instansi terkait agar dapat menumbuhkan usaha-usaha eko-nomi desa dengan berbagai kegiatan seperti peternakan, pembibitan, perikanan, kerajinan tangan, pasar desa, lumbung desa, kios-kios dan lainnya sesuai dengan Per-Mendagri No. 6 tahun 1998 dan surat Dirjen PMD No. 412.21/1030/PMD tanggal 23 Juli 2003 tentang Perkembangan UED-SP.

 

       Menjamin agar subsidi RASKIN disampaikan sesuai dengan data keluarga miskin.

        Membuat Unit Pengaduan Masyarakat untuk menampung keluhan dan masalah serta menerima laporan-laporan dari masyarakat mengenai permasalahan pelaksanaan RASKIN.

 

 

 

 

Perlu adanya Tindak Lanjut untuk mensinkronisa-sikan kegiatan Program BPM antara Kabupaten/ Kota dan Tingkat Propinsi agar pelaksanaannya dapat meningkatlkan hasil yang lebih optimal..