Pemberdayaan Perempuan

 
a. Tujuan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan.

1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Perempuan yang mempunyai kemampuan dan kemauan guna kemandirian, dengan bakal kepribadian, memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2) Terciptanya gerak langkah yang terpadu dan harmonis antara sektor dan sub sektor pemerintah, organisasi (kemasyarakatan dan politik), LSM, tokoh dan pemuka masyarakat dan agama dalam upaya proses pembangunan perempuan. 3) Mengoptimalkan koordinasi dan keterpaduan dalam pengelolaan pemberdayaan perempuan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. 4) Berkembangnya upaya lembaga pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat dalam pengarusutamaan gender disegala bidang kehidupan.

b. Sasaran Umum Pembangunan Pemberdayaan Perempuan. 1) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Perempuan diberbagai kegiatan sektor dan sub sektor serta lembaga dan non lembaga yang mengutamakan peningkatan kemampuan dan profesionalisme / keahlian kaum perempuan. 2) Mewujudkan kepekaan, kepedulian gender dari seluruh masyarakat, penentu kebijakan, pengambil keputusan, perencana dan penegak hukum serta pembaharuan produk hukum yang bermuatan nilai sosial budaya serta keadilan yang berwawasan gender. 3) Mengarusutamakan gender melalui Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan perempuan dalam berbagai kehidupan yang merupakan salah satu upaya kongkrit dalam pencapaian penurunan angka kemiskinan.

c. Kebijakan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan 1) Mengarusutamakan gender dalam pembangunan daerah pada semua sektor melalui kelembagaan/wadah yang telah ada. 2) Memperluas kelembagaan penanganan pemberdayaan perempuan sebagai wadah jejaring (Network) untuk mendukung kemajuan dan kemandirian perempuan. 3) Meningkatkan komitmen antar lembaga pemerintah, swasta dan independen untuk pemberdayaan perempuan baik dalam hal pengembangan kelembagaan, proses perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan dan evaluasi.

d. Kinerja Pembangunan.

1) Pencapaian Sasaran. (e) Melaksanakan Rapat Kerja Daerah Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Propinsi Kalimantan Tengah. (f) Bantuan untuk Penunjangan Kegiatan BKOW / Organisasi Perempuan / LSM dengan kegiatan antara lain : - Pendidikan dan Pelatihan bagi Baby Sister. - Pelatihan Kepemimpinan dan Politik. - Sosialisasi mengenai Hukum, HAM dan Kadarkum serta hak-hak Sipil Perempuan. (g) Melaksanakan Pelatihan Pengarusutamaan Gender di Bidang Reproduksi dan Kependudukan. (h) Bantuan Penunjangan untuk Hari Anak dan Hari Ibu. (i) Melaksanakan Evaluasi Kebijaksanaan Pembangun-an Pemberdayaan Perempuan kerjasama dengan PSW Unpar pada 3 (tiga) Kabupaten, yaitu Kapuas, Barito Selatan dan barito Utara. (j) Melaksanakan Program P2WKSS Kerjasama dengan BPM Propinsi Kalimantan Tengah. (k) Melaksanakan Identifikasi / Pendataan Kedudukan dan Peran Gender Kerjasama dengan BPS Propinsi Kalimantan Tengah.

2) Penilaian Kinerja Pembangunan.

(a) Masukan (Input) Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp.485.000.000,- pada Proyek Peningkatan Peranan Perempuan dan Generasi Muda Tersebar di 6 (enam) Kabupaten / Kota.

(b) Keluaran (Output).  Dilaksanakannya Rapat Kerja Daerah Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Propinsi Kalimantan Tengah.  Dilaksanakannya Kegiatan dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan.  Tersosialisasinya Pengarusutamaan Gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

3) Permasalahan.

Untuk meningkatkan peran gender dalam masyarakat dan meningkatkan kedudukan perempuan sebagai bagian dari Civil Socitey dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat berbagai hambatan ; a) Belum optimalnya sosialisasi / advokasi Pengarusu-tamaan Gender di Propinsi dan Kabupaten / Kota. b) Sebagai perempuan belum mempunyai kekuatan yang sangat kuat dalam pengambil keputusan, sering terpengaruh oleh lingkungan sekitar yang akan menimbulkan ketergantungan pada orang lain. c) Terbatasnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif).

4) Upaya Mengatasi Permasalahan.

Dalam pencapaian sasaran pembangunan pemberdayaan perempuan masih dirasa perlu terus dilaksanakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kemampuan dan peran serta kaum perempuan dalam mengisi pembangunan antara lain ; a) Sosialisasi / advokasi Pengarusutamaan Gender perlu dilanjutkan secara berkesinambungan untuk membangun kesepakatan pembangunan pemberdayaan perempuan antara pemerintah, swasta dan anggota masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender disegala bidang dan sektor. b) Meningkatkan koordinasi antara lembaga - lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan baik dalam bentuk program, proyek maupun kegiatan rutin. c) Pelaksanaan Pelatihan / Pendidikan analisa gender, agar dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang gender serta meningkatkan kemampuan untuk mengarusutakan isue gender ke dalam kebijakan program / perencanaan pembangunan. d) Mengupayakan keterlibatan kaum perempuan dalam setiap proses dan pengambilan keputusan.