PENDIDIKAN DAN LATIHAN

Program Diklat Aparatur Tahun Anggaran 2001 dibuat dengan memperhatikan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan kebijakan serta berdasarkan RENSTRA dan REPETADA Tahun 2001 yang penyusunannya mengacu kepada PROPEDA Tahun 2001 – 2005, diminta dalam program diklat tersebut terdapat beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2001 antara lain program diklat kader (Diklat Manajemen Pemerintahan), diklat structural, diklat teknis dan fungsional, program perencanaan pengembangan diklat serta program prasarana dan sarana diklat
Program pendidikan dan pelatihan Aparatur Pemerintah ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang aparatur pemerintah. Disamping juga merupakan sarana pembudayaan ideologi Pancasila, Demokrasi Pancasila dan Disiplin Nasional program ini tidak semata-mata merupakan teknis dan manajerial, tetapi sekaligus dapat mengubah sikap dan meningkatkan pengabdian, disiplin dan keteladanan.
Program diklat aparatur pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2001 pada prinsipnya melanjutkan program-program tahun sebelumnya serta diarahkan sesuai dengan Program Diklat Departemen Dalam Negeri maupun Program Diklat Daerah.
Pelaksanaan Program Diklat ADUM Depdagri disemua Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah oleh dan atas biaya APBD Daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan mengingat jumlah pejabat eselon IV sebagian besar berada di Kabupaten/Kota dan pula dalam rangka mendorong dan menunjang percepatan pertumbuhan otonomi di Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.
Selanjutnya mengenai Pelaksanaan Program Diklat SPAMA Depdagri di tingkat Pemerintah Propinsi adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan sikap dan untuk dapat melaksanakan tugas jabatan struktural eselon III secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan serta tanggung jawab.
Penyelenggaraan Diklat SPAMA Depdagri di tingkat Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah atas biaya APBD Propinsi Kalimantan Tengah cq. Proyek Diklat Penjenjangan Karier bagi PNS Pemda Tingkat I kalimantan Tengah di Kota Palangka Raya (2P.0.18.1.03.003) Tahun 2001. Sedangkan untuk peserta dari Pemerintah Kabupaten/Kota biaya tersebut dibebankan kepada Instansi pengirim masing-masing (dana setoran/kontribusi).
Pada minggu terakhir penyelenggaraan Diklat SPAMA Depdagri diselenggarakan Penataran Isteri Peserta Diklat SPAMA yang merupakan bagian integral dari penyelenggaraan dimaksud yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para isteri peserta, sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas suami sebagai pejabat dalam jabatan struktural yaitu sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Penyelenggaraan penataran tersebut merupakan tindaklanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah Nomor 893.3.15 Tahun 2001 tentang Penataran peningkatan Pengetahuan dan keterampilan Interi Peserta Pendidikan dan Pelatihan SPAMA dan SPAMEN (Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan II) di Jajaran Depdagri dan Otda.
Sedangkan pelaksanaan program diklat kader/diklat manajemen pemerintahan, diklat teknis dan fungsional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kemampuan dan keterampilan aparatur sehingga dapat lebih memberikan pelayanan umum yang optimal, efektif dan efisien kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan tugas serta wewenangnya.
Pelaksanaan diklat program teknis dan fungsional serta perencanaan dan pengembangan diklat atas biaya APBD Propinsi Kalimantan Tengah melalui proyek diklat teknis fungsional di Kota Palangka Raya, sedangkan biaya untuk prasarana dan sarana diklat dibebankan pada Proyek Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Fisik Diklat di Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2001.

Realisasi Pelaksanaan Alokasi Anggaran.

Dalam Tahun Anggaran 2001 unit kerja Badan Pendidikan dan Latihan Propinsi Kalimantan Tengah memperoleh alokasi dana / anggaran dari APBD Propinsi Kalimantan Tengah dan APBN, jumlah sebesar Rp. 3.660.221.000,-
Perinincian Plafon dana dan realisasi sebagaimana Tabel 53:
TABEL 53
PLAFON DANA DAN REALISASI

Gambaran pokok kegiatan Diklat tahun Anggaran 2001 adalah sebagai berikut :
Anggaran Biaya pada Tahun Anggaran 2001 untuk Peningkatan Sumber Daya Aparatur dilingkungan Pemda Propinsi Kalimantan Tengah dengan rincian sebagaimana Tabel 54 :
TABEL 54
REALISASI ANGGARAN BIAYA PADA TAHUN 2001

Penilaian antara Program dan Realisasinya

Program Diklat Aparatur disusun berdasarkan visi dan misi pada perencanaan strategik tahun 2001 yaitu meningkatkan kualitas kinerja aparatur dilingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten / Kota se Kalimantan Tengah, sesuai dengan kebutuhan dan anggaran biaya yang direncanakan / diprogram baik anggaran rutin maupun pembangunan (proyek). Program yang disusun diusulkan melalui anggaran rutin dan pembangunan (DIKDA dan DIPDA) seperti program perencanaan dan pengembangan diklat, program untuk meningkatkan kualitas aparat / pegawai dan widyaiswara Badan Diklat Propinsi Kalimantan Tengah, program diklat struktural, program diklat teknis dan fungsional serta program untuk meningkatkan prasarana dan sarana diklat.
Apabila dibandingkan antara program dan realisasinya tentu tidak sesuai, karena dana yang diberikan dalam APBD Tahun 2001 sangat terbatas seperti yang tergambar pada bagian IV. Sedangkan kegiatan / program diklat yang diusulkan banyak sekali yang perlu mendapat perhatian untuk peningkatan kualitas dan propesionalisme kediklatan di lingkungan Pemerintah Propinsi di Kabupaten / Kota se Kalimantan Tengah, yaitu 5 – 10 % atau 10 – 15 % alokasi dana untuk kegiatan diklat dari Anggaran Belanja Pegawai pada APBD.

Permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya

1) Permasalahan
Permasalahan khusus yang dihadapi dalam penyelenggaraan diklat aparatur antara lain terbatasnya prasarana, fasilitas dan sarana diklat, dana /biaya diklat sangat terbatas dalam APBD, tenaga Widyaiswara yang masih sangat kurang, jumlah pegawai Diklat masih kurang perlu ditinjau/belum memadai dibandingkan dengan jumlah PNS yang perlu didiklatkan, volume serta cakupan beban tugas Badan Diklat Propinsi Kalimantan Tengah.
2) Upaya Pemecahan Masalah
- Kekurangan tenaga widyaiswara telah diusulkan ke Bandiklat Departemen Dalam Negeri – LAN RI dan BKN
- Tenaga pengajar juga memanfaatkan widyaiswara dari pusat. Pejabat struktural Pemerintah propinsi. Dosen UNPAR dan Widyaiswara dilingkungan Instansi / Kanwil Departemen.
- Peningkatan prasarana fisik, fasilitas dan sarana perkantoran maupun sarana belajar-mengajar (diklat) diupayakan secara bertahap melalui APBD Propinsi Kalimantan Tengah, diharapkan biaya untuk pembangunan Kampus Diklat baru dapat dianggarkan dan disediakan sejak tahun 2002 sampai dengan selesai, sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/241/SJ tanggal 18 Januari 1996, sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan secara terpusat dan terpadu dalam suatu kampus, sehingga tidak ada lagi dalam suatu kegiatan Diklat dilaksanakan diluar kampus atau kegiatan-kegiatan lain serta biaya Diklat dapat dihemat seefisien mungkin.
- Penyediaan dana/biaya untuk penyelenggaraan Diklat struktural, diklat teknis dan diklat fungsional serta penyelenggaraan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD), kegiatan perencanaan dan pengembangan diklat dan lain-lain dapat dialokasikan / dianggarkan melalui APBD sebesar 10 – 15 % dari Anggaran Belanja Pegawai.

3). Saran untuk masa yang akan datang

- Kebutuhan akan satu kampus Diklat Aparatur yang terpadu lengkap dengan asrama – perkantoran serta fasilitas penunjangan lainnya pada lokasi baru perlu diupayakan sesegera mungkin, atau memperluas lokasi yang ada sekarang.
- Terwujudnya rencana untuk melaksanakan Diklat SPAMEN (Diklat Kepemimpinan Tingkat II) oleh Badan Diklat Propinsi Kalimantan Tengah perlu diupayakan sesegera mungkin.
- Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan pendidikan, pelatihan, kursus dan sejenisnya baik program Diklat Dalam Negeri maupun Program Diklat ke Luar Negeri melalui Badan Pendidikan dan Latihan Propinsi Kalimantan Tengah.

Program Diklat Aparatur Tahun Anggaran 2002 dibuat dengan memperhatikan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan kebijakan serta berda-sarkan RENSTRA dan REPETADA Tahun 2002 yang penyu-sunannya mengacu kepada PROPEDA Tahun 2001 – 2005, dimana dalam program diklat tersebut terdapat beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2002 antara lain program diklat kader (diklat Manajemen Pemerintahan), diklat struktural, diklat teknis dan fungsional, diklat kemasyarakatan dan program perencanaan pengembangan diklat serta program dan sarana diklat.

Program pendidikan dan pelatihan Aparatur Pemerintah ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang aparatur pemerintah. Disamping merupakan sarana pembu-dayaan ideologi Pancasila, Demokrasi Pancasila dan Disiplin Nasional program ini tidak semata-mata dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan merupakan teknis administratif dan manajerial, tetapi sekaligus dapat mengubah sikap dan meningkatkan pengabdian, disiplin dan keteladanan. Program diklat aparatur pemerintah propinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2002 pada prinsipnya melanjutkan program-program tahun sebelumnya serta diarahkan seusai dengan Program Diklat Departemen Dalam Negeri maupun Program Diklat Daerah.

Pelaksanaan Program Diklat ADUM Depdagri disemua Kabupaten / Kota se Kalimantan Tengah oleh dan atas biaya APBD Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan mengingat jumlah pejabat eselon IV sebagian besar berada di Kabupaten/Kota dan pula dalam rangka mendorong dan menunjang percepatan pertumbuhan otonomi di Kabupaten/ Kota se Kalimantan Tengah.

Selanjutnya mengenai Pelaksanaan Program Diklat SPAMA Depdagri diitngkat Pemerintah Propinsi adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan sikap dan untuk dapat melaksanakan tugas jabatan struktural eselon III secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan serta tanggung jawab.

Penyelenggaraan diklat SPAMA Depdagri di tingkat Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah atas biaya APBD Propinsi Kalimantan Tengah cq. Proyek Diklat Penjenjangan Karier bagi PNS Pemda Tingkat I Kalimantan Tengah di Kota Palangka Raya (2P.0.18.03.003) Tahun 2002. sedangkan untuk peserta dari Pemerintah Kabupaten/Kota biaya tersebut dibebankan kepada Instansi pengirim masing-masing (dana setoran / kontribusi).

Pada minggu terakhir penyelenggaraan Diklat SPAMA Depdagri diselenggarakan Penataran Isteri Peserta Diklat SPAMA yang merupakan bagian integral dari penyelenggaraan dimaksud yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para isteri peserta, sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas suami sebagai pejabat dalam jabatan struktural yaitu sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Penyelenggaraan penataran tersebut merupakan tindaklanjut dari keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah nomor 893.3.15 tahun 2001 tentang penataran peningkatan pengetahuan dan keterampilan isteri peserta Pendidikan dan pelatihan SPAMA dan SPAMEN (Diklat Kepermimpinan Tingkat III dan II) di Jajaran Depdagri dan Otda.

Sedangkan Pelaksanaan program diklat kader/ diklat manajemen pemerintahan, diklat teknis dan fungsional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kemampuan dan keterampilan aparatur sehingga dapat lebih memberikan pelayanan umum yang optimal, efektif dan efisien kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan tugas serta wewenangnya. Pelaksanaan diklat program teknis dan fungsional serta perencanaan dan pengembangan diklat atas biaya APBD Propinsi Kalimantan Tengah melalui proyek diklat teknis fungsional di Kota Palangka Raya, sedangkan biaya untuk prasarana dan sarana diklat dibebankan pada Proyek Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Fisik Diklat di Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2001.

Dalam tahun anggaran 2002 unit kerja Badan Pendidikan dan latihan Propinsi Kalimantan Tengah memperoleh alokasi dana / anggaran dari APBD Propinsi Kalimantan Tengah dan APBN, jumlah sebesar Rp. 3.484.046.000,-
Rincian Plafon dan dan realisasi sebagai berikut :

Gambaran pokok kegiatan Diklat tahun anggaran 2002 adalah sebagai berikut :
Anggaran Biaya pada Tahun Anggaran 2002 untuk Peningkatan Sumber Daya Aparatur dilingkungan Pemda Propinsi Kalimantan Tengah dengan rincian sebagai berikut :

Program Diklat Aparatur disusun berdasarkan visi dan misi pada perencanaan strategik tahun 2002 yaitu meningkatkan kualitas kinerja aparatur dilingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah, sesuai dengan kebutuhan dan anggaran biaya yang direncanakan/diprogramkan baik anggaran rutin maupun pembangunan (proyek). Program yang disusun diusulkan melalui anggaran rutin dan pembangunan (proyek). Program yang disusun diusulkan melalui anggaran rutin dan pembangunan (DIKDA dan DIPDA) seperti program perencanaan dan pengembangan diklat, program untuk meningkatkan kualitas aparat / pegawai dan widyaiswara Badan Diklat Propinsi Kalimantan Tengah, program diklat struktural, program diklat teknis dan fungsional serta program untuk meningkatkan prasarana dan sarana diklat.

Apabila dibandingkan antara program dan realisasinya tentu tidak sesuai, karena dan yang diberikan dalam APBD Tahun 2002 sangat terbatas seperti yang tergambar pada bagian IV. Sedangkan kegiatan/program diklat yang diusulkan perlu mendapat perhatian yang besar untuk peningkatan kualitas dan propesionalisme kediklatan di lingkungan Pemerintah Propinsi di kabupaten / Kota se Kalimantan Tengah, yaitu 5 – 10 % atau alokasi dana untuk kegiatan diklat dari Anggaran Belanja Pegawai pada APBD.
1) Permasalahan

Permasalahan khusus yang dihadapi dalam penyelenggaraan diklat aparatur antara lain terbatasnya prasarana dan sarana serta fasilitas diklat lainnya, sementara dana/biaya diklat yang dianggarkan dalam APBD sangat terbatas/kurang memadai, disamping itu tenaga widyaiswara dirasakan masih sangat kurang dan belum memadai baik kualitas maupun kwantitasnya dibandingkan dengan jumlah PNS yang perlu diklat. Sedangkan tingkat kemampuan PNS pada Badan Diklat Propinsi Kalimantan Tengah belum sebanding dengan volume serta cakupan beban tugas Badan Diklat Propinsi Kalimantan Tengah.

2) Upaya Pemecahan Masalah

- Kekurangan tenaga widyaiswara telah diusulkan ke Bandiklat Departemen Dalam Negeri – LAN RI dan BKN
- Tenaga pengajar juga memanfaatkan widyaiswara dari pusat. Pejabat struktural pemerintah propinsi. Dosen UNPAR dan Widyaiswara dilingkungan Instansi / Kanwil Departemen.
- Peningkatan prasarana fisik, fasilitas dan sarana perkantoran maupun sarana belajar-mengajar (diklat) diupayakan secara bertahap melalui APBD Propinsi Kalimantan Tengah, diharapkan biaya untuk pembangunan Kampus Diklat baru dapat dianggarkan dan disediakan sejak tahun 2003 sampai dengan selesai, sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/241/SJ tanggal 18 Januari 1996, dimana semua kegiatan dapat dilaksanakan secara terpusat dan terpadu dalam satu kampus, selanjutnya ada lagi kegiatan Diklat yang dilaksanakan diluar kampus. Hal ini sekaligus dapat memungkin-kan penggunaan dana seefisien mungkin.
- Penyediaan dana / biaya untuk penyelengga-raan Diklat struktural, diklat teknis, diklat fungsional dan Diklat Kemasyrakatan serta penyelenggaraan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD), kegiatan perencanaan dan pengembangan diklat dan lain-lain dapat dialokasikan / dianggarkan melalui APBD sebesar 10 – 15 % dari Anggaran Belanja Pegawai.

3) Saran untuk masa yang akan datang

- Kebutuhan akan satu kampus Diklat Aparatur yang terpadu lengkap dengan asrama– perkantoran serta fasilitas penunjang lainnya pada lokasi baru yaitu ex kantor Kesbang, Linmas dan Pol PP diupayakan realisasinya sesegera mungkin, khususnya dalam rangka rencana pelaksana Diklat SPAMEN (diklat Kepemimpinan Tingkat II) oleh Badan Diklat Propinsi Kalimantan Tengah.

Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan pendidikan, pelatihan kursus dan sejenisnya baik program Diklat Dalam Negeri maupun Program Diklat ke Luar Negeri melalui Badan Pendidikan dan Latihan Propinsi Kalimantan Tengah sesuai surat Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 115 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan Kursus dan sejenisnya dilingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.

Lanjut ke Tahun 2003 .....