MATRIKS PERMASALAHAN DAN PENDAPAT

DARI FORUM DISKUSI KTI VI, PALANGKA RAYA, KALTENG

TANGGAL 30 APRIL 1 MEI 2004

 

No.

PERMASALAHAN

PENDAPAT

PENANGGUNG JAWAB

(1)

(2)

(3)

(4)

A.

PRASARANA EKONOMI

 

 

1.

Pengembangan/Pembangunan Jalan Darat

 

 

 

Secara umum infrastruktur jalan darat amat terbatas di Kalteng. Poros Selatan adalah jalan darat terbaik di Kalteng, namun kondisinya amat labil dan belum optimal. Poros Tengah yang masih direncanakan dan dalam segmen-segmen terputus merupakan ruas ideal bagi jalan ekonomi.

Jalan darat dari kawasan sentra pengembangan perkebunan Parenggean Sampit Pangkalan Bun sebagian besar rusak dan menggganggu angkutan TBS dan CPO. Termasuk ruas Jalan Palangka Raya Buntok- Sampit-Seruyan.

Jalan perlu diperbaiki untuk memperlancar angkutan TBS dan CPO untuk menghubungkan pembangunan jalan dalam rangka menghubungkan ibu kota Propinsi dengan Kabupaten Murung Raya, Barsel, Bartim dan Barut. Ruas jalan dapat diasosiasikan sebagai sarana angkutan batubara dan hasil perkebunan dan lainnya.

Pemerintah Pusat

Pemerintah Propinsi

Pemerintah Kabupaten

2.

Pengembangan Pelabuhan terpadu dengan Jalan Darat

 

 

 

Pelabuhan Pengapalan CPO masih terbatas sedangkan produksi terus meningkat

Pembangunan ruas jalan Palangka Raya Buntok dilanjutkan ke Muara Teweh dan Puruk Cahu. Penambahan Pelabuhan untuk pengapalan CPO di Kotim, Seruyan dan Kobar. Memerlukan pembiayaan terpadu dari APBN, BLN, APBD.

Pemerintah Pusat

Pemerintah Propinsi

Pemerintah Kabupaten

3.

Pengembangan / pembangunan Kelistrikan Daerah

 

 

 

Jaringan listrik pada umumnya amat terbatas. Pada lokasi perkebunan Kelepa Sawit menggunakan tenaga diesel sendiri.

Pemerintah diaharapkan dapat membangun / memperluas jaringan listrik (PLN) sampai ke lokasi Perkebunan Besar. Dalam pembangunan PLN tersebut agar diprogramkan secara Nasional dengan pembiayaan APBN, BLN dan PT. PLN

Pemerintah Pusat/ Daerah, BUMN

4.

Pengembangan / pembangunan Telekomunikasi

 

 

 

Perusahaan Perkebunan Besar yang sudah operasional belum semuanya memiliki fasilitas telepon. Beberapa menggunakan telepon VSAT.

Diharapkan pemerintah membangun jaringan telekomunikasi sampai ke lokasi Perkebunan Besar dengan pembiayaan APBN dan PT. Telkom Tbk.

Pemerintah Pusat/ Daerah, BUMN

5.

Efisiensi dan Optimasi Limbah Kebun Kelapa Sawit

 

 

 

Optimasi Pemanfaatan Perkebunan. Pemanfaatan Limbah Perkebunan Kelapa Sawit belum optimal.

Perlu pemanfaatan limbah Kelapa Sawit dengan siklus limbah untuk pakan ternak kotoran ternak untuk pupuk kebun dan seterusnya.

Pemda

Pengusaha Perkebunan

6.

Harmonisasi Perkebunan Besar dan Masyarakat Lokal

 

 

 

Usaha Perkebunan Besar belum terintegrasi dengan usaha masysrakat lokal yang tidak masuk plasma kebun / kurang /tidak harmonis, dapat menimbulkan proses pemiskinan dan kecemburuan sosial.

Diperlukan upaya memberdayakan masyarakat di sekitar PB, misalnya dengan pola subsidi bunga atau pola kemitraan dengan PB yang terdekat.

Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, Pengusaha dan Perbankan.

7.

Sinkronisasi Piranti Lunak Tata Ruang Wilayah

 

 

 

Sebagian alokasi areal dalam Tata Ruang Wilayah untuk kawasan perkebunan sering tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan

Perlu dilakukan konversi alokasi lahan, RTRWP ditinjau secara dinamis

Pemerintah Propinsi / Kabupaten / Kota dan DPRD

8.

Pengembangan prosedur Pelayanan Investasi Pertambangan

 

 

 

Pembangunan Pertambangan Kalteng yang tidak dapat dihindarkan bersifat lintas wilayah, misalnya untuk angkutan dan pengembangan permukiman yang komprehensif memerlukan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Diperlukan upaya terpadu satu atap untuk mengelola kawasan pertambangan Kalteng, khususnya untuk menyusun pola ideal struktur atau profil usaha pertambangan yang ideal bagi Kalteng. Untuk sementara, perusahaan menyewa lahan yang dilaului moda angkutan tambang mereka.

Pemerintah Propinsi / Kabuapten / Kota dan Pengusaha terkait.

9.

Prasarana Lembaga Keuangan Rakyat

 

 

 

Keinginan masyarakat pesisir / Nelayan di Pegatan Kabupaten Katingan untuk memperoleh sarana Bank.

Pemerintah Kabuapaten telah mengemukakannya kepada pihak Perbankan dalam forum.

Pemerintah Kabupaten Katingan dan Perbankan.

B.

HUKUM DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

 

 

1.

Pola Perladangan Berpindah

 

 

 

Sebagian masyarakat melaksanakan pola pertanian berpindah.

Ketidak jelasanan pemilik dan tuntutan ganti rugi lahan oleh masyarakat karena pertanian berpindah

Kadangkala adanya provokator yang menghasut rakyat dan

kurang ketegasan pengaman / penegakan hukum menyebabkan kesulitan bagi dunia usaha.

Pemberdayaan perekonomian rakyat

Dengan dukungan Pemerintah/

Perbankan.

Pembangunan kebun plasma supaya

Didukung oleh kredit Program / KKP Pola PIR.

 

Pemrintah Pusat

Pemerintah Daerah

Pengusaha

2.

Penegakan Hukum dan Kesejahteraan Rakyat

 

 

 

Ilegal loging dan illegal mining di Kalteng masih terjadi.

Penyediaan lapangan kerja yang menetap / lebih stabil. Pembangunan perkebunan pola PIR

 

Pemerintah Pusat

Pemerintah Propinsi Kabupaten / Kota dan Perbankan

3.

Larangan Ekspor Rotan Asalan dan Dampaknya

 

 

 

Akibat larangan export rotan asalan yang akan berdampak sangat luas dalam bidang ekonomi, sosial dan masyarakat

Untuk rotan asalan taman dan irit yang

Merupakan hasil budidaya, bukan

Hasil hutan ikutan diminta kepada Deperindag ditunda / dibatalkan. Mengupayakan pembangunan industri

Pengolahan dari barang mentah menjadi

Barang jadi dan jadi

 

Pemerintah, pengusaha dan Masyarakat

4.

Penanganan Perijinan Pertambangan

 

 

 

Perijinan pertambangan yang masih belum jelas, kasus PT Marunda. Perijinan Tambang ada yang menjadi porsi pemerintah dan porsi perusahaan tambang yang bersangkutan, namun dalam prakteknya semua urusan perijinan menjadi tanggungjawab perusahaan tambang dari urusan yang kecil sampai besar.

Perlunya Pemerintah Pusat dan Daerah menata sebaik-baiknya tugas fungsi pokok dan tanggungjawab masing-masing pihak pemerintah, pengusaha dan lainnya dalam prosedure perijinan pertambangan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah propinsi/Kabupaten/Kota.

 

 

 

 

C.

PAJAK DAN PERTANAHAN

 

 

1.

Penetapan kelas dan tarif Pajak

 

 

 

BPHTB/PBB terlalu tinggi karena terlalu tingginya kelas tanah dan NJOP ( SIT)

 

Perlu penurunan kelas tarif dari

43/44 ke 47/48. Gubernur mengusulkan ke Menkeu

 

Pemerintah Pusat,

Pemerintah Propinsi dan Kabupaten

2.

Keragaman Retribusi dan Pajak Daerah

 

 

 

Retribusi dan Pajak Daerah

-    Tidak seragam antar Kabupaten

-    Pengenaan ganda

 

Perlu Peraturan Daerah yang berlaku

Lintas Kabupaten tentang

Keseragaman & proporsi

Retribusi/Pajak Daerah

 

Pemerintah Propisi dan Kabupaten / Kota