SOSIAL POLITIK

2) Penanggulangan konflik.
Ø Penyelesaian koflik antar etnis di Kalimantan Tengah tidak dapat diselesaikan secara parsial , akan tetapi harus diselesaikan secara integral yang meliputi berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat.
Ø Perlu masa pendinginan yang cukup menuju suatu situasi dan kondisi mental psikologis dan fisik bagi kedua warga masyarakat Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah untuk melakukan mawas diri atau instripeksi sehingga mam.p[u hidup kembali dalam kerukunan dan persaudaraan sebagai warga sebangsa dan setanah air.
Ø Apabila .kkita cermati konflik antar etnis yang terjadi di Kalimantan khsusnya di beberapa Kota di Kalimanntan Tengah lebi cepat apabila hal tersebut kita nyatakan sebagai musibah.
Ø Upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Pusat telah dilaksanakan Tekat Mufakat Masyarakat Kalimantan Tengah di Batu Jawa Timur bberlangsung dari tanggal 1 sd 3 Februari 2001, yang saat ini akan dilaksanakan pembuatan Satkorlak dan Satlak pada Tingkat Kabupaten dan Kota.
 
d. Keamanan dan Ketertiban Umum
 
Pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan di Propinsi Kalimantan Tengah menghadapi tantangan yang cukup berat, karena terbukanya jalan lintas Kalimantan (lintas selatan dan lintas utara) akan membawa dampak menyangkut gangguan kamtibmas di wilayah ini. Dengan pertahanan dan keamanan, maka yang sangat berat adalah menjaga kedaulatan negara dari ancaman yang timbul dari luar maupun dari dalam wilayah Kalimantan Tengah sendiri. Dalam hal ini diupayakan mewujudkan suasana yang aman, tertib dan tentram dalam rangka menunjang suksesnya pembangunan dan mengamankan aset pemerintah dan masyarakat, melalui kebijakan dan langkah-langkah sebagai berikut :
1) Dalam rangka penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara setiap warga mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam upaya pembudayaan pembelaan negara sehingga terciptanya budaya rasa cinta tanah air dan bangsa yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945.
2) Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan sebagai bagian dari sistem keamanan nasional dengan upaya pertahanan dan keamanan yang bertumpu pada TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama.
3) Menata kembali peran, fungsi dan tugas TNI dan POLRI sesuai dengan kehendak dan aspirasi rakyat, serta paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi dan reaktualisasi TNI dan POLRI sebagai alat negara untuk melindungi, memelihara dan mempertahankan wilayah negara dari ancaman luar maupun dalam, dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia dan membantu menyelenggarakan pembangunan
 
Dalam tahun 2001 berdasarkan evaluasi POLDA Kalimantan Tengah, bahwa di bidang kriminalitas mengalami penurunan dari tahun 2000 terdiri 2120 kasus dan tahun 2001 menjadi 1857 kasus, turun 12,41 %. Penurunan kriminal tersebut adalah upaya POLDA Kalimantan Tengah menggelar operasi kepolisian mandiri sebanyak 12 operasi.
Dengan demikian keamanan dan ketertiban yang didambakan masyarakat Kalimantan Tengah akan terwujud apabila ada dukungan dari semua pihak, untuk terciptanya rasa aman dan tentram dan juga tidak terlepas dari seluruh warga yang ada di wilayah Kalimantan Tengah dapat bersatu mentaati peraturan pemerintah, ketertiban dan budaya adat yang ada.
 
1. Permasalahan
 
1). Masalah pada Pembangunan Politik
 
Dengan bergulirnya reformasi, ternyata perkembangan demokrasi belum terarah secara baik dan aspirasi masyarakat belum terpenuhi secara maksimal. Aspirasi rakyat belum terserap, terartikulasi dan teragregasikan secara transparan dan konsisten. Adanya distorsi atas aspirasi, kepentingan dan kekuasaan rakyat masih sangat terasa dalam kehidupan politik, baik dari elit politik dan penyelenggara pemerintah maupun kelompok-kelompoktertentu.
3) Masalah pada Sektor Perlindungan Masyarakat
 
Adapun bencana yang sering membawa dampak terhadap kegiatan Perlindungan Masyarakat antara lain :
 
a. Bencana alam antara lain
v Musim Kemarau (Al Nino),
v Banjir,
v Tanah longsor,
b. Bencana ulah manusia antara lain :
v Pembukaan lahan dengan cara membakar,
v Pertambangan liar (Peti),
v KP yang nakal,
v Penggunaan bahan kimia untuk exploitasi sumber daya alam yang tidak tepat,
v Peredaran narkoba,
v Kenakalan remaja,
v Urbanisasi yang tidak terkendali,
 
3. Masalah pada Keamanan dan Ketertiban Umum.
 
a) Upaya penanganan gangguan KAMTIBMAS belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
b) Meluasnya perkembangan penyaluran dan pemakai Narkoba.
c) Penjualan Miras, tidak berijin.
 

Penanggulangan Masalah
 
1. Pembangunan Politik
a. Peningkatan stabilitas politik secara mantap dan dinamis.
b. Menciptakan peluang berkembangnya kelembagaan politik, baik supra struktur maupun infra struktur politik serta budaya politik yang sehat dan dinamis.
c. Meningkatkan kepekaan pemerintah dan aparat di daerah terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat dan strategi penanggulangan sedini mungkin.
d. Mengakomodasikan aspirasi masyarakat secara maksimal.
e. Pengembangan usaha untuk membuka lapangan kerja di daerah.
f. Pelatihan-pelatihan praktis yang dibutuhkan sesuai bidang / lapangan kerja yang dilaksanakan instansi dan swasta yang berkepentingan.
g. Penyelesiaan masalah konflik melalui musyawarah mulai dari tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat nasional.
 
2. Sektor Perlindungan Masyarakat.
a. Perlu peningkatan SDM
b. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan acaman bencana.
c. Peningkatan sarana / prasarana operasional Kesiagaan dan Linmas.
 
3. Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum
a. Aparat meningkatkan penanganan gangguan Kamtibmas bersama-sama masyarakat.
b. Para penyalur Narkoba, ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku.
c. Penjualan Miras diatur dengan Perda dan diawasi tempat penjualan yang seharusnya menjual Miras.

Dari program tahun 2002 telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

a) Sosialisasi Undang-Undang Politik.
b) Sosialisasi TAP MPR RI Tahun 1999 dan 2000.
c) Peningkatan hubungan kerja antara DPRD Propinsi dengan instansi pemerintah.
d) Mengikuti kegiatan persidangan DPRD Propinsi Kalimantan Tengah.
e) Memonitor kegiatan reses anggota DPRD Propinsi Kalimantan Tengah.
f) Mengadakan konsultasi/koordinasi dengan instansi terkait.
g) Menyelesaikan proses administrasi keuangan dana bantuan tahunan dari Pemda sebesar Rp. 1.499.999.972,- kepada Parpol di Kalimantan Tengah yang disalurkan dalam 2 (dua) tahap.
h) Menyelesaikan proses SK Gubernur Kalimantan Tengah terhadap Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.
i) Melaksanakan kegiatan Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan di Propinsi Kalimantan Tengah 1 (satu) kali kegiatan terdiri Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Pengurus Ormas.

2. Pembinaan Ormas, Organisasi Profesi dan LSM

Dalam rangka pembinaan terhadap Ormas, Organisasi Profesi dan LSM sebagai mitra kerja Parpol dan Pemerintah Daerah, maka pada tahun 2002 telah diberikan bantuan dana operasional kegiatan kepada Ormas, Organisasi Profesi sejumlah Rp. 102.350.000,-

3. Penanggulangan Bencana dan Penanganan Konflik

a) Penanggulangan Bencana
Pada tahun 2002 telah terjadi musim kemarau, maka dalam upaya mengantisipasi kabut asap SATKORLAK PBP telah membentuk Posko Koordinasi dengan Instansi terkait untuk memantau perkembangan kobaran api agar tidak meluas lebih jauh, serta melakukan upaya pemadaman pada tempat tertentu bersama dengan instansi terkait.

b) Penanggulangan Konflik
- Penyelesaian konflik antar etnik di Kalimantan Tengah tidak dapat diselesaikan secara parsial, akan tetapi harus diselesaikan secara integral yang meliputi berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat.
- Perlu masa pendinginan yang cukup menuju situasi dan kondisi mental psikologis dan fisik bagi warga masyarakat Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah untuk melakukan mawas diri atau introspeksi sehingga mampu hidup kembali dalam kerukunan dan persaudaraan sebagai warga sebangsa dan setanah air.
- Upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah bersama Pemerintah Pusat adalah melakukan beberapa kali pertemuan yaitu antara Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerin-tah Propinsi Jawa Timur yang difasilitasi oleh BAKORNAS PBP untuk membahas pengem-balian pengungsi. Dalam pertemuan telah disepakati bahwa pengembalian pengungsi secara bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi daerah.
- Dalam rangka persiapan-persiapan pengem-balian pengungsi Pemerintah Daerah Propinsi dan juga Kabupaten/Kota menyusun PERDA Kependudukan.

4. Keamanan dan Ketertiban Umum

Pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan di Propinsi Kalimantan Tengah menghadapi tantangan yang cukup berat, karena terbukanya jalan lintas Kalimantan (lintas selatan dan lintas utara) akan membawa dampak menyangkut gangguan kamtibmas di wilayah ini. Dengan pertahanan dan keamanan, maka yang sangat berat adalah menjaga kedaulatan negara dari ancaman yang timbul dari luar maupun dari dalam wilayah Kalimantan Tengah sendiri. Dalam hal ini diupayakan mewujudkan suasana yang aman, tertib dan tentram dalam rangka menunjang suksesnya pembangunan dan mengamankan aset pemerintah dan masyarakat.
Dalam tahun 2002 berdasarkan evaluasi POLDA Kalimantan Tengah, bahwa di bidang kriminalitas mengalami penurunan dari tahun 2001 terdiri 1984 kasus dan tahun 2002 menjadi 1721 kasus, turun 13 %. Penurunan kriminal tersebut adalah upaya POLDA Kalimantan Tengah menggelar operasi kepolisian mandiri sebanyak 15 operasi (data terlampir). Dengan demikian keamanan dan ketertiban yang didambakan masyarakat Kalimantan Tengah akan terwujud apabila ada dukungan dari semua pihak, untuk terciptanya rasa aman dan tentram juga tidak terlepas dari seluruh warga yang ada di wilayah Kalimantan Tengah dapat bersatu mentaati peraturan pemerintah, ketertiban dan budaya adat yang ada.

Dalam rangka penanggulangan bencana alam kebakaran hutan/lahan dalam kemarau panjang 2002 mendapat Bantuan Pusat dari BAKORNAS PBP sejumlah Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah). Bantuan uang tersebut masih didistribusikan ke :
- Dinas Kehutanan Propinsi
Kalimantan Tengah Rp. 50.000.000,00
- Kota Palangka Raya Rp. 50.000.000,00
- Kabupaten Katingan Rp. 20.000.000,00
- Kabupaten Pulang Pisau Rp. 20.000.000,00
- Kabupaten Kapuas Rp. 20.000.000,00
- Kabupaten Barito Utara Rp. 20.000.000,00
- Operasional SATKORLAK PBP Rp. 20.000.000,00
____________
Jumlah Rp. 200.000.000,00
(Dua Ratus Juta Rupiah).
Disamping bantuan dalam bentuk uang BAKORNAS PBP juga membantu Masker sebanyak 30.600 lembar.
Realisasi disalurkan.
a. Untuk Kota Palangka Raya 12.000 lembar
b. Untuk Kabupaten Katingan 4.500 lembar
c. Untuk Kabupaten Pulang Pisau 4.500 lembar
d. Untuk Kabupaten Kapuas 4.500 lembar
e. Untuk Kabupaten barito Utara 4.500 lembar
f. SATKORLAK PBP 600 lembar
___________
Jumlah 30.600 lembar

5. Penilaian Antara Program dan Realisasi

Berbagai hal yang secara faktual menim-bulkan ekses dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ketentraman masyarakat yang harus di antisipasi, yang mampu mengatasi permasalahan aktual bangsa seperti ancaman disintegrasi bangsa dan negara, konflik sosial, politik, antar etnis dan euforia daerah.

Untuk menilai program dan realisasi dapat dilihat dalam wujud yang ada pada kondisi sekarang yaitu :

a. Terwujudnya tatanan kehidupan bangsa dan sistem politik yang demokratis dan dinamis ber-dasarkan kedaulatan rakyat, yang menghormati kebhinekaan.
b. Terwujudnya infrastruktur, suprastruktur, partisi-pasi dan kemandirian institusi-institusi sosial, politik, kemasyarakatan, profesi, pemuda dalam rangka turut membela dan mempertahankan persatuan dan keutuhan bangsa dan negara.
c. Terwujudnya kesatunan perilaku pendidikan politik rakyat yang demokratis dan berbudaya.
d. Terwujudnya demokratisasi tatanan pemerintah-an yang mencerminkan good governance.
e. Mantapnya wawasan kebangsaan sebagai perekat kokohnya ketahanan bangsa.
f. Terwujudnya rekonsiliasi nasional dalam rangka memperkokoh keutuhan bangsa.
g. Terwujudnya kemandirian dan kemampuan komponen perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
h. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun, damai, tentram dan bersatu.
i. Terwujudnya stabilitas politik yang dinamis dan kondusif bagi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan.

6. Permasalahan

a. Masalah pada Pembangunan Politik

Masalah yang dapat menghambat upaya pembangunan politik di Kalimantan Tengah adalah wilayahnya luas dan sarana transportasi yang bertumpu pada aliran sungai serta terbatasnya sarana transportasi darat. Kondisi tersebut mengakibatkan pembangunan kurang merata yang menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi antar daerah dan antar golongan dalam masyarakat. Keadaan seperti tersebut diatas diperburuk dengan berbagai masalah yang membangkitkan gerakan reformasi diseluruh wilayah. Di samping itu masih lemahnya sumber daya manusia dalam menguasai dan mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai pendukung pembangunan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dengan bergulirnya reformasi, ternyata perkembangan demokrasi belum terarah secara baik dan aspirasi masyarakat belum terpenuhi secara maksimal. Aspirasi rakyat belum terserap, terartikulasi dan teragregasikan secara transparan dan konsisten. Adanya distorsi atas aspirasi, kepentingan dan kekuasaan rakyat masih sangat terasa dalam kehidupan politik, baik dari elit politik dan penyelenggara pemerintah maupun kelompok-kelompok tertentu dan juga SDM pengurus LSM masih lemah untuk memberda-yakan SDA yang ada di Kalimantan Tengah.

b. Masalah pada Sektor Perlindungan Masyarakat

Adapun bencana yang sering membawa dampak terhadap kegiatan Perlindungan Masyarakat antara lain
1) Bencana alam yaitu :
- Musim Kemarau (Al Nino)
- Banjir
- Tanah longsor

2) Bencana ulah manusia antara lain :
- Pembukaan lahan dengan cara membakar
- Pertambangan liar (Peti)
- Kuasa Pertambangan yang nakal
- Penggunaan bahan kimia untuk exploitasi sumber daya alam yang tidak tepat.
- Peredaran narkoba
- Kenakalan remaja

c. Masalah pada Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum.

1) Dampak negatif hasil pembangunan juga mendorong timbulnya berbagai tindak kejahat-an dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya penanganan gangguan KAMTIBMAS belum dapat dilaksanakan secara mantap dengan adanya beberapa masalah pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan selama ini telah menunjukkan kemajuan meskipun masih mengandung beberapa kelemahan/kekurangan. Penyalahgu-naan TNI dan POLRI sebagai alat kekuasaan dan lebih membela yang kuat dari membela rakyat dalam memperjuangkan demokrasi.

2) Meluasnya perkembangan penyaluran dan pemakai Narkoba.

3) Penjualan Miras tidak berijin.

8. Penanggulangan Masalah.

a. Pembangunan Politik

1) Meningkatkan stabilitas politik secara mantap dan dinamis.

2) Menciptakan peluang berkembangnya kelembagaan politik, baik suprastruktur maupun infrastruktur politik serta budaya politik yang sehat dan dinamis.

3) Meningkatkan kepekaan pemerintah dan aparat di daerah terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat dan strategi penanggulangan sedini mungkin.

4) Mengakomodasikan aspirasi masyarakat secara maksimal.

5) Mengembangkan usaha untuk membuka lapangan kerja di daerah.

6) Melaksanakan pelatihan-pelatihan praktis yang dibutuhkan sesuai bidang / lapangan kerja yang dilaksanakan instansi dan swasta yang berkepentingan.

7) Menyelesiakan masalah konflik melalui musyawarah mulai dari tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat nasional.

8) Meningkatkan SDM pengurus LSM perlu mengikuti pelatihan-pelatihan tertentu.

b. Sektor Perlindungan Masyarakat.

1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan ancaman bencana.

3) Peningkatan sarana / prasarana operasional Kesiagaan dan Linmas.

c. Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum

1) Aparat yang melakukan perbuatan tercela ditindak tegas.

2) Para penyalur Narkoba, ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku.

3) Penjualan Miras diatur dengan Perda dan mengawasi tempat penjualan yang seharusnya menjual Miras.

Lanjut Tahun 2003 .....