Perhubungan / Transportasi

 

        Pembangunan di bidang transportasi jalan terus ditingkatkan. Pelayanan perijinan angkutan penumpang Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) sebanyak 311 buah, sedangkan armada angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) sebanyak 99 buah. Perijinan kendaraan bermotor sebanyak 10.323 buah. Transportasi darat, laut, udara, sungai dan danau dan penyeberangan juga terus ditingkatkan.

Untuk mendukung pembangunan transportasi prasarana jalan Tahun 2001 dibiayai dari APBD, APBN/BLN.

 

a.     Prasarana jalan

Kondisi prasarana jalan di Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2001 meliputi Jalan Nasional 1.707,57 km, yang terdiri dari Jalan Aspal 946,24 km, Agregat 369,34 km dan Tanah 388,59 km.  Sedangkan Jalan Propinsi sepanjang 1.059,78 km, terdiri dari jalan Aspal 625,21 km, Agregat 138,62 km dan Tanah 295,95 km. Kegiatan penyelesaian Jalan Nasional Lintas Kalimantan Poros Selatan yaitu ruas jalan Batas Kalimantan Selatan Kuala Kapuas Pulang Pisau Palangka Raya. Kegiatan lanjutan ruas jalan Palangka Raya Buntok serta penyelesaian jembatan Kahayan di Palangka Raya.

Permasalahan yang sangat menonjol dalam bidang transportasi jalan yang sangat sulit untuk diatasi adalah kondisi geografis yang sebagian besar merupakan dataran rendah/rawa dan bergambut  tebal, alat angkut yang beratnya di atas daya tahan/beban jalan (illegal logging truck dan CPO).

 

b.     Pengembangan Sarana Pemukiman

Kegiatan meliputi peningkatan pelayanan Air Minum sehingga dapat melayani 49.092 SR, pembuatan saluran drainase primer 1.231 m, saluran sekunder 8.934 m, jalan lingkungan kayu ulin 7.108 m, jalan lingkungan beton 13.808 m. Kegiatan lain berupa Bantuan perbaikan rumah pasca kerusuhan di Kalimantan Tengah.

Permasalahan yang serius dalam bidang Sarana Pemukiman adalah dampak dari urbanisasi yang semakin besar, menyebab-kan tumbuhnya daerah-daerah kumuh di perkotaan. Untuk ini perlu diatur dan ditaati tata ruang dan pembangunan pemukiman yang peduli lingkungan.

 

c.     Pengembangan Sarana Pengairan

 

      

    Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah  penyempurnaan saluran primer 68.235 m, saluran sekunder 18.850 m,  dan saluran kolektor 20.077 m. serta saluran pembuangan 11.000 m dan lining saluran 1.995 m di lokasi eks PLG di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Selatan.

Permasalahan yang menonjol dalam bidang Sarana Pengairan adalah minimnya biaya O & Pengairan pada Daerah Kabupaten/Kota, untuk itu diadakan koordinasi antara Propinsi dan Kabupaten/Kota, terutama Kabupaten/Kota yang kurang mampu  membiayai O & P Pengairan yang telah diserahkan kepada Kabupaten/Kota.

 

Program Kerja Tahun 2001 Perhubungan

a.. Bidang  Transportasi Jalan

Dibidang Transportasi Jalan, kegiatan rutin yang sifatnya operasional meliputi kegiatan pelayanan kepada masyarakat meliputi :

v     Pelayanan perijinan Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Antar Propinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP). 

v     Pengujian Kendaraan Bermotor. 

v     Jembatan Timbang

Penimbangan kendaraan dan muatan di unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor di Pasar Panas Kabupaten Barito Selatan.

b.   Bidang Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Rencana Kegiatan Bidang Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan adalah melakukan pembinaan khususnya yang menyangkut masalah keselamatan angkutan perairan pedalaman dan penyiapan pedoman teknis penempatan lanting / rakit penyekat bagi penambang emas tanpa izin di aliran sungai bersama-sama dengan Dinas Pertambangan dan Energi.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat / operator angkutan sungai dan perusahaan pemegang izin HPH / IPK untuk memanfaatkan sungai sebagai tempat penumpukan kayu (log  pond) terus ditingkatkan . Adapun jenis perizinan yang dikeluarkan adalah :

v     Izin Trayek Angkutan Pedalaman ( AKDP dan AKAP)

v     Izin Usaha Angkutan Pedalaman

v     Izin Angkutan Barang Khusus

v     Izin Kapal Laut Masuk Pedalaman

v     Izin Log Pond

v     Izin Bangunan Air

 

c. Bidang Transportasi Laut

 Rencana Kegiatan Bidang  Transportasi Laut adalah pembinaan SDM (Dinas dan UPT) dan pembinaan operasional

v     Pembinaan SDM  : Usulan Diklat Teknis bagi staf Dinas Propinsi dan Diklat Penjenjangan serta pendidikan S2 transportasi.

v     Pembinaan Operasional  :

      Penataan perizinan perusahaan pelayaran.

      Penataan Kepelabuhanan (Pelabuhan Khusus dan Dermaga untuk kepentingan sendiri).

      Penataan sarana dan prasana keselamatan pelayaran.

      Penataan kegiatan penjagaan dan penyelamatan.

 

d.  Bidang Transportasi Udara

Rencana Kegiatan Bidang Transportasi Udara adalah peningkatan pelayanan terhadap pengguna jasa perhubungan udara, baik dari segi ketepatan waktu, kenyamanan dan keamanan dengan mengedepankan keselamatan penerbangan.

 

1)    Pembangunan Bidang Transportasi Jalan.

Perencanaan pembangunan Bidang Transportasi Jalan Propinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2001 adalah sebagai berikut :

a.      Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan

v     Pemberian Subsidi Bus Perintis dengan jumlah dana yang bersumber dari APBN.

v     Pengadaan dan pemasangan Rambu Jalan dengan jumlah yang bersumber dari APBN 716 buah.

v     Pembuatan pagar pengaman dengan sumber dana APBN 1.500 M

Keseluruhan Dana untuk Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Jalan  sebesar  Rp. 893.000.000,00

b.      Pengawasan pengendalian dan penentuan lalu lintas dan angkutan jalan prop. kalteng dengan sumber dana APBD Rp. 66.000.000,00

 

1)         Pembangunan Bidang Transportasi  Angkutan, Sungai Danau dan Penyebarangan.

Rencana Kegiatan Pembangunan Bidang Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan  adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan pedalaman dan untuk menunjang keselamatan angkutan pedalaman yaitu:

v     Pengadaan dan pemasangan rambu sungai sebanyak 444 buah

v     Rehab Dermaga Pasar Saik Kobar  1 set

v     Perbaikan Stabilisator di  Buntok  1 set

v     Perbaikan ponton di Muara Teweh 1 set, Keseluruhan dana Program Peningkatan Angkutan Sungai Danau  Kalteng sebesar Rp. 736.000.000,-

 

3)    Pembangunan Bidang   Transportasi Laut.

Rencana Kegiatan Pembangunan Bidang Tranportasi Laut  adalah kegiatan yang menunjang  kelancaran pelayanan angkutan barang dan penumpang yaitu  :

v     Pengerukan alur pelayaran Kumai, Sampit, Lamandau, dan Kahayan.

v     Replacemet Dermaga Pulang Pisau

v     Pembangunan Rambu Penuntun.

v     Pembangunan Dermaga Kereng Bangkirai.

 

4)    Pembangunan Bidang Transportasi  Udara

      Rencana Kegiatan Pembangunan Bidang Transportasi Udara   adalah untuk pengembangan fasilitas Bandar Udara Kalteng dan  Pengembangan Fasilitas Keselamatan Penerbangan  Kalteng. Rencana kegiatan  untuk pengembangan fasilitas Bandar Udara Kalteng sebesar Rp. 414.000.000,- rincian kegiatan  yaitu:

v     Pembangunan Jalan dan siring menuju bangunan NDB Bandara Tjilik Riwut.

v     Pembangunan Parkir workshop Bandara Tjilik Riwut

v     Pembangunan Pagar BRC Bandara Buntok

v     Peningkatan jalan operasional Bandara H. Asan

Sedangkan  untuk Pengembangan Fasilitas Keselamatan Penerbangan  Kalteng sebesar Rp. 720.000.000,- dengan  rencana kegiatan:

v     Relokasi NDB Bandara Tjilik Riwut

v     Daya PLN NDB 33 KVA

v     Pengadaan AC Bandara H. Asan

v     Pengadaan Rotating Beacon Bandara Iskandar

Keseluruhan Biaya  untuk kegiatan Proyek Pembangunan Fasilitas Bandar Udara Kalteng dan Proyek Pengembangan Fasilitas Keselamatan Penerbangan sebesar. Rp. 1.134.000.000,-

5)    Pembangunan Bidang Pos dan Telekomunikasi.

Rencana kegiatan pembangunan Bidang  Pos dan Telekomunikasi dalam tahun Anggaran 2001  adalah  program  pengendalian Frekuensi Radio di Kalimantan Tengah sebesar Rp. 820.000.000,- dengan rincian kegiatan sbb :

 

v     Pengadaan peralatan Kantor, 1 Unit 

v     Pengadaan Peralatan Informasi, 1 paket 

v     Pengadaan Peralatan Telekomunikasi, 1 paket

v     Pengadaan Alat Kelistrikan, 1 paket,

      - Pembangunan Rumah Genset 18 M2

- Pengadaan dan Pemasangan Genset 5 KVA

v     Pembangunan Rumah Operasional, 2 unit

v     Pembangunan Fasilitas Prasaranan dan Sarana gedung, 1 paket

      Pengaspalan jalan lingkungan, 400 m2 dan paving stone, halaman parkir, 290 m2.

      Pembangunan pagar keliling dari batako 266 m, t = 2,5 m dengan kawat berduri.

      Pengadaan kendaraan opersional roda dua

 

Hasil Yang Dicapai  Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2001

a.     Bidang Transportasi  Jalan

Realisasi bidang Transportasi Jalan, kegiatan rutin ini sifatnya operasional yang meliputi kegiatan pelayanan kepada masyarakat meliputi :

1).   Pelayanan perijinan Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Antar Propinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP).  Sampai bulan Desember 2001 jumlah Armada angkutan AKDP 311 buah sedangkan armada angkutan AKAP 99 buah.

2).   Pengujian Kendaraan Bermotor.  Pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada tahun 2001 dapat dilakukan untuk 10.323 kendaraan dengan dana hasil pengujian sebesar Rp. 311.005.500,00.  Pelayanan pengujian kendaraan bermotor di tahun 2001 ini ditargetkan sebesar Rp. 300.000.000,00 dan dalam realisasi dapat menghasilkan diatas target.

3).   Jembatan Timbang

Penimbangan kendaraan dan muatan di unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor di Pasar Panas Kabupaten Barito Selatan Tahun 2001.

         Kendaraan Pick Up = 3.756 buah ; jumlah muatan = 3.024 Ton

         Kendaraan Truck Ringan = 2.046 buah ; jumlah muatan = 2.046 Ton

         Kendaraan Truck Sedang = 7.074 buah ; jumlah muatan = 7.006 Ton

         Kendaraan Truck Berat = 67 buah ; jumlah muatan = 439 Ton

Jumlah kendaraan 12 943 buah dengan jumlah muatan 12.515 Ton

 

b.    Bidang Transportasi  Sungai, Danau dan Penyeberangan

Realisasi Program Kegiatan Bidang Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan yaitu dalam hal pembinaan yang menyangkut keselamatan angkutan pedalaman yang seharusnya dilakukan petugas di Dinas Perhubungan Kota / Kabupaten dan seterusnya oleh Kota / Kabupaten disosialisasikan kepada pengguna jasa, hal ini disebabkan keterbatasan dana untuk melakukan perjalanan ke daerah.  Progaram kerja pembuatan pedoman ketentuan penempatan lanting / rakit penyekat bagi Penambang Emas Tanpa Izin ( PETI ) dapat diselesaikan dan sekaligus disosialisaasikan kepada aparat Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Kapuas. Selanjunya untuk tahun 2002 rencananya akan disosialisasikan di  Pemerintah Kabupaten Kobar.

Masalah permohonan izin dari masyarakat dapat diselesaikan dengan tepat waktu bahkan lebih cepat dari batas waktu maksimal yang ditentukan. Adapun realisasi izin yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:

1.         Izin Trayek Angkutan Pedalaman ( AKDP dan AKAP), 25 lembar

2.         Izin Usaha Angkutan Pedalaman, 83 lembar

3.         Izin Angkutan Barang Khusus, 7 lembar

4.         Izin Kapal Laut Masuk Pedalaman, 34 lembar

5.         Izin Log Pond. 20 lembar

6.         Izin Bangunan Air, 32 lembar.

 

c.     Bidang Transportasi   Laut

Realisasi Kegiatan Bidang Transportasi Laut sebagai berikut:

1).   Pembinaan SDM : Selama tahun 2001 belum ada yang direalisasikan

2).   Pembinaan Operasional  : Telah dilakukan berbagai kegiatan sesuai dengan batasan kewenangan :

      Penataan perizinan, pengusaha angkutan laut yaitu Izin Tempat Usaha (SITU).

      Penataan operasional pelabuhan khusus.

      Penataan kembali Organisasi SAR Daerah (FKSD).

 

d.    Kegiatan Bidang Transportasi Udara

Adapun angkutan tahun 2001 dapat berjalan dengan baik walaupun mungkin terdapat kekurangan namun tidak merupakan hambatan dalam pelaksanaan angkutan udara.Realisasi kegiatan bidang Transportasi Udara disampaikan sebagai berikut:

 

1).   Keselamatan Penerbangan

Dalam pelaksanaan peningkatan keselamatan penerbangan  dalam tahun 2001 telah mengintruksikan kepada semua Bandara di lingkungan Propinsi Kalimantan Tengah untuk dapat meningkatkan kewaspadaan kemungkinan adanya sabotase maupun terhadap kehandalan semua fasilitas penunjang keselamatan penerbangan.

Selain hal tersebut secara rutin, juga telah dilakukan latihan penanggulangan pemadam kebakaran pesawat terbang agar personil yang bertugas pada unit pemadam kebakaran selalu dalam keadaan siap serta pemeriksaan fasilitas selalu dalam keadaan siap pakai.

2).      Teknik Bandara dan Faslektrik

Dalam tahun 2001 telah dibangun fasilitas penunjang keselamatan penerbangan berupa pemindahan  NDB di Bandar Udara Tjilik Riwut dan penambahan daya PLN yang menunjang pengoperasian Fasilitas Keselamatan Penerbangan secara optimal dan  memberikan rekomendasi terhadap beberapa  bangunan yang berada dalam KKOP ( Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan ) untuk dapat disesuaikan dengan ketinggian yang dapat ditoleransi dan tidak mengganggu keselamatan penerbangan.

1.                                                                                           Pembangunan Bidang Transportasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Realisasi pembangunan Bidang Transportasi Jalan adalah untuk pembangunan / pengembangan fasilitas lalu lintas jalan dan pengawasan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan :

a.   Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan pada ruas jalan Palangka Raya  Sampit Pangkalan Bun Sepanjang 624 m (APBN)      

      Rp. 346.195.506,00

b.   Pengawasan / Supervisi  Rp. 12.116.493,00

c.   Pengawasan/pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan wilayah Propinsi Kalimantan Tengah (APBD)  Rp. 66.000.000,00

 

2.      Pembangunan Bidang Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan.

 

Realisasi pembangunan bidang  transportasi singai danau dan penyeberangan sebagai berikut:

1.)     Pengadaan dan pemasangan rambu sungai sebanyak 97 buah

2.)     Rehab Dermaga Pasar Saik Kobar  1 set

3.)     Perbaikan Stabilisator di  Buntok  1 set

4.)     Perbaikan ponton di Muara Teweh 1 set, Keseluruhan dana Program Peningkatan Angkutan Sungai Danau  Kalteng sebesar Rp. 673.130.000,-

 

Secara keseluruhan kegiatantersebut diatas telah diselesaikan ( fisik 100% ) kecuali perbaikan ponton di Muara Teweh , hal ini disebabkan dana yang tersedia sangat kecil sekali yaitu   kurang lebih Rp. 9.600.000,- sehingga tidak mencukupi.

 


 

3.         Pembangunan Bidang Transportasi Laut

Sesuai Kebijakan Pimpinan Departemen Perhubungan, dalam  rangka efisiensi keuangan negara, maka pembangunan sarana dan prasana Perhubungan Laut telah dilimpahkan kepada BUMN (PT. Pelabuhan Indonesia) , sedangkan untuk fasilitas penunjang keselamatan tetap ditangani pemerintah pusat. Dalam tahun 2001 kegiatan yang direalisasikan adalah pengerukan alur pelayaran Sampit dan pengerukan alur pelayaran Kumai yang dilaksanakan oleh PT. Pelindo III Surabaya.

 

4.         Pembangunan Bidang Transportasi  Udara.

 

Program Pengembangan Fasilitas Bandar Udara Kalteng, Program Pengembangan Fasilitas Keselamatan Penerbangan  Kalteng, DIP TA. 2001 dapat terealisasi / disetujui sebesar  Rp. 844.045.000 ( Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah ) ditambah dengan kegiatan yang merupakan program pusat yaitu Proyek Pengembangan Aksesibilitas Angkutan Udara Kalteng dengan dana sebesar Rp. 651.450.000,- ( Enam Ratus  Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) yaitu kegiatan yang berbentuk subsidi pada PT. Dirgantara Air Service (PT. DAS ) berupa Pengadaan Drum Kosong dan Angkutan Bahan Bakar Minyak untuk penerbangan Palangka Raya Muara Teweh dan Palangka Raya Buntok dengan kegiatan sebagai berikut :      

a.     Peningkatan / pembangunan Prasarana Bandar Udara Kalteng sebesar Rp 355.398.000,- dengan rincian kegiatan Pembangunan  Fasilitas Terminal Lanjutan 1.030 M2 di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya

b.    Pengembangan Aksesbilitas angkutan Udara Kalteng sebesar Rp.  355.398.000,-Pengangkutan dan Pengiriman BBM penerbangan Perintis termasuk pengadaan drum baru untuk Palangka raya.

c.     Pengembangan Fasilitas Keselamatan Pernerbangan Kalteng sevesar Rp. 228.422.000,- dengan rincian kegiatan:

1). Pengadaan dan pemasangan panel distribusi 100 A dan AC 2 PK.-Pengadaan dan Pemasangan lampu penerangan halaman gedung NDB Baru.

v           Pengadaan dan pemasangan AC 2 PK dan panel distribusi 100 A di gedung NDB baru 1 unit.

2).   Penyambungan Daya PLN untuk gedung NDb di Bandara Tjilik Riwut 33 KVA.

 

d.    Rehabilitasi Prasarana Fasilitas Keselamatan Penerbangan Kalteng.

Sebesar Rp. 260.225.000,- dengan rincian kegiatan : Relokasi NDB HR Fliight Instrument Prosedure dan alat penunjang lainnya di Bandar Udara Tjilik Riwut.

 

            -      Evaluasi

 

a.  Bidang Transportasi Jalan

Untuk Kegiatan pengujian kendaraan bermotor dari perencanaan penerimaan sebesar Rp. 300.000.000,00 realisasi sampai bulan Desember 2001 sebesar 311.005.500,00  ( 103,6 %).

b. Bidang Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan.

1). Perlu disediakan dana yang cukup khusus untuk keperluan sosialisasi mengenai keselamatan angkutan kedalaman di Kabupaten/Kota.

2). Peningkatan pelayanan ketaatan masyarakat yang menyangkut masalah perijinan dapat dipersingkat dari maksimum 14 hari kerja menjadi 10 hari kerja.

c.  Bidang Transportasi Laut

Pembinaan yang dilakukan oleh daerah terhadap pelaksanaan transportasi laut belum optimal mengingat adanya keterbatasan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah, pengelolaan transportasi laut masih kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan yang telah diserahkan pada pemerintah daerah adalah terbatas pada pelabuhan-pelabuhan regional dan pelabuhan lokal.

 

d.  Bidang Transportasi Udara

Pada TA. 2001 Transportasi Udara mempunyai program untuk selalu berupaya meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa perhubungan udara, baik dari segi ketetapan waktu, kenyamanan dan keamanan dengan mengedepankan keselamatan penerbangan. Meskipun ada beberapa hal yang tidak dapat bertahan sesuai rencana akibat faktor alam seperti ganguan asap akibat kebakaran hutan, hal tersebut tidak sampai mengganggu kelancaran penerbangan dan tidak menyebabkan terjadinya kecelakaan pesawat. Dengan demikian pada umumnya transportasi udara pada tahun 2001 dapat berjalan dengan baik walaupun mungkin dapat kekurangan namun tidak merupakan hambatan dalam pelaksanaan angkutan udara.

 

 

            Program 2001 pada  Pengembangan Prasarana Transportasi Prasarana Jalan

.

1.   P r o g r a m.

Pada tahun 2001 ini program bidang Pengembangan Transportasi meliputi :

v     Melakukan pemeliharaan Jalan Nasional dan Jalan Propinsi.

v     Menyelesaikan penangan daerah banjir di Tumbang Nusa

v     Menuntaskan lapis penutup pada ruasruas jalan .Km.35 Pulang Pisau - Kuala Kapuas - Batas Kalsel, Km.35 - Asam Baru - Pangkalan Bun.

v     Meneruskan Pembangunan ruas-ruas jalan :

Pangkalan Bun- Batas Kalbar dan Muara Teweh- Batas Kaltim. Palangka Raya- Bukit Rawi- Buntok. Bukit Rawi Kuala Kurun.Simpang Sei Asem Tumbang Jutuh-Tewah-Kuala Kurun Kuala Kurun-Sei Hanyu- Batu Putih Muara Lahung.

v     Melakukan pemeliharaan ruas-ruas jalan strategis.

 

1.      Kondisi Awal Tahun 2001

Panjang jalan Nasional dan Propinsi adalah 2.766,83 Km terdiri dari  :

 

Jalan Nasional      :  1.707,57 Km

Jalan Propinsi       :  1.859,26 Km

 

Untuk diketahui pada awal 2001 jembatan Kahayan pada ruas jalan Palangka Raya-Buntok belum selesai.

Juga ruas jalan Palangka Raya-Kuala Kapuas pada ruas Tumbang Nusa sering terendam banjir pada musim hujan (putus).

Dengan kondisi jalan sebagai terlihat pada Tabel  64 :

TABEL

KONDISI JALAN AWAL TAHUN 2001

 

Status Jalan

Jenis Permukaan (Km)

Total

Aspal

Agregat

Tanah

 

Nasional

Propinsi

 

 

892,59

611,79

 

453,19

139,92

 

361,79

307,55

 

1.707,57

1.059,26

TOTAL

1.504,38

593,11

669,34

2.766,83

 

 


 

Untuk  mendukung  pelaksanaan  pembangunan  Transportasi, Prasarana  Jalan  tahun  2001  masukan  (input)  yang  digunakan  antara  lain  sumberdaya  manusia  yang  dimiliki  Dinas  Pekerjaan Umum  Propinsi  Kalimantan  Tengah,  teknologi  dan  sumber  dana yang  diperoleh  pada  tahun  2001  dari  APBD  sebesar Rp  59.788.530.000.APBN / BLN Rp. 101.103.953.000. 

 

2.   Hasil yang dicapai/Realisasi

Seluruh jaringan jalan yang telah dibangun adalah sepanjang

2.766,83  Km meliputi :

 

- Jalan Nasional             :  1.707,57  Km

- Jalan Propinsi              :  1.059,26  Km

Dan pembangunan jembatan adalah sebanyak 215  buah permanen  dengan Total panjang  9.230, 05  M  Jembatan Kayu/Sementara  281 buah dengan total panjang  5.315,50  M

 

Kondisi jalan sampai dengan akhir tahun 2001 terlihat pada Tabel  65  :

TABEL

KONDISI JALAN AKHIR TAHUN 2001

 

Status Jalan

Jenis Permukaan (Km)

Total

Aspal

Agregat

Tanah

 

Nasional

Pr  Propinsi

 

 

949,24

625,21

 

369,74

138,62

 

388,59

295,95

 

1.707,57

1.059,78

TOTAL

1.574,45

508,36

684,54

2.767,35

 

Tingkat pencapaian kinerja berdasarkan keluaran (output) kebijakan program yang sudah dilaksanakan, hasil pembangunan Perhubungan dan Transportasi Kalimantan Tengah  Tahun 2001 adalah :

v     Penyelesaian Jalan Nasional Lintas Kalimantan Poros Selatan Yaitu Ruas Jalan  Batas Kalimantan Selatan Kuala Kapuas -Pulang Pisau Palangka Raya.

v     Penyelesaian jalan sepanjang 3,00  Km dengan Pile Slab dari rencana 7 Km yang ditangani di daerah Tumbang   Nusa.

v     Penyelesaian pengaspalan Jalan Batas Kalsel Kuala Kapuas.

v     Tahapan penyelesaian segmen Kuala Kapuas Pulang   Pisau

v     Lanjutan pelaksanaan ruas Jalan Propinsi Palangka Raya -     Buntok.

v     Penyelesaian Jembatan Kahayan di Palangka Raya yang diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 13 Januari 2002.

v     Pembangunan ruas Jalan Timpah Buntok secara bertahap.

v     Pemeliharaan Rutin Jalan Nasional Propinsi sepanjang 1.707,50 Km melalui  Unit Pemeliharaan Rutin (UPR).

v     Tahapan penyediaan  Jalan  di perbatasan Kalimantan Selatan yaitu pada Ruas Jalan Bentot Kambitin yang dapat diharapkan dapat memberikan fasilitas perhubungan dan  dampak positif sosial masyarakat.

v     Pada akhir tahun 2001 dalam antisipasi jalur Hari Raya, Natal dan Tahun Baru dapat dilaksanakan dengan lancar.

 

 

Program 2001  Pengembangan Prasarana Permukiman        

   

            P r o g r a m.

M e l i p u t i :

v     Mempertahankan PSD-PU utilitas yang telah ada

v     Meningkatkan kualitas permukiman dan perumahan khususnya bagi masyarakat golongan ekonomi lemah.

v             Pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penyediaan dan Pemeliharaan PSD-PU (permukiman dan perumahan).

v     Penataan kawasan kumuh perkotaan/kawasan binaan perkotaan.

v     Penanganan  tanggap  darurat  pasca  kerusuhan  yang  terjadi  pada Tahun 2001.

 

Pembangunan

Tahun Anggaran 2001  dari APBD sebesar  Rp.2.484.600.000  dan APBN/BLN sebesar Rp.21.984.443.000.

1.  Kondisi Awal 2001.

Pada awal Tahun 2001 Prasarana Bidang Permukiman atara lain :

v     Pelayanan  air minum dapat tersambung sebanyak 46.75 SR

v          Keterbatasan saluran drainase primer pada jalan protokol.

v          Keterbatasan saluran drainase sekunder

v          Masih kurangnya jalan lingkungan terutama daerah kumuh dan lokasi bekas kebakaran.

v          Terbatasnya prasarana air bersih pada lokasi ex PLG.

v          Masih terbatasnya saluran kebersihan kota.  

 

2.      Hasil yang dicapai/Realisasi

Pada Tahun 2001 dapat diselesaikan berupa :

v     Peningkatan pelayanan  air minum dapat dilayani 49.092 SR

v     Pembuatan saluran drainase Primer  1.231 M

v     Pembuatan saluran drainase Sekunder 8.974 M

v     Pembuatan jalan lingkungan kayu ulin 7.168 M

v     Pembuatan jalan lingkungan beton/aspal 13.808 M

v     Pembuatan Sipas 336 Unit.

v     Penambahan Truck sampah 5 Unit

v     Penambahan Gerobak  sampah 34 Unit

 

Bantuan perbaikan rumah paska kerusuhan di Kalimantan Tengah.

Keberhasilan pembangunan perumahan dan permukiman terlihat dari terwujudnya kondisi lingkungan permukiman yang sehat, harmonis dan  berkelanjutan.

 

Program 2001 pada  Pengembangan Prasarana Pengairan 

 

1.P r o g r a m

M e l i p u t i :     

v     Penyempurnaan/peningkatan jaringan Reklamasi Rawa dan Jaringan Irigasi seluas 11.900 Ha, serta pengadaan air baku dan pembuatan jalan inspeksi..

v     Normalisasi sungai dan pengamananan pantai 1054 m.

v     Penyuluhan dan Pembinaan P3A dan pelatihan tenaga penyuluh tentang Pengairan. 

Kondisi Awal  2001

Pada  awal tahun 2001  Pengembangan Prasarana Pengairan  antara lain :

v     Menurunnya fungsi fasilitas prsarana dan sarana Pengairan.

v     Masih terbatasnya bangunan pelengkap/penunjang berupa pitu air, gorong-gorong, jembatan kayu ulin, bangunan pelimpah/terjun, jalan inspeksi dan tanggul.

v     Masih kurannya air baku.

v     Menurunnya fungsi sungai .

 

2.Pembangunan

Sumber dana yang diperoleh     untuk pengembangan prasaran pengairan pada   tahun  2001  dari  APBD sebesar Rp.  5.750.000.000.   Dan APBN/BLN Rp. 22.539.534.000.

 


 

      3. Hasil yang dicapai/Realisasi :

Tingkat pencapaian kinerja berdasarkan keluaran (output) kebijakan Program yang sudah dilaksanakan, hasil pembangunan sektor sumber daya air dan Irigasi tahun 2001 adalah :

v     Terselenggaranya pembangunan/penyempurnaan jaringan pengairan  serta prasarana pengendalian banjir.

v     Penanganan pengembangan daerah rawa Lamunti dan Dadahup dengan sasaran menjaga dan menyempurnakan prasarana yang telah terbangun dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

v     Penyediaan prsarana pertumbuhan antar desa di ex  lahan gambut PLG dan daerah sekitarnya..

v     Budidaya lahan melalui proyek pengembangan daerah rawa Lamunti dan Dadahup (Ex. PLG) sekaligus upaya penyelesaian tuntutan ganti rugi, melalui pendataan kembali terhadap tuntutan tersebut.

v     Pembangunan fasilitas prasarana dan sarana pengairan sampai dengan 2001 sudah dibangun adalah :

v     Penyempurnaan saluran primer 68.235 m.

v     Penyempurnaan saluran sekunder 18.850 m

v     Penyempurnaan saluran kolektor 20.077 m

v     Saluran pembuang 11.000 m

v     Lining saluran 1.995 m

v     Pembangunan bangunan pelengkap/penunjang berupa pintu air  sebanyak 162 buah, bangunan  gorong-gorong/jembatan  kayu ulin 87  buah  bangunan terjun/ pelimpah  1 buah,      jalan inspeksi /badan jalan  37.090 m  dan tanggul  2.100 m.

v     Pengadaan air baku/sumur bor   3    titik.

v     Normalisasi sungai 1.024 m dan pengamanan pantai 30 m.

v     Persiapan pembangunan bendung Karau antara lain pembebanan sebagian tanah lokasi pembangunan.

 

a.   Permasalahan Bidang Pengembangan Prasarana Transportasi

v     Struktur jaringan jalan di Propinsi Kalimantan Tengah sebagian besar masih berupa jalan tanah yang  sangat kondisional terhadap cuaca (baru 44,15 % beraspal) sehingga lalu lintas barang dan jasa sering terganggu.

v     Kondisi geografis yang sebagian merupakan dataran rendah/rawa dan bergambut tebal serta banyak terdapat sungai besar dan kecil yang menyebabkan harga satuan penanganan jalan menjadi besar.

v     Peralatan UPR yang ada di Propinsi Kalimantan Tengah sangat minim. Panjang jalan Nasional di Propinsi Kalimantan Tengah yang dipelihara adalah sepanjang 1.707,50 Km sedangkan paket UPR hanya 5 paket  untuk 6 Kabupaten/Kota sehingga 1 (satu) paket bertanggung jawab untuk menangani pemeliharaan jalan 250 Km padahal secara teoritis idealnya 1 paket UPR hanya efektif menangani 50 Km.

v     Masalah Over Loading.

Kondisi jalan kawasan Sambun yaitu ruas-ruas jalan Kasongan-Sampit, Sampit-Pangkalan Bun, Sampit-Samuda dan Pundu-Tumbang Samba mengalami kerusakan yang sangat parah akibat over loading angkutan CPO dan angkutan kayu liar. Berbagai upaya koordinasi telah dilaksanakan untuk mengatasinya namun hasilnya belum seperti yang diharapkan.

 

a.                                     Penanggulangan Permasalahan

v     Dengan keterbatasan dana jaringan jalan di Propinsi Kalimantan Tengah diupayakan pemanfaatannya secara slektif atau prioritas sehingga jalan dapat pungsional walaupun sifatnya masih kondisional.

v     Walaupun kondisi daerah berawa yang memerlukan dana cukup besar tapi konstruksi sudah dapat ditangani yaitu dengan pile slab.

v     Dengan keterbatasan peralatan UPR  maka prioritas penanganannya diutamakan untuk jalan-jalan protokol dan  penanganan mendesak.

v     Karena banyaknya kendaraan angkutan yan over loading diadakan pengaturan secara disiplin yaitu dengan mengadakan razia serta dibuatkan portal-portal untuk ruas jalan tertentu. 

 

Permasalahan Bidang Pengembangan Prasarana Permukiman

v     Keterbatasan alokasi dana  pembangunan yang tersedia baik melalui APBN, BLN dan APBD I, sehingga pelaksanaan program PSD-PU dibidang Pengembangan Prasarana permukiman tidak dapat tercapai secara optimal.

v     Sejalan dengan perkembangan/pertumbuhan penduduk serta arus urbanisasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan dan penyebaran penduduk yang tidak merata, sehingga pada kawasan-kawasan tertentu cenderung menjadi kumuh terutama diperkotaan yang berdampak pada kawasan sosial, ekonomi dan budaya.

 

         Cara Penanggulangan

v     Dengan keterbatasan alokasi dana maka penggunaannya diprioritaskan pada penanganan mendesak yang melibatkan kepentingan masyarakat banyak. 

v     Untuk mengantisipasi  bermunculannya daerah kumuh terutama dikawasan perkotaan diatur sesuai tata ruangnya dan dibangun kawasan-kawasan permukiman yang peduli akan lingkungan yaitu dengan memperhatikan  saluran-saluran drainase serta jalan-jalanlingkungan yang memada. 

 

      Permasalahan Bidang  Pengembangan Prasarana Pengairan

 

Sehubungan dengan penyerahan O & P  Pengairan ke  Kabupaten/Kota timbul permasalahan sebagai berikut :

v     Berdasarkan pengamatan di lapangan ada beberapa  daerah Kabupaten yang tidak mampu membiaya O & P sehingga mempercepat kerusakan bendung maupun jaringan.

v     Belum dicapainya kesepakatan bersama untuk ganti rugi tanam    tumbuh di lahan ex PLG.

v     Aspek pengaturan pengawasan dan wewenang, belum adanya kesepakatan pembagian wewenang Pusat,Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

 

            Penanggulangan Permaslahan Pengembangan Prasarana Pengairan

v     Untuk membiayai OP Pengairan dikoordinasikan dengan Kabupaten yang kurang mampu sehingga Pemerintah Propinsi mengadakan pembiyaan OP Pengairan dimaksud terutama untuk bangunan-bangunan Gedung dan saluaran utama maupun sekunder.

v     Dalam menanggulangi masalah tanam tumbuh dilahan ex PLG diupayakan survey secara instensif sehingga untuk mendapatkan data yang akurat dalam mencari sulosi yang tepat sehingga mendapatkan kesepakatan yang kemungkinan dapat direalisasikan dan hasil kesepakatannya akan diajukan ke Pemerintah Pusat untuk Tahun 2002 ganti rugi tanan tumbuh ex PLG mendapatkan alokasi dana Rp. 24 Milyard dari APBN.

v     Aspek pengaturan dan kewenangan sudah diadakan koordinasi antara Bappeda Dinas Pekerjaan Umum Propinsi dan Kota/Kabupaten se Kalimantan Tengah untuk mendapatkan kesepakatan pembagian kewenangan antara Pusat propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai peraturan maupun kemampuan yang ada.

 

Klik: Sektor Perhubungan dan Telekomunikasi Tahun 2002

Klik: Sub Sektor Prasarana Fisik Tahun 2002.

Klik: Sub Sektor Irigasi Tahun 2002.

KLIK DI SINI: MAKALAH GUBERNUR TENTANG PEMBANGUNAN PRASARANA .