BAB  I

 

GAMBARAN UMUM KAWASAN BERGAMBUT KALTENG

 

Kawasan bergambut di Kalimantan Tengah melingkupi hamparan areal yang cukup luas, yakni diperkirakan mencakup areal seluas 3,472 Juta Ha, atau sekitar 21,98 % dari total luas wilayah Propinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 15,798 Juta Ha.

Ditinjau dari letak geografis wilayah Propinsi Kalimantan Tengah, kawasan bergambut tersebut terletak di bagian selatan dari Garis Equator (0o Garis Lintang), atau dengan kata lain terletak pada Garis Lintang Selatan hingga ke gugusan pantai di tepi laut Jawa di bagian selatan Pulau Kalimantan, yang merupakan Batas Selatan dari Propinsi Kalimantan Tengah. Sebagaimana diketahui bahwa Propinsi Kalimantan Tengah dibagi dua oleh Garis Lintang atau Garis Equator menjadi 2 (dua) bagian, yakni Lintang Utara dan Lintang Selatan.

Disamping kekhususan tersebut, Kalimantan Tengah secara geografis juga memiliki ciri tersendiri lainnya yang khas, yakni perubahan ketinggian (dpl) secara simultan dari arah selatan, yang berbatasan dengan Laut Jawa, hingga ke bagian utara di Gugusan Bukit Raya/Bukit Baka yang merupakan Kawasan Lindung. Kondisi alamiah-geografis tersebut merupakan faktor penentu yang mempengaruhi letak dan sebaran kawasan bergambut di Kalimantan Tengah, yang juga memiliki pola perubahan yang sama, yakni dari selatan ke utara.

Gambut hanya mungkin terbentuk apabila terdapat limpahan biomass atau vegetasi pada suatu kawasan yang mengalami hambatan dalam proses dekomposisinya. Faktor penghambat utama tersebut adalah genangan air sepanjang tahun atau kondisi rawa. Dalam konteks yang demikian, hutan sebagai penghasil limpahan biomass, yang mendominasi wilayah Kalimantan Tengah (sekitar 65,05 % dari total luas wilayah), khususnya pada areal-areal yang selalu tergenang air adalah merupakan kawasan potensial terbentuknya gambut. Tetapi sebaliknya, tidak semua areal hutan dapat membentuk lahan-lahan bergambut.

Berdasarkan kondisi obyektif sampai saat ini, kawasan bergambut di Kalimantan Tengah dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok utama, yakni  :

 

Kawasan Bergambut Yang Belum Digarap

Kawasan bergambut pada kelompok ini umumnya masih berhutan atau merupakan Kawasan Hutan, terdiri dari Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Lindung dan Kawasan Konservasi lainnya. Mengingat arealnya masih berhutan, maka cukup mudah membedakan ciri-ciri penyusun vegetasi di kawasan ini, yang umumnya didominasi oleh jenis-jenis Meranti Rawa, Ramin, Jelutung, Agathis, Nibung dan Rengas. Sebagian besar dari kawasan bergambut yang termasuk pada kelompok ini dibebani Hak Pengusahaan Hutan (HPH) mengingat vegetasi penyusun arealnya yang masih potensial untuk dimanfaatkan.

Kawasan bergambut pada kelompok ini terletak pada 3 (tiga) kawasan utama yakni  :

a.      Kawasan hutan yang terletak diantara Areal Eks PLG di sebelah Timur (dibatasi oleh sungai Sebangau) hingga areal Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) di sebelah Barat, dengan batas Utara adalah Jalan Trans Kalimantan dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.

b.     Kawasan hutan yang terletak pada Blok E di sebelah Utara areal Eks PLG.

c.     Kawasan hutan yang terletak diantara kawasan TNTP hingga ke batas propinsi dengan Propinsi Kalimantan Barat.

 

      Kawasan Bergambut Areal Eks PLG

 

a.      Sebagaimana diketahui bahwa Proyek Pengembangan Lahan Gambut Satu Juta Hektar (PLG) adalah merupakan mega proyek nasional yang bermasalah karena tanpa didahului oleh kajian-kajian secara matang dan mendalam serta perencanaan yang tepat, mantap dan tidak terintegrasi secara lintas sektoral. Terlebih lagi areal PLG yang sedemikian luas tersebut merupakan kawasan hutan bergambut dengan berbagai karakteristik khusus dan khas, yang tentu saja semestinya memerlukan penanganan secara khusus pula.

b.     Total luasan areal Eks PLG adalah seluas 1.119.493 Ha, yang terdiri atas 4 (empat) Blok, masing-masing Blok A seluas 227.100 Ha, Blok B seluas 161.480 Ha, Blok C seluas 568.635 Ha dan Blok D seluas 162.278 Ha.

 

Kawasan Bergambut TNTP

Kelompok ketiga kawasan bergambut di Kalimantan Tengah adalah pada Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) dengan luas areal mencapai 415.040 Ha, yang secara khusus diperuntukkan sebagai habitat bagi satwa langka yang dilindungi yakni orangutan (Pongo pygmaeus).

 

Kawasan Bergambut Terlantar

Kawasan bergambut yang diklasifikasikan sebagai kawasan yang terlantar umumnya merupakan salah satu dampak dari kegiatan pembangunan akses jalan yang menghubungkan daerah-daerah di Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, sebaran dari kawasan bergambut pada kelompok ini terletak di sepanjang kiri kanan Jalan Negara, seperti Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Palangka Raya – Kuala Kapuas – Banjarmasin, Jalan Negara yang menghubungkan Sampit – Ujung Pandaran, Sampit – Kuala Pembuang, Palangka Raya – Tumbang Talaken – Tumbang Jutuh, Kotawaringin – Sukamara, dan lain-lain.

Menjadi terlantar karena pada umumnya kawasan bergambut pada kelompok ini berdasarkan sistem Tata Ruang Propinsi Kalimantan Tengah (RTRWP) sudah tidak lagi merupakan Kawasan Hutan Tetap di satu sisi, sedangkan di sisi lain di claim oleh masyarakat sebagai areal tanah milik mereka, tetapi tidak digarap atau diolah sebagaimana mestinya. 

Kelompok ini lebih tepat disebut sebagai lahan gambut terlantar atau lahan tidur yang bergambut.

 

Kawasan Bergambut Yang Diolah Masyarakat

Kelompok terakhir dari kawasan bergambut yang terdapat di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah adalah kawasan bergambut yang telah diolah oleh masyarakat, atau dengan kata lain dapat disebut sebagai lahan gambut produktif.

Kawasan bergambut pada kelompok ini (lahan gambut produktif) umumnya terdiri dari  :

a.      Kawasan bergambut yang dijadikan sebagai kawasan pemukiman melalui program transmigrasi, dan

b.     Kawasan bergambut yang dikelola menjadi lahan-lahan perkebunan besar swasta (kelapa sawit), serta

c.     Kawasan bergambut yang dikelola masyarakat setempat baik sebagai lahan perkebunan maupun hasil hutan ikutan lainnya (seperti kebun kelapa, kebun karet, budidaya jelutung, kebun rotan, dan lain-lain).

 

Dari ke-5 kelompok tersebut di atas, ditinjau dari perspektif pengelolaan berkelanjutan lahan gambut, maka 4 (empat) kelompok yang  pertama adalah merupakan kawasan bergambut yang perlu mendapat prioritas penanganannya, yang tentu saja dengan memperhatikan berbagai kondisi obyektifnya masing-masing.

 

 


 

BAB II

 

PERKEMBANGAN PENGELOLAAN KAWASAN BERGAMBUT

 

Perkembangan pengelolaan kawasan bergambut di Kalimantan Tengah dapat dibedakan sebagai berikut:

 

1.    Pengelolaan Kawasan Bergambut melalui Program Pemerintah.

 

Penetapan kawasan-kawasan bergambut tertentu untuk tujuan-tujuan konservasi berupa penetapan Kawasan Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Cagar Budaya, Taman Wisata, Hutan Lindung, termasuk Kawasan Konservasi Air Hitam. Masing-masing fungsi kawasan tersebut telah secara jelas diatur dan ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah (RTRWP) hasil Paduserasi Tahun 1999.

Untuk tujuan pembangunan wilayah, pengelolaan kawasan bergambut yang berskala besar dan sensasional adalah Proyek Pengembangan Lahan Gambut Satu Juta Hektar (PLG), mencakup areal seluruhnya seluas 1.119.493 Ha. Namun karena mega proyek tersebut pelaksanaannya tidak didahului dengan kajian-kajian teknis, ilmiah dan socio-ekonomis secara holistik dan tidak didukung dengan perencanaan yang tepat, mantap dan terintegrasi secara lintas sektoral, dimana pelaksanaannya terhadap suatu hamparan kawasan hutan bergambut yang sangat luas dengan berbagai karakterisitiknya yang khas, maka yang terjadi justru adalah mega masalah yang hingga sekarang belum kunjung selesai dan dapat teratasi secara paripurna.

Pengelolaan kawasan gambut untuk kepentingan pembangunan wilayah (selain Proyek PLG) pada umumnya dalam bentuk-bentuk pembukaan lahan baru untuk dijadikan sebagai lokasi pemukiman penduduk melalui program transmigrasi atau re-settlement. Disamping itu adalah berupa pembangunan jaringan atau akses jalan yang menghubungkan daerah-daerah di Kalimantan Tengah.

Penetapan kawasan bergambut seluas ± 40 Ha di Nyaru Menteng (28 Km dari Kota Palangka Raya) yang dikelola sebagai Areal Arboretum sekaligus sebagai tempat rekreasi masyarakat kota Palangka Raya dan sekitarnya. Disamping itu, di dalam Areal Arboretum Nyaru Menteng ini juga terdapat Pusat Reintroduksi Orangutan yang dikelola oleh The Balikpapan Orangutan Survival Foundation.

 

2.    Pengelolaan Kawasan Bergambut oleh Pihak Swasta

 

   Pengelolaan kawasan bergambut yang masih berupa hutan (Kawasan Hutan) yang dilakukan oleh para pemegang HPH dalam rangka memanfaatkan tegakan hutan yang bernilai ekonomis melalui kegiatan-kegiatan eksploitasi dan silvikultur.

   Pengelolaan kawasan bergambut yang sudah tidak berupa hutan (bukan merupakan Kawasan Hutan) oleh perusahaan perkebunan swasta besar (PSB) yang dikonversi menjadi kebun-kebun kelapa sawit sekaligus sebagai sentra-sentra produksi crude palm oil (CPO) di Kalimantan Tengah.

 

3.    Pengelolaan Kawasan Bergambut oleh Lembaga Perguruan Tinggi

 

a.        Mengacu RTRWP Hasil Paduserasi Tahun 1999 yang berlaku saat ini, di Kalimantan Tengah telah dialokasikan kawasan hutan bergambut seluas ± 5.000 Ha yang diperuntukkan sebagai Hutan Pendidikan dan Penelitian. Kawasan tersebut dikelola sepenuhnya oleh pihak Universitas Palangka Raya, dan selama ini menjadi tempat kegiatan praktek lapangan maupun research mahasiswa.

b.        Laborarium Gambut di sungai Sebangau yang dikelola oleh pihak Universitas Palangka Raya bekerja sama dengan pihak Nottingham University, UK.

 

4.    Pengelolaan Kawasan Bergambut oleh Masyarakat

 

Kegiatan pengelolaan kawasan bergambut yang dilakukan oleh masyarakat lebih merupakan pemanfaatan lahan gambut untuk kepentingan pembangunan kebun-kebun rakyat dan pengolahan lahan gambut sebagai lahan pertanian tanaman pangan, dengan pola sebaran mengikuti konsentrasi pemukiman penduduk di sepanjang kiri kanan Jalan Negara.

       


 

 

BAB  III

 

STRATEGI PENGELOLAAN KAWASAN BERGAMBUT

DI KALIMANTAN TENGAH

 

Kawasan bergambut di Kalimantan Tengah yang juga merupakan bagian integral dari potensi sumber daya alam (SDA) merupakan salah satu focus utama atau central point perhatian dari berbagai kalangan, baik para penentu kebijakan (pemerintah), para praktisi (dunia usaha), masyarakat maupun kalangan akademisi, dengan sudut pandang (point of view) yang berbeda-beda.

Dengan memahami kondisi obyektif kawasan bergambut di Kalimantan Tengah dan dilandasi oleh cara pandang komprehensif-integralistik, yang merupakan penggabungan dari berbagai perspektif baik ekonomi, ekologi, konservasi, lingkungan, IPTEK, dan socio-cultural yang berasal dari berbagai elemen tersebut di atas, maka dapat ditentukan Strategi Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Bergambut di Kalimantan Tengah, sebagai berikut  :

 

1.    Pengelolaan Kawasan Bergambut Untuk Tujuan Produksi

 

   Strategi ini tidak lain adalah memaksimalkan potensi kawasan bergambut Kalimantan Tengah guna menghasilkan nilai tambah ekonomis secara berkelanjutan, baik pada areal-areal yang masih berhutan (merupakan Kawasan Hutan Tetap) atau pada areal-areal yang sudah tidak berhutan (bukan merupakan Kawasan Hutan).

   Untuk maksud tersebut ditempuh upaya-upaya menggalakkan investasi di Kalimantan Tengah, baik investasi domestik maupun luar negeri, terutama di sektor kehutanan, perkebunan dan pertanian pada umumnya. Terkait denga hal tersebut maka penciptaan iklim investasi yang sehat dan kondusif merupakan prasyarat mutlak yang harus terpenuhi.

   Hal yang tidak kalah pentingnya adalah mempertahankan luasan Kawasan Hutan Tetap yang ada saat ini termasuk kawasan bergambut sebagaimana telah ditetapkan dalam RTRWP Kalimantan Tengah hasil Paduserasi Tahun 1999.

   Memanfaatkan atau mengolah kawasan bergambut yang terlantar atau lahan tidur bergambut menjadi lahan-lahan produktif dengan memberikan berbagai stimulan kepada masyarakat setempat berdasarkan karakteristik lahan yang bersangkutan.

 

2.    Pengelolaan Kawasan Bergambut Untuk Tujuan Konservasi

 

   Strategi pengelolaan kawasan bergambut untuk tujuan konservasi adalah strategi yang ditempuh dalam rangka mempertahankan, memperbaiki/rehabilitasi dan melindungi kawasan bergambut beserta ekosistemnya serta fungsi-fungsi yang melekat atasnya secara lestari.

   Salah satu fokus utama dari strategi ini adalah melaksanakan kegiatan rehabilitasi areal Eks PLG Satu Juta Hektar, dengan salah satu sasaran utama adalah kawasan bergambut yang terdapat di dalam   Blok A, B, C dan D yang mengalami degradasi dan penurunan fungsi sebagai akibat dari pembukaan lahan yang tidak terkendali. Untuk maksud tersebut saat ini telah disusun Proposal Rehabilitasi Hutan dan Lahan Eks PLG di Kalimantan Tengah.

   Kegiatan rehabilitasi juga dilaksanakan pada kawasan bergambut yang terlantar dan lahan-lahan tidur bergambut milik masyarakat melalui program rehabilitasi lahan yang antara lain dengan memanfaatkan Dana Alokasi Khusus – Dana Reboisasi (DAK-DR)   40 % yang menjadi porsi daerah.

   Mempertahankan dan mengamankan keberadaan kawasan bergambut khususnya yang masih berhutan beserta ekosistemnya yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi, seperti Kawasan Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Cagar Budaya, Taman Wisata, Hutan Lindung, termasuk Kawasan Konservasi Air Hitam, sehingga terjaga kelestariannya.

 

3.    Pengelolaan Kawasan Bergambut Untuk Tujuan Produksi sekaligus Konservasi

 

   Strategi ini menghendaki adanya keterpaduan yang tidak saling merugikan antara kedua fungsi sumber daya alam hutan, termasuk pada kawasan hutan bergambut. Artinya disatu sisi kawasan tersebut mampu menghasilkan nilai tambah ekonomis (berproduksi), tetapi di lain sisi tidak merusak fungsi konservasi, baik terhadap habitat, maupun flora dan fauna yang terdapat pada kawasan tersebut.

   Untuk pengelolaan yang menggabungkan aspek konservasi dan produksi ini, salah satu contoh yang akan dikembangkan di Kalimantan Tengah adalah pengelolaan kawasan hutan bergambut pada Blok E di sebelah Utara areal Eks PLG, tepatnya di Utara Saluran Primer Induk 1 (SPI-1) dan Saluran Primer Induk 2 (SPI-2) seluas ± 300.000 Ha (dari total luas seluruhnya 337.607 Ha) yang tertuang dalam Program Pembangunan Kawasan MAWAS yang dimotori oleh The Balikpapan Orangutan Survival Foundation.

   Disamping untuk tujuan konservasi flora dan fauna beserta ekosistem kawasan hutan bergambut pada Blok E tersebut, juga akan dikembangkan program “debt for nature swap dan carbon offset agreement” dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal dan pemerintah daerah setempat.

   Strategi ini juga akan dikembangkan pada areal-areal konservasi lainnya yang terdapat di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah.

 

Satu hal yang pasti yang hendaknya dapat disepakati bersama adalah bawah kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan bergambut di Kalimantan Tengah harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi, ekologi (lingkungan) dan sosial, yang ketiga-tiganya harus mampu ditempatkan secara berimbang dan proporsional dengan melibatkan seluruh stake holders, dimana komponen masyarakat setempat diposisikan sebagai bagian integral dari suatu sistem perencanaan dan pengambilan keputusan atau penentu kebijakan, sehingga pada akhirnya akan bermuara pada kemajuan daerah dan masyarakat Kalimantan Tengah dengan sumber daya alam yang tetap terjaga kelestariannya.

 

 

  


 

BAB IV

 

KONSEP KEBIJAKAN PEMERINTAH PROPINSI

DALAM PENANGANAN KAWASAN EKS. PLG SATU JUTA HEKTAR

 

 

A.    Kebijaksanaan Umum

Beberapa kebijaksanaan pokok yang sedang dipertimbangkan Pemerintah Propinsi dalam menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 80 / 1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

1.    Menentukan Hirarki atau Prioritas Kegiatan.

Keputusan Presiden Nomor 80 / 1999 menyiratkan 2 (dua) hal yakni (1) konsolidasi di daerah kerja A dan D serta (2) Perencanaan dan Pengelolaan di seluruh kawasan PLG dengan ketebalan gambut < 3 meter. Dengan pemahaman bahwa daerah kerja D adalah permukiman transmigran yang sudah lama berdiri dan sudah diserahkan kepada daerah, maka prioritas konsolidasi utama tentunya terfokus pada daerah kerja A dimana nasib lebih dari 15.000 KK sangat tergantung pada keputusan penanganan yang cepat dan tepat. Daerah kerja D merupakan daerah yang kurang produktif karena banyaknya lahan yang mati suri. Beberapa dugaan terhadap terjadinya hal tersebut adalah dampak dari sistem irigasi yang ada maupun perlakuan terhadap lahan yang terjadi selama ini sehingga berlangsung proses pencucian dan ketidaktersediaan unsur hara yang kemudian bertambah parah dengan teroksidasinya lapisan pirit. Kasus daerah kerja D ini (kawasan transmigrasi Pangkoh) juga diduga serupa dengan yang terjadi di daerah transmigrasi Basarang yang dulunya merupakan daerah subur tanaman pangan khususnya padi. Kedua kasus ini merupakan pengalaman yang berharga dan pahit, tidak boleh terjadi dengan daerah A kawasan PLG yang dulunya juga adalah daerah yang terkenal dengan produksi berasnya (sawah lama di daerah A merupakan 50 % dari total areal PLG yang layak padi/pangan). Dengan demikian konsolidasi pertama adalah di daerah kerja A sementara di D akan dilakukan kemudian.

          Untuk daerah kerja B dan C, didapati kenyataan bahwa data pendukung yang lengkap belum ada (setidaknya selengkap daerah kerja A) karena itu kebijaksanaan di daerah kerja B dan C adalah melakukan pengkajian atau appraisal.

2.    Menentukan Masa Depan Jaringan Kanal Yang Terlanjur Dibangun

          Banyak pendapat bahwa kanal-kanal yang memotong kubah atau area dengan gambut kedalaman lebih dari 3 meter akan menyebabkan bencana ekologi karena akan menggangu ekosistem, hidrologi dan kerusakan pada keseimbangan gambut itu sendiri. Dari pihak pelaksana proyek didapat informasi bahwa telah dilakukan tindakan pengamanan sementara yakni pemasangan sekat-sekat berupa timbunan yang dilakukan pada setiap terjadi perbedaan level air sebesar satu meter di sepanjang saluran. Karena tidak ada kejelasan langkah yang harus diambil (termasuk Laporan Akhir Tim Akhli Lahan Basah), maka disini akan dikemukakan mengapa perlunya dievaluasi dan diputuskan tindakan yang tepat untuk mencegah terjadinya bencana ekologi yang lebih parah.

Ada 3 (tiga) hal pokok yang berkaitan dengan saluran dan kubah gambut yakni:

1).       Hidrologi yakni penurunan pH air sungai karena air gambut masam yang tercuci keluar, termasuk disini juga pernurunan BOD sungai

2).       Kerusakan berupa hilangnya elastisitas penyangga gambut hingga terjadi penyusutan, kekeringan dan ketergenangan

3).       Penebangan ilegal atau pencurian kayu dari kawasan gambut yang seharusnya dikonsevasi dan dipreservasi. Bila ini terus terjadi maka fungsi gambut terhadap lingkungan hidup akan rusak.

Keputusan mengenai masa depan saluran atau kanal yang sudah dibangun harus memuaskan tujuan yang menghindari terjadinya ketiga hal tersebut, yakni tidak ada aliran permukaan dari gambut dalam ke aliran sungai, tidak terjadinya kerusakan kawasan gambut dan tidak terjadinya pemakaian saluran sebagai sarana pencurian dan transportasi atau penjarahan kayu di wilayah konservasi dan preservasi. Mungkin opsi yang harus diambil akan sangat pahit dan tidak menyenangkan namun demi pencegahan kerusakan yang lebih parah maka tindakan nyata dan cepat harus diambil. Keputusan ini selayaknya bukan dilakukan oleh pelaksana atau oleh tingkat proyek tetapi merupakan keputusan program atau perencanaan. Karena itu disarankan evaluasi dilakukan oleh pihak ketiga yang imparsial.

          Kanal-kanal yang sudah dibangun melintasi baik kawasan bergambut < 3 meter maupun kawasan yang mempunyai lapisan gambut > 3 meter. Karena itu dipandang layak untuk dikemukakan disini karena dampaknya justru terberat pada kegiatan budidaya dan sosial ekonomi penduduk,  apapun bentuknya nanti di kawasan dengan ketebalan gambut < 3 meter.

3.    Menentukan Kriteria Minimal Konsolidasi dan Pengkajian

          Ketebalan gambut hanya merupakan salah satu waktu yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan lahan di kawasan PLG. Walaupun mungkin dibawah 3 meter bila mineral dibawah gambut tersebut adalah kuarsa atau pasir maka dengan sendirinya areal tersebut harus dilindungi. Ada beberapa faktor yang bisa dijadikan kriteria minimal baik dalam mendeliniasi untuk tujuan konsolidasi ataupun dalam menentukan jenis kajian yang dibutuhkan sebagai penyusun data pokok. Faktor-faktor pembatas itu adalah:

a.      Ketebalan lapisan gambut

b.     Ketebalan/kedalamam lapisan pirit

c.     Status permukaan air tanah (hidrometri)

d.     Status vegetasi atau penutup lahan

e.      Sifat-sifat istimewa atau habitat khusus yang perlu dilindungi.

 

          Faktor-faktor pembatas tersebut digunakan untuk memberikan arahan mengenai kegiatan apa yang tidak boleh dilakukan dan bukannya untuk mengatur aktifitas yang akan dilaksanakan. Hal ini penting dalam konsep pemberdayaan dan kebebasan petani untuk melakukan usahatani dan bergerak menuju agribisnis. Tugas pemerintah adalah menyediakan buku pintar atau guide line, arahan yang dapat digunakan bersama sebagai acuan kegiatan budidaya yang ramah lingkungan. Walaupun suatu daerah layak untuk pertanaman pangan bilamana msyarakat ingin dan lebih berminat pada hutan rakyat tanaman karet dengan rotan maka itulah yang dibantu secara teknis dan bimbingan kelompok. Suatu daerah yang hanya layak untuk hortikultur atau tanaman keras tentunya tidak dianjurkan atau dibiarkan untuk dijadikan sebagai lahan tanaman pangan karena akan merugikan masyarakat sendiri beserta lingkungannya.

 

B.     Kebijaksanaan Pemberdayaan

Bilamana Konsolidasi dan Pengelolaan PLG dijadikan sebagai suatu gerakan atau usaha pemberdayaan masyarakat maka perubahan paradigma ini memerlukan perubahan pengorganisasian, pengelolaan, keuangan dan pendanaan. Orientasi yang selama ini sebagai proyek pemerintah harus diganti sebagai usaha pemberdayaan dengan adanya kegiatan-kegiatan dan keterlibatan kelompok masyarakat untuk ikut merencana dan mengelola asset yang ada. Hal ini mungkin merupakan jawaban yang terbaik dalam menangani kasus tuntutan santunan yang jelas akan memakan waktu, dana yang besar dan tidak pasti kapan semua itu akan berakhir.

Pola yang dapat diadopsi adalah pola SSN atau JPS, dimana kegiatan utama dirancang dan dikerjakan oleh masyarakat melalui kelompok, dana disalurkan melalui rekening kelompok dan tugas pemerintah adalah memberikan bimbingan teknik, administrasi dan fasilitasi. Perbedaan dengan JPS, harus ada usaha untuk membentuk dan meningkatkan kemampuan kelompok (capacity building) dan ada usaha pendampingan di dalam kelompok, bukan menjadi tenaga akhli atau konsultan, tetapi betul-betul bekerja bersama kelompok. Di dalam organisasi kegiatan akan ada semacam counterpart atau pendamping Tim Pengarah di Tingkat Propinsi dan Tim Pembina di Tingkat Kabupaten.

C.     Kebijaksanaan Tata Ruang

Selama ini seluruh kawasan PLG dalam RTRWP dipetakan sebagai KPP atau Kawasan Peningkatan Produksi. Sesudah diperoleh data data dasar atau baseline data yang memadai terutama tentang faktor-faktor pembatas, maka data tersebut beserta kegiatan budidaya yang direncanakan (layak) akan menjadi penentu deliniasi arahan penggunaan lahan dalam tata ruang PLG sekaligus sebagai bahan masukan dalam review RTRWP. Berkaitan dengan Keppres 80/1999 Pasal 1 Ayat 5 dan Pasal 2 Ayat 1 maka dalam berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN), sudah selayaknya masukan dari tata ruang PLG yang dijadikan acuan bagi Tata Ruang Kapet dan bukan sebaliknya. Hasil tersebut yang kemudian akan menjadi bahan review RTRWP.

  


 

BAB V

 

PENUTUP

 

 

Pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan diharapkan dapat mewujudkan terpeliharanya lingkungan lahan gambut secara lestari, serta meningkatkan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Permasalahan yang timbul pada pengembangan lahan gambut adalah akibat pemanfatan yang kurang bijaksana dan tidak memperhatikan azas keberlanjutan.

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan tentang Perspektif Pemerintah Propinsi dalam Manajemen Pemanfaatan Lahan Gambut Secara Bijaksana dan Berkelanjutan. Semoga bermanfaat sebagai masukan dalam dalam Acara Diskusi ini.

Kami berharap semoga dialog yang berkembang dalam pertemuan ini dapat menghasilkan kesepakatan antar  berbagai pihak yang terkait untuk menghasilkan pendekatan baru dalam pengembangan lahan gambut yang berkelanjutan khususnya di Kalimantan Tengah.

 

Sekian dan terima kasih.