SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN
PROCEDURE FOR LICENSING THE PLANTATION / ESTATE CROP IN CENTRAL KALIMANTAN

Dasar Hukum

 

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 107/Kpts-II/1999 tentang Peizinan Usaha Perkebunan.

 

  1. Pola Koperasi Usaha Perkebunan, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 100 % dimiliki oleh kopersi usaha perkebunan;

  2. Pola Patungan Koperasi - Investor, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 65 % dimiliki koperasi dan 35 % dimiliki investor/perusahaan ;

  3. Pola Patungan Investor - Koperasi, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 80 % dimiliki investor/perusahaan dan minimal 20 % dimiliki koperasi yang ditingkatkan secara bertahap.

  4. Pola BOT ( Build, Operate and Transfer), yaitu pola pengembangan dan pengoperasian dilakukan oleh investor/perusahaan yang kemudian pada waktu tertentu seluruhnya dialihkan kepada koperasi.

  5. Pola BTN, yaitu pola pengembangan dimana investor / perusahaan membangun kebun dan atau pabrik yang kemudian akan dialihkan kepada peminat/pemilik yang tergabung dalam koperasi.

Pengertian dan Batasan

  • Usaha Perkebunan adalah kegiatan untuk melakukan usaha budidaya dan atau usaha industri perkebunan ;

  • Usaha Budidaya Perkebunan adalah usaha budidaya tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman  dan panen ;

  • Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum meliputi Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta yang melakukan usaha perkebunan ;

  • Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah hak yang diberikan oleh Menteri Kehutanan dan perkebunan atau penjabat yang ditunjuk untuk melakukan usaha budidaya perkebunan.  Perubahan jenis tanaman atau usaha industri perkebunan serta perluasan industri perkebunan kepada badan usaha yang melakukan usaha perkebunan.

Persyaratan

Perusahaan perkebunan menyampaikan permohonan kepada Menteri Pertanian Cq. Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan dengan terlebih dahulu meminta rekomendasi dari Dinas Perkebunan Propinsi setempat dan melampirkan :

  • Arahan lahan dari Bupati Kabupaten setempat.

  • Rekomendasi Pertimbangan Teknis Kesediaan Lahan dari Dinas Kehutanan Propinsi setempat.

  • Rekomendasi Dukungan dari Gubernur Propinsi setempat.

  • Rencana Kerja Usaha Perkebunan

  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

  • Akte Pendirian Usaha Perkebunan, Akte Perubahan yang terakhir.

  • Peta Calon Lokasi dengan skala 1 : 100.000.

  • Pernyataan Pemilikan Lahan Perusahaan atau Group bahwa usaha perkebunannya belum melampaui batas maksimum.

  • Pernyataan untuk memiliki salah satu sistim pola dari 5 pola yang dikembangkan.

Basic Regulation

 

Based on the Regulation of the Minister of Forestry and Estate Crops Number 107/ Kpts-II/1999 about License for the Plantation / estate crops companies, there are five patterns of estate crops' development in Central Kalimantan such as:

  1. Cooperative pattern is a pattern of plantation entrepreneurship for the share holders 100% belong to cooperative bodies of plantation.

  2. Joint venture between the cooperative body and investor is a pattern of share holders for 65% belong to cooperative body and 35% for the investor.

  3. Joint venture between the cooperative body and investor is a pattern of share holders for 80% belong to investor and minimum 20% for the cooperative body that can be gradually increased.

  4. Built, Operate and Transfer (BOT) pattern is a pattern to develop and operate the plantation done by investor / company, then within a certain span of time is totally handed over to cooperative body.

  5. Built to Transfer (BTN) is a pattern of investment for the investor to build the plantation and or the factory, then in a time it is handed over to others in the cooperative groups.

Limitations and Precautions.

Plantation or estate crops' entrepreneurship are an activity to cultivate and industrialize the estate crop commodities.

Cultivation is an effort to grow the estate crop commodities such as pre-planting, planting, caring and harvesting.

Company of Plantation is body of law covers co-operative body, State and Private Enterprises that focus on doing/conducting the plantation efforts.

Plantation license is hereinafter referred to as IUP is rights given by Minister Forestry and Plantation or caretaker who is pointed to conduct the effort of plantation cultivation. They have an authority to change of crop type or industrial effort of plantation and also extension of plantation industry to Plantation or estate crops' entrepreneurs that take care of conducting the plantation effort.

Terms of Condition.

The candidatures of the plantation license holders submit their application letter to the Minister of Agriculture through General Director of Plantation Production Management. However, before hand, they must acquire recommendation letters of the Province Estate Crop Service. This recommendation must include as follows:

  • Letter of instruction is taken from on duty local the Regent / Head of District of the site.

  • Technical Recommendation Consideration of Readiness of Farm Land is taken from on duty local Forestry Service of the Province.

  • Letter of recommendation is taken from on duty local Governor.

  • Work Plan is made by the applicants of the Plantation Entrepreneurships.

  • Fundamental Number of Taxpayer in Indonesia is called NPWP.

  • Founding Letter of Plantation and last founding letter Change of the company of the applicants.

  • Map of the proposed area of plantation is in scale 1:100,000.

  • Statement Of Ownership of Farm Company or of Group that effort its plantation not yet is abysmal or exceed the maximum boundary.

  • Statement of the applicants to have one of the pattern systems from 5 developed pattern.