TATA PRAJA

a. KONDISI AWAL

Dalam mengemban tugas Badan Pertanahan Nasional sebagai Instansi Vertikal tetap melaksanakan tugas-tugas Pemerintah di Bidang Pertanahan sesuai TAP MPR Nomor: IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang perlu mewujudkan konsepsi, kebijakan dan sistem Pertanahan Nasional yang utuh dan terpadu.

Dalam rangka mewujudkan konsepsi kebijakan dan sistem Pertanahan Nasional yang utuh dan terpadu, serta pelaksanaan TAP MPR tersebut diatas telah dikeluarkan Keppres Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Adapun kebijakan tersebut adalah dalam rangka Percepatan Pembangunan Nasional dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi :

1) Penyusunan Rancangan Undang-undang Penyempurnaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Rancangan Undang-undang tentang Hak Atas Tanah serta peraturan perundang-undangan lainnya di Bidang Pertanahan.
2) Pembangunan sistem informasi dan manajemen pertanahan yang meliputi:
a) penyusunan basis data tanah-tanah asset negara/ pemerintah daerah diseluruh Indonesia;
b) penyiapan aplikasi data tekstual dan spasial dalam pelayanan pendaftaran tanah dan penyusunan basis data penguasaan dan pemilikan tanah, yang dihubungkan dengan e-commerce dan e-payment;
c) pemetaan kadasteral dalam rangka inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan menggunakan teknologi citra satelit dan teknologi informasi untuk menunjang kebijakan pelaksanaan landreform dan pemberian hak atas tanah;
d) pembangunan dan pengembangan pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui sistem informasi geografi dengan mengutamakan penetapan zona sawah beririgasi dalam rangka memelihara ketahanan pangan nasional.

3) Sebagian kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota
1. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
a. pemberian ijin;
b. penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
c. penyelesaian sengketa tanah garapan;
d. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
e. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
f. penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
g. pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
h. pemberian ijin membuka tanah;
i. perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/ Kota.

2. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang bersifat lintas Kabupaten/ Kota dalam satu Propinsi, dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan tata kerjanya ini telah berjalan sebagaimana mestinya dan secara taktis operasional dikoordinasikan oleh Gubernur untuk tingkat propinsi sedangkan oleh Bupati/ Walikota untuk Kabupaten/ Kota.

Jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota di Propinsi Kalimantan Tengah yaitu:

a. Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya di Palangka Raya
b. Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
c. Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan di Buntok
d. Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh
e. Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
f. Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun

Pada 5 (lima) Kantor Pertanahan Kabupaten terdapat 8 (delapan) Perwakilan Kantor yang bertugas membantu percepatan pelayanan pertanahan yaitu :

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas mempunyai 2 (dua) Perwakilan Kantor Pertanahan di Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai 2 (dua) Perwakilan Kantor Pertanahan di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara mempunyai 1 (satu) Perwakilan Kantor Pertanahan di Kabupaten Murung Raya
4. Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Seatan mempunyai 1 (satu) Perwakilan Kantor Pertanahan di Kabupaten Barito Timur
5. Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai 2 (dua) Perwakilan Kantor Pertanahan yaitu di Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau

Dalam pelaksanaan tugas Bidang Pertanahan Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2003 berjalan cukup lancar, walaupun masih terdapat berbagai hambatan tetapi diusahakan penyelesaiannya baik yang ditangani langsung oleh pelaksana pada Kantor Pertanahan maupun bersama-sama dengan instansi terkait.

b. INPUT

Dalam pelaksanaan program tahun 2003, dana yang tersedia dari APBN melalui proyek-proyek sebagai berikut :

a. Proyek Peningkatan Administrasi Pertanahan Kalimantan Tengah, dengan dana Rp. 1.395.045.000,-
b. Proyek Pertanahan Daerah Transmigrasi Kalimantan Tengah, dengan dana Rp. 209.790.000,-
c. Proyek Prasarana Fisik Pertanahan Kalimantan Tengah, yang terdiri dari :
1) Rehab gedung Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah seluas 1.000 m² dengan dana Rp. 296.458.000,-
2) Rehab gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas seluas 261 m² dengan dana Rp. 200.000.000,-

c. HASIL PEMBANGUNAN

Adapun Program Pembangunan yang telah dilaksanakan oleh jajaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2003 adalah sebagaimana Matrix/ daftar berikut :

d. PENILAIAN

Dari hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah tahun 2003, antara Program dan Realisasinya adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pertanahan yang dilaksanakan melalui Proyek Peningkatan Administrasi Pertanahan telah terlaksana sesuai dengan kegiatan dan dana yang tersedia yang tertuang dalam proyek tersebut.
b. Program Transmigrasi yang dilaksanakan melalui Proyek Pertanahan Daerah Transmigrasi Propinsi Kalimantan Tengah dapat dilaksanakan dengan tuntas dan telah selesai 100% sesuai dengan dana dan kegiatan yang tersedia.
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara melalui Proyek Prasarana Fisik Pertanahan Propinsi Kalimantan tengah, baik kegiatan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas telah terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan dalam proyek tersebut.

e. MANFAAT

Manfaat yang dapat dirasakan dari hasil Program Pembangunan Pertanahan tahun 2003 yang dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai berikut :

a. Dengan pensertifikatan tanah secara massal, baik melalui Prona, Redistribusi dan Konsolidasi Tanah dapat membantu mansyarakat terutama golongan ekonomi lemah karena dapat dilaksanakan lebih cepat dan dengan biaya murah
b. Dengan Sertifikat dapat dijadikan jaminan atau agunan untuk mendapatkan modal, bagi masyarakat dan dunia usaha lainnya
c. Untuk para transmigran juga terbantu dalam memperoleh sertifikat tanah melalui Program Pertanahan Daerah Transmigrasi dengan cuma-cuma
d. Dengan tersedianya peta-peta yang dihasilkan dapat menunjang dan memperlancar pelayanan dan informasi pertanahan
e. Dengan tersedianya prasarana dan sarana gedung kantor yang layak dan memadai sehingga dapat meningkatkan semangat pelayanan pertanahan pada masyarakat.

f. DAMPAK

Dari hasil penilaian dan manfaat yang dilaksanakan melalui program pembangunan pertanahan dapat dirasakan dampaknya sebagai berikut :

2. Peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat
3. Masyarakat dapat mengusahakan/ memanfaatkan tanah dengan rasa aman
4. Berkurangnya sengketa/ permasalahan pertanahan, karena masyarakat sudah mempunyai bukti hak yang kuat berdasarkan hukum
5. Dengan tersedianya prasarana dan sarana dapat meningkatkan kinerja bagi aparat pertanahan
6. Dengan tersedianya peta-peta hasil kegiatan pertanahan dapat mempermudah pelayanan dan mempercepat informasi pertanahan kepada semua pihak

g. PEMASALAHAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

1. Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugas pertanahan pada tahun 2003 baik tugas rutin maupun proyek, permasalahan utama yang dihadapi adalah :

- Masih kurangnya alas hak/ bukti hak yang dimiliki oleh masyarakat khususnya diwilayah pedesaan
- Timbulnya pengakuan oleh mayarakat pada lokasi perkebunan besar dan sulit diketahui kebenarannya karena lokasinya sudah ditanam bahkan sudah berproduksi
- Timbulnya pengakuan/ tuntutan atas tanah yang diakui oleh masyarakat diwilayah ex pengembangan lahan gambut
- Timbulnya pengakuan hak atas areal pertambangan / HPH

2. Upaya penanggulangan

Dalam menghadapi permasalahan tersebut diatas, upaya penanggulangan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- Peningkatan penyuluhan kepada masyarakat
- Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait
- Dalam menghadapi tuntutan masyarakat diupayakan dengan musyawarah mufakat dan jalur hukum.