RESUME KEHUTANAN 2002

(3) Produksi dan Peredaran Hasil Hutan
 
a. Hak Pengusahaan Hutan
 
Jumlah HPH di Propinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Desember 2002 seluruhnya berjumlah 65 unit HPH, dengan total luas areal mencapai 5.632.516 Ha yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten se- Kalimantan Tengah, (kecuali Daerah Kota Palangka Raya), dari jumlah tersebut pada tahun 2002 sebanyak 43 unit HPH mengajukan RKT dengan target produksi sebesar 2.393.619 M3.
 
b. Ijin Pemanfaatan Kayu
 
Dalam tahun pengusahaan 2002, jumlah kepemilikan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang ijin ditebitkan oleh Propinsi Kalimantan Tengah, menurut data produksi dan SK IPK yang diterbitkan Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah seluruhnya berjumlah 6 (enam) unit IPK dengan total luas mencapai 5.633 Ha
 
Berdasarkan jenis IPK yang diberikan, ke 6 unit IPK tersebut terdiri dari IPK Peternakan, IPK Perkebunan, IPK HTI dan IPK jalan.
 
c. Produksi Kayu Bulat (Log) :
 
Produksi kayu bulat (log) di Propinsi Kalimantan Tengah berasal dari beberapa sumber-sumber produksi, yaitu :
· Areal HPH melalui :
- Rencana Karya Tahunan Pengusa-haan Hutan (RKT – PH).
- Bagan Kerja Tahunan Pengusahaan Hutan (BKT – PH).
 
Berdasarkan data yang ada pada Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah, untuk tahun pengusahaan 2002, total produksi kayu bulat (Log) yang berasal dari areal HPH (RKT – PH, dan BKT-PH) seluruhnya sebanyak 1.479.322,32 M3  atau hanya 57,5 % dari target produksi yang diberikan sebesar 2.570.894,97 M3. Dibandingkan dengan produksi kayu bulat pada periode yang sama untuk tahun pengusahaan sebelumnya (tahun 2001) sebesar 1.743.753,96 M3, angka untuk tahun ini mengalami sedikit penurunan. Sedangkan khusus untuk produksi kayu bulat (log) yang berasal dari areal Ijin Pemanfaatan Kayu, total produksinya pada tahun 2002 sebesar 429.444,48 M3 terdiri dari IPK HTI sebesar 110.469,98 M3 dan IPK selain HTI sebesar 318.974,5 M3.
 
Untuk produksi kayu olahan Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2002 sampai dengan bulan Nopember 2002, berdasarkan daftar Gabungan Produksi Kayu Olahan (DGLPKO) sebesar 337.871,4328  M3 dengan jenis Produk berupa Plywood, Kayu Gergajian, Moulding/Dowel, Veneer, Block Board dan Lumber Core.
 
Disamping produksi hasil hutan berupa kayu, baik kayu bulat maupun kayu olahan sebagaimana data disam-paikan di atas, di Propinsi Kalimantan Tengah juga terdapat produksi Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) yang umumnya diusahakan dan dikelola oleh kalangan pengusaha kecil (umumnya pengusaha lokal) serta masyarakat petani penghasil/ pemungut/pengumpul di sekitar sentra produksi HHNK.
 
Untuk tahun 2002, produksi HHNK di Kalimantan Tengah yang terdiri dari produk berupa Rotan Sega/Taman, Rotan Irit, Rotan sabutan, Rotan semambu/ Wilatung, Damar Pilau dan Kulit Kayu Gemor, masih menempatkan Rotan Sega/ Taman sebagai primadona dengan total produksi mencapai 783,52 Ton, kemudian  Rotan Manau sebesar 34,05 ton.
 
d. Peredaran / Pemasaran Kayu Bulat dan Kayu Olahan
 
Berdasarkan jenis produk kayu, terbagi atas 2 (dua) kelompok besar yakni Kayu bulat (log) dan Kayu Olahan. Sedangkan berdasarkan tujuan pemasar-annya dikelompokkan atas : Pemasaran ke luar negeri (eksport) dan Pemasaran dalam negeri (lokal).
 
Berdasarkan data yang ada pada kantor Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah, untuk tahun 2002, jumlah produksi kayu bulat (log) seluruhnya dipasarkan di dalam negeri, sebanyak 671.501,59 M3.
 
Untuk produksi kayu olahan, dengan jenis produksi plywood, kayu gergajian, moulding, dan dowell yang dieksport seluruhnya berjumlah 124.923,1611 M3, Sedangkan untuk produksi kayu olahan yang dipasarkan di dalam negeri (lokal) dengan jenis produksi plywood, kayu gergajian, moulding, dowell dan Veneer seluruhnya berjumlah 247.370,5486 M3.
 
e. Penerimaan Negara
 
Sumber-sumber penerimaan negara dari sektor kehutanan di Propinsi Kalimantan Tengah dalam tahun 2002, berasal dari :
· Pemegang HPH, IPK dan Ijin Sah Lainnya (ISL).
· Hasil lelang, baik terhadap kayu temuan maupun kayu sitaan.
 
Sedangkan jenis Penerimaan Negara dari sektor kehutanan di Propinsi Kalimantan Tengah dalam tahun 2002, berupa :
· Pungutan atas Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
· Pungutan Dana reboisasi.
 
Total Penerimaan negara dari sektor kehutanan di Propinsi Kalimantan Tengah dalam tahun 2002 (periode Januari 2002 s/d Desember 2002), me-nurut data yang ada pada kantor Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan data penerbitan dokumen, PSDH sebesar Rp. 106.438.402.625,52 dan DR sebesar US$. 14.816.651,01,- dan Rp. 11.159.290.677,-
 

f. Pembinaan Hutan
 
Prosentase rata-rata dari keselu-ruhan tahapan kegiatan pembinaan hutan sistem TPTI tersebut untuk tahun 2002 adalah mencapai 82,38 %, untuk 11 kegiatan TPTI.
 
· Kegiatan Pembinaan Hutan Lainnya (diluar kewajiban TPTI)
Kegiatan Pembinaan Hutan yang dilaksanakan oleh para pemegang HPH selain kewajiban TPTI adalah Penanaman tanah kosong dengan realisasi 6.528,43 Ha (72,56 % dari rencana), Penanaman kiri kanan jalan dengan relaisasi 6.210 Ha (74,07 % dari rencana), penelitian dan pengembangan kebun benih dan kebun pangkas; dengan realisasi 3.364 Ha (93,45 % dari rencana) dan 187.594 pohon. (87,29 % dari rencana)
 
g. Dilaksanakan kerjasama dengan Uni Eropa melalui Proyek South and Central Kalimantan Production Forest Project (SCKPFP) pengem-bangan Model Pengelolaan Hutan Lestari pad areal HPH PT. Dwima Jaya Utama.
 
(4) Pembangunan Kehutanan Berbasis Masyarakat
 
a. Penyuluh Kehutanan telah dilaksanakan Seminar sehari tentang Peningkatan Peran Penyuluh Kehutanan dalam Rangka Meningkatkan Kelestarian Sumber Daya Hutan yang dihadiri seluruh penyuluh kehutanan dari Kabupaten/kota dan instansi terkait tingkat propinsi dan kabupaten/kota dengan nara sumber dari Departemen Kehutanan, Uni Eropa dan LSM.
 
b. Bekerjasama dengan Yayasan Balikpapan Orang Utan Survival (BOS) pengembangan Kawasan Konservasi pada areal Blok E (Eks PLG), kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah Sosialisasi Fungsi Hutan pada Masyarakat Desa di dua kabupaten dan satu kota yang arealnya termasuk dalam Blok E.
 
c. Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH)
 
Hasil evaluasi laporan yang masuk dari pemegang Hak Pengusahaan Hutan sampai dengan bulan Desember 2002, jumlah desa binaan 98 desa dengan jumlah rencana biaya mencapai Rp. 6.539.822.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.281.962.200,- atau sebesar 65,47 % dari target dengan rincian sebagai berikut :
 
· Peningkatan Pendapatan dan Tumbuh-nya Ekonomi Masyarakat Pedesaan yang berwawasan Lingkungan :
- Rencana = Rp. 3.375.720.500,-
- Realisasi = Rp. 1.917.875.000,-
 
· Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi :
- Rencana = Rp. 1.509.445.700,-
- Realisasi = Rp. 1.065.515.900,-
 
· Penciptaan Kesadaran dan Perilaku Positif dalam Pelestarian Sumber Daya Alam
- Rencana = Rp. 1.654.662.200,-
- Realisasi = Rp. 1.298.571.300,-
 
d. Pembinaan Ekonomi Rakyat
 
Selain program PMDH yang dilaksanakan oleh pemegang HPH dalam kerangka pemberdayaan ekonomi rakyat, serta bentuk-bentuk kegiatan lain di tingkat operasional pengusahaan hutan, pada tahun 2002 setidaknya terdapat 2 langkah strategis yang ditempuh untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dengan fokus utama masyarakat desa yang selama ini hidup dan tinggal di dalam maupun di sekitar hutan, yaitu :
 
1. Lahan Kas Desa
Kewajiban pemegang HPH di Kalimantan Tengah untuk menyedia-kan lahan 100 Ha sebagai lahan kas desa dan 10 Ha siap tanam nampaknya belum optimal,
 

2. Kemitraan
Khusus dalam hal Kemitraan Kepemilikan Saham, telah diatur secara tegas dan jelas dalam PP No. 6 Tahun 1999 (meskipun perlu penye-suaian sesuai UU No. 41 Tahun 2000), SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan masing-masing No. 307/Kpts-II/1999, No 313/Kpts-II/1999 yang mewajibkan setiap pemilik HPH untuk mengalokasi-kan minimal 20 % sahamnya kepada masyarakat setempat melalui lembaga Koperasi, dimana 10 % diantaranya langsung berupa hibah pada saat SK HPH diterbitkan.
 
Adapun realisasi kepemilikan saham HPH oleh masyarakat setempat untuk periode tahun 2002 terdapat 9 (sembilan) unit HPH yang umumnya berupa :
- Saham milik Koperasi masyarakat sekitar hutan dan ;
- Saham milik pondok Pesantren di Kabupaten setempat.
 
Sedangkan dalam kemitraan Aktifitas antara HPH dengan masyarakat setempat sudah mulai berjalan yaitu :
- Kerjasama pemiliran kayu (rakit)
- Kerjasama penebangan
- Kerjasama pemasaran hasil-hasil pertanian (ladang)
- Kerjasama pendidikan.
 
Tindak lanjut pelaksanaan pengalihan saham HPH kepada Koperasi Masyarakat desa sekitar hutan telah didata, dan dilakukan di seluruh Kabupaten/Kota. Seluruh perusahaan HPH yang ada telah menyanggupi untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada Koperasi Masyarakat desa di sekitar hutan DAK – DR tahun 2002 telah disusun Rencana Definitifnya sebesar Rp. 129.804.661.800,00 namun baru terealisasi sesuai SKO Direktur Jenderal Anggaran sebesar 59 % (Rp. 66.267.750.000,00) Dengan perincian untuk 14 kabupaten/kota sebagai berikut :
· Kabupaten Murung Raya : Rp. 5.089.363.000,-
· Kabupaten Barito Utara : Rp. 2.630.830.000,-
· Kabupaten Barito Timur : Rp. 1.769.349.000,-
· Kabupaten Barito Selatan : Rp. 2.769.994.000,-
· Kabupaten Kapuas : Rp. 5.553.238.000,-
· Kabupaten Pulang Pisau : Rp. 4.958.430.000,-
· Kabupaten Gunung Mas : Rp. 6.746.065.000,-
· Kota Palangka Raya : Rp. 1.562.306.000,-
· Kabupaten Katingan : Rp. 8.734.089.000,-
· Kabupaten Kotawaringin Timur : Rp. 6.825.578.000,-
· Kabupaten Seruyan : Rp. 6.825.578.000,
· Kabupaten Kotawaringin Barat : Rp. 4.095.347.000,-
· Kabupaten Lamandau : Rp. 5.089.363.000,-
· Kabupaten Sukamara : Rp. 3.618.220.000,-
 
Sisa anggaran DAK – DR tahun 2002 sesuai Rencana Definitif (RD) akan direalisasikan pada tahun 2003, setelah dilakukan rekonsiliasi penerimaan oleh Departemen Kehutanan.
 
(5) Proyek-proyek Pembangunan
 
Pelaksanaan Tugas Umum Pembangun-an Kehutanan di Propinsi Kalimantan Tengah dalam Tahun Dinas 2002, didukung oleh kegiatan-kegiatan keproyekan dengan sumber dana APBN, PNBP dan APBD, dengan rincian sebagai berikut :
 
a. Proyek-proyek pembangunan Kehutanan dengan sumber dana APBN terdiri 2 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 203.221.000. meliputi kegiatan :
· Kegiatan Peningkatan Usaha Masyara-kat sektar Hutan Produksi Propinsi Kalimantan Tengah :
- Anggaran Tersedia = Rp. 97.847.000,-
- Realisasi Keuangan = Rp. 75.801.400,-
- Realisasi Fisik = 100 %
· Kegiatana Inventarisasi Perpetaan dan pengukuhan Hutan Propinsi Kalimantan Tengah :
- Anggaran Tersedia = Rp. 105.374.000,-
- Realisasi Keuangan = Rp. 102.944.000,-
- Realisasi Fisik = 97,69 %
 
b. Proyek dengan sumber dana PNBP (DR dan PSDH) yang ada di Dinas Kehutanan Propinis Kalimantan Tengah terdiri dari 5 (lima) Kegiatan dengan total anggaran seluruhnya sebesar Rp. 4.567.360.500,- Rincian dari kegiatan proyek dengan sumber dana PNBP dimaksud adalah :
 
· Daftar Isian Kegiatan Suplemen (DIK–S) PSDH Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah
- Anggaran Tersedia = Rp. 616.900.000,-
- Realisasi Keuangan = Rp. 615.700.000,-
- Realisasi Fisik = 99,80 %
 
· Kegiatan Peningkatan Kinerja Pengelo-laan Hutan Produksi Propinsi Kalimantan Tengah (DIK-S DR) :
- Anggaran Tersedia = Rp. 188.779.000,-
- Realisasi Keuangan = Rp. 119.737.500,-
- Realisasi Fisik = 66,28 %
 
· Bagian Proyek Rehabilitasi Areal Eks. HPH Propinsi Kalimantan Tengah (DIKS DR) :
- Anggaran Tersedia = Rp. 2.057.492.000,-
- Realisasi Keuangan = Rp. 12.867.000.,-
- Realisasi Fisik = 0,62 %
- Kecilnya realisasi proyek ini disebabkan karena :
à DIP baru terbit pada bulan Oktober 2002
à Sebagian besar merupakan kegiatan fisik yang dikerjakan pihak ke tiga
 
· Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan DAK – DR di Propinsi (SKO – DR)
- Anggaran Tersedia = Rp. 126.000.000,-
- Realisasi Keuangan = Rp. 119.477.200 ,-
- Realisasi Fisik = 100 %
 
· Kegiatan Pembinaan Prakondisi Penge-lolaan Hutan bagian kegiatan Pengu-kuhan dan Penatagunaan Hutan (SKO–DR) :
- Anggaran Tersedia = Rp. 1.578.189.500,-
- Realisasi Keuangan = Rp. 849.855.000,-
- Realisasi Fisik = 90 %
 
c. Proyek Pembangunan dengan sumber Dana APBD :
 
Proyek-proyek pembangunan Kehutanan dengan sumber APBD yang ada di Dinas Kehutanan Propinis Kalimantan Tengah Tahun Dinas 2002 (tidak termasuk Rutin) didukung dengan total anggaran seluruh-nya sebesar Rp. 1.420.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 1.340.083.500,- atau rata-rata 94.8 % dan untuk fisik rata-rata sebasar 98,13 %, yang terdiri dari :
 
· Proyek Peningkatan Peran Serta Hutan dan Kehutanan bagi Masyarakat tersebar di 6 (enam) Kab/Kota :
- Anggaran Tersedia = Rp. 300.000.000,-
- Realisasi Keuangan = Rp. 283.218.500 ,-
- Realisasi Fisik = 94,4 %
 
· Proyek Pembinaan dan Pengamanan Hutan Terpadu Tersebar di 6 Kab/Kota: (anggaran tersedia Rp. 500.000.000,-) dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dari alokasi ABT (anggaran tersedia Rp. 150.000.000,-) :
- Realisasi Keuangan = Rp. 591.310.000 ,-
- Realisasi Fisik = 100 %
 
· Proyek Peningkatan Konservasi dan Kelestarian Hutan tersebar di 6 (enam) Kab / Kota : (anggaran tersedia Rp. 320.000.000,-) dan Pekan Penghi-jauan dan Konservasi alam Nasional dari alokasi ABT (anggaran tersedia Rp. 150.000.000,-)
- Realisasi Keuangan = Rp. 465.555.000 ,-
- Realisasi Fisik = 100 %
 
D. Penilaian Antara Program dan Realisasi
 
1. Kecilnya pelaksanaan tata batas kawasan hutan baik batas kawasan hutan lindung/ konservasi maupun batas kawasan hutan dengan masyarakat, disebabkan karena kecilnya dana dari pemerintah dan kurang seriusnya perusahaan HPH melaksanakan tata batas arealnya, hal ini disebabkan karena tata batas memerlukan biaya yang sangat besar.
 
2. Pelaksanaan penanggulangan Ilegal Logging dari tahun ke tahun belum menunjukkan hasil yang baik, menyebabkan banyak ke-rugian baik secara finansial (berkurangnya penerimaan negara) maupun turunnya / kerusakan fungsi hutan.
Praktek Illegal Logging saat ini sudah melibatkan sebagian masyarakat dan sebagian instansi teknis maupun hukum, sehingga keberhasilan penaggulangan illegal logging tergantung dari niat seluruh lapisan masyarakat dan aparat pemerintah serta penegak hukum.
 
3. Pada tahun 2002 secara umum terjadi kebakaran hutan yang cukup lama dan dampaknya sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat hal ini akibat dari terjadinya kemarau panjang dan terjadi pada areal yang mudah terbakar (lahan gambut) dalam cakupan yang luas.
Kurangnya peralatan baik dari segi jumlah dan jenis peralatan maupun sumber daya manusia, menyebabkan kebakaran lahan dan hutan tidak dapat diatasi secara cepat dan tepat, ditambah lagi kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran dalam pengolahan lahan yang masih dilakukan dengan cara membakar.
 
4. Produksi Kayu Bulat
Produksi kayu bulat baik yang berasal dari areal HPH maupun IPK, dibandingkan dengan target produksi yang diberikan, pencapaiannya relatif kecil, demikian juga untuk produksi kayu olahan dibandingkan dengan kapasitas terpasang yang ada pada Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) di Propinsi Kalimantan Tengah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :
· Belum pulihnya recovery ekonomi yang berimbas pada masih lesunya sektor kehutanan baik investasi maupun proses produksi.
· Adanya kecenderungan terjadinya konflik dengan masyarakat setempat yang mengakibatkan terganggunya proses produksi di lapangan.
· Adanya faktor-faktor lain seperti cukup maraknya sawmill-sawnill tanpa ijin, penebangan maupun peredaran kayu tanpa ijin yang sah.
 
Untuk produksi hasil hutan non kayu (HHNK), angka perubahan produksinya setiap tahun tidaklah signifikan, hal ini disebabkan pemungutan/pemanfaatan hasil hutan non kayu dilakukan oleh pengusaha kecil atau masyarakat yang dapat dikatakan masih tradisional dalam pelaksanaannya, sehingga fluktuasi besarnya produksi juga tidak nyata.
 
5. Peredaran/Pemasaran Kayu Bulat dan Kayu Olahan.
 
Dalam rangka memberikan nilai tambah ekonomis bagi kepentingan pembangunan dan masyarakat, produksi kayu dipasarkan/dijual, baik di dalam maupun ke luar negeri. Untuk Kayu Log, penjualan jauh lebih besar/banyak di dalam negeri, sedangkan untuk produk kayu olahan penjualan di dalam maupun ke luar negeri relatif sama, bahkan untuk jenis produk berupa Plywood pemasaran ke luar negeri lebih besar daripada pemasaran di dalam negeri.
 
6. Penerimaan Negara
 
Dengan adanya penurunan produksi kayu bulat untuk tahun 2002 berpengaruh langsung terhadap besarnya penerimaan negara dari sektor kehutanan.
 
7. Pembinaan Masyarakat Desa Hutan
 
Secara keseluruhan realisasi pelaksa-naan kegiatan PMDH yang dilakukan oleh pemegang HPH di Kalimantan Tengah selama tahun 2002 mencapai 65,47 % dari rencana yang telah dibuat.
 
PMDH dilaksanakan oleh pemegang HPH sesuai dengan surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 523/Kpts-II/1997 tanggal 14 Agustus 1997 perihal Pembinaan Masyarakat Desa Hutan.
 
Dalam penyusunan program kegiatan dilakukan musyawarah bersama-sama dengan masyarakat dengan metode yang dikembangkan sekarang adalah survei Sosial secara PRA (Particifatory Rural Appraisal), disamping itu juga memperhatikan dinamika masyarakat sekitar hutan.
 
Namun sampai saat ini hasilnya belum maksimal dan belum mencapai sasaran yang diharapkan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan hutan.
 
8. Pembinaan ekonomi Rakyat
 
Dua langkah strategis yang ditempuh pemerintah dalam upaya untuk pembinaan ekonomi rakyat, di sektor kehutanan adalah dengan pemberian/penetapan lahan kas desa dan pelaksanaan program kemitraan.
 
Untuk penyediaan lahan kas desa diwajibkan bagi setiap pemegang HPH, sampai dengan tahun 2002 belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan, karena program ini adalah program baru yang masih perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan teknis dari instansi kehutanan terkait.
 
Untuk program kemitraan baik kemitraan kepemilikan saham maupun kemitraan aktivitas, sudah mulai berjalan dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pengusahaan hutan.
 
9. Proyek - proyek Pembangunan
 
Untuk proyek dengan sumber dana APBN rata-rata realisasi fisik untuk 2 (dua) kegiatan proyek mencapai 98,84 %. Untuk Proyek dengan sumber dana PNBP (DR dan PSDH) rata-rata realisasi fisik untuk 5 (lima) kegiatan proyek mencapai 71,34 %. Sedangkan untuk Proyek dengan sumber dana APBD yang terdiri dari 3 (tiga) proyek (tidak termasuk Rutin) realisasi fisiknya mencapai 98,13 %.
 
Pencapaian realisasi fisik yang tidak maksimal untuk proyek dengan sumber dana PNBP disebabkan terutama oleh karena Daftar Isian Kegiatan suplemen (DIK-S) lambat diterima pelaksana proyek/kegiatan (Penyampaian DIK-S dari Departemen Kehutanan ke daerah melalui UPT Kantor BKSDA Kalimantan Tengah dan BP DAS Kahayan, hal ini akan mengaki-batkan kurangnya rentang waktu untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal.
 
E. Permasalahan Serta Rencana Penanggulangan.
 
Permasalahan
 
(1) Penanggulangan Illegal Logging
 
· Sarana, prasarana dan dana pengamanan hutan baik yang bersifat insidentil-operasional maupun tim gabungan masih sangat terbatas.
· Tenaga fungsional Jagawana (polisi Khusus Kehutanan) belum efektif menja-lankan tugas-tugasnya karena memiliki jabatan rangkap atau pindah fungsi (struktural).
· Adanya kebijaksanaan yang ditempuh oleh daerah kabupaten tertentu cende-rung meningkatkan aktifitas penebangan oleh masyarakat dari areal atau kawasan hutan yang tidak jelas pemiliknya atau dari areal hutan yang sudah dibebani hak secara sah menurut ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.
· Tidak jelasnya batas-batas kawasan hutan di lapangan
 
(2) Pencegahan Kebakaran Hutan
 
· Menurunnya kesadaran masyarakat akan kondisi lingkungan, terutama kesadaran akan akibat kebakaran hutan dan lahan.
· Menurunnya nilai-nilai kemasyarakatan dalam berbagai hal, seperti tata cara pembukaan lahan / ladang masyarakat.
· Keterbatasan teknologi pertanian yang dimiliki oleh masyarakat dalam kegiatan pengolahan lahan.
· Terbatasnya dana, sarana dan prasarana serta SDM dalam penanggulangan kebakaran hutan.
· Luasnya wilayah cakupan kebakaran hutan dan lahan.
· Adanya tata nilai adat yang dilanggar.
a. Tata nilai kultural. (doa, upacara dan lain-lain)
b. Tidak membuat jalur bersih batas ladang.
c. Waktu membakar ladang tidak mendekati musim hujan.
d. Rotasi penggunaan ladang yang pendek sehingga lebih banyak lahan yang dipergunakan.
 
(3) Produksi dan Peredaran Hasil Hutan
 
a. Pengusahaan Hutan
 
· Kegiatan pengusahaan hutan selama ini masih terbatas pada pemanfataan hasil hutan, pada sisi lain potensi obyektif daerah Kalimantan Tengah dalam bentuk pemanfaatan kawasan hutan (yang diatur dan ditetapkan dalam UU no. 41 Tahun 1999) masih cukup besar, namun belum sepenuhnya tersentuh para investor.
· Banyak Para pemegang hak/ijin usaha (HPH, HPHTI, IPK) yang belum tertib administrasi seperti dalam hal pengajuan URKPH, URKL-PH, URKT-PH, Bagan Kerja dan lain-lain.
· Relatif kecilnya pencapain realisasi produksi kayu bulat, kayu olahan, dan hasil hutan bukan kayu untuk tahun 2002 karena berbagai kendala teknis dan non teknis.
· Adanya kecenderungan meningkatnya potensi konflik antara beberapa pemegang Hak/Ijin usaha sektor kehutanan (HPH, HPHTI, dan IPK) dengan warga masyarakat desa setempat yang mengakibatkan terhambatnya bahkan terhentinya proses produksi.
· Adanya kecenderungan sebagian daerah kabupaten tertentu mengam-bil kebijaksanaan sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi baik dengan pemerintah propinsi maupun peme-rintah pusat.
 
b. Penerimaan Negara
 
· Kesadaran dan ketaatan pemegang hak/ijin usaha sektor kehutanan (HPH, HPHTI, IPK) dalam memenuhi kewajibannya membayar DR, PSDH, dan PBB masih belum sesuai harapan.
· Penyaluran PSDH/DR dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten/Propinsi tidak lancar dan tidak sesuai tata waktu sebagaimana UU No. 25 / 1999
 
c. Pembinaan Hutan
 
· Belum semua pemegang HPH melaksanakan kewajiban TPTI secara lengkap dan benar.
· Masih banyak pemegang HPH yang kurang disiplin dan kurang tertib administrasi dalam menyampaikan laporan-laporan kegitan pembinaan hutan didalam areal kerjanya.
· Sistem silvikultur untuk hutan rawa dan mangrove (hutan payau) belum ada petunjuk teknisnya.
· Degradasi hutan baik dari segi luasan maupun potensi dari tahun ke tahun terus berlangsung.
 

(4) Pembangunan Kehutanan Berbasis Masyarakat
 
a. Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH)
 
· Masih seringnya keluhan dan komplain warga masyarakat desa binaan terhadap pelayanan, bantuan dan pembinaan yang telah diberikan oleh pemegang HPH melalui program PMDH yang disebabkan program-program yang ditetapkan dalam PMDH tersebut belum berjalan seiring dengan tuntutan dan kebutuhan riil masyarakat desa setempat.
· Jumlah desa yang semestinya harus mendapat binaan, bantuan, dan bimbingan yang ada disekitar hutan (karena kondisi obyektifnya) tidak seimbang dengan pemegang HPH yang aktif.
· Masih banyak desa-desa yang terisolir dari sentuhan pembangunan (melalui proyek - proyek pembangunan) maupun bimbingan dan pembinaan dari instansi terkait, yang pada sisi lain justru menggantungkan harapan yang tinggi kepada keberadaan pemegang HPH.
 
b. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
 
· Pola/konsep kemitraan belum dijalan-kan secara efektif dan optimal oleh setiap pemegang hak/ijin usaha sektor kehutanan (HPH, HPHTI, IPK, ISL).
· Koperasi masyarakat setempat belum sepenuhnya diberdayakan, pada sisi lain cenderung mengutungkan pihak-pihak tertentu, bukan anggotanya.
· Belum seluruh pemegang HPH menyiapkan hutan desa 100 Ha dan lahan kas desa siap tanam 10 Ha.
 
(5) Proyek-proyek Pembangunan
 
· Khusus untuk realisasi proyek pem-bangunan dengan sumber dana PNBP (DR dan PSDH) untuk tahun dinas 2002 masih belum maksimal yakni rata-rata realisasi fisik sebesar 71,34 %, karena terlambatnya penerbitan DIP oleh Departemen Kehutanan.
· Proyek-proyek pembangunan yang ada dilingkup Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah baik pusat (APBN dan PNBP) maupun daerah (APBD) masih sangat terbatas jumlah dan nilai proyek yang dianggarkan setiap tahunnya.
· Terbatasnya Pegawai di Kantor Dinas Kehutanan yang telah mengikuti kursus manajement proyek (KMP) dan benda-harawan proyek.
 
F. Upaya Penanggulangan
 
(1) Penanggulangan Illegal Logging
 
· Mengupayakan penambahan sarana, prasarana dan dana pengamanan hutan baik yang bersifat insidentil-operasional maupun dalam penunjang kebutuhan operasi oleh tim gabungan.
· Menempatkan seluruh tenaga fungsional jagawana untuk tugas-tugas dilapangan dan tenaga PPNS sesuai dengan fungsinya secara efektif.
· Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah melakukan koordinasi dan lobi secara intens dan proaktif dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam kaitannya dengan kegiatan-kegiatan pemanfataan dan pemungutan hasil hutan.
· Menjatuhkan sanksi yang tegas menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap setiap pelanggaran eksploitasi yang dilakukan oleh para pemegang HPH, meliputi :
- Sanksi Administratif
- Sanksi Denda.
- Penyitaan barang bukti .
· Melaksanakan kegiatan penyuluhan kehutanan secara intensif kepada masyarakat baik secara langsung dilapangan atau dengan memanfaatkan fasilitas komunikasi lainnya seperti media massa dan RRI stasiun Palangka Raya.
· Mempercepat pelaksanaan tata batas kawasan hutan
 

(2) Pencegahan Kebakaran Hutan
 
· Mengadakan Penyuluhan kepada masya-rakat dengan melibatkan instansi terkait (Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan, BPPLHD Badan Linmas Kesbang) dengan materi –
à Pengolahan Lahan tanpa bakar
à Pengolahan lahan dengan pembakaran terkendali
· Mengaktifkan dan membentuk Posko Siaga Kebakaran Hutan pada daerah-daerah rawan kebakaran hutan
· Mengadakan pelatihan penaggulangan kebakaran hutan pada masyarakat
· Menambah sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran lahan dan hutan
· Mengadakan patroli rutin pada daerah rawan kebakaran
· Memantau perkembangan Hot Spot setiap hari
 

(3) Produksi dan Peredaran Hasil Hutan Pengusahaan Hutan
 
(a) Pengusahaan Hutan
 
· Menyusan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah (Perda No. 1 tahun 2002) yang mengatur kegiatan pengusahaan hutan tidak hanya terbatas pada pemanfaatan hasil hutan tetapi juga dalam bentuk pemanfataan kawasan hutan (yang juga diatur dan ditetapkan dalam undang-undang No. 41 Tahun 1999)
· Memberikan informasi mengenai peluang-peluang usaha dan investasi di sektor kehutanan kepada para pengusaha (swasta) serta selalu mengutamakan pelayanan prima
· Membuat surat edaran disamping pembinaan kepada para pemegang hak/ijin usaha (HPH, HPHTI, IPK) untuk melaksanakan tertib administrasi dalam hal pengajuan URKPH, URKL-PH, URKT-PH, Bagan Kerja Pengusahaan Hutan dengan tata waktu yang jelas.
· Menghimbau kepada para pemegang hak/ijin usaha (HPH, HPHTI, IPK) untuk melaksanakan kegiatan pengusahaan hutan (produksi) tepat waktu dengan mengoptimalkan peralatan yang ada sesuai target yang telah diberikan/disahkan.
· Memposisikan diri sebagai mediator dan fasilitator dalam penyelesaian, masalah/sengketa antara para pemegang hak/ijin usaha sektor kehutanan (HPH, HPHTI, IPK) dengan warga masyarakat desa setempat (sebelum sampai pada proses hukum).
 
(b) Penerimaan Negara
 
· Menekan sekecil mungkin kemung-kinan terjadinya tunggakan pelunasan kewajiban finansial sektor kehutanan oleh para pemegang hak/ijin usaha (HPHTI, IPK, HPH) dengan cara menberikan/menjatuhkan sanksi administrasi berupa :
- Penghentian pelayanan TUK kepada penunggak.
- Memberikan target produksi 0 % kepada penunggak.
· Bertindak proaktif dalam melakukan penagihan atas tunggakan yang ada kepada para pemegang hak/ijin usaha sektor kehutanan (HPH, HPHTI, IPK)
 
(c) Pembinaan Hutan
 
· Kewajiban semua pemegang HPH untuk melaksanakan kewajiban TPTI secara lengkap dan benar serta memperhitungkan realisasi TPTI pada penentuan target produksi RKT-PH.
· Memberikan sanksi kepada para pemegang HPH yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam tahap TPTI di lapangan.
· Sistem silvikultur untuk hutan rawa dan hutan mangrove perlu segera ditetapkan oleh Departemen Kehutanan melalui kajian-kajian Badan Litbang Departemen Kehu-tanan dan lembaga perguruan tinggi.
 
(4) Pembangunan Kehutanan Berbasis Masyarakat
 
(a) Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH)
 
· Program PMDH harus dilaksanakan berdasarkan kajian-kajian yang tertu-ang dalam studi diagnostik yang dilaksanakan oleh konsultan pada areal kerja HPH yang bersangkutan
· Pemenuhan kewajiban PMDH oleh pemegang HPH dikaitkan dengan proses pertimbangan teknis URKT-PH.
· Diharapkan instansi lain (seperti PMD dan Pemerintah Daerah setempat) tidak semata-mata menyerahkan pembinaan masyarakat desa hutan hanya kepada para pemegang HPH, meskipun tempat atau lokasi desa tersebut sangat jauh dengan akses yang sangat sulit dicapai.
 
(b) Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
 
· Mewajibkan setiap hak/ijin usaha sektor kehutanan (HPH, HPHTI, IPK, ISL) untuk mengembangkan pola kemitraan dengan masyarakat setem-pat dalam menjalankan usahanya.
· Pemegang hak/ijin sektor kehutanan (HPH, HPHTI, IPK, ISL) wajib untuk mengembangkan dan memberdaya-kan lembaga koperasi setempat.
· Mewajibkan seluruh pemegang HPH untuk menyiapkan hutan desa 100 Ha dan lahan kas desa siap tanam 10 Ha.
 
(5) Proyek-proyek Pembangunan

· Membuat Daftar Usulan Proyek (DUP) tahun dinas selanjutnya dengan memper-hitungkan kemampuan dan kondisi obyektif dilapangan berdasarkan tuntutan kebutuhan pembangunan kehutanan yang ada, serta mengusahakan agar dana proyek dapat dicairkan tepat waktu.
· Menugaskan pegawai yang dianggap mampu yang akan dipromosikan sebagai Pimpinan Proyek dan atau Bendaharawan Proyek untuk mengikuti kursus Manage-ment Proyek dan Kursus Bendaharawan Proyek.

Lanjut ke Tahun 2003 ......