|
|
Kelautan dan Perikanan
|
||
|
4) Penerimaan PAD Penerimaan PAD dari sub sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2002 sebesar Rp. 18.360.000,- atau 73,44 % dari target Rp. 25.000.000,-. Tidak tercapainya target penerimaan ini disebabkan oleh karena salah satu dari 2 mesin pabrik es di PPI Kumai rusak dan sampai sekarang masih belum dapat operasional, disamping itu waktu operasional dari pabrik es sering mengalami gangguan / pemadaman. Meskipun demikian dibandingkan dengan penerimaan pada tahun 2001 sebesar Rp. 15.387.500,- masih terdapat kenaikan sebesar Rp. 2.972.500 (19,32 %).
5) Layanan Perizinan Usaha Perikanan Jumlah izin yang diberikan pada tahun 2002 sebanyak 23 buah yang jika dibandingkan dengan tahun 2001 sebanyak 39 buah, terjadi penurunan sebanyak 16 buah (41 %). Terjadinya penurunan jumlah pem-berian izin usaha perikanan pada tahun 2002 disebabkan masing-masing daerah Kabupaten/Kota telah membuat Perda sesuai kewenangan bagi Kabupaten/Kota menerbitkan Surat izin Usaha Perikanan sampai dengan 10 GT kapal penangkap dan pemberi izin untuk budidaya.
6) Pelestarian dan Pengawasan Sumberdaya Perairan. Dalam rangka menjaga dan memelihara kelestarian Sumberdaya ikan dan lingkungannya telah dilakukan tindakan penegakan hukum pada tahun 2002 serta sosialisasi kepada masyarakat. e. Manfaat :
Tingkat pemanfaatan (benefit) yang dapat dirasakan sebagi nilai tambah dari hasil (outcome) pelaksanaan program pembangunan perikanan di KalimantanTengah tahun 2002 dapat dikemukakan antara lain :
1). Pemulihan kembali kerusakan sumber daya ikan dan terpeliharanya kelestarian plasma nuftah serta optimalnya fungsi suaka perikanan.
2). Mempermudah pemasaran hasil produksi budidaya maupun penagkapan.
3). Meningkatnya produktivitas dari usaha petani/nelayan untuk penyediaan protein hewani yang berasal dari ikan, sekaligus meningkatnya penerimaan devisa negara dari hasil ekspor perikanan.
4). Meningkatnya penyediaan konsumsi ikan dari dalam negeri.
5). Meningkatnya pelayanan kepada masyara-kat petani/nelayan dalam rangka memper-lancar proses produksi dan pemasaran komoditas hasil perikanan.
f. Dampak :
Dampak (impact) yang dirasakan dan dapat dicapai berdasarkan manfaat yang telah dihasilkan antara lain adalah :
1). Menambah lapangan kerja baru, dengan bertambahnya sarana dan prasarana perikanan yang dibangun oleh Pemerintah dan Swasta pada tahun 2001, membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi kelompok petani/nelayan dan masyarakat dengan operasionalnya sarana dan prasa-rana perikanan tersebut.
2). Meningkatkan kesempatan berusaha dan penguasaan pasar komoditas hasil perikanan melalui kegiatan agribisnis.
3). Meningkatkan produktivitas dan keaneka-ragaman produksi serta nilai tambah dari komoditas perikanan.
g. Permasalahan dan Rencana penang-gulangan
1). Permasalahan yang dihadapi Permasalahan yang dihadapi dalam pelak-sanaan pembangunan sub sektor kelautan dan perikanan antara lain adalah :
a). Kegiatan budidaya ikan air tawar : Þ Relatif mahalnya harga pakan ikan, karena didatangkan dari luar Kalimantan Tengah. Þ Kurang tersedianya benih ikan secara kuantitatif maupun kualitatif. Þ Kekeruhan air sungai terutama pada musim kemarau mengakibatkan di beberapa daerah aliran sungai terpaksa menghentikan kegiatan budidaya.
b). Kegiatan budidaya ikan ditambak ( air payau ) : Þ Harga pakan relatif mahal Þ Masih belum adanya Balai Benih Udang (BBU) sehingga untuk peme-nuhan kebutuhan benih ikan bandeng dan udang masih didatangkan dari pulau jawa. Þ Panjang jaringan irigasi/saluran tambak belum memadai. Þ Sarana/prasarana yang belum memadai. Þ Lemahnya permodalan, pengetahuan dan ketrampilan petani ikan.
c). Kegiatan penangkapan ikan: Penangkapan di laut : Þ Mahalnya harga suku cadang dan bahan alat perikanan serta armada perikanan nelayan di Kalimantan Tengah sebagian besar masih berkekuatan 0 – 5 GT Þ Lemahnya permodalan, pengetahuan dan ketrampilan nelayan
Penangkapan di perairan umum : Þ Menurunnya kualitas perairan akibat adanya pencemaran limbah industri dan rumah tangga serta kegiatan penambangan emas yang mengguna-kan bahan air raksa (mengandung merkuri) yang berbahaya bagi kesehatan. Þ Masih adanya masyarakat yang mela-kukan penangkapan dengan menggu-nakan alat dan bahan yang dilarang seperti bahan–bahan beracun dan listrik.
2). Rencana penanggulangan Dalam rangka untuk memenuhi konsumsi ikan dan meningkatkan pendapatan petani/ nelayan serta membuka lapangan kerja/ usaha dilakukan upaya – upaya sebagai berikut : a). Pengembangan usaha budidaya yang meliputi : Þ Usaha budidaya ikan di karamba/ jaring apung diperairan umum. Þ Usaha budidaya ikan dikolam. Þ Usaha budidaya ikan dan udang di tambak. Þ Mengoptimalkan fungsi BBI sebagai unit penghasil benih dan mengem-bangkan UPR – UPR ditiap kabupaten/ kota. Þ Membangun balai Benih Ikan Pantai (BBIP) agar tidak lagi ada ketergan-tungan dengan pasokan benur dari luar propinsi (pulau jawa). Þ Memperpanjang saluran tambak di daerah pertambakan yang potensial dan didaerah kawasan sentral produksi. Þ Membudidayakan beberapa jenis ikan lokal.
b). Pengembangan penangkapan ikan. Þ Membangun PPI/TPI di daerah Bahaur untuk memberikan fasilitas/kemudah-an bagi para nelayan untuk mempe-roleh es dan menjual hasil tang-kapannya di TPI dan menjual langsung ke Palangka Raya.
Dengan memperhatikan produksi perikanan di perairan umum dari tahun ke tahun yang cenderung menurun, maka untuk menanggulangi hal tersebut dilakukan upaya – upaya yaitu : Þ Membangun reservaat (Suaka perikanan) Þ Mengadakan Redstocking jenis–jenis ikan yang telah menunjukan gejala kepunahan. Þ Mengadakan upaya penyuluhan kepa-da semua lapisan masyarakata untuk memelihara kelestarian perairan (Sumberdaya ikan).
Upaya–upaya tersebut diatas perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan terutama dalam pengembangan teknologi budi-daya perikanan di Kalimantan Tengah.
Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut diatas terdapat dua sumber pembiayaan yaitu APBD dan APBN yang terinci sebagai berikut : - APBD Propinsi : · Proyek Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Kalimantan Tengah Tersebar di 6 (enam) Kab/Kota yang bersumber dari APBD Propinsi dengan dana sebesar Rp. 1.200.000.000 realisasi fisik mencapai 100 % dan keuangan sebesar Rp. 175.062.014 (97,92 %).
- APBN Murni : · Proyek Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah, dengan jumlah dana sebesar Rp.970.088.000,- realisasi fisik mencapai 98,21 % dan keuangan sebesar sebesar Rp. 924.642.000,- (95,32 %). · Bagian Proyek Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.193.350.000,- realisasi fisik mencapai 99,58 % dan keuangan sebesar Rp. 1.184.775.877 (99,28 %). · Bagian Proyek Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.996.001.000,- realisasi fisik mencapai 94.82 % dan keuangan sebesar Rp. 1.907.766.050 (95,58 %). · Bagian Proyek Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dengan jumlah dana sebesar Rp. 847.411.000,- realisasi fisik mencapai 99,83 % dan keuangan sebesar Rp.842.575.000,- (99,43 %).
Terjadinya realisasi fisik kurang dari 100 % pada semua kegiatan proyek APBN Murni ter-sebut sebagai akibat adanya dana yang dia-lokasikan ke Propinsi namun tidak dilaksanakan oleh pusat pada tahun anggaran 2002 ini.
Terjadinya penurunan anggaran rutin ini sebagai kebijakan pihak Pemerintah Propinsi dalam pengetatan anggaran sehingga terjadinya effisiensi anggaran.
|