Sebagian bahan Tripartite
RINGKASAN
Dalam rangka upaya percepatan pembangunan Kalimantan Tengah melalui pembangunan
infrastruktur perekonomian, peningkatan kegiatan sektor riil, peningkatan fungsi
intermediasi perbankan, peningkatan investor ke Propinsi Kalimantan Tengah, dan
sebagai tindak lanjut atas Pertemuan KTI (Kawasan Timur Indonesia) V di
Balikpapan, Gubernur Kalimantan Tengah, yang prakarsai / difasilitasi oleh
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, dan Menteri
Negara PPKTI, akan menyelenggarakan Pertemuan Pemerintah-Perbankan-Pelaku Usaha
(Tripartite) sejak tanggal 30 April 2004.
Pertemuan ini merupakan upaya mendorong peningkatan kembali kegiatan
perekonomian masyarakat di Kalimantan Tengah yang sedang dilanda dampak krisis
perekonomian. Saat ini para pelaku ekonomi lokal memerlukan dukungan yang kuat
dari dunia perbankan, dunia usaha dari luar Kalimantan Tengah dan instansi
teknis pusat, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan rehabilitasi
infrastruktur perekonomian, pemulihan aktivitas di berbagai sektor, yaitu
utamanya pengembangan sektor / sub sektor unggulan Kalimantan Tengah mencakup
perkebunan, perikanan, pertanian, pertambangan, kehutanan, perdagangan,
perhubungan dan telekomunikasi.
Hasil pertemuan diharapkan dapat menjadi kesepakatan bersama yang dapat
ditindaklanjuti di lapangan dan langsung berdampak terhadap peningkatan kegiatan
usaha masyarakat setempat.
Isu-isu pokok pertemuan:
1. Keterpaduan kebijakan sektor / sub ektor dalam pembangunan / peningkatan
infrastruktur perekonomian seperti keterpaduan pembangunan / pengembangan
infrastruktur dasar prasarana jalan, pelabuhan, telekomunikasi di daerah dan
lain-lain.
2. Penyederhanaan dan percepatan perijinan usaha yang berkaitan antara kebijakan
pusat dan daerah (misalnya konsep pelayanan satu atap dengan pola sinkronisasi
peraturan perundangan antara pusat dan daerah).
3. Penumbuhan kemitraan usaha kecil menengah dengan usaha besar, misalnya upaya
pengembangan komoditi rotan, kelapa sawit rakyat, mengembangkan potensi usaha
perikanan dan upaya pengembangan sumberdaya energi seperti pertambangan batubara.
4. Penyediaan kredit modal kerja / produksi dari perbankan dengan insentif
tertentu, upaya membuka jalur kebuntuan sistem perkreditan.
5. Penjaminan kredit, pendampingan teknis, perkuatan pasar / jaringan pemasaran,
dan sebagainya.
6. Pemberian / peningkatan dan kesempatan pemulihan usaha di daerah.
Rangkaian Inti Acara Pertemuan terdiri atas:
Paparan Potensi Daerah disertai Pameran Daerah, Pertemuan Bisnis Antar Pelaku
Usaha Anggota Kadinda, Unsur Pemerintah Daerah dan Perbankan.
Pertemuan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota)
Perbankan dan Pelaku Dunia Usaha / Asosiasi.
PESERTA PERTEMUAN :
Peserta terdiri dari Unsur Pemerintah Daerah, Perbankan, Pelaku Dunia Usaha /
Kadinda / Asosiasi dan instansi teknis dari pusat dan daerah.
a. Unsur Pemerintah:
Pemerintah PUSAT : Eselon I terbatas dari: Kementerian Koperasi dan UKM,
Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen
Kelautan dan Perikanan, Departemen Kehutanan, Departemen Permukiman dan
Prasarana Wilayah, Departemen Perhubungan, Departemen Energi dan Sumber Daya
Alam, BKPM, Kementerian PPKTI, Bank Indonesia, Kementrian Koordinator Bidang
Perekonomian, Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
PEMERINTAH PROVINSI : Ketua Bappeda, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas
Pertambangan dan Energi, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM,
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, Kepala
Dinas Perhubungan, Kepala BPMD, Pimpinan Kantor Bank Indonesia Palangka Raya.
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA : Bupati/Walikota, Ketua Bappeda, Kepala Dinas
Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas
Pertanian, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala
BPMD.
b. Perbankan :
Bank Indonesia Palangka Raya, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, Bank
BCA.Tbk, Bank Danamon.Tbk, Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.
c. Pelaku Usaha:
Pimpinan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Pelaku Usaha Nasional, Pimpinan
Kamar Dagang dan Industri Provinsi, Pimpinan Kamar Dagang dan Industri Kabupaten
/ Kota , serta Para Pelaku Usaha dari Propinsi dan Kabupaen / Kota se-Kalimantan
Tengah.
PENYELENGGARA :
1. Pelaksana : Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Kalimantan Tengah dan unit
kerja terkait.
2. Fasilitator : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia dan
Kementerian PPKTI.
POKOK-POKOK ACARA
(tanggal 30 April dan 1 Maret 2004):
Presentase Gubernur Kalimantan Tengah dan diskusi.
Pembukaan, Acara Ramah Tamah dan Makan Malam Selamat Datang untuk seluruh
peserta pertemuan, diselenggarakan di rumah jabatan Gubernur Kalimantan Tengah.
Laporan Ketua Panitia Penyelenggara Pertemuan KTI VI Palangka Raya.
Sambutan Gubernur Kalimantan Tengah.
Sambutan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
Sambutan dan Pembukaan Pertemuan oleh Menko Perekonomian.
Paparan Potensi Daerah oleh Gubernur Kalimantan Tengah.
Paparan oleh perbankan, PT. Telkom Tbk, para penguasaha (perkebunan,
pertambangan, pemotretan udara, alat perkantoran/ elektronik).
Acara Pertemuan Tripartite KTI VI Palangka Raya diselenggarakan di Aula Jayang
Tingang.
Paparan Kebijakan Perbankan dan Kebijakan Sektor Terbatas dipandu oleh Menteri
PPKTI.
DISKUSI PANEL SESI I: Dukungan Kebijakan Sektor Terpadu dan Rencana Dunia Usaha.
DISKUSI PANEL SESI II: Dukungan Kebijakan Perbankan dan Rencana Dunia Usaha.
Penandatanganan Kesepakatan Perbankan dengan Pelaku Usaha.
Penutupan Pertemuan KTI VI oleh Menteri Gubernur Kalimantan Tengah
Kegiatan disertai Bazaar Perbankan dimotori oleh Bank Indonesia Cabang Palangka
Raya.
HASIL:
Adanya kesamaan pola pikir tentang perlunya percepatan pembangunan infrastruktur
perekonomian di Kawasan Timur Indonesia.
Adanya rencana pembangunan jalan kereta api yang disampaikan oleh Menko
Perekonomian.
Penandatanganan Kredit UMKM kepada para pengusaha UMKM Kalimantan Tengah untuk
kegiatan Pembibitan dan wira usaha kerajinan dan lainnya.
Penandatanganan Kesepakatan antara PT. Telkom Tbk dengan Pemerintah Kabupaten
Seruyan untuk membangun 1.500 SSF telepon base CDMA.
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT. Telkom Tbk dengan Pemerintah
Kabupaten Lamandau untuk rencana pembangunan jaringan telepon di Kabupaten
Lamandau.
Uji coba sarana telepon oleh Menko Perekonomian.
Peningkatan pagu kredit yang diberikan oleh beberapa Bank yang ada di Kalimantan
Tengah.
***************
|