TATA PRAJA

HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam Undang-undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa Indonesia adalah Negera yang berdasarkan atas hukum dan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; khususnya penyusunan produk hukum baru yang sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas umum Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu perlu disusun Program Legislasi Daerah yang terpadu sesuai dengan prioritas diantaranya telah dikeluarkannya 9 (sembilan) Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah 450 (empat ratus lima puluh) buah dan Intruksi Gubernur Kalimantan Tengah 39 (tiga puluh sembilan) buah.

Dalam menegakan hukum kita menyadari banyak tantangan yang harus kita hadapi, dengan demikian bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum yang makin meningkat telah menyebabkan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pranata hukum yang dapat memberikan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.

Kesadaran hukum masyarakat yang telah tinggi telah pula menyebabkan masyarakat mengajukan gugatan melawan Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah telah menghadapi gugatan sebanyak 10 (sepuluh) gugatan.

Upaya penegakan hukum oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan berbagai program dan kegiatan antara lain :
1. Sosialisasi semua Peraturan Perundang-undangan, termasuk Perda.
2. Melakukan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan melalui penerbitan buku Himpunan Peraturan dan Bulletin Peraturan Daerah, melalui Media Elektronik, RRI, Liflet dan lain-lain.
3. Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) kepada masyarakat bekerjasama dengan Departemen Kehakiman dan HAM, LSM, Pemerintah Kabupaten/Kota serta memasyarakatkan pemahaman HAM tentang Penegakan, Pemenuhan, Pemahaman dan Perlindungan HAM.

MATRIK BIRO HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

 

NO.

PROGRAM

TARGET

REALISASI

MASALAH

UPAYA PEMECAHAN

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

7

1.

Bantuan Hukum

Peningkatan Perlindungan Hukum kepada Pemerintah Daerah dan Aparat/PNS

1.  Memberikan Bantuan Hukum terhadap Penye-lesaian Perkara Nomor 02/PDT/2003/PN.PLK  Gugatan atas Sertifikat Hak Pakai Nomor  2004 serta Mobil Merk Toyota Kijang KH. 967 AU oleh Pemerintah Daerah terhadap BTN Cabang Palangka Raya, Duta Marga Kreasi Pusat Palangka Raya serta Drs. Leo Mandala.

 

-

-

Proses Perkara selesai, Penggugat/Peme-rintah Daerah  menang.

 

 

 

2.  Memberikan Bantuan Hukum terhadap Penyelesaian Perkara Nomor 02/G.TUN/2003/ PTUN.PLK Gugatan atas SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor  20 Tahun 2003 tanggal 16 Januari 2003 tentang Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Gunung Mas oleh Penggugat Iber Nahason, dkk (Anggota DPRD kab. Kapuas Fraksi PDIP).

 

-     Pengumpulan alat bukti yang berada di daerah memerlukan waktu dan biaya.

-     Koordinasi dengan pihak tergugat lain yang berada di Daerah.

-     Pemerintah Daerah kalah.

 

Pemerintah Daerah melakukan upaya hukum Banding

Dalam proses Banding

 

 

 

3.  Memberikan Bantuan Hukum terhadap Penyelesaian Perkara Nomor 03/G.TUN/2003/ PTUN.PLK Gugatan atas SK Gubernur Kalteng Nomor 14 Tahun 2003 tanggal 11 Januari 2003 tentang Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pulang Pisau serta Surat Bupati Kapuas Nomor 171/2600/Kesbim 02 tanggal 18 Desember 2002 perihal Pengajuan Pemindahan Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau oleh Penggugat Drs. H. Rinco Nurkim dan Hang Ali Saputra Syah Pahan (DPW PAN Kalteng).

 

-     Kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti yang ada di daerah.

-     Penggugat kalah

Penggugat   melakukan upaya hukum Banding

Proses Tingkat Banding


 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

4. Memberikan Bantuan Hukum terhadap Penyelesaian Perkara Nomor 04/G.TUN/2003/PTUN.PLK Gugatan atas SK. Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2003 tanggal 14 Pebruari 2003 tentang Pengesahan, Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Periode 1999-2004 oleh Penggugat  Udit Tawak Kung (Ketua DPC partai Bhineka Tunggal Ika Indonesia Kabupaten Kapuas).

 

-                      Mengumpulkan alat bukti yang ada di daerah memerlukan waktu dan biaya.

-                      Tergugat/Gubernur kalah

 

Tergugat mengajukan upaya hukum Banding

Proses Tingkat Banding

 

 

 

5.  Memberikan Bantuan Hukum terhadap Penyelesaian Perkara Nomor 05/G.TUN/2003/ PTUN.PLK    Gugatan atas SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2003 tanggal 20 Januari 2003 tentang Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Katingan, Surat Pj, Bupati Katingan Nomor 171/09/Pem tanggal 4 Januari 2003 perihal Realisasi Pemindahan Kenaggotaan DPRD dan Nomor 171/66/Pem tanggal 16 Januari 2003 perihal Mohon Penetapan Anggota DPRD Kabupaten Katingan, serta Surat PPK Nomor 12/PPK-KTG/2003 tanggal 8 Januari 2003 perihal Realisasi Pemindahan Anggota DPRD kepada Pj. Bupati Katingan, oleh Penggugat Yosia Jelau (Ketua DPK partai Keadilan dan Persatuan Kabupaten Katingan.

 

-       Mengumpulkan alat bukti yang ada di daerah memerlukan waktu dan biaya.

-       Tergugat/Gubernur kalah

Tergugat mengajukan upaya hukum Banding

Proses Tingkat Banding

 

 

 

6.  Memberikan Bantuan Hukum terhadap Penyelesaian Perkara Nomor 06/G.TUN/2003/ PTUN.PLK  Gugatan atas SK. Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2003 tanggal 14 Pebruari 2003 tentang Penge-sahan, Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Periode 1999-2004 oleh Penggugat  Zakaria Agan (Ketua PKP Kec. Mantangai Kab. Kapuas).

-

-

Penggugat Kalah Perkara Selesai


 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

7.  Memberikan Bantuan Hukum terhadap Penyelesaian Perkara Nomor 07/G.TUN/2003/ PTUN.PLK  Gugatan atas :

1.           SK TUN Nomor 131.42-394 Tahun 2003 tanggal 21 Juli 2003 tentang Pember-hentian Pejabat Bupati dan Pengesahan, Pengangkatan Bupati Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah.

 

2.           SK  TUN Nomor 131.42-395 Tahun 2003 tanggal 21 Juli 2003 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah .

 

3.           SK. Tata Usaha Negara Nomor 131/980/ TAPRA tanggal 7 Juli 2003 perihal Mohon Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Seruyan Periode 2003-2008.

 

4.           SK. TUN Nomor 131/11/KPTS-DPRD/ VI/2003 tanggal 4 Juli 2003 tentang Penetapan Pasangan Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seruyan Periode 2003-2008.

Penggugat  M. Yahya Noor (Koordinator LSM Predator Kalteng).

 

-    Koordinasi dengan ter-gugat lain yang berada di Pusat (Jakarta) maupun di daerah (Kab), Pengumpulan alat bukti dan pemanggilan saksi yang berada di luar kota memerlukan banyak waktu dan biaya.

 

 

-

Masih dalam proses persidangan Tingkat Pertama

 

 

 

8.       Memberikan Bantuan Hukum terhadap Penyelesaian Perkara Nomor 09/G.TUN/ 2003/PTUN. PLK Gugatan atas SK. Gubernur  Nomor 28 Tahun 2003 tanggal 23 Januari 2003 tentang Pengesahan, Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Periode 1999-2004 oleh Penggugat  Tajudin Noor H.A. Murad (Ketua DPD PUI Kab. Kapuas).

-

-

Penggugat Kalah Perkara Selesai


 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

9.    Memberikan Bantuan Hukum terhadap Penyelesaian Perkara Nomor 10/G.TUN/2003/ PTUN.PLK Gugatan atas Penerbitan Surat Keputusan TUN  Nomor 820/952/I.3/Diklat tanggal 10 Juni 2003 perihal Penetapan Angka Kredit (PAK) An. H. Abdul Salam Prawiranegara, SH. Oleh Penggugat Abdul Salam Prawiranegara (Widyaiswara bandiklat Prop. Kalimantan Tengah).

 

-

-

Penggugat Kalah Perkara Selesai

2.

Pembinaan PPNS 

Peningkatan Pengetahuan dan ketrampilan anggota PPNS Daerah dalam penegakan Perda

Terselenggaranya Bimbingan Teknis PPNS kepada 30 Orang PPNS se Kalteng

-                      Belum adanya Peratur-an Daerah yng menga-tur/Juklak pelaksanaan PPNS Daerah.

-                      Belum adanya peratur-an yang mengikat PPNS untuk tidak pindah dari instansi teknisnya.

 

-                       Menyusun Rancangan Perda  yang mengatur/ Juklak pelaksa-naan PPNS Daerah.

 

-

3.

Penyuluhan Hukum

Peningkatan Pengetahuan/ pemahaman masyarakat/ Aparatur terhadap Peraturan Perundang-undangan baik Pusat maupun Daerah.

1.   Melakukan Penyuluhan/Sosialisasi Kepmen-dagri dan Otda Nomor 21 Tahun 2001 dan Kepmendagri Nomor 41 Tahun 2001 kepada  Aparat  Pemda dan Anggota DPRD Kab. Kasongan dan Kab. Pulang Pisau.

2.   Melakukan Sosialisasi Perda bekerjasama dengan RRI Palangka Raya.

3.   Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Penyuluhan Hukum  se Kalimantan Tengah

 

-

-

 

4.

Dokumentasi Hukum

 

Peningkatan ketersediaan dan penyebaran Buku-buku Produk Hukum Pemerintah Daerah.

1.          Mencetak Buku-buku Himpunan Perda sebanyak 125 buah.

2.          Mencetak Buku-buku Himpunan Keputusan Gubernur sebanyak 125 buah.

3.          Mencetak Bulletin Informasi sebanyak 375 buah.

 

-

-

 


 

 

1

2

3

4

5

6

7

5.

Penyusunan  Peraturan Perundang-undangan /Produk Hukum Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah.

Peningkatan Penyelesaian Produk Hukum tepat waktu dan sesuai ketentuan hukum.

1.                    Penyusunan  Perda sebanyak 9 buah

2.                    Penyusunan Keputusan Gubernur sebanyak 450 buah

3.                    Penyusunan Instruksi Gubernur 39 buah

Masih banyak Dinas/Instansi yang membuat  Produk Hukum tidak melibatkan /melalui Biro Hukum dan HAM

Telah dibuat Edaran Gubernur  kepada  Kepala Dinas/Instansi agar penyusunan  Produk Hukum melibatkan/melalui Biro Hukum dan HAM

 

 

6.

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang HAM

Peningkatan pengetahuan/pemahaman masyarakat tentang HAM

Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan  Perundang-undangan tentang HAM ke Sampit dan Pangkalan Bun.

Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Peraturan Perundang-undangan tentang HAM

Sosialisasi HAM hendaknya dilakukan sampai masyarakat bawah (akar rumput).