KETENAGAKERJAAN

KETENAGAKERJAAN

a. Tenaga Kerja.

Penduduk Kalimantan Tengah pertengahan tahun 2003 berjumlah 1.947.263 orang terdiri dari laki-laki 1.007.876 orang dan perempuan 939.387 orang, dengan tingkat pertumbuhan dari tahun 1994 2002 rata-rata 2,5 % pertahun dan kepadatan penduduk rata-rata sebesar 12 orang / km2 pada luas Kalimantan Tengah 153.564 Km2. Tenaga kerja atau disebut dengan penduduk usia kerja yaitu penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang dianggap mampu untuk melaksanakan kegiatan ekonomi ( pekerjaan ) berjumlah 1.301.394 orang terdiri dari laki-laki 673.952 orang dan perempuan 627.442 orang.

b. Angkatan Kerja

Pertumbuhan angkatan kerja secara spesifik layak untuk diketahui lebih lanjut karena merupakan sumber tenaga kerja. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja Kalimantan Tengah selama kurun waktu 1994 2002 sebesar 1,75 % per tahun. Hal ini berarti dari segi penawaran tenaga kerja Kalimantan Tengah mempunyai potensi cukup besar, namun merupakan masalah baru dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Angkatan kerja terdiri dari mereka yang mempunyai kegiatan bekerja dan yang mencari pekerjaan. Jumlah angkatan kerja Kalimantan Tengah sebanyak 890.595 orang terdiri dari laki-laki 596.673 orang dan perempuan 293.922 orang. Ditinjau dari segi pendidikan, angkatan kerja ini didominasi berpendidikan sampai dengan SD 546,717 orang atau sebesar 61,39 % Sekolah Lanjutan 310,155 orang atau sebesar 34,83 % selebihnya yaitu 3,78 % berpendidikan Diploma sampai dengan Sarjana sedangkan bila dilihat dari sisi kelompok umur, Angkatan Kerja di Kalimantan Tengah didominasi pada kelompok umur usia potensial 25 49 tahun yaitu sebanyak 549.166 orang atau sebesar 61,67 %.

c. Kesempatan Kerja.

Kesempatan kerja mencakup lapangan pekerjaan yang sudah diisi dan semua lapangan pekerjaan yang masih lowong. Kesempatan kerja yang ada memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan pasar kerja, sehingga angkatan kerja yang tidak berhasil terserap merupakan problem yang harus dicarikan solusinya karena mereka terpaksa menganggur. Banyaknya angkatan kerja yang muncul dan tidak terserap pada pasar kerja menyebabkan angka pengangguran terbuka semakin meningkat. Kesempatan kerja di Kalimantan Tengah dapat digambarkan sebagai berikut. Yang bekerja sebanyak 840.851 orang terdiri dari laki-laki 574,145 orang dan perempuan 266,706 orang. Dari jumlah angkatan kerja yang sudah bekerja tersebut tidak seluruhnya yang bekerja penuh, karena sebanyak 266.611 orang atau sebesar 31,71 % adalah setengah penganggur yakni jam kerja kurang dari 35 jam / minggu, sedangkan yang bekerja penuh (jam kerja lebih dari 35 jam/minggu) sebanyak 574.240 orang terdiri dari laki-laki 440.887 orang dan perempuan 133.353 orang. Sementara penganggur terbuka sebanyak 37.725 orang terdiri dari laki-laki 21.152 orang dan perempuan 16.573 orang, dimana yang terdaftar sebagai pencari kerja pada Dinas Tenaga Kerja se Propinsi Kalimantan Tengah sebanyak 20.718 orang dan tidak terdaftar sebanyak 17.007 orang. Dimana tingkat pendidikan penganggur terbuka tersebut didominasi berpendidikan SLTA keatas dengan perincian sebagai berikut :
d. SD sederajat : 1.378 orang (3,7%)
- SLTP : 3.715 orang (9,8%)
e. SLTA : 16.921 orang (44,9%)
f. Diploma / Sarjana Muda : 5.549 orang (13,7%)
g. Sarjana : 10.162 orang (26,9%)

d. Tenaga Kerja di Perusahaan

Jumlah perusahaan di Kalimantan Tengah berdasarkan UU No 7 tahun 1981 sebanyak 1.087 buah dengan klasifikasi perusahaan besar sebanyak 131 buah, perusahaan sedang sebanyak 89 buah, perusahan menengah sebanyak 87 buah dan perusahaan kecil sebanyak 735 buah. Tenaga kerja yang bekerja pada seluruh perusahaan tersebut sebanyak 63.858 orang terdiri dari Tenaga Kerja Indonesia 63.730 orang dan Tenaga Kerja Asing 128 orang.

e. Upah Minimum Propinsi (UMP)

Tahun 2003 ini UMP Kalimantan Tengah Rp. 482.250/bulan meningkat dari UMP tahun 2002 sebesar 17,4 % yakni menjadi Rp. 425.000,-/bulan sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 380 tahun 2002. Disisi lain Kebutuhan Hidup Minimum Pekerja (KHMP) Propinsi Kalimantan Tengah tahun 2003 sebesar Rp. 470.585,-/bulan. Ini berarti UMP sudah mencapai 90,3 % dari Kebutuhan Hidup Minimum Pekerja. Untuk tahun-tahun mendatang UMP akan terus dinaikkan hingga mencapai atau melebihi nilai Kebutuhan Hidup Minimum Pekerja.

f. Kecelakaan Kerja.

Kasus kecelakaan kerja yang terjadi diperusahaan tahun 2003 sampai dengan bulan Agustus 2003 sebanyak 64 kasus dengan perincian; Sementara Tidak Mampu Bekerja 29 Kasus dengan santunan sebesar Rp. 46.075.250,-; Cacat sebanyak 30 kasus dengan santunan sebesar Rp. 149.197.240,-; Meninggal dunia 5 kasus dengan santunan sebesar Rp. 120.911.200,-


g. Keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK)

Sejak efektifnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka keberadaan BLK-UKM/LLK-UKM yang sebelumnya merupakan UPTD Departemen Tenaga Kerja Propinsi Kalimantan Tengah, kini telah bergabung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Demikian juga dengan instruktur yang telah mempunyai keahlian sebagai instruktur pelatihan kerja, sebagian ada yang menempati posisi diluar keahliannya (non instruktur) pada Dinas lain.
Sehubungan dengan itu dengan melihat jumlah penganggur sebanyak 37.725 orang yang pada umumnya berpendidikan SLTA dengan kemampuan tehnis untuk bekerja belum ada dengan domisili yang berpencar-pencar sehingga mengalami kesulitan bagi penganggur tersebut untuk memperoleh tambahan keterampilan kerja melalui kursus latihan kerja yang berada jauh dari tempat tinggalnya hendaknya difasilitasi pendirian sarana dan prasarana pembangunan BLK-UKM/LLK-UKM khususnya pada 8 Kabupaten yang baru dimekarkan menyangkut bantuan biaya pelatihan melalui dana APBN ataupun Dana Suplemen dari Pusat, serta memfasilitasi pegawai daerah yang menangani ketenagakerjaan agar diikutkan oleh Pusat dalam Diklat tehnis ketenagakerjaan antara lain Instruktur Latihan Kerja, Pengawas Ketenagakerjaan, Pengantar Kerja, Perantara dan lain-lain.

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

1. Krisis ekonomi yang berkepanjangan sehingga kegiatan dunia usaha tidak berkembang, lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha semakin terbatas dan mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
2. Keterampilan dan pendidikan pencari kerja/penganggur tidak sesuai dengan lapangan kerja / lowongan yang ada sehingga tenaga kerja didatangkan dari luar daerah melalui mekanisme AKAD.
3. Sikap mental penganggur/pencari kerja cenderung memilih-milih pekerjaan disektor formal, sementara kemampuan berswasta atau berusaha mandiri kurang.
4. Terbatasnya kewenangan propinsi setelah adanya otonomi daerah.
5. Terbatasnya pegawai pengawas/perantara jika dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah perusahaan yang ada masih kurang yaitu sebanyak 8 orang, sedangkan ratio kebutuhan 32 orang.
6. Belum adanya unit kerja dan petugas tehnis yang menangani ketenagakerjaan pada 8 Kabupaten pemerkaran.
7. Status Balai Latihan Kerja (BLK) Palangka Raya yang dialihkan ke Badan Kepegawaian Daerah dan Litbang Kota Palangka Raya sehingga instruktur yang telah ada banyak yang pindah kedaerah lain dan juga beralih fungsi.

LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL

1. Memberikan keterampilan / pelatihan kepada pencari kerja/penganggur sesuai dengan kebutuhan / permintaan pasar kerja melalui pelatihan institusional, non instutisional dan tehnologi pada karya yang diarahkan dapat menciptakan lapangan kerja sendiri dan berusaha secara mandiri.
2. Telah dilaksanakan rapat koordinasi antar kabupaten/kota dan disepakati kerja sama dalam pelaksanaan tugas (kesepakatan terlampir).
3. Mengusulkan agar dilaksanakan pendidikan pegawai pengawas khusus di Kalimantan Tengah.
4. Mengusulkan agar di daerah kabupaten pemekaran dibentuk Unit Kerja Dinas Tenaga Kerja atau UPTD dengan menempatkan tenaga tehnis pada daerah tersebut.
5. Status Balai Latihan Kerja (BLK) ditarik kembali dibawah UPTD Dinas Tenaga Kerja Propinsi Kalimantan Tengah ataupun langsung dibawah pembinaan pusat (bukan otonomi daerah).

Kebijaksanaan Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan.

1. Program Perlindungan dan Pengembangan Kelembagaan yang bertujuan memfasilitasi terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha serta perlindungan tenaga kerja.
2. Program Penciptaan dan Pengembangan Kesempatan Kerja yang bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja dalam berbagai bidang usaha, menciptakan tenaga kerja mandiri dalam rangka mengurangi pengangguran dan setengah pengangguran, baik diperkotaan maupun dipedesaan. Dengan kegiatan pokok antara lain melihat potensi kesempatan kerja dan karakteristik kebutuhan tenaga kerja agar dapat disiapkan sumber daya manusianya.
3. Program Peningkatan Kualitas dan Keterampilan Tenaga Kerja yang bertujuan untuk menjembatani para pencari kerja dengan lapangan kerja, meningkatkan tenaga kerja dari luar Daerah Kalimantan Tengah (Regional maupun Mancanegara). Sasaran program ini adalah tersediannya tenaga kerja yang berkwalitas, produktif dan Berdaya saing tinggi.
4. Program Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja yang bertujuan meningkatkan produktivitas tenaga kerja baik produktivitas sektoral (tingkat perusahaan atau lembaga) maupun regional.