RESPON DARI ACARA PERSIAPAN PERTEMUAN TRIPARTITE KTI

RESPON DARI ACARA PERSIAPAN PERTEMUAN TRIPARTITE KTI

DI PALANGKA RAYA TANGGAL 30 APRIL – 1 MEI 2004

DI KANTOR KEMENTRIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA HARI KAMIS,

TANGGAL 22 JANUARI 2004

(Daftar Peserta Sesuai Undangan Rapat)

PERTAMBANGAN:

· Potensi utama Kalteng mencakup Logam dan Batubara, Marunda telah investasi dan melakukan pemasaran. Batubara Kalimantan Tengah berkualitas rata-rata. Potensi cadangan batubara di Kalteng harus ada kemudahan areal lahan perkebunan, hutan lindung dan ego sektoral.

· Masalah uji coba pengangkutan, batu-batuan di sungai memerlukan bantuan pembersihan alur.

· BSP sudah lari dari Kalsel, kini agar dipertahankan di Kalteng. Masalah tambang dan masyarakat penggarap tambang yang ikut menggunakan prasarana jalan.

· Upaya mengembangkan jalur angkutan BSP dan disinergikan dengan angkutan hasil perkebunan.

· Hutan lindung Kalteng, perlu dituntaskan statusnya agar ada kepastian status lahan.

· Logam sekarang mengalami kenaikan harga internasional.

· Tata Ruang dapat menjadi point pembahasan dalam Acara di Palangka Raya.

KIMPRASWIL / TATA RUANG:

Dirjen Penataan Ruang:

· Tata Ruang Wilayah Kalimantan berada pada kawasan wilayah Tengah.

· Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Kalimantan sedang dalam proses (Rekepres).

· Adanya kegiatan koordinasi Dirjen Penataan Ruang dan Bappeda (tanggal 22 April 2004).

· Kawasan Kapet DAS KAKAB.

Tata Ruang dapat menjadi point bahasan dalam Acara di Palangka Raya.

PERHUBUNGAN:

· Program Telekomunikasi Perintisan. Pemasangan telpon-telpon di desa-desa belum terjangkau telpon. Interdep Depdagri-Depkeu-Meninfokom kiranya memfasilitasi adanya komitmen daerah menyiapkan suatu tempat untuk dapat dipakai di desa-desa sebagai pusat komukiasi, menstimulasi ekonomi di desa.

· Program PT Telkom bisnis oriented.

PT TELKOM

Berbagai Pola Pembangunan Telekomunikasi.

Misalnya Pola Kemitraan, Reiburst dll sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.

Dapat menjadi point bahasan dalam pertemuan Palangka Raya.

BKPMD Pusat:

Masalah investasi amat banyak, salah satu darinya terkait kebijakan pusat dan daerah sehubungan Keppres 29 yang baru. Perlunya incentive yang berbeda sesuai kondisi daerah.

PAJAK

Incentive pajak di atur pasal 16 apabila termasuk Kapet atau kawasan berikat. PBB dan PBHTB (untuk Kawasan Berikat PPN).

Apabila NJOP dianggap terlalu tinggi dapat diproses prosedure pengurangannya oleh investor.

PBB sedang dalam revisi (KMK).

PERBANKAN:

· Perbankan mengikuti pengusaha, apabila aktivitas usaha di Kalteng meningkat, maka akan makin banyak kegiatan banks.

· Perbankan nasional sedang over liquid, karena sulit mencari pengusaha yang feasibel.

· Perkebunan rakyat ada pola plasma-inti masa lalu, tetapi skim kredit KKPA tahun lalu tidak dapat dipakai. Kredit dana masyarakat dengan pola komersial.

· BI dapat memberikan bantuan teknik perkebunan rakyat dalam rangka pengembangannya. Misalnya Aloevera di Kalimantan Barat. Konsultan berpusat di Banjarmasin untuk komoditas perkebunan.

· Perlunya feasibility study setiap kegiatan usaha.

PERKEBUNAN

Masalah pendanaan kebun.

· Adanya usulan subsidi bunga untuk kegiatan perkebunan yang telah disampaikan / ditujukan kepada Menkeu, namun belum ada keputusan.

· Skim kredit agribisnis ke perbankan sama dengan kredit komersial.

· BI membantu studi kelayakan tanaman Aloevera.

· Kebutuhan Pra Feasibility Study dan bila telah di buat bisa digunakan untuk mendapatkan pendanaan.

KADIN PUSAT

· Tripartite meeting belum berdampak terhadap pembangunan KTI.

· KTI wilayah yang amat luas belum berkembang.

· Fasilitasi investor luar dan dalam negeri.

· Hal mendasar investasi hak ulayat dan keamanan. Kasus take over KPC di Kaltim terkait intervensi pemerintah yang masih kuat.

· Perlindungan pengusaha dan berusaha di Kalteng, belum ada kepastian hukum belum diperjuangkan.

· Bidang UKM KADIN ditangani oleh Ibu Efaria Hutapea.

· Ketua komite pemberdayaan usaha: Persoalan pertumbuhan industri sejak lama tidak terjadi di luar jawa. Persaingan industri di Jawa kalah bersaing dengan Cina namun sumberdaya alam di KTI ada untuk mendukung. Perlu upaya pembangunan industri yang efisien dan efektif lebih murah dan berkualitas, untuk itu perlu konsentrasi percepatan pembangunan infrastruktur jangka waktu minimal sekitar 5 tahun. Perlu pembangunan infrastruktur perekonomian jalan, jembatan dan pelabuhan konsentrasi pada infrastruktur dasar tersebut.

· Selain faktor keamanan dan keselamatan usaha, tidak harus industri padat modal, tetapi sesuai kondisi wilayah.

· Perkebunan di Cina amat kurang berkembang, ada hubungan emosional sinke Cina dari Bagian Selatan, investasi Cina di Asia Tenggara No. 3 setelah Eropah.

· Kredit investasi lebih kecil dibandingkan kredit konsumsi di KTI.

· Kapet diperluas kawasannya, sampai kepada areal yang efisien bagi investasi.

· Ada empat negara masuk ke Kadin Indonesia. Misal Australia, memasukan desk-nya dalam KADIN pusat untuk melakukan promoter sales untuk membuka peluang investment wilayahya.

KOMENTAR SEKDA:

· Masalah barrier sungai Barito, ada kaitannya dengan kekuatan arus aliran air.

· Kimpraswil: Peta Tata Ruang sudah ada. Persoalannya: bahwa tata ruang tidak bisa dimanfaatkan (belum ada kata akhir/menggantung). Alokasi kawasan langsung berdasarkan satu dokumen tata ruang. Tata Ruang tidak sakral sesuai kepentingan yang lebih besar.

· MOU Pemda dengan Kimpraswil.

· Wilayah Kalimantan Tengah kegiatan penatagunaan hutan telah dipetakan batasnya oleh pihak Kehutanan.

· Pemda Propinsi akan melakukan bantuan pengurusan lahan.

· Perlunya incentive.

· Kewenangan wajib Kab / Kota masih belum pasti, revisinya belum tahu hasilnya.

· BI Cabang Palangka Raya cukup aktif dalam menjelaskan fungsi perbankan dan dalam meningkatkan minat masyarakat.

· Anggaran APBD Propinsi Kalteng kurang 1/3 APBD Kab Kutai Timur. Maka lahan yang ada diberikan untuk incentive bagi investor.

· Gubernur membuat lintas antar pelabuhan / link agar ada minat bidang perkapalan memanfaatkannya.

· KADIN Daerah amat banyak menunggu dana pemerintah — borongan – organisasinya makin kompleks bercabang-cabang.

· KADIN Kalteng kawasan promosi tetap di lokasi Tamanggung Tilung.

· Efisiensi biaya produksi, karet kalah dengan tengkulak. Pedagang besar bagaimana membeli produksi karet itu dengan harga layak. Lembaga Koperasi masih amat kuat tergantung pemerintah.

PPKTI / DODO:

· Hanya mengundang Kab/Kota di Kalteng sendiri, isu-isu kiranya dapat lebih konsentrasi.

· Masalah sektor sektor yang dapat dikembangkan.

· Perbankan dapat menyajikan gambaran peran perbankan di Kalteng.

· Perlu adanya Bazzaar Perbankan di Palangka Raya dengan bantuan BI Cabang P Raya.

· Sumbangan Perbankan dalam acara pertemuan tripartite Palangka Raya.

PERAN PERBANKAN DAN TELKOM

Telkom akan selalu mencari mitra sesuai pola yang telah di atur. Investor 30 % selebihnya pemerintah. Maksimal kerjasama 20 tahun.

PERTANAHAN

Tingkat kepastian Hak Atas Tanah.

Sedang direvisi UUPA Tim interdept. Masalah koordinasi instansi sektor revisi UU SDA. Hak ulayat akan di atur dalam UUPA dan Keppres 34. Hak ulayat diserahkan penetapan keberadaannya oleh pihak pemda: perguruan tinggi, masy adat dan tokoh adat.

Jakarta, 22 April 2004.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah

Propinsi Kalimantan Tengah,

TITIK SUNDARI, SH